Ditemukan 1963 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 26-06-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 26 Juni 2013 — ABDUL MUCHID bin ACHMAD JAMALUDDIN
4318
  • Berita Acara Penanganan masalah Penyelewengan Dana SPKP / UEP PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Tempellemahbang, Kecamatan Jepon, Kab.Blora.f. Rekap sementara Penyimpangan Dana PNPM Mandiri,Kecamatan Jepon.g. Surat Pernyataan ABDUL MUCHID BIN ACHMAD JAMALUDDIN Yang dibuat tanggal 26 Juli 2012 yang akan melunasi tanggungan Dana SPKP dan UEP setelah dikurangi dengan nilai tanah yang dijaminkan sebesar Rp. 133.507.600,- (Seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu enam ratus rupiah ).h.
    tahu kejadiannyasecara langsung karena saat kejadian saya belum di PNPM.
    oleh APBN dan APBD ;23Bahwa setahu saksi dana PNPM untuk kegiatan ekonomi tidak boleh dipinjambeberapa bagian oleh terdakwa.
    yaitu danaperguliran SPP dan UEP tahun 2009 ;Bahwa setahu saksi jumlah total tunggakan dana PNPM ; Rp. 603 juta.
    Kalau sudah mengembalikanpinjaman maka jumlah pinjaman bisa dinaikkan lagi ;Bahwa setahu saksi, jumlah dana PNPM yang bisa dimintakan tergantung proposalyang masuk ;Bahwa saksi lupa, jumlah pinjaman PNPM untuk Kec. Jepon ;Bahwa setahu saksi, pengembalian pinjaman yang bisa tercover jumlahnya sesuaiproposal;25Bahwa setahu saksi jumlah PNPM tahun 2009 2010 masih cukup besar ;Bahwa setahu saksi setelah tahun 2010, Kec. Jepon sudah tidak mendapatperguliran dana simpan pinjam dari PNPM lagi.
    keterangan saksi dimuka penyidik mengenai Tupoksi, Pergulirandana PNPM oleh Kecamatan adalah benar semua.
Putus : 08-06-2012 — Upload : 15-05-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2012/PN.SBY
Tanggal 8 Juni 2012 — Hadi Sutrisno Kejaksaan Negeri Probolinggo
6516
  • Menyatakan barang bukti berupa: a. 1 (satu) buah buku laporan pertanggung jawaban (LPJ) Kegiatan Prasarana Infra struktur KSM Dewi Rengganis Desa Taman sari Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo pada PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2009 Untuk Kegiatan Drainase Buis Beton ;b. 1 (satu) buah buku laporan pertanggung jawaban (LPJ) Kegiatan Prasarana Infra struktur KSM Barokah Desa Taman sari Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo pada PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2009 Untuk Kegiatan
    Rabat Jalan Beton ;c. 1 (satu) buah buku laporan pertanggung jawaban (LPJ) Kegiatan Prasarana Infra struktur KSM Sumber Jaya Desa Taman sari Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo pada PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2009 Untuk Kegiatan Drainase dan jembatan ;d. 1 (satu) buah uku laporan pertanggung jawaban (LPJ) KSM Sosial Bina Siswa untuk kegiatan Pemberian Seragam Sekolah, LKM Tunas Harapan Desa Taman sari Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo pada PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten
    Foto cop[y rekening Bank Jatim Cabang Kraksaan Nomor Tabungan 0132057605 nama identitas PNPM LKM Tunas Harapan Tamansari Alamat Tamansari RT 01 RW 01 Kraksaan Probolinggo ;g. 1 (satu) bendel Pengajuan Penarikan (30 %) Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2009 kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Kraksaan , Nomor 01/LKM-TH/I/2010 tanggal 18 Januari 2010 Jumlah Penarikan Rp 14.550.000,-;h. 1 (satu) bendel Pengajuan Penarikan (30 %) Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2009 kepada
    Pimpinan Bank Jatim Cabang Kraksaan , Nomor 02/LKM-TH/II/2010 tanggal 18 Januari 2010 Jumlah Penarikan Rp 26.100.000,- ;i. 1 (satu) bendel Pengajuan Penarikan (30 %) Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2009 kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Kraksaan , Nomor 03/LKM-TH/II/2010 tanggal 24 Januari 2010 Jumlah Penarikan Rp 4.350.000,-;j. 1 (satu) bendel Pengajuan Penarikan (50 %) Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2009 kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Kraksaan , Nomor 04/LKM-TH
    /III/2010 tanggal 3 Maret 2010 Jumlah Penarikan Rp 37.500.000,-;k. 1 (satu) bendel Pengajuan Penarikan (30 %) Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2009 kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Kraksaan , Nomor 05/LKM-TH/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 Jumlah Penarikan Rp 37.500.000,-;l. 1 (satu) bendel Pengajuan Penarikan (20 %) Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2009 kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Kraksaan , Nomor 06/LKM-TH/III/2010 tanggal Maret 2010 Jumlah Penarikan Rp 30.000.000
Putus : 25-06-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 25 Juni 2015 — R. RAHMAT MALIADI, SE. ; KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN
6511
  • Simpan Pinjam Kelompok SPP yang telah divalidasi 54. 1 (satu) bendel Slip Setoran / kwitansi SPP Desa Kramat 55. 1 (satu) bendel fotocopy Slip Setoran UEP dan SPP Desa Sembilangan 56. 1 (satu) lembar Slip Setoran Kelurahan Pangeranan 57. 1 (satu) bendel Pernyataan Rincian Penyalahgunaan Dana PNPM Mandiri Perdesaan Sub Item Dana SPP & UEP Pada UPK Kec.
    Bangkalan 2005-2008 oleh Jeni Novita Charolin, SE yang ditanda tangani oleh Jeni Novita Charolin, SE tertanggal 08 Mei 2014. 59. 1 (satu) bendel Uraian Keterkaitan antara Jeni, Hasan dan atau Rachmat dalam Tindakan Korupsi Penyalahgunaan Dana UPK PPK / PNPM Kec.
    Bangkalan Berdasarkan Keterangan dari Jeni Novita Charolin, SE yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jeni Novita Charolin, SE tertanggal 08 Mei 2014 60. 1 (satu) bendel Pernyataan Rincian Penyalahgunaan Dana PNPM Mandiri Perdesaan Sub Item Dana SPP & UEP Pada UPK Kec.
    Bangkalan 2005 85. 1 (satu) bendel fotocopy surat No. 46/ PNPM-MP/ FAS-BKL/ VIII/ 2012 tanggal 01 Agustus 2012 Perihal Progres Penanganan Kec. Bangkalan 86. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Hasil Pendataan Ulang Permasalahan Keuangan di UPK Kec.
