Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:(1)Pasal 11Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 huruf e, Komisi PemberantasanKorupsi berwenang melakukan penyelidikan,penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak PidanaKorupsi yang:a. melibatkan aparat penegak hukum,Penyelenggara Negara, dan orang lain yang adakaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yangdilakukan oleh aparat penegak hukum atauPenyelenggara Negara; dan/ataub. menyangkut kerugian negara paling sedikitRp1.000.000.000,00

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA12e. meminta data kekayaan dan data perpajakantersangka atau terdakwa kepada instansi yangterkait;f. menghentikan sementara suatu transaksikeuangan, transaksi perdagangan, danperjanjian lainnya atau pencabutan sementaraperizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukanatau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yangdiduga berdasarkan bukti awal yang cukup adahubungannya dengan Tindak Pidana Korupsiyang sedang diperiksa;g. meminta bantuan Interpol Indonesia atauinstansi penegak

Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 4 (empat)pasal, yakni Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, danPasal 69D, yang berbunyi sebagai berikut:(1)(3)Pasal 69AKetua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertamakalinya ditunjuk dan diangkat oleh PresidenRepublik Indonesia.Kriteria ketua dan anggota Dewan Pengawassebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai denganketentuan Pasal 37D termasuk dan tidak terbataspada aparat penegak hukum yang sedang menjabatdan yang telah berpengalaman paling sedikit15 (lima belas

Komisi PemberantasanKorupsi merupakan lembaga Pemerintah Pusat yang mempunyai tugas danwewenang dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Namun...SK No 012617A PRESIDENREPUBLIK INDONESIA2Namun dalam perkembangannya, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsidirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum,terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi PemberantasanKorupsi, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yakniadanya pelaksanaan

tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yangberbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengansesama aparat penegak hukum, problem Penyadapan, pengelolaan penyidik danpenyelidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan denganberbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lIembagapengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KomisiPemberantasan Korupsi sehingga memungkinkan terdapat cela dan kurangakuntabelnya pelaksanaan

1. Menyatakan Terdakwa WENDRI Alias WEN Bin HAMDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) buah baju kaos Dinas Satuan Polisi Pamong Praja berwarna hijau lumut dengan bertuliskan Penegak

Menyatakan barang bukti berupa: 1 (Satu) buah baju kaos Dinas Satuan Polisi Pamong Praja berwarna hijaulumut dengan bertuliskan Penegak Perda 1950 di bagian depan kaos dantulisan Sat. Pol. PP Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.Agar dikembalikan kepada Nurul Ikhsan Alias Nurul Bin A. Razak. 1 (Satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan motif sepertikelelawar berwarna orange di bagian dada dan robek di bagian belakangbawah.Agar dikembalikan kepada Terdakwa.4.

PP.lengan pendek berwarna hijau lumut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1 (Satu) buah baju kaos Dinas Satuan Polisi Pamong Praja berwarna hijaulumut dengan bertuliskan Penegak Perda 1950 di bagian depan kaos dantulisan Sat. Pol.

bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurutpendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidakditahan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) buah baju kaos Dinas Satuan Polisi Pamong Praja berwarnahijau lumut dengan bertuliskan Penegak

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju kaos Dinas Satuan Polisi Pamong Praja berwarna hijaulumut dengan bertuliskan Penegak Perda 1950 di bagian depan kaos dantulisan Sat. Pol. PP Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;dikembalikan kepada Saksi Nurul Ikhsan Alias Nurul Bin A. Razak; 1 (Satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan motif sepertikelelawar berwarna orange di bagian dada dan robek di bagian belakangbawah;Dikembalikan kepada Terdakwa;4.

yang melekat di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5649/Makamhaji seluas + 588 m2 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5650/Makamhaji seluas + 530 m2 milik Penggugat (Johannes Tan) yang kesemua tanahnya terletak di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, untuk menyerahkan dan mengosongkan obyek sengketa secara fisik kepada Penggugat, baik dari penghunian orang maupun penempatan barang, apabila dipandang perlu dengan menggunakan bantuan aparat penegak

