karena:Untuk biaya bunga sebesar Rp81.385.110,00 , Terbandingberpendapat karena modal dasar belum disetor seluruhnyaoleh pemegang saham tetapi pemegang saham telahmemberikan pinjaman dengan membebankan bungasehingga sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UU PPh biayabunga menjadi dividen dan pinjaman dikoreksi menjadipenyertaan modal;Untuk biaya royalti sebesar Rp86.822.750,00 , Terbandingberpendapat karena royalti dibebankan atas know how danteknik pengecatan yang seharusnya hanya sekali padasaat permulaan

sebesar Rp86.822.750,00 menjadi koreksi positifPPh Pasal 26 berupa dividen Majelis berpendapat sebagaiberikut:Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 1904 B/PK/PJK/20171.2.Bahwa pendapat Terbanding yang menyatakan royalti yangdibebankan atas know how dan teknik pengecatan yangseharusnya hanya sekali pada saat permulaan operasi dansudah pernah dibebankan pada Tahun 2010 sehingga royaltitidak memberikan manfaat bagi Pemohon Banding untukTahun 2011 tidak menjadikan pembayaran atas royalti menjadidividen

;Bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding memberikanperjanjian royalti dan penjelasan penggunaan know how danteknik pengecatan yang tercantum dalam proses produksi;Bahwa Majelis berpendapat Pemohon Banding dapatmembuktikan penggunaan pengetahuan atau informasi dibidang teknikal dalam usaha Pemohon Banding sehinggakoreksi negatif objek PPh Pasal 26 berupa royalti sebesarRp86.822.750,00 menjadi koreksi positif PPh Pasal 26 berupadividen tidak dapat dipertahankan;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di

royalti danpenjelasan penggunaan know how dan teknikpengecatan yang tercantum dalam prosesproduksi;3) Bahwa Majelis berpendapat PemohonBanding dapat membuktikan penggunaanpengetahuan atau informasi di bidangteknikal dalam usaha Pemohon Bandingsehingga koreksi negatif objek PPh Pasal 26berupa royalti sebesar Rp86.822.750,00menjadi koreksi positif PPh Pasal 26 berupadividen tidak dapat dipertahankan;Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 1904 B/PK/PJK/20173.1.5.4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut

angka 3 huruf bS53/PJ.4/2010, serta pedoman penerapanprinsip kewajaran dan kelaziman usahasebagaimana telah diuraikan di atas danPasal 18 ayat (3) UU PPh, maka TermohonPeninjauan Kembali tidak dapat membuktikankeberadaan/eksistensi royalti terkait knowhow telah benarbenar diberikan, dan tidakterbukti royalti tersebut memberikan manfaatbagi Termohon Peninjauan Kembali.Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 1904 B/PK/PJK/2017Bahwa dengan demikian PemohonPeninjauan Kembali berpendapat koreksiatas

Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai JLN atas royalti Rp 542.179.785,002. Pajak Masukan karena Faktur Pajak cacat/tidak lengkap Rp1.661.282.517,001.

Koreksi Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai JLN atas royalti sebeRp542.179.785,00bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan alasan bandingnya sehingga diusulkuntuk mempertahankan koreksi atas Pajak Masukan Impor sebesar Rp542.179.785,00.bahwa Pajak Masukan PPN Jasa Luar Negeri atas royalti tersebut dapat dikreditkan dantidak termasuk dalam Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan Pasal 9ayat (8) huruf b dari UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;bahwa Majelis berpendapat bahwa koreksi

