Ditemukan 156 data
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Kabupaten Purworejo
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo
56 — 28
rugisesuai dengan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979:Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 87/Pdt/2021/PT SMGKepada bekas pemegang hak yang tidak diberikan hak baru karenatanahnya diperlukan untukPPP proyek pembangunan, akandiberikan ganti rugi yang besarnya akan ditetapkan oleh suatuPanitia Penaksir.Akan tetapi, TERGUGAT I menolak secara tegas dengan mendalilkan yang padapokoknya bersedia melakukan ganti rugi seberapapun kepada PENGGUGATasalkan ada payung hukumnya berdasarkan Putusan Pengadiulan
187 — 93
diuraikan diatas sehinggadapat dilihat bahwa Mama Basut tidak memiliki hubungan hukum denganPenggugat sehingga Penggugat tidak berhak untuk mendapatkan harta warisandari Mama Berta Basut dan Bapak Geradus Rangu.Bahwa tidak dalil Pembanding / Penggugat pada halam 6 datar kedua, sebabDalam hukum Adat Manggarai ada dan mengenal istilah kawin masuk yang dalamBahasa Manggarainya disebut dengan sebutan Tuus WaCangkem Eta atauDonggo Mata Olo Dongge Mata One sebagaimana yang dipertimbangkan olehMajelis Hakim Pengadiulan
Terbanding/Penggugat III : FARIDA SAID ALI
Terbanding/Penggugat I : H. ABD. RAHMAN SAID
Terbanding/Penggugat VIII : HERYANTI
Terbanding/Penggugat VI : Dra. Hj. MARYAM ANDI BAHRI
Terbanding/Penggugat IV : Ir. M. AMRAN SAID ALI
Terbanding/Penggugat II : Dra. JUHERIAH SAID ALI
Terbanding/Penggugat IX : FAHLAN
Terbanding/Penggugat VII : MASHITA CHERANI ASAAT SAID
Terbanding/Penggugat V : AMRI SAID ALI
Terbanding/Turut Tergugat I : RUDI Bin HAJI LATUTU
Terbanding/Turut Tergugat II : MARIAMA
60 — 19
Kec.amatn Tamalanrea KotaMakassar Propinsi Sulwasei Srelatan berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 3 Oktober 2018 dan terdaftara diKepaniteraan Pengadiulan Negerio Barru No.69/SK/2018/PN. Bar tanggal 4 Oktober 2018 ; Selanjutnya disebut sebagai Para TERBANDINGSEMULA PARA PENGGUGAT ; Pengadilan Tinggi terSebut ; 22222 o eee n cence enn neeSetelah MEMbDACA ene nnn e nen en nnn nen en ene enema nn en en en en cnenens1.
21 — 4
bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) dan dua orang saksi;Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP yang merupakan aktaotentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebutmenjelaskan mengenai domisili Pemohon yang berada di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Bandung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syaratformil dan materil, Serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat, maka berdasarkan bukti tersebut Pemohon mempunyai kapasitasmengajukan perkara di Pengadiulan
HELMI
Tergugat:
Kepala kantor Pertahanan kabupaten Tulang Bawang
Intervensi:
SUPARYONO, Dkk
199 — 98
Menyatakan Pengadiulan Tata Usaha Negara Bandar Lampungtidak memiliki Kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaraaquo ;2. Mengatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima ;DALAM EKSEPSI1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi sampai dengan TergugatIl Intervensi VIII untuk seluruhnya ;2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidakmemiliki kKewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaraaquo ;3. Menyatakan Gugatan Penggugat Kadaluwarsa ;4.
Pembanding/Penggugat II : MARIA AWA,S.PD
Pembanding/Penggugat III : OSKAR A. B. NDUN,S.PD
Terbanding/Tergugat I : NIKODEMUS IMANUEL HAILITIK
Terbanding/Tergugat II : TAROCI MARSELINA HAILITIK NDOLU
Terbanding/Tergugat III : FLORENCI MARISA HAILITIK
87 — 43
., tangal 7 April2020, Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, dan KontraMemori Banding dari Terbanding semula Tergugat beserta suratsurat lain yangbersangkutan, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat sebagaiberikut;Menimbang, bahwa yang perlu pertamatama dipertimbangkan adalahtentang eksepsi yang termuat didalam amar putusan Pengadiulan Negeri KupangNomor 269/Pdt.G/2019/PN Kpg. tertanggal 7 April 2020 yang berbunyi Menolakeksepsi para Tergugat seluruhnya;Menimbang, bahwa
107 — 25
;Menimbang, bahwa Tergugat XIV memberikan Surat Keterangan UntukBertindak Sebagai Kuasa Secara Insidentil Nomor : 06 / IKH / 2014/ PN AB tanggal06 Juni 2014 yang ditanda tangan oleh Ketua Pengadiulan Negeri Ambon, memberikanizin kepada : Irwan Kosuma, SH, M.Kn dan ColinSabandar. ;Menimbang, bahwa Tergugat XXIV diwakili oleh Kuasa Hukumnya :1 Nama : Marjuki Koteng, SH. ;Nip > 195802141983011001.;Kewrganegaraan : Indonesia.