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor5649/Makamhaji seluas + 588 m2 dan SHM WNomor5650/makamhaji seluas + 530 m2 milik Penggugat ( Johannes Tan)yang kesemua tanahnya terletak di Desa Makamhaji, KecamatanKartasuro, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, untukmenyerahkan dan mengosongkan obyek sengketa secara fisikkepada Penggugat, baik dari penghunian orang maupunhal 11 dart 59 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2015/PN Skh.penempatan barang, apabila dipandang perlu dengan menggunakanbantuan aparat penegak

Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor5649/Makamhaji seluas + 588 m2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor5650/Makamhaji seluas + 530 m2, telah dinyatakan sebagai milikPenggugat (Johannes Tan), maka sudah semestinya Tergugat, TurutTergugat I, dan Turut Tergugat II atau siapapun yang menempati tanahobyek sengketa untuk menyerahkan dan mengosongkan obyek sengketasecara fisik kepada Penggugat, baik dari penghunian orang maupunpenempatan barang, apabila perlu dengan menggunakan bantuanaparat penegak

dan rumah yangmelekat di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor5649/Makamhaji seluas + 588 m2 dan Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor 5650/Makamhaji seluas + 530 m2 milik Penggugat(Johannes Tan) yang kesemua tanahnya terletak di DesaMakamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, PropinsiJawa Tengah, untuk menyerahkan dan mengosongkan obyeksengketa secara fisik kepada Penggugat, baik dari penghunian orangmaupun penempatan barang, apabila dipandang perlu denganmenggunakan bantuan aparat penegak

No. 127 K/Pid.Sus/2016hal yang tidak memiliki dasar hukum, keadilan namun demi menyelamatkanaparat penegak hukum Polsek Payung Sekaki (Randi Anggara) yangmelakukan perbuatan melawan hukum seperti pengguna narkoba.Pertimbangan Hakim dalam halaman 6 (enam) berdasarkan pertimbanganhasil pemeriksaan dalam persidangan PN Pekanbaru adalah keliru karenaTerdakwa dalam persidangan penuh dengan tekanan dan ancaman apabilatidak mengakui akan dibunuh, maka demi menyelamatkan jiwa Terdakwaterpaksa diakui dan

Bahwa dalam pertimbangan Hakim jelas kelihatan berat sebelah dimanamemori Jaksa Penutut Umum dan kontra memorinya dimasukkan semua,sementara memori banding Terdakwa satu kalimat pun tidak adadimasukkan, padahal sepanjang pengetahuan dan penglihatan Terdakwaputusan banding itu selalu dimasukkan memori kedua belah pihak kenapapada kasus a quo tidak dimasukkan apa memang begini keadilan di negaraini yaitu hukum itu tajam ke bawah masyarakat lemah dan tumpul ke atasmasyarakat penguasa dan penegak hukum

, apa memang penegak hukumitu kebal dengan hukum.10.

Berdasarkan salinan putusan banding Terdakwa tidak kelihatan disitudengan yang mana yang diperbandingkan Majelis Hakim, hanya copy pastememori Jaksa Penuntut Umum.YA ALLAH YA ROBBI APA MEMANG NASIB ORANG MISKIN YANG LEMAHIN AKAN SELALU DITINDAS OLEH PENGUASA MENJADI TUMBAL DARIAPARAT PENEGAK HUKUM.

YA ALLAH BEGINILAH NASIB SEORANG ANAKYATIM PIATU YANG TIDAK PUNYA BAPAK DAN IBU HANYA MENJADITUMBAL DARI APARAT PENEGAK HUKUM, SEMENTARA PENEGAKHUKUMNYA TIDAK PERNAH DISENTUH WALAUPUN DIA BERBUATSEDEMIKIAN RUPA, YA ALLAH BERIKAN KEADILANMU TERHADAPORANG YANG LEMAH INI DAN BERILAH HIDAYAH TERHADAP APARATPENEGAK HUKUM YANG JUJUR DAN ADIL DALAM BERTINDAK.Menimbang, bahwa atas alasanalasan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan permohonan

ANAK II, umur 2 bulan (lakilaki);Anakanak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempattinggal bersama orangutua Penggugat, beberapa harikemudian pindah tempat tinggal di rumah kontrakan, kemudiantempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Penggugat di Jalan Pandega, Gang Penegak I, No. 8 A, LkVI, Kelurahan Berngam ;Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumahtanggaPenggugat dan Tergugat ;Bahwa sejak satu tahun lalu, Penggugat berkunjung

ANAK II, umur 2 bulan (lakilaki);Anakanak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempattempat tinggal bersama saksi beberapa hari kemudian pindahtempat tinggal di rumah kontrakan, kemudian tempat tinggalterakhir Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugatdi Jalan Pandega, Gang Penegak I, No. 8 A, LkVI, KelurahanBerngam berjarak 5 m dari rumah saksi ;Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumahtanggaPenggugat dan Tergugat ;Bahwa sejak satu tahun

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan dan terakhir Penggugat inperson tinggal sementarabersama orangtuanya di Jalan Pandega, Gang Penegak I, No. 8 A,LkVI, Kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, danTergugat tetap berkunjung ke tempat tinggal Penggugat terakhir ;4. Bahwa saksisaksi tidak mengetahui perselisinan dan pertengkaranantara Penggugat dan Tergugat ;5.

PUTUSANNomor 39/Pid.B/2021/PN MtkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : Rangga bin Marto;Tempat lahir : Terentang;Umur / tanggal lahir : 31 tahun/ 2 Mei 2001Jenis kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Dusun Penegak RT. 008 RW. 000, DesaSimpang Yul, Kecamatan TampilangKabupaten Bangka Barat

Aswandi aliasPopo (DPO);Bahwa setelah 1 (Satu) ekor sapi tersebut dinaikkan ke bak mobil pick upmerek APV warna putih dengan Nomor Polisi BN 8057 PA milik Terdakwa,lalu Terdakwa bawa seorang diri ke rumah Terdakwa yang beralamat diDusun Penegak Kecamatan Tempilang, lalu Terdakwa letakkan di belakangrumah Terdakwa pada pukul 22.30 WIB, lalu besoknya pada pukul 06.00WIB, Sdr.

Aswandi aliasPopo (DPO);Bahwa setelah 1 (Satu) ekor sapi tersebut dinaikkan ke bak mobil pick upmerek APV warna putih dengan Nomor Polisi BN 8057 PA milik Terdakwa,lalu Terdakwa bawa seorang diri ke rumah Terdakwa yang beralamat diDusun Penegak Kecamatan Tempilang, lalu Terdakwa letakkan di belakangrumah Terdakwa pada pukul 22.30 WIB, lalu besoknya pada pukul 06.00WIB , Sdr.

Popo (DPO) bukanlah peternak sapi dan tidak memilikisapl;Bahwa Terdakwa sempat curiga atas asal usul sapi tersebut, namunTerdakwa tetap membawa seekor sapi tersebut ke rumah Terdakwa;Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa seekor anak sapi tersebut seorangdiri ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Penegak Kecamatan Tempilang, lalu Terdakwa letakkan dibelakang rumah Terdakwa pada pukul 22.3O WIB;Bahwa Terdakwa inisiatif untuk menelepon Saksi Ali untuk menawarkan sapitersebut, dan Saksi Ali berminat

Popo (DPO) bukanlah peternak sapi dan tidak memilikisapl; Bahwa Terdakwa sempat curiga atas asal usul sapi tersebut, namunTerdakwa tetap membawa seekor sapi tersebut ke rumah Terdakwa; Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa seekor anak sapi tersebut seorangdiri ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Penegak Kecamatan Tempilang, lalu Terdakwa letakkan dibelakang rumah Terdakwa pada pukul 22.3O WIB; Bahwa Terdakwa inisiatif menelepon Saksi Ali untuk menawarkan sapitersebut, dan Saksi Ali berminat untuk

Penegak Rt.12 No.30 Kec.

Penegak Rt.12 No.30 Kec. Banjarmasin Timur KotaBanjarmasin, saat itu manajer yang baru an.

tuntutan;Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnyaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap padapembelaan dan permohonannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwan berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:PrimairBahwa ia Terdakwa Muhammad Nurdinsyah als Udin Chalid pada hariJumat tanggal 28 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaktidaknyapada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Jalan PramukaGang Penegak

Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2015/PN Kiskepada Terdakwa sambil mengatakan nah ini delapan biji,selanjutnya sabu yang dibeli dari Ationg tersebut Terdakwa bawapulang kerumah dan sesampai dirumah Terdakwa menimbang sabutersebut menggunakan timbangan elektrik dan diketahui beratnya + 8(delapan) gram;Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekitar jam22.00 Wib Terdakwa memperjualkan belikan narkotika sabu tersebutsecara eceran dipinggir Jalan Pramuka gang Penegak Kisarandengan cara Terdakwa

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;SubsidairBahwa ia Terdakwa Muhammad Nurdinsyah als Udin Chalid pada hariJumat tanggal 28 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2015, bertempat diJalan Pramuka Gang Penegak Kelurahan Kisaran Kota KecamatanKisaran Barat Kabupaten Asahan, atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKisaran, tanoa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan

Musa Tarigan, berjanji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Bahwa keterangan saksi yang telah diberikan di dalam Berita AcaraPemeriksaan (BAP) penyidik telah benar;e Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00Wib, bertempat di Jalan Pramuka Gang Penegak Kelurahan Kisaran KotaKecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, saksi dan rekanrekansaksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;e Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan dari tangan

Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2015/PN Kishadir sehingga Penuntut Umum memohon agar keterangan saksi dibacakan danatas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi Eko Prayogi sebagai berikut:Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00Wib, bertempat di Jalan Pramuka Gang Penegak Kelurahan Kisaran KotaKecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, saksi dan rekanrekansaksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan dari tangan Terdakwa 1(satu) kantung

Putusan Nomor 63 P/HUM/2015 REMISI Pasal 34A(1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karenamelakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursornarkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanannegara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, sertakejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harusmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34juga harus memenuhi persyaratan:a.bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untukmembantu membongkar perkara tindak

denda dan uang pengganti sesuaidengan putusan pengadilan untuk Narapidana yangdipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan(2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidananarkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimanadimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidanayang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)tahun.(3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkanoleh instansi penegak

Apalagi Justice Colaboratordijadikan syarat Mutlak pemberian remisi, asimilasi danpembebasan bersyarat, sementara Format kerja sama (JC) antarapenegak hukum dengan Narapidana dimaksud, tidak memilikikejelasan penafsiran yang didasarkan pada Undangundang ataudengan kata lain bentuk kerja sama JC tidak Jelas, sehingga dapatmenimbulkan perbedaan pesepsi aparat penegak hukum yang padaakhirnya merampas serta menghilangkan hakhak dasarNarapidana;14.

Ayat (3) dengan Pasal 43, telah inkonsiten baik isi maupunmuatannya;Bunyi Pasal 34A Ayat (1) :(1)Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karenamelakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursornarkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadapkeamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat,serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selainharus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalamPasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:a. bersedia bekerjasama dengan penegak

Menteri yang oleh UUdumaksud diberikan kewenangan membuat dan menegakkannorma tidak diperbolehkan memberikan atribusi ataumendelegasikan suatu kewenangan kepada intansi lain secarahorizontal apalagi atribusi dan delegasi kewenangan tersebutdicantelkan pada instansi penegak hukum seperti Kepolisian,Kejaksaan Agung RI, KPK dan BNN.

Bahwa masalah mendasar yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidanapenyalahgunaan Narkotika adalah karena lemahnya faktor penegak hukum dalammengantisipasi perkembangan modus operandi kejahatan Narkotika juga karenasistem dan kinerja (performance) dari aparat penegak hukum (penanggulangankejahatan Narkotika eksekusi hak perspektif sosiologi hukum oleh Dr. I NyamanNurjana,SH.