Terbanding atas Pajak Masukan Impor daripembayaran royalti sebesar Rp542.179.785,00 terkait dengan koreksi atas biaya royaltipada Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp8.973.113.146,00 dengan dasar dan alasankoreksi yang sama;bahwa perbedaan nilai sengketa tersebut di atas, dikarenakan dalam perhitungan P.Penghasilan Badan Terbanding menghitung nilai sengketa dalam waktu satu tsedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilainya Terbanding membagi ketetapanmenjadi ketetapannya dalam dua masa yaitu Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar yuntuk masa Januari sampai Mei 2008 dan masa Juni sampai dengan Desember 2(dimana untuk masa Juni sampai dengan Desember 2008, nilai sengketanya adRp542.179.785,00;bahwa dalam pembahasan atas koreksi biaya royalti dalam Pajak Penghasilan BacMajelis berkesimpulan untuk membatalkan koreksi Terbanding dikarenakan koreksi biroyalti sebesar Rp8.973.113.146,00 tersebut dilakukan tanpa dasar yang kuatmeyakinkan;bahwa dengan demikian, Majelis mengakui eksistensi biaya royalti sebeRp8.973.113.146,00

sebagai pengurang penghasilan bruto Pemohon Banding, sehinoleh karenanya Pajak Masukan yang terutang atas pembayaran royalti ini juga ddikreditkan sebagai pengurang Pajak Keluaran Pemohon Banding;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding royalti sebesar Rp542.179.785,00 tidak ddipertahankan dan harus dibatalkan;2.

Perhitungan FOH Running Royalti:400.658.228.95956.742.314.410 X Rp46.932.929.243 = Rp33.629.396.3812.

Dengan kata lain, pembayaran Royalti olehperusahaanperusahaan yang bergerak dalam bidangindustri elektonik adalah merupakan suatu hal yang lazim,karena knowhow, brand name dan technical assistancesejenis sangat diperlukan agar proses produksi dapatdilakukan, kualitas produk memenuhi standard tertentuyang diperlukan agar produk dapat dipasarkan;Bahwa mengenai kewajaran nilai pembayaran (tarifRoyalty), menurut Pemohon Banding nilai Royalti yangdibayarkan kepada Sharp Corporation Jepang yangberkisar

Putusan Nomor 355/B/PK/PJK/2016Bahwa dalam hal ini, Pemohon Banding telah memintapihak independen untuk melakukan analisa benchmarkingmengenai kewajaran pembayaran Royalti ini.

Dari datadata yang ada menjelaskan bahwapihak independen juga membayar Royalti sebesar 3%kepada atas penggunaan Intangible Property dari SharpCorporation Jepang, membuktikan bahwa Royaltidibayarkan kepada Sharp Corporation Jepang adalahwajar. Oleh karena itu tidak seharusnya Terbandingmelakukan koreksi atas biaya ini;Royalty (Patent Fee) sebesar Rp16.084.085.451 ,00Bahwa Royalti Patent Fee adalah merupakan pembayaranRoyalti kepada Sharp Electronics (M) Sdn Bhd Malaysia(SEM).

Dengan demikian, karena biaya Royalti PatentFee ini berhubungan dengan kegiatan 3M, maka PemohonBanding berpendapat bahwa biaya ini adalah merupakanbiaya yang dapat dikurangkan menurut pajak;Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas seluruh biayaRoyaltiPatent Fee dengan alasan yang sarna denganalasan koreksi atas Running Royalti.

No. 79 B/PK/PJK/2005.tersebut akan terlihat apakah nilai peredaran PPN dilakukanpembetulan atau tetap dipertahankan.Bahwa berdasarkan data PPh Pasal 26 atas royalti yang dibayarkankepada pihak Ray White Asia Pty Ltd adalah sebesar AUD 26.540,87,karena tarif royalti yang dibayarkan kepada Ray White Asia Pty Ltdadalah 8% dari jumlah royalti yang diterima oleh wajib pajak (PT.