    Bangkalan tertanggal 28 Oktober 2011 87. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SANIYAH tertanggal 02 April 2014 88. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama ZAINAB tertanggal 09 Februari 2007 Dikembalikan ke UPK PNPM-MPd di Kecamatan Kota Bangkalan Kabupaten Bangkalan ; 9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
    Bahwa akibat penyalahgunaan Dana PNPM MPD di UPK Kec.
    Dalam melaksanakan fungsi danperannya, TK PNPM Mandiri Perdesaan Kab dibantu oleh sekretariatPNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten.TugaKabupaten :a.b..h. s dan Tanggung jawab Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan menjaga pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di daerahnyaagar sesuai dengan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan, menyelenggarakan sosialisasi di Kabupaten untuk menjelaskantujuan dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan kepada semuapelaku yang terlibat di Kabupaten,melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
    Pemberdayaanyang tepat harus memadukan aspekaspek penyadaran,peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. e Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkanProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPMMandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dandesa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah programuntuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secaraterpadu dan berkelanjutan.
    ,pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan. f.
    Adapun jumlah kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaankeuangan PNPM UPK. Kec.
Register : 21-09-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
RYAN ARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ASRI als ASRI, A.Md.Kom bin ALI
8325
  • Kab.Bulukumba Prov.Sulawesi-Selatan Periode tanggal 31 November 2015
  • Laporan perkembangan pinjaman SPP Kec.Kajnag Tanggal 30 November 2015
  • Surat edaran Menteri Desa PDT dan Transmigrasi RI, Eko Putro Sandjojo, Nomor : 5.079 / M-DPDTT / 02 / 2017, Tanggal 06 Februari 2017 tentang rekapitulasi dana perguliran dan aset lain pasca PNPM-MPd sampai dengan Desember 2016
  • Surat edaran Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ahmad Erani Yustika, Nomor : 008 / DPPMD
    / II / 2017, Tanggal 28 Februari 2017 tentang persiapan fasilitasi dana bergulir hasil kegiatan PNPM-MPd oleh BKAD dan UPK.
  • Laporan pelaksanaan PNPM-MPd Tahun 2009 (Lampiran DIPA 2009).
  • Laporan sisa dana di UPK T.A 2012 dan 2013 PNPM-MPd.
  1. Dengan Surat perintah penyitaan Nomor : Sp.Sita / 25 / VII / 2018 / Reskrim Tanggal 06 Juli 2018 Barang Bukti yang telah disita antara lain :
  • Foto Copy Surat Keputusan BKAD Kec.Kajang tentang pengangkatan bendahara baru UPK Kec.Kajang Kab.Bulukumba Tahun Anggaran 2016;
  • Foto Copy surat permohonan pergantian specimen buku rekening SPP dan Operasional UPK PNPM ke Bank BRI Unit Tanah Jaya Kec.Kajang ;
  • Buku rekening SPP PNPM dengan No.Rekening
    4903-01-012760-53-9 ;
  • Buku rekening OPS UPK dengan No.Rekening 4903-01-012758-53-2 ;
  • Rekening Koran SPP PNPM Tahun 2016 dengan no.rekening 4903-01-012760-53-9 ;
  • Rekening Koran SPP PNPM Tahun 2017 dengan nomor rekening 4903-01-012760-53-9 ;
  • Rekening Koran SPP PNPM bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2018 dengan nomor rekening 4903-01-012760-53-9 ;
  • Foto copy rekening Koran Operasional UPK Tahun 2016 dengan Nomor Rekening 4903-01-012758-53-2
    ;Rekening Koran SPP PNPM Tahun 2016 dengan no.rekening 490301012760539 ;Rekening Koran SPP PNPM Tahun 2017 dengan nomor rekening 490301012760539 ;Rekening Koran SPP PNPM bulan Januari Sampai dengan Maret Tahun2018 dengan nomor rekening 490301012760539 ;Foto copy rekening Koran Operasional UPK Tahun 2016 dengan NomorRekening 490301012758532 ;Halaman 3 Putusan Nomor 69/Pid.SusTPK/2018/PN.Mks Rekening Koran Operasional UPK Tahun 2017 dengan Nomor Rekening490301012758532 ; Rekening Koran Operasional
    yakni mengelolah laporan dari fasilitator kabupatendiantaranya laporan mengenai aset atau barang PNPM, laporanperkembangan pembangunan Fisik dan laporan keuangan termasukpengelolaan dana bergulir;Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) mulai dijalankan di Kab.Bulukumba sejak Tahun 2007sampai dengan Tahun 2014 dibawah naungan Direktorat PemberdayaanMasyarakat Desa Kementrian Dalam Negeri RI namun setelah Tahun 2015sampai dengan sekarang PNPM berada dibawah naungan
    ke Bank BRI Unit Tanah Jaya Kec.Kajang ; Buku rekening SPP PNPM dengan No.Rekening 490301012760539 ; Buku rekening OPS UPK dengan No.Rekening 490301012758532 ; Rekening Koran SPP PNPM Tahun 2016 dengan no.rekening 490301012760539 ; Rekening Koran SPP PNPM Tahun 2017 dengan nomor rekening 490301012760539 ; Rekening Koran SPP PNPM bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2018dengan nomor rekening 490301012760539 ; Foto copy rekening Koran Operasional UPK Tahun 2016 dengan NomorRekening 490301012758532
    ke Bank BRI Unit Tanah Jaya Kec.Kajang ;Buku rekening SPP PNPM dengan No.Rekening 490301012760539 ;Buku rekening OPS UPK dengan No.Rekening 490301012758532 ;Rekening Koran SPP PNPM Tahun 2016 dengan no.rekening 490301012760539 ;Rekening Koran SPP PNPM Tahun 2017 dengan nomor rekening 490301012760539 ;Rekening Koran SPP PNPM bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2018dengan nomor rekening 490301012760539 ;Foto copy rekening Koran Operasional UPK Tahun 2016 dengan Nomor Rekening490301012758532 ;Rekening
    ; Buku rekening OPS UPK dengan No.Rekening 490301012758532 ; Rekening Koran SPP PNPM Tahun 2016 dengan no.rekening 490301012760539 ; Rekening Koran SPP PNPM Tahun 2017 dengan nomor rekening 490301012760539 ; Rekening Koran SPP PNPM bulan Januari Sampai dengan Maret Tahun2018 dengan nomor rekening 490301012760539 ; Foto copy rekening Koran Operasional UPK Tahun 2016 dengan NomorRekening 490301012758532 ; Rekening Koran Operasional UPK Tahun 2017 dengan Nomor Rekening490301012758532 ; Rekening Koran
Putus : 23-06-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN.Smg
Tanggal 23 Juni 2015 — WINARTI Binti DARWOTO EDI SUWITO
5821
  • Memerintahkan agar barang bukti berupa:1) 8 (delapan) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Dana Perguliran SPP/UEP PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Lestari Bulan Januari-Oktober 2009; 2) 2 (dua) lembar asli Daftar Nama Nasabah Peminjam Dana Perguliran UEP Kelompok Lestari;3) 1 (satu) lembar asli Data Tunggakan Kelompok UEP Lestari Desa Maribaya s/d 30 November 2012;4) 21 (dua puluh satu) lembar buku setoran UEP atas nama kelompok Lestari;5) 8 (delapan) lembar asli Tanda Terima Setoran UEP
    atas nama kelompok Lestari;6) 41 (empat puluh satu) lembar Surat Pernyataan pada kelompok Lestari;Dikembalikan kepada Saksi SUKMONDRIYO.1) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Konsolidasi UPK Kecamatan Karanganyar Desember 2012 PNPM Mandiri Perdesaan;2) 1 (satu) buah Buku Kas UEP Tahun 2011;3) 9 (sembilan) bundel asli Tanda Bukti Transaksi Perguliran UEP Februari 2011 - Oktober 2011;4) 22 (dua puluh dua) lembar asli Slip Setoran atas nama Dana Perguliran UEP Karanganyar;5) 1 (satu) buah buku
    Dipergunakan sebagai barang bukti Perkara Korupsi atas nama Terdakwa SITI FATIMAH Binti MUHAMMAD DALIL.1) Fotocopy Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MD) tanggal 5 November 2008, beserta Penjelasan;2) Fotocopy Standar Operasional Prosedur (SOP) Tim Perumus AD/ART BKAD PNPM-MD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.Dipergunakan sebagai barang bukti Perkara Korupsi atas nama Terdakwa SITI FATIMAH Binti MUHAMMAD DALIL.7.
    ) Mandiri yang terdiri dari dari PNPM MandiriPerdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan serta PNPM Mandiri Wilayah Khusus danDesa Tertinggal, sedangkan yang dimaksud dengan PNPM Mandiri Perdesaanadalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadudan berkelanjutan, sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan dan kesempatankerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalampengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan; Bahwa PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program
    Pemerintah Pusatbersama Pemerintah Daerah, artinya Program ini direncanakan, dilaksanakan dandidanai bersamasama berdasarakan persetujuan dan kemampuan yang dimilikioleh Pemerintah Pusat dan Daerah, jadi sumber dana PNPM Mandiri Perdesaanyaitu : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah (APBD), Swadaya Masyarakat dan Partisipasi Dunia Usaha; Bahwa pada tahun 2011 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalinggamemperoleh Dana PNPM Mandiri Perdesaan sebesar Rp
    Meneliti dokumendokumen pelaksanaan kegiatan pinjaman danaperguliran Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dari Dana PNPM MandiriPerdesaan pada Kelompok Lestari Desa Maribaya KecamatanKaranganyar Kabupaten Purbalingga.Il.
    ) Mandiri yang terdiri dari dari PNPM MandiriPerdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan serta PNPM Mandiri Wilayah Khusus danDesa Tertinggal, sedangkan yang dimaksud dengan PNPM Mandiri Perdesaanadalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadudan berkelanjutan, sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan dan kesempatankerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalampengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan;Bahwa PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program
Upload : 03-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
WINARTO BIN HABIBULLAH
4310
  • Asli 1 (satu) lembar bukti setor SPP PNPM UPK Karang Jaya sejumlah Rp.2.875.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 11 Maret 2015 dari Iskandar (Penyetor) kepada Repi Risanti (Bendahara) untuk Angsuran ke -1 (satu);2. Asli 1 (satu) lembar bukti setor SPP PNPM UPK Karang Jaya sejumlah Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 April 2015 dari Iskandar (Penyetor) kepada Repi Risanti (Bendahara) untuk Angsuran ke -2(dua);3.
    Asli 1 (satu) lembar bukti setor SPP PNPM UPK Karang Jaya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 18 Mei 2015 dari Iskandar (Penyetor) kepada Repi Risanti (Bendahara) untuk Angsuran ke -3(tiga).4. Asli 1 (satu) bundel Bukti Setor SPP PNPM UPK Kec. Karang Jaya tertanggal 11 Maret 2015 atas nama Penyetor :a. Zakaria sebesar Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran ke-1;b.
    Copy 1 (satu) bundel Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/302/PMD tanggal 15 Januari 2015 perihal Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2014;20. Copy 1 (satu) buah Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 414.2/167/BPMPD-III/2015 tanggal 23 Januari 2015 Perihal : Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM MPd Tahun 2014.21.
    Asli 1 (satu) bundel Keputusan Camat Karang Jaya Nomor : 111/KPTS/KRJ/2014 tanggal Januari 2015 tentang Penetapan Specimen Pengganti Fasilitator (PNPM-MP) TA. 2015;30. Copy 1 (satu) bundel Surat Penetapan Keputusan Camat Karang Jaya Nomor : 111/PNPM-MP UPK/KRJ/2015 tanggal Januari 2015;31. Copy 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah MAD Khusus Kelembagaan UPK tanggal Januari 2015, Daftar Hadir, Struktur Kelembagaan UPK.32.
    Copy 1 (satu) bundel Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900/5383/PMD tanggal 11 Juli 2014 perihal Pemotongan DUB PNPM Mandiri Perdesaan;35. Copy 1 (satu) bundel Daftar Indikatif Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Tahun Anggaran 2014.Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Zakaria Bin Nisum.36.
    Pig> Melakukan Evaluasi terhadap kegiatan PNPM TA. 2014> Bertanggung jawab atas keberhasilan kegaiatan PNPM TA. 2014. Bahwa Kepengurusan PNPM Mandiri Kecamatan Karang Jaya yaitu :a. Ketua UPK : RodiaWatib. Sekretaris UPK : Iskandarc. Bendahara : Repid. FK (fasilitator kKecamatan) : Hadi lrawane. FT (Fasilatator Tehnis) : Alri Hariantof. PL(Pendamping Lokal) : Winarto.
    Mengkoordinasi dinas yang terkait yang ada hubungannya programpemerintah daerah.> Melakukan pengawasan terhadap kegiatan PNPM Mandir diKabupaten Musi Rawas.Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Kecamatan Karang Jayatersebut saksi selaku Sekretaris BPMPD Kabupaten Musi Rawas Utaraberfungsi sebagai membina kegiatan PNPM dan mensosialisasikankegiatan PNPM kalau di minta oleh UPK tersebut kalau ada izin darikepala BPMPD Kabupaten Musi Rawas Utara.Bahwa benar belum pernah Ketua UPK meminta saksi mensosialisasikankegiatan
    Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Kecamatan Karang Jayasaksi sebagai fasilitator kegiatan.