.);14 Bahwa dari prespektif sosiologi hukum selain faktor perundangundangan(substance) dan aparat penegak hukum (stracture) maka faktor kultur hukummasyarakat (legal culture) juga mempunyai peran yang signifikan danmenentukan apakah kinerja penegak hukum akan menjadi efektif atau tidakdalam penanggulangan tindak pidana Narkotika, ketiga hak tersebut satu samalain saling melengkapi dan mempengaruhi efektifitas penegak hukum dalammasyarkat (Friedman, Lawrence, 1984);15 Bahwa sangat perlu diperhatikan

dan dijadikan suatu pertimbangan, semakinmerajalelanya peredaran Narkotika di negara kita Indonesia ini yang kita cintaiini tidak dapat di bebankan kepada seorang Terdakwa saja yang telah melakukankesalahan dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut, kegagalan dalammembatasi dan memberantas peredaran Narkotika ilegal adalah tanggung jawabbersama termasuk Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, dan setiap elemenmasyarakat ;Majelis Hakim Mahkamah Agung yang terhormat,Bahwa putusan yang diberikan oleh Hakim

hadhonah) Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun atau sudah mumayyiz dengan tetap memberikan kesempatan (akses) kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut ;

PENETAPANNomor 80/Pdt.P/2019/PA.Bpp=DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan biodata dalam Buku Nikahyang diajukan oleh:Bokan Radjab Djoko Sambang bin Duldjalal, lahir di Balikpapan, 15 Maret1975, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanAvsec Security Bandara, tempat tinggal di Jalan Penegak,

RT. 07,No. 23, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan BalikpapanSelatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaiPemohon ;Sukatmi binti Slamet, lahir di Samarinda, 04 September 1976, umur 42 tahun,agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempattinggal di Jalan Penegak, RT. 07, No. 23, Kelurahan DamaiBahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari sSuratsurat yang berkaitan dengan

Februari 2019 dengan Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Bpp, padapokoknya mengajukan halhal sebagai berikut:1.2Bahwa Pada tanggal 11 April 2009 Pemohon telah menikah denganPemohon Il secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, ProvinsiKalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor730/118/III/2009, tanggal 11 April 2009;Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Pemohon II bertempattinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Penegak

Pasal 77 KUHAP, sering terjaditidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparatur penegak hukumyang nyatanyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang,sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukumyang nyata dari Negara.

Untuk itu perkembangan yang demikianmelalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapanTersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayahkewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadapperlakuan sewenangwenang oleh aparat penegak hukum.

Bahwa apabila kita melihat pendapat S.TANUSUBROTO, yangmenyatakan bahwa keberadaan lembaga praperadilan sebenarnyamemberikan peringatan:1) Agar penegak Hukum harus hatihati dalam melakukan tindakanhukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepadaketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampumenahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenangwenang;2) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungiwarga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyatatanpa

dengan keadaan semula yang diduga telah melakukankejahatan;5) Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi denganintegritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpaadanya keseimbangan itu Semuanya akan siasia belaka;Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu lembaga praperadilan sebagaiupaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjaminperlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalamkonsiderans menimbang huruf (a)dan (c) KUHAP dengan sendirinyamenjadi spint atau ruh atau

Bahwa apabila dalam peraturan perundangundangan atau hukumacara pidana tidak mengatur adanya lembaga koreksi yang dapatditempuh oleh seseorang, itu tidak berarti kKesalahan Termohon tidakboleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melaluilembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga praperadilan, yangdibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang (Tersangka) darikesalahan /kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalamhal ini penyidik kepolisian.

Penegak RT. 36 No.01 A, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ;5. NORLINA Binti UTUH MASDAR, bertempat tinggal di RT. 05 No. 8,Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam PaserUtara ; 6. MAHYUDINATA Bin UTUH MASDAR, bertempat tinggal di Jl. Penegak RT.36 No. 01 A, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ;7. SITI MARINI Binti UTUH MASDAR, bertempat tinggal di Jl.

Penegak RT. 36No. 01 A, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya TOIB WALUYO, S.H., Advokat,berkantor di Jalan Pangeran Menteri Gang Serayu No. 186 RT. 011, Kelurahan TanahGrogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 November 2010 dan telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 30 Nopember 2010 dibawah Nomor : 31/XI/2010/S.K, semula

Agar penegak hukum harus hatihati dalam melakukan tindakanhukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepadaketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahandiri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenangwenang;b.

Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warganegara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpaHal 2 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.didukung dengan buktibukti yang menyakinkan sebagai akibat darisikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsiphakhak asasi manusia;c.

ICCPR yang telah diratifikasi melaluiUU KOVENAN INTERNASIONAL, merupakan salah satu instrumenInternasional utama yang berisi mengenai pengukuhan pokokpokok HakAsasi Manusia;Dalam ketentuan yang telah diratifikasi tersebut, negara telah berjanjiuntuk memberikan jaminan guna melakukan pemulihan terhadapseseorang yang hakhak nya telah dilanggar dalam kaitannya denganpelaksanaan tugas institusi negara/penegak hukum.

Juga dijawab tidak boleh, baik kalau seperti itukemudian sebagai sesama aparat penegak hukum, saksi mengatakan begitu,kemudian saksi tanyakan dalam perintah penggeledahan apakah ada suratperintah penggeledahan, penyitaan. Oh itu tidak perlu karena ini tertangkaptangan, tidak perlu penggeledahan, tidak perlu penyitaan, kKemudian merekaterus berlanjut, disitu juga banyak wartawan yang datang dari berbagaimedia, sekira jam 16.00 WIB datanglah Direktur Reskrimum Bapak KrisnaMurti.

Suparno, SH, kita nanti kalau mau berdebat di Polda Metro Jaya saja dikantor saya lagi pul kan jelas saya dari Polda Metro Jaya kata Suparno, SH,baik pak.Lagilagi saksi bertanya sesuai dengan hukum acara sebagai sesamapenegak hukum : Bapak sebagai penegak hukum saya juga sebagai penegakhukum. Kemudian karena situasi sudah memanas akhirnya saksi mengikutikemauan mereka saksi ikut ke Polda bersama mereka.

H dan Ibubernama Salmah;Bahwa ternyata setelah diteliti ada kekeliruan dalam identitias antara ljazahdengan Akta Kelahiran Pemohon;Bahwa sebenarnya Pemohon beridentitasnya tercatat atas nama Nila Gustinalahir di Silau Rakyat pada tanggal 07 Agustus 1997;Bahwa permohonan ini dibuat dalam rangka tertiob administrasi kependudukanterkait identitas PEMOHON yang bernama Nila Gustina;Bahwa PEMOHON tidak memiliki keterkaitan dengan organisasi terlarangataupun berurusan dengan aparat penegak hukum;2.

istri ayah Anton.H dan Ibu bernama Salmah; Bahwa ternyata setelah diteliti ada kekeliruan dalam identitiasantara Ijazah dengan Akta Kelahiran Pemohon; Bahwa sebenarnya Pemohon beridentitasnya tercatat atas namaNila Gustina lahir di Silau Rakyat pada tanggal 07 Agustus 1997; Bahwa permohonan ini dibuat dalam rangka tertib administrasikependudukan terkait identitas PEMOHON yang bernama Nila Gustina; Bahwa PEMOHON tidak memiliki keterkaitan dengan organisasiterlarang ataupun berurusan dengan aparat penegak

Penetapan Nomor116/Pdt.P/2019/PN.Prp Bahwa PEMOHON tidak memiliki keterkaitan dengan organisasiterlarang ataupun berurusan dengan aparat penegak hukum;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum tersebut maka selanjutnya dapatditarik pertanyaan terlebin dahulu : Apakah benar nama PEMOHON sebenarnyaNila Gustina ?

TERGUGAT 1dalam surat tersebut bahwa TERGUGAT 1 hanya berwenang untuk sebatasmenerima laporan, melakukan pemeriksaan dalam hal ini telah memanggil danmelakukan klarifikasi pihak pihak terkait (Saudari Anik Sugiarti, Slamet dan TeguhMulyono) dan menembuskan kepada Kepolisian Sektor Sukodono, Komando RayonMiliter Sukodono dan kecamatan Sukodono.Bahwa, karena sesuai Tata Tertib Laporan yang bersifat sengketa tetapimengandung unsur tindak pidana maka laporan tersebut penyelesaiannyaditeruskan kepada Penegak

Arsip.Bahwa, seharusnya TERGUGAT 1 membuat surat secara resmi ditujukan dengantegas Kepada salah satu Institusi Penegak Hukum untuk meneruskan penyelesaiansengketa yang mengandung dugaan tindak pidana ini, sehingga jelas institusi manayang diminta oleh BPD untuk meneruskan penyelesaian sengketa pidana ini, bukanhanya sekedar dikirim tembusan atas surat Jawaban kepada PENGGUGAT.Bahwa, sehingga akbatnya sampai saat gugatan ini didaftarkan ke PengadilanNegeri Sidoarjo tidak ada Institusi Penegak hukum

Pidana Money Politik ini, karena memang tidak adasecara resmi pelimpahan dan atau permintaan dari TERGUGAT 1.Bahwa, sesuai dengan Tata Tertib Pilkades TERGUGAT 1 memiliki waktu 3 harisejek menerima Laporan dari PENGGUGAT untuk menindak lanjuti atau tidakmenindak lanjuti Laporan PENGGUGAT tersebut, namun ternyata TERGUGAT 1sampai Saat ini tidak pernah meneruskan secara resmi penyelesaian dugaan tindakHalaman 7 dari 35 Putusan Perkara Nomor 783/PDT/2021/PT SBYpidana Money Politik tersebut kepada Penegak

Menyatakan TERGUGAT 1 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitutidak menjalankan kewajibannya untuk meneruskan laporan dugaan MoneyPolitik kepada penegak hukum untuk penyelesaian perkara dugaan Money Politikdalam pilkades Pekarungan kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo tahun2020, sebagaimana dimaksud pasal 11 angka 10 Peraturan Panitia PemilinanKepala Desa Pekarungan nomor : 031/PAN.PK/XII/2020 tanggal 25 Desember2020 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Panitia Pemilihan Kepala DesaPekarungan

Perbuatan Melawan Hukum berupa tindakan Tergugat 1 yang TidakMeneruskan Laporan Penggugat atas dugaan terjadinya Money Politik dalampelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Penegak Hukum untukpenyelesaiannya, yang hal ini termasuk Perbuatan Melawan Hukummelanggar ketentuan pasal 11 angka 10 Peraturan Panitia Pemilihan KepalaDesa Pekarungan nomor : 031/PAN.PK/XII/2020 tanggal 25 Desember 2020Tentang Perubahan Keempat Peraturan Panitia Pemilihan Kepala DesaPekarungan Nomor: 023/PAN.PK.

Dan bagaimana mungkin Pemohon Kasasi berani menanyakan dokumenkepabeanan sementara pihak penegak hukum sendiri di Perlak, Aceh Timuryang lebin berkompeten untuk itu menanya pun tidak kepada sipemiliknyatentang suratsurat yang seharusnya dimiliki oleh sipemilik barangtersebut ?Serta mengapa mesti Pemohon Kasasi orang kecil yang bekerja sebagaisupir yang dijadikan korban ?

Bukankah penegak hukum ada di setiapDaerah Republik ini, atau apakah pihak penegak hukum tidak mampu untukmenangkap atau mencari tau tentang keberadaan pemilik barangsebenarnya ?Dan apakah di setiap daerah mempunyai Undangundang yang berbedabeda di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini, yang kononkatanya bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum bukanHal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2683 K/Pid. Sus/2009Negara Kekuasaan belaka ? dan inikah yang dinamakan adil ?

Bukankah setiap daerah Kabupaten berwenang mengadili perkara yangdidalam wilayan Hukumnya masingmasing, sebagaimana diatur dalamPasal 84 (1) KUHAP dan bukankah ini merupakan pengangkangan Undangundang (KUHAP) itu sendiri yang dilakukan oleh Penegak Hukum ?

bukti berupa : 2 (dua) plastikkecil berisikan shabu seberat 0,067 gram, 1 (satu) buah sepatu wanitasebelah kanan merk Michel warna coklat, 1 (Satu) unit HP Nokia 205 warnahitam hijau, dan 1 (satu) unit HP X 2 warna silver dan selanjutnya terdakwadan saksi Jumanti (berkas terpisah) beserta barang bukti di bawah ke PolresLubuklinggau untuk diperiksa lebihlaNnjut; 2222222 n nnn nen ne nnn nen ne nnn nneeBahwa, saksi menerangkan terdakwa dan saksi Jumanti (berkas terpisah)tidak melaporkan kepada aparat penegak

2 (dua) plastikkecil berisikan shabu seberat 0,067 gram, 1 (satu) buah sepatu wanitasebelah kanan merk Michel warna coklat, 1 (Satu) unit HP Nokia 205 warnahitam hijau, dan 1 (satu) unit HP X 2 warna silver dan selanjutnya terdakwadan saksi Jumanti (berkas terpisah) beserta barang bukti di bawah ke PolresLubuklinggau untuk diperiksa lebihlaNnjut; 22222222 22 nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn nnn nnn nnneBahwa, saksi menerangkan terdakwa dan saksi Jumanti (berkas terpisah)tidak melaporkan kepada aparat penegak

2 (dua) plastikkecil berisikan shabu seberat 0,067 gram, 1 (satu) buah sepatu wanitasebelah kanan merk Michel warna coklat, 1 (Satu) unit HP Nokia 205 warnahitam hijau, dan 1 (satu) unit HP X 2 warna silver dan selanjutnya terdakwadan saksi Jumanti (berkas terpisah) beserta barang bukti di bawah ke PolresLubuklinggau untuk diperiksa lebihlANjut; 22222222 2 nono nnn nnn nnn nen ne nen nnn nnn nnneBahwa, saksi menerangkan terdakwa dan saksi Jumanti (berkas terpisah)tidak melaporkan kepada aparat penegak

berupa : 2 (dua) plastikkecil berisikan shabu seberat 0,067 gram, 1 (satu) buah sepatu wanitasebelah kanan merk Michel warna coklat, 1 (Satu) unit HP Nokia 205 warnahitam hijau, dan 1 (satu) unit HP X 2 warna silver dan selanjutnya terdakwadan saksi Jumanti (berkas terpisah) beserta barang bukti di bawah ke PolresLubuklinggau untuk diperiksa lebihlanjut; 222222222 nnn nn nnn ne nnn nnn nnn n nee Bahwa, saksi menerangkan terdakwa dan saksi Jumanti (berkas terpisah)tidak melaporkan kepada aparat penegak

saksi Jumanti(berkas terpisah) didapatkan barang bukti berupa : 2 (dua) plastik kecilberisikan shabu seberat 0,067 gram, 1 (satu) buah sepatu wanitasebelah kanan merk Michel warna coklat, 1 (satu) unit HP Nokia 205warna hitam hijau, dan 1 (satu) unit HP X 2 warna silver danselanjutnya terdakwa dan saksi Jumanti (berkas terpisah) besertabarang bukti di bawah ke Polres Lubuklinggau untuk diperiksa lebihlanjut;e Bahwa, benar terdakwa dan saksi Jumanti (berkas terpisah) tidakmelaporkan kepada aparat penegak

2 (dua) orang pelaku masukke dalam kios yang salah satunya adalah terdakwa; Bahwa benar kedua orang yang masuk ke dalam kios mengambil HPyang sedang di charge oleh saksi di atas lemari; Bahwa benar, setelah saksi mengetahui kedua pelaku mengambil HP,segera keempat orang pelaku tersebut melarikan diri, namun terdakwaSUJONO BIN SUJAN tidak sempat melarikan diri, sehingga saksiberhasil menangkap terdakwa; Bahwa benar setelah terdakwa berhasil di tangkap, terdakwa di bawadan di amankan oleh aparat penegak

Ridho telah mengambil HP milik saksi; Bahwa benar terdakwa tidak sempat melarikan diri bersama ketiga temannyadan berhasil ditangkap oleh saksi Aceng Wahyudin bersama warga setempat; Bahwa benar setelah terdakwa berhasil di tangkap, terdakwa di bawa dan diamankan oleh aparat penegak hukum.Halaman 6 , Putusan Nomor 1922/Pid.B/2019/PN SbyMenimbang, bahwa dalam sidang telah diajukan barang bukti berupa :1(Satu) unit HP merk Haier warna Putih ;Bahwa barang bukti tersebut telah diperlinatkan dipersidangan

Ridho telah mengambil HP milik Saksi; Bahwa benar terdakwa tidak sempat melarikan diri bersama ketiga temannyadan berhasil ditangkap oleh saksi Aceng Wahyudin bersama warga setempat; Bahwa benar setelah terdakwa berhasil di tangkap, terdakwa di bawa dan diamankan oleh aparat penegak hukum.Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan,Majelis akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan pertamayaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHP atau Kedua melanggar Pasal362 KUHP