RayPropertindo), sehingga besarnya royalti yang diterima oleh wajib pajakadalah 100/8 x AUD 26.540,87 atau sebesar AUD 331.760.875..Dengan menggunakan kurs tetap Rp. 6.000,/ 1 AUD =Rp.1.990.565.250, maka jumlah tersebut sudah sesuai denganpenghasilan royalti yang dilaporkan oleh wajib pajak.Adalah hal yang kurang dapat dipertimbangkan di duniausaha/pengusaha apabila mereka melakukan tindakan denganmelaporkan jumlah royalti yang dibayar ke pihak yang seharusnyaberhak di luar negeri lebih kecil dari

yang sebenarnya, karena hal iniakan menghasilkan beban pajak yang lebih besar dibandingkan apabilapengusaha melaporkan royalti tersebut lebih besar.Sebagai ilustrasi : Uraian Royalti yang dibayar ke Luar Royalti yang dibayar ke LuarNegeri lebih kecil Negeri lebih besarRoyalti yang diterima (Revenue) 100 100Royalti yang dibayar 20 40Net Income 80 60PPh rate 30% 24 18Net Income affter Tax 56 42Total Tax already Paid (Article 26+ Corp.

No. 79 B/PK/PJK/2005.untuk tahun sebelumnya bahwa jasa pendidikan yangdiserahkan oleh wajib pajak termasuk jasa tidak kena PPN.Bahwa dari buku/dokumen/data dan keterangan lain yangdiberikan sebenarnya sudah dapat dipergunakan untukmenghitung besarnya peredaran sebagai dasar pengenaanPPN (DPP PPN) maupun besarnya PPN yang terhutang.Secara akurat yaitu sebagai berikut :Royalti bulan Januari 2001 Rp. 69.687.148,Royalti bulan Pebruari 2001 Rp. 48.734.974,Royalti bulan Maret 2001 Rp. 161.935.648,Royalti

bulan April 2001 Rp. 259.329.039,Royalti bulan Mei Rp. 207.583.471,Royalti bulan Juni 2001 Rp. 254.098.237,Royalti bulan Juli 2001 Rp. 239.396.996,Royalti bulan Agustus 2001 Rp. 201.785.140,Royalti bulan September 2001 Rp. 97.053.707,Royalti bulan Oktober 2001 Rp. 156.574.923,Royalti bulan Nopember 2001 Rp. 106.065.302,Royalti bulan Desember 2001 Rp. 193.426.347,Jumlah Rp.1.990.670.932,DPP PPN dari penghasilan lainnya Rp. 0,DPP PPN tahun 2001 Rp.1.990.670.932,PPN Keluaran yang terhutang :10% dari

Sehubungan dengan lisensi yang diberikanalMBV, Pemohon Banding berkewajiban membayar composite charge("Royalti") sebesar 10% dari Penjualan Bersih.

Dengan demikianpembayaran Royalti atas hak distribusi eksklusif yang diberikan merupakanbentuk manfaat pembayaran royalti secara langsung berkaitan dengankegiatan untuk menghasilkan, mendapatkan dan memelihara penghasilansesuai dengan Pasal 6 UndangUndang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun2000;Bahwa untuk membuktikan bahwa Pemohon Banding mendapatkan manfaatatas pembayaran royalti, tabel di bawah ini menunjukkan bahwa PemohonBanding menikmati peningkatan penjualan di setiap tahunnya: Keterangan 2010

Adapunalasan mengapa Pemohon Banding tidak memberikan penjelasan tentangselisin dasar perhitungan Royalti seperti yang diutarakan oleh Terbandingadalah karena selama proses keberatan Terbanding tidak pernahmenunjukkan hasil analisa dasar perhitungan biaya Royalti yang dilakukansehingga Pemohon Banding tidak mengetahui bahwa berdasarkan analisatersebut terdapat selisin perhitungan antara dasar biaya Royalti yang adapada audit report dengan hasil analisa yang dilakukan oleh Terbanding;Bahwa Pemohon

Olehkarena itu, perjanjian kerja sama alMBV dengan pihak ketiga tersebut dapatdijadikan data pembanding (Internal CUP) dalam menentukantingkatkewajaran atas biaya Royalti;Bahwa Kantor Pusat adidas telah melakukan analisis transfer pricing atasbiaya Royalti yang dimuat dalam Global Transfer Pricing Documentation.