209 — 76
Dengan memperhatikan Tergugat I berkedudukandi Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Tergugat MIIberkedudukan di Wilayah Hukum Pengadiulan Negeri Jakarta Selatan.
158 — 19
kekuatan hukum;Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai kekhawatiran yang didasarkanpada sangka yang beralasan bahwa Tergugat Rekonvensi akan berupayauntuk menghindar dari kKewajiban hukumnya memberikan ganti rugi kepadaPenggugat Rekonvensi dengan cara mengalinkan harta bendanya baik yangbergerak maupun tidak bergerak, oleh karena itu untuk menjamin agarputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan sehingga tidak menjadi putusanhampa atau siasia, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada yangterhormat Ketua Pengadiulan
16 — 6
Memerintahkan kepada Panitera Pengadiulan Agama Simalungun untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kanrtor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang dan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
C. DALAM REKONVENSI :
1.
102 — 44
apabila kita perhatikan dengan telitidan cermatdalil dalil gugatan Penggugat, maka yang di Persilisinkan adalah mengenaipelaksanaan kontrak sebagai mana dalam bukti T.TT 2 jo TT Il 1;Menimbang, bahwa karena yang diperselisinkan adalah mengenaiPelaksanaan Kontrak sebagaimana dalam bukti T.TT 2 jo TT ll 1, maka yangberwenang mengadili gugatan Penggugat adalah Badan Arbitrase NasionalIndonesia dan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili gugatanPenggugat (perkara ini)Menimbang, bahwa karena Pengadiulan
ENDANG SAPTO PAWURI, S.H.
Terdakwa:
1.TRISMANTO Bin SUTRINO TRISNO RAHARJO
2.EKO YUDI PRASETYO Bin SUYUD DWIJO MARTONO
326 — 213
Melaksanakan Analisis dan penyiapan dan usulan pembatalanhak atas tanah berdasarkan putusan pengadiulan atau hasilpengadilan ,C. Melakasanakan pengendalaian dan pemantauan pemanfaatanpertanahan,d.
59 — 13
Negeri (Badan Peradilan Umum)untuk memeriksa dan mengadilinya oleh karena yang berwenangsecara multak memeriksa/mengadili hak tersebut adalah PengadilanTata Usaha Negara (Badan Peradilan Tata Usaha Negara) ;e Posita gugatan dan petitum gugatan selebihnya ada yang relevanmenjadi kewenangan mengadili Pengadilan Negeri dan ada yang tidakrelevan dan tidak memiliki makna dihubungkan dengan substansigugatan ;Dari keseluruhan uraian uraian tersebut diatas maka jelaslahdimana letak ketidak berwenangannya Pengadiulan
83 — 39
yang mengaku statusnya sebagaiperawan adahal sebenarnya statusnya adalah janda beranak satu, jugahal. 40 dari 155 putusan no.44/Pdt.G/2019/PA.Mdodinikahkan dengan tergugat Intervensi dalam keadaan hamil 7 (tujuh)bulan yang sesuai hokum Islam haram hukumnya dan kemudianmengurus buku nukah 2 (dua) tahun setelah perkawinan yaitu padatahun 2004, maka pada tahun 2005 penggugat Intervensi menguruscerai Suami penggugat Intervensi yaitu tergugat II Intervensi dan gugatanpenggugat Intervensi diterima oleh Pengadiulan
Sunardi Rikardo
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Intervensi:
Parwoto
255 — 203
Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian SengketaAdministrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yangmenyatakan Pengadiulan berwenang menerima, memeriksa, memutus,dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelahmenemouh upaya administrasi, dan ayat (2)nya menyatakan: Pengadilanmenerima, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa administrasipemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku
57 — 11
Hukum tersebut berkeinginanseolah olah Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut dan melakukan lempar batusembunyi tangan dan menyampaikan telah terjadi ERORR IN PERSONA;Menimbang bahwa, Isi Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa Halaman 31,Berdasarkan segala apa yang telah kami sampaikan diatas, tindakan Terdakwa IrYandrizal untuk mensukseskan program pemerintah untuk penambahan pembangkitlistrik, haruslah pula dilihat sebagai perintah Jabatan,... dst, dengan demikianPengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadiulan