Balai Lelang Star sebagaiTergugat Il untuk mengadakan eksekusi lelang terhadap barang jaminanpada kedua kredit tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapatbahwa seharusnya Tergugat I/Terbanding mohon eksekusi melaluiperantara Pengadilan Negeri dan Pengadilanlah yang nantinya akanmenunjuk PUPN melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelangterhadap aset milik Penggugat/Pembanding sebagai jaminan ataspelunasan hutangnya tersebut dan menurut UU No. 49/Perpu/1960ditentukan bahwa PUPN berhak

Balai Lelang Star seperti tersebut di atas (sesuai dengan P.4T/.15) ;Majelis Hakim Tingkat Banding salah dalam penerapan hukum mengenaipenjualan lelang melalui penunjukan PUPN sebagai badan yang berhakuntuk melakukan penjualan lelang sebab dalam perkara ini tidak terkaitinstansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara yang modal ataukekayaannya sebagian atau seluruhnya milik negara baik di pusat maupundi daerah sebagaimana kewenangan PUPN menurut UU No. 49 Prp Tahun1960 terutama diatur dalam Pasal 4

Sehingga tidak berdasar hukumapabila penyitaan eksekusi dan penjualan lelang dilakukan oleh PUPN ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :mengenai alasanalasan ke 1, 2 dan ke3:Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karena judex factiPengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut :bahwa Pengadilan Tinggi kurang cukup pertimbangan hukumnya tentangjumlah hutang Penggugat ;bahwa jumlah sisa hutang Penggugat kepada Tergugat

NY.EMMY SUTANTO CS >< NEGARA RI CQ PEMERINTAH RI CQ KEMENTRIAN RI CQ DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI (PKNSI) CQ PUPN CAB DKI JAKARTA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG JAKARTA I

PUPN cabang DKI Jakarta(dhi.Tergugat), telah memanggil Sdr. Darwinto, Emmy Sutanto (dhi.ParaPenggugat) untuk mempertanggungjawabkan penyelesaiankewajibannya kepada Negara, namun yang bersangkutan tidak pernahhadir memenuhi panggilan tersebut sehingga tidak dapat dibuatpernyataan bersama.c.

Para Tergugat Rekonpensi/ParaPenggugat Konpensi) telah beralin kepada PUPN cabang DKI Jakartayang penyelenggaraannya dilakukan oleh KPKNL Jakarta I.Hal 31 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKIb. Bahwa melalui surat No. S2827/WKN.07/KNL.01/2015 tanggal 02November 2015 dan surat No. S492/WKN.07/KNL.01/2016 tanggal 15Maret 2016, Kepala KPKNL Jakarta cq. PUPN cabang DK! Jakarta(dhi. Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi), telah memanggil Sdr.Darwinto, Emmy Sutanto (dhi.

Direktorat JenderalKekayaan Negara melalui PUPN Cabang DKI Jakarta cq. KPKNLJakarta Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi) sebesarRp.5.253.848.744,10, (lima milyar dua ratus lima puluh tiga jutadelapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empatRupiah sepuluh sen).f.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negaramelalui PUPN Cabang DKI Jakarta cq. KPKNL Jakarta sebesarRp.5.253.848.744,10, (lima milyar dua ratus lima puluh tiga jutadelapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empatRupiah sepuluh sen).Berdasarkan alasanalasan hukum tersebut di atas, maka Tergugat mohonHal 33 dari 41 Hal.

Direktorat JenderalKekayaan Negara melalui PUPN Cabang DKI Jakarta cq. KPKNL Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara CabangDKI Jakarta tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara No. PJPN18/PUPNC.10.01/2016 tanggal 20 Juli 2016, sebesarRp.5.253.848.744,10, (lima milyar dua ratus lima puluh tiga juta delapanratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat Rupiahsepuluh sen).3.

No. 140 K/TUN/200832.33.34.Bahwa Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)Cabang DKI Jakarta berupa Surat Perintah No.

Bahwa untuk mencegah Keputusan Ketua Panitia Urusan PiutangNegara (PUPN) Cabang DKI Jakarta berupa Surat Perintah No.SPS.31/PUPNC.10.01/2006 tertanggal 6 Maret 2006 menimbulkanlebih banyak lagi kerugian kepada Penggugat tersebut apabilananti Surat Perintah No.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Ketua Panitia UrusanPiutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta berupa SuratPerintah No. SPS.31/PUPNC.10.01/2006 tertanggal 6 Maret 2006;3.

Memerintahkan kepada Ketua Panitia Urusan Piutang Negara(PUPN) Cabang DKI Jakarta pada Kantor Wilayah Ill JakartaKantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta untukmencabut Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara(PUPN) Cabang DKI Jakarta berupa Surat Perintah No.SPS.31/PUPNC.10.01/2006 tertanggal 6 Maret 2006;4.

Bahwa untuk mencegah Keputusan Ketua Panitia UrusanPiutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta berupa SuratPerintah No. SPS.31/PUPNC.10.01/2006 tertanggal 6 Maret2006 akan menimbulkan lebih banyak lagi kerugian kepadaPemohon Kasasi apabila nanti Surat Perintah No.

SPS 109/PUPN.04/1999 dan telah dilakukan penyitaan sebagaimana tertuang dalam BeritaAcara Penyitaan Nomor. BAP109/PUPN.04 1999, tertanggal 1999;Bahwa sekalipun objek sengketa telah disita, Tergugat I masih berkeinginan untukmenyelesaikan kewajiban untuk membayar hutang. Melalui suratnya tertanggal 21Pebruari 2000, Tergugat I minta keringanan hutang kepada Tergugat IV.a sekaligusminta penjelasan tentang kepastian hutang Tergugat I.

BAP109/PUPN.04 1999 tertanggal 6 September 1999 dan pelelangan tanah objek sengketaoleh Tergugat IV .b sebagaimana tertuang dalam risalah lelang Nomor 125/2001tanggal 23 Mei 2001 dan balik nama kepemilikan tanah sengketa dari Tergugat I keatas nama Tergugat VI yang dilakukan oleh Tergugat V adalah merupakanmelawan hukum.

SPS 109/PUPN.04/1999; 6.3. Sertifikat Hak Tanggungan Ke I No. 786/1998 tanggal 31 Desember 1994; 6.4. Penyitaan atas tanah objek sengketa sebagaimana Berita Acara PenyitaanNomor: BAP109/PUPN.04 1999 tertanggal 6 September 1999; 6.5. Pelelangan objek sengketa sebagaimana tertuang dalam risalah lelang Nomor125/2001 tanggal 23 Mei 2001; Membatalkan dengan segala konsekwensi yuridisnya: 7.1...

SPS 109/PUPN.04/1999; 7.3. Sertifikat Hak Tanggungan Ke I No. 786/1998 tanggal 31 Desember 1994;7.4. Penyitaan atas tanah objek sengketa sebagaimana Berita Acara PenyitaanNomor: BAP109/PUPN.04 1999 tertanggal 6 September 1999; 7.5. Pelelangan objek sengketa sebagaimana tertuang dalam risalah lelang Nomor125/2001 tanggal 23 Mei 2001; 8.

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamag Agungg RI tanggal 17 Januari 1973 No. 1205K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa terhadap perkara perkara pengurusan piutangNegara yang terlebih dahulu diperiksa oleh PUPN dan telah selesai diurus PUPNberdasarkan peraturan eksekusi yang diberikan oleh Undang Undang kepada PUPNmaka Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksanya; 5.

Bahwa Piutang Kredit Macet tersebut oleh Bank Mandiri telahdiserahkan pengurusannya kepada PUPN (Panitia Urusan PiutangNegara) cabang Manado, sehingga semua pengurusannya menjadiwewenang PUPN Manado.e. Bahwa terdapat suatu prinsip atas putusan Pengadilan Perdata yangtelah berkekuatan hukum tetap dalam fakta hukumnya dalam perkaraantara Sonny Langkay (Penggugat/Termohon Kasasi) dengan TutiHermanto ( Tergugat ) dan PT.

Bahwa dasar hukum PUPN dalam mengurus Piutang Negaraadalah Undangundang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentangPUPN. Dalam Pasal 4 ayat (1) UU PUPN ini menyatakan,bahwa PUPN bertugas mengurus piutang negara, dimanaPenanggung Hutang tidak melunasi hutangnya sebagaimanamestinya. Dalam Pasal 8 jo.

Pasal 12 UU PUPN dikemukakan,bahwa instansi pemerintah dan badan negara yang langsungatau tidak langsung dikuasai negara, wajib menyerahkanpengurusan piutang negara yang adanya dan besarnya telahpasti menurut hukum..

Bahwa pengertian Piutang Negara berdasarkan ketentuan yangberlaku :e Pasal8 UU PUPN"Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar keNegara atau Badanbadan yang baik secara langsung atau tidaklangsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan,perjanjian, atau sebab apapun".e Penjelasan Pasal 8 UU PUPN ditegaskan bahwa yang dimaksuddengan Piutang Negara adalah hutang yang langsung terhutangkepada Negara dan oleh karena itu harus dibayar kepadaPemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan

Tindakan penagihan yang dilakukanoleh PUPN (Pemohon Kasasi/Tergugat) dari segi kKewenangan,prosedur, dan substansi penerbitan obyek sengketa aquo tidak adayang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku.Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 2145K/Pdt/20102.

Kewenangan PUPN menerbitkan PJPN diakui oleh MahkamahAgung dalam Yurisprudensi No. 301 K/TUN/1999, tanggal 28 Juli 2003 yangmemuat putusan atas perkara gugatan pembatalan Penetapan Jumlah PiutangNegara (PJPN) dalam perkara antara CV Ikhsan dengan Ny. Hj. Bainani Ismailmelawan PUPN. Putusan Mahkamah Agung tersebut intinya memuat bahwa PUPNberwenang menetapkan jumlah piutang Negara yang wajib dilunasi apabilaPernyataan Bersama (PB) tidak dibuat.

Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN)2110.11.12.oleh Ketua PUPN adalah benar dan sah hukumnya, tidak bertentangan denganhukum yang berlaku;Bahwa dalam hal Penanggung Hutang/Penjamin Hutang tidak memenuhi PB atautidak melunasi hutangnya setelah PJPN diterbitkan, PUPN menerbitkan Surat Paksadan kemudian melakukan penyitaan barang jaminan hutang. Dalam UndangUndang Nomor 49 Prp.

Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara besertapenjelasannya diatur bahwa PUPN berwenang menyita harta lain yang dimilikiseseorang selain barang yang dijadikan jaminan hutangnya, sepanjang hal tersebutdiperuntukkan guna melunasi atau memenuhi kewajiban hutang orang tersebutkepada Negara;Kewenangan penyitaan dimaksud didasarkan pada ketentuan sebagaiberikut:1) Pasal 10 ayat (3) Undangundang Nomor 49 Prp.

Oleh karenanya tindakan Pemohon Peninjauan Kembalitersebut adalah sah dan berharga serta tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa pelaksanaan sita oleh PUPN bukan merupakan sita jaminan tetapimerupakan sita eksekusi (executorial beslag) sebagai pelaksanaan Surat Paksa yangmempunyai title eksekutorial "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa" (vide Pasal 11 angka 9 Jo.

Pasal 11 angka 3 UndangUndang Nomor 49 PrpTahun 1960);Bahwa dalam hal Penanggung Hutang/Penjamin Hutang ternyata tidak melunasiseluruh hutangnya meskipun telah dilakukan penyitaan terhadap barang jaminanmaupun harta kekayaan Penanggung Hutang, maka tindakan selanjutnya adalahmelakukan penjualan terhadap barang sitaan dimaksud;Dalam rangka penjualan barang sitaan PUPN, Ketua PUPN berwenang menetapkannilai limit berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh TimPenilai atau Lembaga Penilai Independen

BankDagang Negara (Persero) Cabang Donggala kepada Panitia UrusanPiutang Negara (PUPN) Cabang Palu dan penyelenggaraannyadilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N)Palu berdasarkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara(SP3N) Nomor : S125/PUPNC/VIIL14/1996 tanggal 22 Januari 1996perihal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara atas nama CV. BumiRoviga/Naftali Marwoto.Bahwa Saudara Naftali Marwoto/CV.

Bahwa penagihan sekaligus dengansurat paksa dilakukan karena Penanggung Hutang tidak memenuhikewajibannya.Bahwa Surat Paksa adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh KetuaPanitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Palu kepadaPenanggung Hutang untuk membayar sekaligus seluruh hutangnyakepada Negara berdasarkan UndangUndang Nomor 19 Tahun 1959.Halaman 36 dari 67 Putusan nomor :88/Pdt.G/2015/PN.Palf.

Bahwa berdasarkan isi/ounyi Surat Paksa yang berkepala DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA NomorSP211/PUPNC/VII.14/1996 tanggal 07 Maret 1996, Ketua PanitiaUrusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Palu memerintahkan SaudaraNaftali Marwoto/Dir. CV. Bumi Roviga untuk segera membayar hutangkepada Negara cq. PT.

Jadi hanya sering dipanggil lakukan pengukuran dipangg)lPUPN.Kemudian Saksi lakukan lagi negosiasi dengan PUPN karenajujur, ahli waris ini sedangkan makan saja susah. Saya lakukan laginegosiasi dengan PUPN, pak tolong. Karena kalau Saksi mempelajaridari detail kasus ini mereka dikuatkan, karena yang menciptakan semuakertas ini itu instansiinstansi yang terkait. Ada PUPN, ada BPN yangmenciptakan kertas ini.

, pihak PUPN hanyamenegaskan surat yang mereka kirim ke BPN itu lah yang merekategaskan, yang Saksi persoalkan saat itu masalah risalan 351 karenadidalam sertifikat itu 3605 tetapi Risalah lelang No 351/2000 hanya 1198itu yang Saksi klarifikasi ke PUPN begitu Saksi klarifikasi ke PUPN, pihakPUPN mengatakan apa yang telah kami sampaikan ke BPN itulah yangada sampe hari ini luasnya 1198 bukan luasnya 3605..Bahwa Saksi tahu bahwa sertifikat ini tersebut sudah dibalik namasebelum ada perkara Nomor 38

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat Xmerupakan gugatan yang salah alamat (error in persona), karenayang melelang objek sengketa a quo adalah PUPN Cabang Jambiselaku Penjual, sedangkan Tergugat X hanya bertindak sebagaiperantara lelang.;3.2.

Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihakkarena tidak mengikutsertakan PUPN Cabang Jambi selaku Penjualdalam lelang objek sengketa a quo dan H.

Bahwa sesuai dengan surat Bank Rakyat Indonesia Cabang BangkoNomor R5387ADK/MAP/1991 tanggal 30 Oktober 1991, Bank RakyatIndonesia Cabang Bangko telah menyerahkan pengurusan piutangnegara atas nama Marah Ismail kepada Panitia Urusan Piutang Negara(PUPN) Cabang Jambi.;c. Bahwa sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 49 Prp.Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara, maka pengurusanpiutang negara atas nama Marah Ismail telah beralin kewenanganpengurusannya kepada PUPN Cabang Jambi.;d.

;Bahwa ternyata Marah Ismail juga tidak mengindahkan Surat Paksatersebut, sehingga PUPN Cabang Jambi melakukan penyitaanterhadap objek sengketa a quo, sebagaimana Surat KeputusanPenyitaan Barang Jaminan Nomor KEP22/SKP/PUPN/WPN.02/KP.0302/1993 tanggal 21 Mei 1993 dan BeritaAcara Penyitaan Nomor BA22/PUPN/WPN.02/1993 tanggal 7 Juli1993.

;Bahwa dikarenakan Marah Ismail tetap tidak memenuhi kewajibannyauntuk melunasi utangnya, PUPN Cabang Jambi dengan Surat PerintahPenjualan Barang Sitaan Nomor SPPBS35/PUPNC/IL04/1993 tanggal19 Juli 1993 memerintahkan penjualan objek sengketa a quo melaluilelang.

/KPKNL1Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan untukmemeriksa dan memutus perkara piutangpiutang Negara yang pengurusannyaterlebih dahulu telah dilakukan oleh Panitia Pengurusan Piutang Negara ( PUPN)/Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta ( KPKNL ) yang bahkandalam perkara a quo sesuai dalil yang disampaikan Penggugat telah diputus sejaktahun 1983.2 Bahwa dasar dari eksepsi mengenai kompetensi tersebut adalah :a Undangundang No.49/Prp tahun 1960 yang menyatakan

bahwa penyelesaianhutang piutang antara bankbank pemerintah merupakan kewenangan absolutdari PUPN.Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Januari 1973Reg.No.1205 K/Sip/1971 yang menyatakann bahwa terhadap perkaraperkarapengurusan piutang Negara yang telah terlebih dahulu diperiksa oleh PUPN/KP3N daripada Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri tidak berwenangmemeriksanya.Putusan Kasasi No..594 K/Pdt/2000 dalam perkara antara BRI Kantor PusatJakarta Cq.Kantor Cabang Pemalang dan

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenanganuntuk memeriksa dan memutuskan perkara piutang piutang Negarayang mengurusnya terlebih dahulu telah di lakukan oleh PUPN cq.KPKNL Jakarta ! yang bahkan dalam perkara a quo sesuai dalil yangdisampaikan Para Penggugat telah diputuskan sejak tahun 1983.2. Bahwa dasar dari eksepsi mengenai Kompetensi tersebut adalaha. Undang Undang Nomor 49 Prp.

Tahun 1960 yang menyatakanbahwa penyelesaian hutang piutang antara Bankbankpemerintahan merupakan kewenangan absolut dari PUPN .b. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17januari 1973 Reg No. 1205k/Sip/1971 yang menyatakan bahwaterhadap perkaraperkara pengurusan piutang Negara yang telah terlebih dahulu diperiksa oleh PUPN /KP3N daripada Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri tidak berwenangmemeriksanya ;c.

) yang menurut UU No.49/PRP/1960 berwenang untukmenerbitkan Surat Paksa yang berkepala ATAS NAMA KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;b Yang Penyitaannya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Urusan PiutangNegara tgl.07101976 No/31/PUPN/1976 ;c Yang Pengumuman Penyitaan dilakukan oleh Ketua Panitia Urusan PiutangNegara No.48/Peng/PUPN/1977 ;d Yang Barang Jaminan dari Debitur disita dengan Berita Acara Penyitaan tgl.18Mei 1977 No.48/BA/PUPN/1977 disebabkan Debitur tidak membayar lunashutangnya

IVdikatakan termasuk dalam kategori sebagai perbuatan melawan hukum;Bahwa berdasarkan hal tersebut, cukuplah alasan apabila gugatan Penggugattersebut tidak dapat diterima karena tidak jelas atau kabur;Eksepsi Gugatan Kurang PihakBahwa selain pihakpihak yang Penggugat gugat dalam gugatannya, masih adapihakpihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut yang belum diikutsertakan dalamgugatan Penggugat a quo yang merupakan pihak yang terkait dengan permasalahantersebut yakni Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN

) cabang Mataram;Bahwa sudah seharusnya PUPN cabang Mataram diikutsertakan dalam gugatana quo, karena PUPN cabang Mataram adalah sebagai pihak yang mengeluarkan SuratPerintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) atas barang jaminan milik debitur yangdigunakan sebagai dasar pelaksanaan pelelangan eksekusi PUPN;Bahwa oleh karena pihak PUPN cabang Mataram tidak ditarik ataudiikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, Tergugat IV mohon kepada MajelisHakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan

Pembanding/Penggugat :TRIJONO GONDOKUSUMO.lawanTerbanding I/Semula Tergugat I :PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA.Terbanding II/Semula Tergugat II :SATUAN TUGAS PENANGANAN HAK TAGIH NEGARA DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA.

Namun ternyata ke 2 (dua) bidang tanah tersebut dalam status disitaoleh Panitia Urusan Piutang Negara Jakarta melalui KantorPelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Jakarta Il,sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Penyitaan NomorBA300.A/PUPN/SKP/1992, tertanggal 11 Desember 1992,berdasarkan Surat Keputusan Ketua Cabang Panitia Urusan PiutangNegara No. : KEP300/PUPN/SKP/1992 tertanggal 26 November1992 ;3.4. Penyitaan tersebut terjadi disebabkan status pinjaman PT.

(Bukti P5) ;Dikarenakan kredit macet tersebut berada di Bank Bumi Daya cabangDuta Merlin yang notebene merupakan Bank milik pemerintah, makaBank Bumi Daya menyerahkan pengurusan kredit macet itu kepadaPanitia Urusan Piutang Negara (PUPN ) sesuai dengan Surat No. :JDM/248/91 tertanggal 27 Desember 1991.

Kemudian di tindaklanjutioleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan memerintahkanKantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Jakarta Ilmelakukan Penyitaan terhadap jaminan milik TERGUGAT (lihatpoint 3.3) ;PENGGUGAT selain tertarik atas ke 2 (dua) bidang tanah itu jugaingin membantu pemerintahn menyelamatkan Piutang Negara, olehkarena itu PENGGUGAT dengan diperantarai oleh Panitia UrusanPiutang Negara ( PUPN ) Wilayah III Jakarta, setuju untuk menebuske 2 (dua) bidang tanah melalui TERGUGAT

Bahwa jikalau saja hal itu dilakukan, maka tidak mungkinlah dilakukan sitaeksekusi terhada ke 2 Dua tanah obyek perkara dikarenakan telah disitaterlebih dahulu oleh Panitia Urusan Piutang Negara PUPN) sebagaimanayang ternyata dalam berita acara No. BA300.A/PUPN/SKP/1992 tertanggalHal. 5 dari 34 hal. Put. No. 175 PK/Pdt/201010.di.12.Desember 1992 dan sesuai pula dengan Pasal 10 UndangUndang No. 49Prop Tahun 1960 tentang panitia Badan Urusan Piutang Negara yangberbuny!

berhak danberwenang menyelesaikan kredit macet yang dilimpahkan Bank (BUMN).Badan ini berhak melakukan penyitaan eksekusi" ;Bahwa di dalam kutipan jawabanjawaban Mahkamah Agung ataspertanyaanpertanyaan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dalambeberapa rapat kerja berbunyi:"Pada azasnya PUPN berwenang menurut undangundang untukmelaksanakan lelang berdasarkan surat pernyataan bersama antara PUPNdan Nasabah bank untuk meletakan sita eksekutorial atas tanah miliknasabah tersebut dan surat pernyataan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIANKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAHDJKPN BALI DAN NUSA TENGGARA cq PUPN CABANGNTB, berkedudukan di Jalan Pendidikan 24 Mataram;Halaman 1 dari 22 Hal. Put. Nomor 1222 K/Pdt/20163.

Daerah sesuai peraturanperundangundangan yang berlaku;Lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan yang sama disebutkan bahwa"Penetapan besarnya jumlah Piutang Negara perbankan didasarkan atasperaturan tentang kategori kredit perbankan yang dikeluarkan oleh BankIndonesia dengan ketentuan bunga, denda, dan ongkos yang dapatdibebankan maksimal selama 6 (enam) bulan setelah kredit dikategorikanmacet:Bahwa berdasarkan Peraturan di atas, Piutang negara kepada Penggugatsudah dapat diserahkan kepada PUPN

Nomor 1222 K/Pdt/2016Bahwa perlu Tergugat Ill jelaskan untuk menjadi pemahaman bersama,Tergugat Ill tidak menyerahkan barang agunan untuk dilakukan lelangkepada Tergugat , Tergugat Ill berdasarkan peraturan sebagaimanadisebutkan dalam point 4 di atas, menyerahkan piutang macet kepadaPanitia Urusan Piutang Negara yang kemudian PUPN melaksanakan lelangberdasarkan peraturan yang berlaku;Bahwa hal mana menyangkut perubahan status barang agunan kreditmenjadi barang lelang merupakan keputusan dari PUPN

Cabang NTBdengan dikeluarkannya Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan yangkemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pelelangan;Bahwa Tergugat Ill telah menyerahkan barang agunan kepada PUPN,keputusan untuk melakukan pelelangan merupakan kewenangan penuhKepala PUPN (saat ini KPKNL).

Kepala PUPN (saat ini KPKNL) merupakanpejabat Tata Usaha Negara dan Keputusan untuk melaksanakan lelangadalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga menilai sah/tidaknya dilakukan pelelangan, merupakan kewenangan Pengadilan TataUsaha Negara;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka demi hukum gugatana quo harus dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telahmemberikan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2014/PN Sel., tanggal

Apabila tidak terdapat hubungan hukumyang mendasari pokok gugatan, maka Penggugat tidak dapatmengajukan tuntutannya ;Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap obyek perkaraa quo telah lewat waktu 90 (sembilan puluh hari) sejak obyek perkaraditerima/disampaikan (vide pasal 55 UndangUndang tahun = 1986 )dengan alasan Bahwa Surat Paksa Nomor SP237/PUPN.

V/VIII/1996 diterbitkantanggal 23 Oktober tahun 1996 dan diberitahukan berdasarkanPemberitahuan Surat Paksa tanggal 28 Januari 1997 ; Bahwa Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor 131/PUPN.

SP.237/PUPN /VIII/1996 tanggal23 Oktober 1996 ;Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 28 Januari 1997 dan SuratPerintah Penjualan Barang Sitaan No.

TUN/2003/PT.TUN.Mks. tanggal 3 Maret 2004 ~=yangdimohonkan kasasi, amarnya menyatakan sebagai berikut :MENGADILI : Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassartanggal 14 Juli 2003 Nomor :15/G.TUN/2003/PT.TUN.Mks. yangdimohonkan banding ;MENGADILI SENDIRI :DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding ;DALAM POKOK SENGKETA : Mengabulkan gugatan Penggugat /Pembanding seluruhnya ; Menyatakan batal Surat Paksa No.SP237/PUPN/VIII

Mengeluarkan Surat Paksa yang berkepala Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa dalam rangka Pengurusan Piutang Negara macetatas nama Terbanding/Pelawan sesuai dengan Surat Paksa Nomor SP110/PUPNC.10/2009 tanggal 26 Februari 2009.Bahwa selain hal tersebut di atas dapat Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terlawan Isampaikan, bahwa pengurusan piutang negara atas nama Pelawan/Terbanding/Termohon Kasasi yang dipermasalahkan dalam perkara a quo, pengurusannyasaat ini ada di PUPN Cabang DKI Jakarta.3.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 poin 3.2 Akta Pengalihan Hak AtasTagih (cessie) di atas maka Pembanding/Terbanding I menyerahkanpenyelesaian piutang negara atas nama debitur Yongki Ingkiri (in casuTerbanding/Pelawan) senilai Rp1.177.798.747,00 kepada PUPN Cabang DKIJakarta melalui surat Direktur Kekayaan Negara LainLain, DJKN, KementerianKeuangan Nomor S233/KN/2008 tanggal 15 Januari 2008.5.

Bahwa PUPN Cabang DKI Jakarta seyogianya menjadi pihak dalam perkara aquo, karena secara struktur organisasi, PUPN adalah merupakan suatu lembagaHal. 19 dari 26 Hal. Put. Nomor 2990 K/Pdt/20132020interdepartemental berdasarkan UndangUndang Nomor 49 Prp. Tahun 1960dimana keanggotaan PUPN terdiri dari unsur Kepolisian, Bank Indonesia,Pemerintah Daerah, dan Kementerian Keuangan dan PUPN tersebut jelasberbeda dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. KantorWilayah VII Jakarta DJKN cq.

Bahwa selain PUPN Cabang DKI Jakarta, Majelis Hakim pada tingkat pertamaseharusnya juga memasukkan Tim Likuidasi PT. SEAB BANK (DL) sebagaipihak dalam perkara a quo yang telah melakukan beberapa tindakan sebagaiberikut:a. Menetapkan pencocokkan utang piutang pada tanggal 31 Oktober 1997yang menetapkan Outstanding atau sisa pinjaman Terbanding/ Pelawankepada Tim Likuidasi PT.

No.274 PK/Pdt/2009bahwa gugatan Penggugat subjeknya tidak lengkap ataukabur (obscuur libel), karena Tergugat memperoleh tanah dan tokoobjek perkara berdasarkan pelelangan oleh Panitia Urusan PiutangNegara (PUPN) atas harta tersita Suwanto Cendana sebagai jaminanhutangnya kepada Bank Pembangunan Daerah Aceh (BPD) CabangBanda Aceh, oleh karena itu objek perkara tetap sah dan berhargamenurut hukum ;bahwa Penggugat seharusnya menggugat kepada SuwantoCendana yang mengagunkan tanah dan toko objek perkara

No.274 PK/Pdt/2009bahwa Cut Yuasnita dan Muhammad Yakin adalah suamiisteri yang sah, dan mempuyai itikad tidak baik dengan merekayasaAkta Jual Beli, karena sejak toko terperkara itu dibagun tidak pernahdikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, maka tidak lazim jual beli barang,tapi barang itu tidak pernah ada ;bahwa benar pelelangan yang dilaksanakan secara patut olehpihak PUPN, terhadap pihak Penggugat Rekonvensi tak pernahmelawan hukum dan surat lelang itu sudah diberitahukan pada HarianSerambi Indonesia

sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu tanggal 7 Mei 1994, 15Agustus 1994 dan 29 Agustus 1994 ;bahwa benar Penggugat Rekonvensi adalah pembeli beritikadbaik, karena memperoleh haknya berdasarkan pelelangan yangdilakukan secara resmi oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) ;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, PenggugatRekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh agarmemberikan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut :1.

Menetapkan tanah terperkara/objek sengketa antara PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Panitia Urusan PiutangNegara (PUPN) tanggal 7 Oktober 1994 adalah sah dan berhargamenurut hukum ;4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensitelah beritikad tidak baik terhadap Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi ;5. Menetapkan objek terperkara tetap berada ditangan PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pembeli yang beritikadbaik ;6.

Tahun 1960, Tergugat Iberwenang melakukan Pengurusan Piutang Negara ;Bahwa sesuai dengan surat Nomor : Cab.35/158 tanggal 02 Pebruari 1994 Tergugat IItelah menyerahkan kepada Tergugat I pengurusan piutang negara yang berasal darikredit macet atas nama Penggugat ;Berdasarkan Yurisprundensi Mahkamah Agung Nomor 1205K/Sip/1971 yangmenyatakan bahwa terhadap perkara pengurusan piutang negara yang telah tedebihdahulu diperiksa oleh PUPN/BUPLN dari pada Pengadilan Negeri, maka Pengadilantidak berwenang

Bromo Sakti Utama kepada Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN)Cabang Jawa Timur ; Bahwa Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Jawa Timur telah menerimaatas penyerahan piutang Negara macet tersebut dan pengurusannya beralih kepada PanitiaPengurusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Jawa Timur dan pelaksanaannya dilakukanoleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Surabaya sekarang KPKNLSurabaya.

tidak memperoleh respon yang baikdari pihak Debitur ;Bahwa oleh karena Debitur (Pelawan) lalai dalam menyelesaikan seluruh kewajibannyakepada Terlawan I maka Terlawan I telah melakukan upaya penyelesaian piutang negarasampai dengan telah dilakukan penagihan sesuai prosedur yang ada ; Bahwa untuk mengamankan dan mengembalikan uang negara yang telah dinikmati olehDebitur (Pelawan) melalui pemberian kredit oleh PT.Bank Mandiri (Persero) CabangSurabaya Genteng Kali, Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN

Fotocopy Surat Keputusan PUPN Wilayah VI Surabaya tentang Penetapan JumlahPiutang Negara No. KEP540/PU/PUPNW.VI/KP.01/PJPN/1994 tertanggal 29 Juli 1994,bukti T.I5 ;6. Fotocopy Surat Paksa No. SP853/PUPNN.VI/KP.01/1994 tertanggal 11 Agustus 1994,bukti T.L6 ; enn167. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan No. SIS321/PUPNN.VI/Kp.01/1994 tertanggal24 Oktober 1994, bukti T.I7 ; 8. Fotocopy Berita Acara Penyitaan No. BA321B/WPN.06/KP.01/PSBJ/1996 tertanggal12 Juni 1996, bukti T.I8 ; 9.

Keputusan Menteri KeuanganNomor : 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara sesuai dengan Surat Nomor :Cab.35/158 tanggal 02 Pebruari 1994 dan sesuai kelengkapan dari proses tersebut, TerlawanItelah menerbitkan surat sesuai prosedur baku yang menjadi garis kebijakan dari PUPN CabangJawa Timur ; 2 22222222 n none nn nnn nnn nnn nnn nn eeeTERLAWAN II : 022222220 cc nn nnn ne ccc n nn ee enc cnn e neseBahwa PT. Bromo Sakti Utama telah mengagunkan tanah Surat Hak Milik No.50 atasnama H.

John BertyRays,SH.MM,M.Kn, Hikmah Anita, SH, Handy Trinova, SH, HeldaAngraini Octavina, SH, Apit Rina Wahidah, SH, Warda Kurniawaty,SH, Mustika Retno Wardhani, SH, Lestari, SE, Ambi Gultom, SH, ToniAgus Wijaya, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Ketua PanitiaUrusan piutang Negara Pusat Nomor: SKU5/PUPN/2013 tanggal 22April 2013, karenanya bertindak untut ban atas nama Pemberi Kuasasebagai Tergugat dan Surat Kuasa Khusus dari Menteri KeuanganNomor: SKU110/MK.1/2013 tanggal 12 April 2013, karenanyabertindak

Pasal 10 Undang Undang RI No. 49 Prp Tahun 1960 tentangPanitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut UU PUPN),melaksanakan klarifikasi hutang termasuk perhitungan kembali danverifikasi atas adanya dugaan hutang PENGGUGAT, dengan membuatdan menandatangani SURAT PERNYATAAN BERSAMA, sebelummenetapkan jumlah hutang, namun perintah undangundang tersebuttelah diabaikan oleh TERGUGAT ;13.Bahwa ternyata tanpa disangka dan diduga oleh PENGGUGAT,TERGUGAT mengirimkan SURAT KEPUTUSAN Nomor:PJPN292/PUPNC

Mengenai Pelanggaran TERGUGAT atas UU PUPN1) Bahwa UU No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan PiutangNegera (selanjutnya disebut UU PUPN) dalam Pasal 4 menegaskantugas dan tanggung jawab PUPN adalah :a. Mengurus piutang Negara yang berdasarkan peraturan telah diserahkanpengurusannya kepadanya oleh Pemerintah (in casu TERGUGAT II);b.

Piutang Negara yang diserahkan sebagai tersebut dalam angka 1 diatas, ialah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menuruthukum, akan tetapi yang menanggung hutangnya tidak melunasinyasebagaimana mestinya;2) Bahwa huruf b Pasal 4 UU PUPN mengharuskan besarnya hutangadalah TELAH PASTI.

) Nomor 292/PUPN/.0412010 tertanggal 26 Agustus 2010 tentang Penetapan Jumlah PiutangNegara (PUPN) atas nama PT Indauda hal ini berdasarkan Pasal 60 hurufa PMK 128/PMK.0612007 yang menyatakan sebagai berikut:Hal.29 Putusan No.133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst.15.16.a.

Tahun 1960 jo Pasal 1 dan Pasal 2 PeraturanPresiden Nomor 89 Tahun 2006).Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana telah Para Tergugatjelaskan dalam eksepsi, bahwa meskipun secara administratifpenyelenggaraan PUPN Cabang Banten dilakukan oleh Tergugat Il,namun PUPN Cabang Banten adalah panitia interdepartemental yangmemiliki tanggung gugat sendiri.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU 49 Prp/1960, serta untukmenindaklanjuti pengurusan piutang negara yang hak tagihnya telahdialihkan kepadanya

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (in casu Tergugat )kepada PUPN Cabang Banten, sebagaimana tertuang dalam SuratPenerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) nomor SP3N89/PUPNC.14/2010 tanggal 23 April 2010 perihal penerimaan pengurusanpiutang negara atas nama PT Sandrafine Garment.Bahwa penerimaan pengurusan piutang negara oleh PUPN CabangBanten tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1)Peraturan Menteri Keuangan nomor 128/PMK.06/2007 (PMK 128/2007)jo.

Putusan Perdata Nomor 75/PDT/2017/PT.BTN29).30.31.32.33.34.Bahwa dengan demikian pengurusan piutang negara yang dilakukan olehPara Tergugat serta oleh PUPN Cabang Banten dilakukan berdasarkanUU 49Prp/1960 jo. PMK 128/2007 jo. PMK 88/2009. Bahwa tindakanpenagihan utang yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah upayapengembalian dana milik negara yang telah dikucurkan.

Bahwa selanjutnya, karena itikad buruk Tergugat Rekonvensi dalammenghambat pengurusan piutang negara sehingga proses pengurusanpiutang negara tidak dapat segera diselesaikan, maka tidak berlebihankiranya apabila Tergugat Rekonvensi dikenakan beban bunga 6% (enamperseratus) per tahun sejak diterbitkannya Keputusan PUPN CabangBanten nomor PJPN416/PUPNC.14/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentangPenetapan Jumlah Piutang Negara (PUPN) atas nama PT SandrafineGarment sampai dilunasinya utang Tergugat Rekonvensi.Maka

Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kewajibannya sebesarRp23.332.038,11, dan USD627.651,71. kepada Pemerintah RI (ParaPenggugat Rekonvensi) ditambah bunga 6% per tahun sejakditerbitkannya Keputusan PUPN Cabang Banten nomor PJPN416/PUPNC.14/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Penetapan JumlahPiutang Negara (PJPN) atas nama PT Sandrafine Garment, sampaidilunasinya utang Tergugat Rekonvensi.5.

Atas hal ini menurut hemat Pembanding/Terdakwa dengan bukti dokumen Risalah Lelang Nomor101/19951996 tertanggal 12 Maret 1996 perlu ditinjau kembalikarena patut diduga telah terjadi kesalahan atas pengalihan asset/dokumen Pembanding/Tergugat dengan cara tidak wajar mengingat jikaasset (anggunan) Nasabah sudah dilelang itu berarti antaraNasabah dan Pihak Bank sudah tidak ada hubungan lagi, sementaraNasabah yang dalam hal ini sebagai Pembanding/Tergugat justrumasih dimintai pelunasan piutang oleh PUPN

melalui BRI UnitBunta pada 04 April 1996 sebagaimana bukti kwitansi pembayaranyang telah di perlihatkan Pembanding/Terdakwa di hadapan HakimPengadilan dan Jaksa Penuntut Umum, bahkan di Tahun 2002,2004 dan terakhir di Tahun 2011 Pembanding/Terdakwa masihdimintai pelunasan oleh PUPN dan permintaan pelunasan itu dilaksanakan oleh Pembanding/Terdakwa sebagian melalui kantor PUPNPalu dan sebagian melalui Bank BRI Luwuk Unit Bunta, ini berarti belumada pengalihan asset Nasabah atau dengan kata lain tidak

Bahwa berdasarkan point 5 (lima) diatas Sebagaimana bukti Kwitansidan Surat dari PUPN yang tertuang dalam pembuktian Pembanding/Terdakwa pada persidangan di depan Majelis Hakim Pengadilan NegeriLuwuk baik secara lisan maupun tertulis, Pembanding/Terdakwa telahmemberikan keterangan dengan jelas di hadapan Majelis Hakimmaupun Jaksa Penuntut Umum bahwa dokumen Risalah Lelang Nomor :101/19951996 tertanggal 12 Februari 1996 patut dipertanyakankebenarannya karena sangat bertentangan dengan makna dan tujuanpelelangan