Putusan Nomor 1344/B/PK/PJK/2016tarif royalti yang Pemohon Banding bayarkan tidak memberikan kerugian bagiPemohon Banding;Bahwa seperti telah Pemohon Banding uraikan di atas, secara substansibiaya royalti dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memeliharapenghasilan perusahaan. Dengan demikian seharusnya biaya royalti dapatdijadikan sebagai pengurang dalam perhitungan PPh Badan Tahun 2008.

oleh pihak lain untuk kepentingan yang sama.Merek dagang yang ada pada suatu produk atau layanan akanmemberikan posisi pasar yang tinggi, baik produk atau layanantersebut mempunyai keunikan maupun tidak.Bahwa sehingga royalti yang dibayarkan oleh Pemohon Bandingkepada Panasonic Corporation ("PC") adalah sudah sesuai dengandefinisi royalti maupun intellectual property (IP) seperti yang tercantumdalam UndangUndang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan OECDGuidelines, dimana royalti yang dibayarkan oleh Pemohon

Bandingkepada PC harus diperlakukan sebagai pengurang pajak.Definisi royalti sesuai Tax Treaty JepangIndonesiaBahwa Pasal 12 ayat 3 pada Tax Treaty Jepang Indonesiamemberikan pengertian untuk royalti sebagai objek pajak dimanadefinisinya konsisten dengan penjelasan royalti dalam UU PPh.

Pemohon Banding dengan tarifroyalti pihakpihak independen atas perjanjian royalti untuk produkyang sejenis.

September2010 Pemohon Banding melihat bahwa Pemeriksa tidak melakukankoreksi atas Pajak Masukan SSP PPN Jasa Luar Negeri atas pembayaranroyalti, di mana nature dan transaksi pembayaran royalti tersebut samadengan pembayaran royalti dalam Masa Pajak Oktober 2008 s.d. Juni2009. Dalam pemeriksaan PPN Masa Pajak Juli 2009 s.d.

Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yangmenyatakan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) adalah "Contract manufacturer" yang seharusnya tidakmembayar Royalti, teroukti bahwa pembeli berbeda denganpenerima Royalti, sehingga Majelis berpendapat Royalti tersebutwajar dibayar Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding);Atas pendapat Majelis tersebut diatas Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) berpendapat sbb:Halaman 49 dari 56 halaman.

COD tersebut ditandatangani pada tanggal 16 Febuari2011 yang mewakili transaksi selama tahun 2011 (valid selama 12Bulan);Pembayaran Objek PPh Pasal 26 Pemohon Banding terdiri dari 3transaksi:1) PPh Pasal 26 atas Royalti;2) PPh Pasal 26 atas Pemberian Jasa Luar Negeri;3) PPh Pasal 26 atas Bunga Pinjaman;Atas Pendapat Pemeriksa mengenai Reklas Biaya Royalti menjadiDividen, Pemohon Banding tidak setuju, karena pada dasarnya biayaRoyalti merupakan pembayaran atas Pemberian informasi berupapengetahuan

Putusan Nomor 1860/B/PK/PJK/20171.2.PPh Pasal 26 berupa dividen Majelis berpendapat sebagaiberikut:Bahwa pendapat Terbanding yang menyatakan royalti yangdibebankan atas know how dan teknik pengecatan yangseharusnya hanya sekali pada saat permulaan operasi dansudah pernah dibebankan pada tahun 2010 sehingga royaltitidak memberikan manfaat bagi Pemohon Banding untuk tahun2011 tidak menjadikan pembayaran atas royalti menjadi dividen;Bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding memberikanperjanjian royalti

Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali, mengenaiReklas Biaya Royalti menjadi deviden, merupakanpembayaran atas pemberian Informasi berupapengetahuan teknik pengecatan (Painting Technique)yang diberikan oleh Sankei Co.

tersebut di atas makaMajelis berkesimpulan koreksi Terbanding atasObjek Pajak sehubungan koreksi reklas atasBiaya Bunga dan Biaya Royalti menjadi Devidentidak dapat dipertahankan;Halaman 21 dari 33 halaman.

Bahwa atas sengketa objek PPh Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2011terkait dengan Reklas Biaya Bunga dan Biaya Royalti menjadiDeviden sebesar Rp183.728.720,00 diajukan Peninjauan Kembali keHalaman 30 dari 33 halaman.

Jika royalti tersebut dikoreksi,maka akan terjadi pajak ganda pada satu objek pajak ganda yangsama, dimana hal ini bertentangan dengan tujuan dari PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B);3./. BahwaTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)melihat bahwa koreksi atas royalti tersebut di atas adalah tidak tepatdan melanggar kaidah P3B;4.

Putusan Nomor 1205/B/PK/PJK/2015 Bahwa dalam hal antara Pemohon Banding denganMatsushita Battery Industrial Company Limited terdapathubungan istimewa, pembayaran Royalti adalah masalahkewajaran dari nilai pembayaran Royalti tersebut, danPemohon Banding telah menyampaikan perhitunganyang menyatakan Royalti sebesar 4% yang dibayarkanmasih dalam rentang wajar, dan atas hal ini Terbandingtidak menyanggah atau menyampaikan perhitunganberapa seharusnya nilai wajar yang harus dibayarPemohon Banding;Atas

Menghubungkan pembayaran royalti dengannet sales bertentangan dengan prinsip kelaziman/kewajaran;Bahwa formula pembayaran kepada pemegang sahamdengan prosentase tertentu dari net sales merupakannature profit sharing.

Putusan Nomor 1205/B/PK/PJK/2015Royalti tersebut tidak dilakukan, karena PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding sudah tidakmengakui adanya eksistensi atas biaya Royalti tersebut;6.5.3.

putusan a quo menyatakan:Bahwa pendapat Terbanding yang menyatakan PemohonBanding adalah "Contract manufacturer" yangseharusnya tidak membayar Royalti, terbukti bahwapembeli berbeda dengan penerima Royalti, sehinggaMajelis berpendapat Royalti tersebut wajar dibayarPemohon Banding;Atas pendapat Majelis tersebut di atas Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding berpendapat sebabagai berikut:a.Berdasarkan penelitian analisa fungsifungsi yangdilakukan Wajib Pajak berdasarkan audit report danAgreement

royalti pada rentang kuartil pertama yaitu 1,75% dari net sales dengandemikian koreksi biaya royalti adalah sebagai berikut:Royalti yang dibebankan Pemohon Banding Rp. 19.518.705.917Royalti yang wajar dibebankan menurut Terbanding Rp. 11.551.192.398Royalti yang dikoreksi Rp. 7.967.513.5203.

Koreksi Biaya Royalti sebesar Rp7.967.513.520,C.

Thailand;bahwa atas pembayaran royalti telah didukung dengan bukti berupaperjanjian, pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP, pemotonganPPh Pasal 26, dan dalam mendukung rasio royalti yang dibayar,Pemohon Banding telah menyerahkan referensi royaltystat untukpembayaran Trade Mark dan Know How yang dibayarkan olehPemohon Banding, sehigga menurut Majelis bahwa rate royaltisebesar 3% yg dibayar Pemohon Banding masih dalam rentang kuartilyang wajar, sehingga koreksi positif atas biaya royalti sebesarRp.7.967.513.520

Putusan Nomor 907/B/PK/PJK/2017 Periode INV/ for Royalti Royalti Wajar (1,75%)1 47.364.689.000 828.882.05384 47.976.472.000 839.588.2603 72.050.131.00C 1.260.877 .293A 54.483.713.000 953.464.9785 42.010.886.C00 735.190.50356 59.330.081.000 1.038.276.4183)7 43.498.230.000 761.219.0258 49.026.540.000 857.964.450IS 61.175.303.000 070.567.800310 60.05 1.884.000 .050.907.970) 011.521.683142.731.958%551.192.3938)"Sehingga koreksi Biaya Royalti sebesar Rp7.967.513.520, adalahtelah sesuai dengan fakta dan

Sehingga perhitungan besarnya Biaya Royalti yangdapat dibebankan adalah sebagai berikut:Net Sales : 668.972.876.000Royalti yang dibebankan PB :19.518.705.917Royalti yg Wajar cfm Terbanding1,75% x net sales 111.551.192.398Selisih / Koreksi Royalti : 7.967.513.5208.

Nomor 1344/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117445.15/2014/PP/M.XIIA Tahun 2019, tanggal 9 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak untuk membatalkan koreksi positif Biaya Royalti

Menyatakan Biaya Royalti yang dibayarkan oleh Pembanding kepadaPemilik trademark and knowhow Jetsize, Mizobata Chemical Inc.Japan untuk Tahun Pajak 2014, sebesar Rp 2.591.181.079,00, adalahsah menurut hukum;3. Menyatakan pembayaran Biaya Royalti sebesar Rp 2.591.181.079,00tersebut dikurangkan dari penghasilan bruto sebesar RpHalaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1344/B/PK/Pjk/20216.174.270.165.00, sehingga besarnya nilai Penghasilan Netto PajakPenghasilan Badan PTI.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu Koreksi Positif Terbanding atas BiayaRoyalti sebesar Rp2.591.181.079,00 yang tidak disetujui PemohonBanding dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakdapat dibenarkan, karena terkait dengan kewajaran besaran royalti,Pemohon Banding menjelaskan telah dilakukan oleh PemohonBanding dalam Laporan Analisis Kewajaran dan KelazimanPembayaran Royalti, yang memuat tiga perusahaan pembandingdengan Q1 6%, Q2 7%

, Q 10% dan disimpulkan royalti 4% yangdibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Mizobata Chemical Inc.Japan adalah masih dalam range yang wajar;b.

bahwa bagaimanapun, sejumlah royalti dapat dikenakan pajak di negara dimana royalti itu timbul sesuaidengan undangundang negara itu, tetapi jika pemilik dari royalti adalan warga negara lain, makapajaknya tidak akan melebihi:dalam hal royalti seperti yang disebut pada huruf b dari ayat 3 pasal adalah 10% dari pengenaankotor dari royalti;Pasal 12 ayat 3 huruf b Perjanjian Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Inggris tanggal 5April 1993 diatur bahwa "The term "royalties" as used in this Artide

Istilah royalti (right to use of commercial equipment) seperti yang diatur dalam Pasal 12 ayat 3 hurufb Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda IndonesiaInggris, tidak membatasi hanya padapenggunaan hak atas peralatan komersil yang dikuasai secara penuh oleh suatu pihak, sehinggameliputi pula penggunaan hak atas peralatan komersil oleh beberapa pihak dengan masingmasingpihak melakukan pembayaran royalti;h.

Selanjutnya, atas pembayaran jasa persewaan Bandwidth berbasis satelit bukan termasuk ke dalamkategori pembayaran royalti, tetapi merupakan kategori penghasilan usaha (business profit) bagiopIntelsat Global Sales & Marketing Ltd,.

Dengan dernikian, dalam sewa atau penggunaan bandwith puntidak ada unsur HAKI, sehingga penggunaan bandwidth bukan merupakan royalti.8.

Pasal 12 ayat (2) huruf b mengatur bahwa sejumlah royalti dapat dikenakanpajak di negara dimana royalti itu timbul sesuai dengan undang undangnegara itu, tetapi jika pemilik dari royalti adalah warga negara lain makapajaknya tidak akan melebihi 10% dari pengenaan kotor dari royalti;b.

sebesarRp5.043.663.769,00bahwa sengketa biaya royalti timbul dari perbedaan tarif pajak yangdigunakan oleh Terbanding dengan Pemohon Banding.

Pembebanan biaya royalti yang dibayarkankepada FDK Energy Co., LTD telah dilengkapi dengan surat keterangandomisili dari pihak otoritas pajak Jepang. Atas Pajak Penghasilan Pasal 26yang terutang, telah Pemohon Banding potong dan setor dengan tarif 10%sesuai dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda IndonesiaJepang.

Berikut ini perhitungan Pajak Penghasilan pasal 26 yang terutangatas biaya royalti:Dasar Pengenaan Pajak atas biaya royalti Rp 5.043.663.769,00Tarif Pajak = 10%Rp 504.366.377,00bahwa atas alasan tersebut di atas, menurut Pemohon Banding tarif yangPPh pasal 26 yang terutangdigunakan dalam memotong Pajak Penghasilan Pasal 26 atas royalti adalahtarif yang sesuai dengan tarif dalam Persetujuan Penghindaran PajakBerganda IndonesiaJepang yaitu sebesar 10 %;PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN YANG SEHARUSNYA

yang berasal dari suatu Negara dan dibayarkan kepadapenduduk Negara lainnya, dikenakan pajak di Negara lainnya itu;Pasal 12 ayat (2):Namun demikian, royalti tersebut dapat juga dikenakan pajak diNegara dimana royalti itu berasal, sesuai dengan per undangHalaman 13 dari 34 halaman.

AtasPajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang, telah TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) potongdan setor dengan tarif 10% sesuai dengan P3B IndonesiaJepang;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) sudah menyarnpaikan form DGT1 sehubungandengan biaya royalti yang dibayarkan kepada FDK EnergyCo., LTD yang berdomisili di Jepang;Bahwa Pembebanan biaya royalti yang dibayarkan kepadaFDK Energy Co., LTD telah dilengkapi dengan suratketerangan domisili dari pihak otoritas

P01/BC/ 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai PabeanUntuk Penghitungan Bea Masuk (selanjutnya disebut sebagai "KEP81/1999")yang pada dasarnya menyebutkan bahwa biayabiaya yang tertentu yangditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau harus dibayar olehimportir adalah royalti dan lisensi yang dibayar oleh importir secara langsungatau tidak langsung, sebagai persyaratan jualbeli barang impor yang sedangditetapkan nilai pabeannya, sepanjang royalti dan biaya lisensi tersebut belumtermasuk

Putusan Nomor 1058/C/PK/PJK/2015Media Carriers tersebut tidak pernah berpindah kepada Pemohon Banding dantidak pernah melekat pada Media Carriers dan transaksi yang dilakukan antaraPemohon Banding dengan pemilik hak atas materi isi atau content bukanlahmerupakan transaksi jual beli, sehingga royalti atas Hak Distribusi tidak dapatditambahkan pada harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayarkan;Bahwa lebih lanjut, royalti atas Hak Distribusi in case bukanlah merupakanroyalti yang dapat ditambahkan

(c) Royalti dan biaya lisensi yang terkait dengan barang yang sedangditetapkan nilainya yang harus dibayar oleh pembeli, baik secaralangsung maupun tidak langsung, sebagai syarat penjualan barangyang sedang ditetapkan nilainya tersebut, sepanjang royalti dan biayaHalaman 5 dari 42 halaman. Putusan Nomor 1058/C/PK/PJK/2015tersebut tidak terdapat didalam harga yang sebenarnya dibayar atauseharusnya dibayar,Bahwa Penjelasan Pasal 8 paragraf 1 (c) dari Art.