    Melaksanakan kordinasi dengan Fasilitator Kecamatan dan TimKordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten mengenaipelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di daerahnya.b. Melaksanakan kegiatan manajemen PNPM Mandiri Perdesaan yangmeliputi aspekaspek kegiatan sosialisasi, perencanaan,pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.c. Memproses pengajuan dana dari UPK ke KPPN serta memantauproses pencairannya.d.
    dan pengawasan kegiatan PNPM yang ada di desa baikberupa fisk maupun non fisik.
Putus : 24-07-2013 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 50/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 24 Juli 2013 — - JULIA MARINDA, SE BINTI EDI SUDIARMA
518
  • Melaksanakan koordinasi dengan FK dan tim koordinasi PNPM MP Kabupaten.2. Melaksanakan kegiatan manajemen PNPM MP3. Memproses pengajuan dana dari UPK ke KPPN serta memantau prosespencairannya.4.
    Melaksanakan koordinasi dengan FK dan tim koordinasi PNPM MP Kabupaten.2. Melaksanakan kegiatan manajemen PNPM MP3. Memproses pengajuan dana dari UPK ke KPPN serta memantau prosespencairannya.4, Menyelenggarakan rapat rutin bulanan bersama FK dan pelaku PNPM MP.5. Membuat laporan bulanan kegiatan PNPM MP ke tim koordinasi Kabupaten.6. Melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi.7. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja UPK dan TPK.8. BersamaFK memfasilitasi pelaksanaan MAD.9.
    Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip prinsip PNPM MP dalamperencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM MP bersama dengan pelakulainnya.f.
    berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MP tugas dantanggung jawab UPK adalah :a.
    Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MP.b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh administrasi dan transaksikegiatan PNPM MP.c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.d. Melakukan pembinaan terhadap kelompok pinjaman.e. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip prinsip PNPM MP dalamperencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM MP bersama dengan pelakulainnya.31f.
Register : 03-10-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 09-03-2017
Putusan PT JAYAPURA Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP
Tanggal 25 Oktober 2016 — BENI UAGA, A.Md.
7128
  • JUMLAH 600.000.000 Bahwa seharusnya dana PNPM Mandiri Pedesaaan dari TPKD diserahkan kepadaTim Pengelolaan Kegiatan Kampung (TPKK) dan tidak dipergunakan untukkepentingan pribadi Ketua TPKD, selain itu tidak dibenarkan menggunakandana PNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana (RPD)/ musyawarahkampung atau diluar yang telah ditetapkan dalam SPKK ataupun SPKD.Atas penggunaan dana PNPM tersebut, TPKD Eragayam tidak dapatmempertanggungjawabkannya.Bahwa atas penggunaan dana PNPM Mandiri di TPKD Eragayam
    JUMLAH 600.000.000 Bahwa seharusnya dana PNPM Mandiri Pedesaaan dari TPKD diserahkan kepadaTim Pengelolaan Kegiatan Kampung (TPKK) dan tidak dipergunakan untukkepentingan pribadi Ketua TPKD, selain itu tidak dibenarkan menggunakandana PNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana (RPD)/ musyawarahkampung atau diluar yang telah ditetapkan dalam SPKK ataupun SPKD.Atas penggunaan dana PNPM tersebut, TPKD Eragayam tidak dapatmempertanggungjawabkannya.
    dana PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo TengahTahun Anggaran 2012 pada Distrik Eragayam tidak sesuai dengan PetunjukTeknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Respek Tahun Anggaran 2012 danSurat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada KuasaPengguna Anggaran Satker Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan Nomor900/1451/PMD tanggal 1 Maret 2012 perihal Petunjuk Teknis Pencairan danPenggunaan Dana Urusan Bersama PNPM Mandiri Mandiri Perdesaan ProvinsiPapua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2012
    Mandiri Respek Nomor : 414.2/Ktr31011308 PNPM MDR/2010 hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 yangditandatangani oleh Drs.
Putus : 18-07-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1361 K / Pid.Sus / 2011
Tanggal 18 Juli 2011 — ACHMAD MUJIYANTO Bin ABDUL JAMIL; DK
3020 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1361 K/Pid.Sus/2011selaku Ketua UPK PNPM Kecamatan Garung dan Terdakwa .
    penyimpangan kegiatandana bergulir desa Mlandi pada UPK PNPM Mandiri Perdesaan KecamatanGarung Kab.
    Binti SUTARNO JOYO (selakuFasilitator program PNPM Kec.
    HARUM ZAKSANTIBinti SLAMET RIYADI selaku Ketua UPK PNPM Kecamatan Garung danTerdakwa .
    HARUM ZAKSANTI Binti SLAMET RIYADI selakuKetua UPK PNPM Kecamatan Garung dan Terdakwa J.
Register : 28-05-2013 — Putus : 19-08-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 19 Agustus 2013 — : UTAMI DEWI, S.T.
4718
  • Kembali pada PNPM Mandiri Perdesaan Kec. Minggir Sleman melalui saksi Dwi Purwanto;9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).
    Lahir : 32 tahun / 30 September 1980Jenis kelamin : PerempuanKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Sembuhan IV RT/RW : 03/010 Sendang Mulyo,Minggir, SlemanAgama : IslamPekerjaan : Mantan Bendahara PNPM Mandiri PerdesaanSPP Kec.
    Yk.e Sekretaris : WINISMANTO;e Bendahara : UTAMI DEWI;Bahwa Program PNPM di Kabupaten Sleman sejak tahun 2006setelah ada Gempa Bumi Di Yogyakarta;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan9.
    Saksi MUH ZAINURI.e Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yangsaksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yangditandatangani oleh saksi;e Bahwa Terdakwa tersangkut masalah dugaan penyimpangan dana PNPMMandiri Pedesaaan Kecamatan Minggir, Sleman;e Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan dana PNPM mandiri tersebut selakuKetua Badan Pengawas PNPM ;e Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Badan Pengawas PNPM :e Mengkoordinasi anggota PB UPK;e
    PNPM Mandiri Perdesaan SPP Kec. MinggirSleman adalah :Ketua : Dwi PurwantoSekretaris : Win IsmantoBendahara : Utami Dewi, S.T;Bahwa benar PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Minggir Slemanbertugas menyalurkan bantuan dana bergulir dari pemerintah yangsumbernya dari APBN;Bahwa benar sesuai Standart Operasional dan Prosedur di UPK tugas danwewenang Bendahara UPK antara lain :e Mencatat setiap transaksi keuangan;Hal 123 dari 148 halaman, No. 17/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.
    Yk.Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaannyamenyatakan uang PNPM adalah bukan uang Negara melainkan sudah menjadi milikUPK Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri PerdesaanKecamatan Minggir kabupaten Sleman, dengan demikian penyelewengan yangterjadi tidak akan merugikan keuangan Negara akan tetapi hanya merugikan keuanganUPK.
Putus : 04-09-2014 — Upload : 18-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 20/Pid.Sus/2012/PN.TPI
Tanggal 4 September 2014 — -NURMALIA (Terdakwa) -ZAINUR ARIFIN SYAH SH (JPU)
4912
  • ( satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 03 / SPTJB / PNPM Mp / LGG / I / 2009 tanggal 23 Januari 2009.23. 1 ( satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 04 / SPTJB / PNPM Mp / LGG / I / 2009 tanggal 23 Januari 2009.24. 1 ( satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 04 / SPTJB / PNPM Mp / LGG / I / 2009 tanggal 27 Januari 2009.25. 1 ( satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 04 / SPTJB / PNPM
    Mp / LGG / XI / 2008 tanggal 17 November 2008.26. 1 ( satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 05 / SPTJB / PNPM Mp / LGG / I / 2009 tanggal 23 Januari 2009.27. 1 ( satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 27 / SPTJB / PNPM Mp / LGG / XI / 2009 tanggal 23 November 2009.28. 1 ( satu ) lembar surat perjanjian kerja FK PNPM Mp nomor : 414.2 / Ktr 05.02 42 / PNPM MPd / 2009 tanggal 02 Maret 2009.29. 1 ( satu
    singkep barat nomor : 414.2/SPT -05.02.27/PNPM MPd / 2010 tanggal 05 Januari 2010.33. 1 ( satu ) lembar Surat perintah tugas NANIK EKAWATI lokasi Kecamatan Kundur utara Kab Karimun nomor : 414.2/SPT-05.02.128/PNPM-MPd/ 2010 tanggal 28 Desember 2010.34. 1 ( satu ) lembar Surat perintah tugas NANIK EKAWATI lokasi Kecamatan Kundur utara Kab Karimun nomor : 414.2/SPT-05.02.22/PNPM-MPd/ 2011 tanggal 12 Januari 2011.35. 1 ( satu ) lembar surat perjanjian kerja fasilitator kecamatan PNPM-MPd
    nomor : 414.2/Ktr-05.02.27/PNPM- MPd / 2010 tanggal 05 Januari 2010.36. 1 ( satu ) rangkap Surat Indikasi penyimpangan dana SPP PNPM di Kec.
    Md yang dikeluarkan oleh Dirjend Pemberdayaan Masyarakat dan desa263. 1 (satu) buku Petunjuk teknis operasional ( PTO ) PNPM- PPK yang dikeluarkan oleh Tim koordinasi PNPM PPK tahun 2007.264. 1 ( satu ) buku Petunjuk teknis operasional ( PTO ) penjelasan PNPM Md yang dikeluarkan oleh tim koordinasi PNPM Md 265. 1 (satu) buku Penjelasan X pengelolaan dan bergulir yang dikeluarkan Tim Koordinasi PNPM-Md.266. 1 ( satu ) bundel perguliran VII tanggal 19 April 2010 267
    nomor : 05 / SPTJB/ PNPM Mp /LGG /1/ 2009 tanggal 23 Januari 2009.1 (satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 27 / SPTJB/ PNPM Mp /LGG / XI / 2009 tanggal 23 November 2009.1 ( satu ) lembar surat perjanjian kerja FK PNPM Mp nomor: 414.2 / Ktr 05.02 42 / PNPM MPd/ 2009 tanggal 02 Maret 2009.1 ( satu ) lembar surat perjanjian kerja FK PNPM Mp nomor: 414.2 / Ktr 05.02 27/ PNPM MPd/ 2010 tanggal 05 Januari 2010.1 (satu ) lembar Surat Perintah Tugas NANIK EKAWATI sebagai FK Nomor
    Badan Pengawas Ketua UPK PNPM MPd yaitu Saksi ABDULRAHMAN ;10. Badan Pengawas Ketua UPK PNPM MPd yaitu Saksi M.PONHARSA ;11.
    Ketua UPK PNPM MPd yaitu Saksi MELI ROSANI ;3. Sekretaris UPK PNPM MPd yaitu Saksi LIA SUSANTI ;4. Bendahara UPK PNPM MPd yaitu Saksi NURMALIA ;5. Fasilitator Kecamatan yaitu Terdakwa NANIK EKAWATI, S.Pd ;6. PJOK UPK PNPM MPd yaitu Saksi LILIK NURHAYATI ;7. Fasilitator Tekhnik periode tahun 2009 yaitu Saksi CHANDRA EKAPUTRA ;8. Fasilitator Tekhnik periode tahun 2010 yaitu Saksi MAHYUDI ;9. Badan Pengawas Ketua UPK PNPM MpPd yaitu Saksi ABDULRAHMAN ;10.
    Badan Pengawas Ketua UPK PNPM MpPd yaitu Saksi M.PONHARSA ;11.
    Putusan No.02/Pid.Sus/2012/TIPIKOR PN.TPI261. 1 (satu ) buku kas harian Simpan pinjam perempuan ( SPP )262. 1 ( satu ) buku Petunjuk teknis operasional ( PTO ) PNPM Md yangdikeluarkan oleh Dirjend Pemberdayaan Masyarakat dan desa263. 1 (satu) buku Petunjuk teknis operasional ( PTO ) PNPM PPK yangdikeluarkan oleh Tim koordinasi PNPM PPK tahun 2007.264. 1 ( satu ) buku Petunjuk teknis operasional ( PTO ) penjelasan PNPM Mdyang dikeluarkan oleh tim koordinasi PNPM Md265. 1 (satu) buku Penjelasan X pengelolaan
Putus : 14-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 456 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 14 Mei 2013 — YULIANUS MALIBELA
3621 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 456 K/Pid.Sus/2013diserahkan kepada saksi Rudi Segetmena selaku Pendamping Distriksetelah itu dana tersebut diberikan saksi Rudi Segetmena kepadaTerdakwa dengan tujuan agar dana PNPM Mandiri tersebut disalurkanoleh Terdakwa untuk pembangunan Goronggorong dan pengerasanjalan di Kampung Bumi Saniari.e Bahwa Terdakwa setelah menerima dana PNPM Mandiri pembangunanGoronggorong dan pengerasan jalan di Kampung Bumi Saniari sebesarRp62.714.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus empat belas riburupiah
    Bahwasetelah dana PNPM Mandiri pembangunan Goronggorong danpengerasan jalan di Kampung Bumi Saniari dicairkan oleh TPKD dandiserahkan kepada saksi Rudi Segetmena selaku Pendamping Distriksetelah itu dana tersebut diberikan saksi Rudi Segetmena kepadaTerdakwa dengan tujuan agar dana PNPM Mandiri tersebut disalurkanoleh Terdakwa untuk pembangunan Goronggorong dan pengerasanjalan di Kampung Bumi Saniari.
    (BLM)Program nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri RencanaStrategi Pembangunan Kampung (PNPM Mandiri Respek)Tahun Anggaran 2010 ;2 (dua) Lembar foto copy tabungan Simpedes BRI TPKD atasnama BLM APBD Distrik Bintuni No.
    PenyaluranDana PNPM Mandiri Respek ;15)1 (satu) Lembar foto copy Rekomendasi Pencairan BLM APBDno : 88 / PK KAB TEL.BTN / PNM RESPEK/VII/20110 bulanJuli Tahun 2010 untuk distrik Bintuni dari rek BLM.
    YOHANES RENYAAN sebagaiPendamping distrik Tehnik Distrik Bintuni, kabupaten teluk Bintunidalam rangka pelaksanaan Program nasional PemberdayaanMasyarakat melalui PNPM Mandiri Respek Tahun Anggaran2009 Tanggal 02 Januari 2009 ;18)1 (satu) Lembar surat perintah Tugas No. 400 / SPT1.32.02.137 / PNPM MDR / 2010 atas nama Rudi Segetmanasebagai Pendamping Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintunidalam rangka Pelaksanaan Program Nasional PemberdayaanMasyarakat melalui PNPM Mandiri Respek Tahun Anggaran2009
Putus : 13-01-2014 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 103/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 13 Januari 2014 — HENY NURCAHYANTI Binti SAMIN ;
4819
  • pengajuan dana APBN Tahap Ill (Belanja BantuanSosial (DDUPB) PNPM MPd Tahun 2011 Kec.
    Menyampaian Laporan Pelakasanaan Tugasnya kepada MAD atauBKAD.Bahwa Tupoksi UPK adalah sebagai kepanjangan tangan pemerintahuntuk melaksanakan kegiatan PNPM MPd berupa program danmengelola SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran.Bahwa PNPM MPd merupakan program dari Menkokesra dan Mendagriyang sumber dananya dari Pusat (APBN) dan daerah/ kabupaten(APBD).Bahwa besarnya dana PNPM MPd yang diterima Kec.
    Bahwa Tupoksi UPK adalah sebagai kepanjangan tangan pemerintahuntuk melaksanakan kegiatan PNPM MPd berupa program danmengelola SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran. Bahwa PNPM MPd merupakan program dari Menkokesra danMendagri yang sumber dananya dari Pusat (APBN) dan daerah/kabupaten (APBD). Bahwa besarnya dana PNPM MPd yang diterima Kec.
    Rembang dalam kegiatan PNPM MPd saksisebagai KPA. 76 Perkara Korupsi Benar bahwa Kec. Sumber Kab. Rembang sejak Tahun 2003 s/d 2011menerima alokasi dana PNPM MPd yang besarnya variatif setiaptahunnya, dari tahun 2003 s/d 2011 Kec. Sumber Kab.
    Sumber sempat tidak dicairkan namunsekarang sudah cair lagi.Bahwa benar saksisaksi ditunjukkan BB berupa :1. 1 (Satu) bendel proposal pengajuan dana APBN Tahap Ill (BelanjaBantuan Sosial (DDUPB) PNPM MPd Tahun 2011 Kec. Sumber(BB5). 78 Perkara Korupsi1 (satu) bendel proposal pengajuan dana APBD (Bantuan SosialBLM PNPM Mandiri Perdesaan Tahap TA. 2011) PNPM MPdTahun 2011 Kec.
Register : 16-08-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 23-08-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 5/PID.SUS/2011/PT.BTN
Tanggal 15 Agustus 2011 — H.BACHRUL ULLUM bin H. BONJAN (alm)
12351
  • Tangerang dan Fraksi PDIP yang diangkat olehGubernur Propinsi Banten sesuai dengan SuratKeputusan Gubernur Propinsi Banten Nomor171/Kep.154 Huk/2004 Tentang Pere smian PemberhentianDan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kabupaten Tangerang MHasil PemilihanUmum Tahun 2004, sekitar bulan Oktober 2008 di DesaParahu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang pernahmenerima Dana Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Replikasi Tahun Anggaran 2008 2009untuk bantuan sarana dan
    BAHRULULLUM mengenai pemotongan dana PNPM Replikasi TahunAnggaran 2008 untuk membangun Pusat Kegiatan BelajarMasyarakat (PKBM) Prima Pena berupa pembangunangedung Sekretariat Yayasan Prima Pena karenamengingat proyek tersebut adalah PAGU DEWAN jyaituterdakwa H.BAHRUL ULLUM dan pada saat itu terdakwaH.BAHRUL ULLUM mengatakan "SERAHKAN SAJA KEPADASaudara WAHYUDIN". Selanjutnya saksi NANA bertanyakepada saksi Wahyudin "Bagaimana bagian untuk PakHaji Bahrul Ullum di DPRD?"
    Bahwa perbuatan terdakwa yang telahmenerima uang pemotongan Dana Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Replikasi TahunAnggaran 2008 berupa proyek Sarana dan PrasaranaPusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Prima Penadi desa Parahu Kecamatan Sukamulya KabupatenTangerang sebesar Rp. 28.000.000, (dua puluh delapanjuta rupiah) dari saksi WAHYUDIN, adalah kerugiankeuangan Negara Cq.
    Bahwa perbuatan terdakwa yang telahmenerima uang pemotongan Dana Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Replikasi TahunAnggaran 2008 berupa proyek Sarana dan PrasaranaPusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Prima Penadi desa Parahu Kecamatan Sukamulya KabupatenTangerang sebesar Rp. 28.000.000, (dua puluh delapanjuta rupiah) dari. saksi WAHYUDIN, adalah kerugiankeuangan Negara Cq.
Putus : 12-02-2019 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2395 K/PID.SUS/2018
Tanggal 12 Februari 2019 — HADI SUTRISNO
626386 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MandiriPerkotaan Tahun Anggaran 2009 untuk Kegiatan Drainase BuisBeton;b. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) KegiatanPrasarana Infrastruktur KSM Barokah Desa Taman Sari, KecamatanKraksaan, Kabupaten Probolinggo pada PNPM Mandiri PerkotaanTahun Anggaran 2009 untuk Kegiatan Rabat Jalan Beton;c. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) KegiatanPrasarana Infrastruktur KSM Sumber Jaya Desa Taman Sari,Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo pada PNPM MandiriHal. 2 dari
    LKM Tunas Harapan Desa Taman Sari,Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolingo, PNPM MandiriPerkotaan Korkot Probolinggo Konsultan Management Wilayah(KMVWV) VI Propensi Jawa Timur;Fotocopy rekening Bank Jatim Cabang Kraksaan Nomor Tabungan0132057605 nama identitas PNPM LKM Tunas Harapan TamansariAlamat Tamansari RT.01 RW.01, Kraksaan Probolinggo;1 (satu) bendel Pengajuan Penarikan (30%) Dana BLM PNPM MandiriPerkotaan Tahun Anggaran 2009 kepada Pimpinan Bank Jatim CabangKraksaan, Nomor 01/LKMTH/I/2010
    tanggal 18 Januari 2010 jumlahpenarikan Rp14.550.000,00;1 (satu) bendel Pengajuan Penarikan (30%) Dana BLM PNPM MandiriPerkotaan Tahun Anggaran 2009 kepada Pimpinan Bank Jatim CabangKraksaan, Nomor 02/LKMTH/II/2010 tanggal 18 Januari 2010 jumlahpenarikan Rp26.100.000,00;1 (satu) bendel Pengajuan Penarikan (30%) Dana BLM PNPM MandiriPerkotaan Tahun Anggaran 2009 kepada Pimpinan Bank Jatim CabangKraksaan, Nomor 03/LKMTH/II/2010 tanggal 24 Januari 2010 JumlahPenarikan Rp4.350.000,00;1 (satu) bendel
    Pengajuan Penarikan (50%) Dana BLM PNPM MandiriPerkotaan Tahun Anggaran 2009 kepada Pimpinan Bank Jatim CabangKraksaan, Nomor 04/LKMTH/III/2010 tanggal 3 Maret 2010 jumlahpenarikan Rp37.500.000,00;1 (satu) bendel Pengajuan Penarikan (30%) Dana BLM PNPM MandiriPerkotaan Tahun Anggaran 2009 kepada Pimpinan Bank Jatim CabangHal. 3 dari 10 hal.
    (KMVWV) VI Propensi Jawa Timur;Fotocopy rekening Bank Jatim Cabang Kraksaan Nomor Tabungan0132057605 nama identitas PNPM LKM Tunas Harapan TamansariAlamat Tamansari RT.01 RW.01, Kraksaan Probolinggo;1 (satu) bendel Pengajuan Penarikan (30%) Dana BLM PNPM MandiriPerkotaan Tahun Anggaran 2009 kepada Pimpinan Bank Jatim CabangHal. 5 dari 10 hal.
Upload : 10-06-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 1/Pid. -TPK/2018/PT DPS
Dra. LUKSANA SETYO DWI ASTUTI Alias BU WIBI;
7944
  • Penjelasan IV dari PTO tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan BidangKegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dari Tim Koordinasi PNPM MandiriPerdesaan yaitu:a. Butir 4.5.2 ketentuan dasar kegiatan simpan pinjam untuk kelompokperempuan (SPP) antara lain adalah akuntabilitas, artinya dalammelakukan pengelolaan dana bergulir harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat;b.
    Bagian X kategori pelanggaran prosedur, antara lain: Pengurus UPKtidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya; Pengurus UPKmencairkan dana tidak sesuai Keputusan MAD; Pengurus UPK dalammenjalankan tugasnya mengabaikan aturan yang ada baik yangditetapkan dalam MAD maupun dalam PNPM Mandiri Perdesaan;8. Kode etik PNPM Mandiri Perdesaan point e) yang menyebutkan adalahdilarang membantu) atau. menyalahgunakan dana PNPM untukkepentingan pribadi, keluarga atau kelompok.
    Bagian X kategori pelanggaran prosedur, antara lain: Pengurus UPKtidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya; Pengurus UPKmencairkan dana tidak sesuai Keputusan MAD; Pengurus UPK dalammenjalankan tugasnya mengabaikan aturan yang ada baik yangditetapkan dalam MAD maupun dalam PNPM Mandiri Perdesaan.8. Kode etik PNPM Mandiri Perdesaan point e) yang menyebutkan adalahdilarang membantu) atau. menyalahgunakan dana PNPM untukkepentingan pribadi, keluarga atau kelompok.
Putus : 08-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1968 K/PID.SUS/2015
Tanggal 8 Oktober 2015 — Sukiyah binti (Alm.) Pardiman
3516 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tujuan Umum PNPM MP adalah meningkatkan kesejahteraandan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan denganmendorong kemandirian dalam pengambilan dan pengelolaanpembangunan ;b. Angka 1.5.2. Sasaran PNPM MP dimana disebutkan bahwakelompok sasaran adalah :a. Masyarakat miskin di Perdesaan;b. Kelembagaan masyarakat di perdesaan;c. Kelembagaan pemerintah lokal;c. Angka 1.7.2 Kriteria dan Jenis Kegiatan dimana disebutkan jeniskegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM MP adalah sebagaiberikut :a.
    Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi, merupakanpertemuan antar Desa untuk sosialisasi awal tentang tujuanprinsip kebijakan prosedur maupun halhal lain yang berkaitandengan PNPM MP serta untuk menentukan kesepakatan antarDesa dalam melaksanakan PNPM MP;Hal. 10 dari 76 hal. Put.
    Menyebarluaskan dan mensosialisasikan PNPM MP kepadamasyarakat desa;d. Memastikan terlaksananya tahaptahap kegiatan PNPM MP didesa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelestarian;e. Mendorong dan memastikan penerapan prinsipprinsip dankebijakan PNPM MP setiap tahapan PNPM MP di desa, mulaidari perencanaan pelaksanaan sampai pelestarian;f.
    dan alokasi PNPM MP Kabupaten Banjarnegaratahun 2011.
    ) MandiriPerdesaan;1 (satu) buah buku Penjelasan Petunjuk Teknis OperasionalProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan;1 (satu) buah buku Penjelasan X Pengelolaan Dana BergulirPetunjuk Teknis Operasional Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;Hal. 73 dari 76 hal.
Putus : 08-04-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo
Tanggal 8 April 2014 — -ZULAIHA DAI alias EHA
7340
  • Boalemo T.A 2011 sebanyak 1 paket sesuai SPC No. 900/KeC/DLP I 337 / XII / 2011 tanggal 9 Desember 2C11, SP2 No. 17/PNPM-PASCA KRISiS / 001 / XII / 2011 tanggal 12 Desember 2011 dengan nilai kontrak Rp.675.000.Q00,- -------------8) Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 00011 / Sos - PM / BLM PNPM - Mpd .
    Bantuan Langsung Masyarakat PNPM-PASCA KRISIS untuk Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo T.A 2011 sebanyak 1 paket sesuai SPC No. 900/Kec/DLP/337/ XII / 2011, tanggal 9 Desember 2011, SP2 No. 17/PNPM-PASCA KRISIS/001/XII/2011, tanggal 12 Desembar 2011 dengan nilai kontrak Rp.675.000,000,----------------------------------------------------------------------------------------9) Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 00013 / Sos - PM / BLM - PNPM - Mpd-lntegrasi /IV/2012, tanggal 24 April
    SP2 No. 17/PNPM-PASCA KRISIS / 001 / XII / 2011 tanggal 12 Desember 2011 dengan nilai kontrak Rp.675.000.000,- ---------------------------------10) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 133 / Sos PM / BLM PNPM- PK/XII 2011, tanggal 14 Desember 2011;-----------------------------------------------------------11) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 010 / Sos PM / BLM-PNPM.
    Boalomo pada program PNPM - MP Generasi Sehat Cerdas dan Integrasi di Kab.
    Surat-surat dan dokumentasi foto dari enam bangunan hasil realisasi proyek PNPM dari enam bangunan hasil realisasi proyek PNPM yang sempat bermasalah itu sebagai lampiran pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu : - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jalan Dan Plat Duiker Dusun IV, Desa Tangga Jaya, PNPM Pasca Krisis TA 2011, - Surat Keterangan Kades Tangga Jaya atas penerimaan barang-barang bahan toko dari CV Sahara (Direktur Muzna Mustafa-dari uang pribadinya) dan keterangan bahwa dana
    ) lembar kwitansi penyerahan dana Proyek PNPM Desa Tangga Jaya Kec.
    PNPMadalah merupakan program nasional yang ditujukan untuk daerah yang masih berada di bawahgaris kemiskinan; Bahwa Saksi menerangkan, dalam program PNPM di Kecamatan Dulupi, yang sebagianpelaksanaannya bermasalah ini; Saksi berkapasitas sebagai Ketua Unit Pelaksana Kegiatan(UPK) Kecamatan Dulupi; Bahwa bentuk atau jenis kegiatan PNPM itu terdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan (PNPMMP), PNPM Generasi Sehat Cerdas (PNPMGSC), PNPM Integrasi, PNPM Pasca krisis; Bahwa sumber dana yang dipergunakan untuk
    Saksisempat mengatakan jika itu terjadi maka pihak PNPM menuntut saja CV.
    Adapun bentuk kegiatannya terdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan (PNPM MP),PNPM Generasi Sehat Cerdas (PNPMGSC), PNPM integrasi, PNPM Pasca Bahwa Saksi mengaku pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan adanya perkara ini, dantanda tangan yang tertera di BAP Penyidik itu adalah benar tanda tangan Saksi; Bahwa sumber dana yang dipergunakan untuk program tersebut bersumber dari dana APBN80 % (delapan puluh persen) dan APBD tingkat kabupaten 20 % (dua puluh persen).
    Mandiri Perdesaan Kabupaten dan KepalaSekretariat PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten, bertanggung jawab atas penyelenggaraanoperasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dikabupaten, melaporkan hasil penyusunan SAI kepada sekretariat nasional PNPM MandiriPerdesaan melalui tim koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi pada setiap bulan,melaksanakan koordinasi dengan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan didaerahnya, dst.
Register : 28-03-2013 — Putus : 24-07-2013 — Upload : 05-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2013/PN.DBG.
Tanggal 24 Juli 2013 — Dra. ODAH ALIYAH BINTI H. HARIS ABDULROHIM
6430
  • HARIS ABDULROHIMdiangkat sebagai Ketua UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kec Tarajuberdasarkan musyawarah antar desa (MAD) kemudian ditetapkan olehCamat melalui Surat Penetapan Camat ;Bahwa Terdakwa Dra. ODAH ALIYAH Binti H. HARIS ABDULROHIMselaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri PerdesaanKecamatan Taraju mempunyai tugas pokok sebagai berikut :1. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan PNPM MandiriPerdesaan di Kecamatan.2.
    HARIS ABDULROHIM.e Membolehkan uang dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) dipinjamkan kepada Pengurus.Bahwa terdakwa Dra.
    ) memiliki tanggung jawabterhadap seluruh pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan,bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporanseluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri perdesaan, bertanggungjawabterhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yangbersipat kKeuangan maupun non keuangan, Bertanggungjawab terhadappengelolaan dana bergulir serta Melakukan pembinaan terhadapkelompok peminjamBahwa Syaratsyarat yang harus dipenuhi untukmenerima/mendapatkan dana bantuan
    HARISABDULROHIM diangkat sebagai Ketua UPK PNPM Mandiri PerdesaanKec Taraju berdasarkan musyawarah antar desa (MAD) kemudianditetapkan oleh Camat melalui Surat Penetapan Camat24Bahwa Terdakwa Dra. ODAH ALIYAH Binti H. HARIS ABDULROHIMselaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri PerdesaanKecamatan Taraju mempunyai tugas pokok sebagai berikut :1. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan PNPM MandiriPerdesaan di Kecamatan.2.
    HARIS ABDULROHIM.Membolehkan uang dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) dipinjamkan kepada Pengurus.Bahwa terdakwa Dra.
Putus : 12-01-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 12 Januari 2015 — RUKATI Binti HASIM
11814
  • Sumber;3. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun 2011 nama kelompok TAHLIL. Ds.Sumber, Kec.Sumber Kab.Rembang atas nama Ketua Kelompok Siti Asiyah (proposal diduga fiktif);4. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun 2011 nama kelompok YASINAN II Rt.03/04.
    Ds.Sumber, Kec.Sumber Kab.Rembang atas nama Ketua Kelompok Damisih (proposal diduga fiktif);5. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun 2011 nama kelompok KENANGA Ds.Sumber, Kec.Sumber Kab.Rembang atas nama Ketua Kelompok Damisih (proposal diduga fiktif);6. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun 2011 nama kelompok KENANGA I, Ds.Sumber, Kec.Sumber Kab.Rembang atas nama Ketua Kelompok Sriyani (proposal ditambah nama fiktif);7. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun
    );10. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun 2011 nama kelompok ARISAN Rt.3/3.
    dana APBN tahap III (Belanja Bantuan Sosial DDUPB) PNPM-MPd tahun 2011 Kecamatan Sumber;24. 1 (satu) bendel Proposal Pengajuan Dana APBD (Bantuan Sosial BLM PNPM Mandiri Pedesaan tahun anggaran 2011 PNPM-MPd tahun 2011 Kecamatan Sumber;25. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana BLM kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Tahap I TA. 2011 Nomor : 008/PNPM-MD/UPK/SBR/III/2011;26. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana BLM kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Tahap II TA. 2011 Nomor : 006/PNPM-MD/UPK/SBR
    Rukati;49. 1 (satu) buah buku penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM-MPd;50. 1 (satu) bendel pencairan SPP Perguliran Bulan April 2006;51. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan hasil audit dari Inspektorat atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kabupaten Rembang, yang sudah dileges oleh PT.
    pengajuan dana APBN Tahap III (Belanja Bantuan Sosial (DDUPB)PNPM MPd Tahun 2011 Kec.
    Sumber1 (satu) bendel proposal pengajuan dana APBD (Bantuan Sosial BLM PNPM MandiriPerdesaan Tahap ITA. 2011) PNPM MPd Tahun 2011 Kec.
    dana APBN Tahap III (Belanja Bantuan Sosial (DDUPB)PNPM MPd Tahun 2011 Kec.