Hal ini seharusnya diartikanbahwa terdapat pernisahan yang nyata antara importasi Media Carriers dantanggung jawab untuk melakukan pembayaran atas Hak Distribusi;Bahwa Terbanding juga telah mengabaikan fakta bahwa tidak terdapatnyakewenangan dari eksportir untuk membatalkan eksportasi Media Carriers kePemohon Banding dengan alasan bahwa Hak Distribusi tidak dibayarkan;Bahwa dengan demikian, jelas bahwa royalti atas Hak Distribusi bukanlahmerupakan royalti yang dapat ditambahkan pada nilat pabean

Putusan Nomor 1058/C/PK/PJK/2015adalah royalti yang seharusnya ditambahkan dalam harga yang sebenarnyaatau seharusnya dibayarkan karena (i) Hak distrilbusi bukan merupakan objekpenjualan untuk diekspor ke daerah pabean, (ii) royalti atas Hak Distribusibukanlah merupakan royalti yang dapat ditambahkan karena bukan merupakansyarat penjualan dan (iii) terdapat pembatasan yang secara jelas mempengaruhiharga barang secara substansial, sehingga tidak terdapat data yang objektif danterukur untuk menentukan

Menteri Sekretaris Negara dengan surat NomorB113/M.Sesneg/6/1993 tanggal 24 Juni 1993 (bukti P15) danKementerian Kehakiman dengan surat Nomor M.UM.01.0612tanggal 13 Januari 1993 (bukti P16):Bahwa bentuk dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat danPemerintah berupa dukungan pembentukan YKCI sebagai wadahbagi pencipta lagu dalam mewujudkan haknya, PerlindunganHukum dan dukungan atas penagihan royalti atas hak cipta;Bahwa sejak awal berdiri, Pemohon dalam menarik royalti danmendistribusikan hak ekonomi

Bertujuan menghimpun dan mendistribusikan royalti; dane. Mampu (memiliki Kemampuan) untuk menghimpun danmendistribusikan royalti:Bahwa Pasal 87 ayat (2) UUHC menegaskan bahwa pengguna(users) membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta,atau pemilik hak terkait, melalui LMK dengan cara membuatperjanjian yang berisi kKewajiban untuk membayar royaltli atas HakCipta dan Terkait yang digunakan (bukti P20.1, P20.11).

Hal iniselaras dengan Pasal 1 butir 22 yang menegaskan bahwa LMKadalah lembaga yang mengelola hak ekonomi pencipta, pemeganghak cipta, atau pemilik hak terkait dalam bentuk menghimpun danmendistribusikan royalti;Bahwa kedudukan Pemohon kemudian diperjelas dalam ketentuanPasal 89 UUHC yang menyatakan:(1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/ataumusik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasionalHalaman 10 dari 26 halaman.

Bahwa permasalahanpermasalahan yang muncul akibatdibentuknya LMKN yang secara nyata terjadi atau dihadapi olehPemohon antara lain:28.1.Beberapa User/Pengguna lagu yang bersifat komersil tidakmau membayarkan royalti kepada LMK (kKhususnya Pemohon)dengan alasan akan membayarkan kepada LMKN, padahalhanya alasan belaka faktanya ketika dikroscek kepada LMKN,User tersebut belum melakukan pembayaran royalti.

Sehinggamenimbulkan tidak efektif dan efisiennya pengelolaan royalti.(bukti P24.1 24.3):28.3.Para Pemegang Hak Cipta dan atau hak terkait tidak dapatmenikmati hak ekonomi atas lagu ciptaannya secara lancarkarena pendistribusian royalti yang tidak pasti dan jumlahHalaman 16 dari 26 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2019royalti yang diterima menjadi berkurang atau lebih kecil dariyang diterima pada saat belum adanya LMKN.

Walaupun bukti kepemilikan atas intangible property dapat ditunjukkan, namunkarena tidak terdapat dokumen Transfer Pricing, Terbanding tidak dapat meyakinikewajaran pembayaran royalti kepada Chugoku Marine Paints Ltd.

tidak ada koreksi mengenai royalti yangdikenakan oleh Pemeriksa;bahwa Terbanding menyatakan masih membutuhkan dokumen pendukung berupadokumen alasan Pemohon Banding yang menyatakan dasar perhitungan royaltisebesar 3% dianggap wajar;bahwa atas pernyataan Terbanding, Pemohon Banding menyatakan untuk royaltidimana lampiran khusus SPT untuk tahun 2008 belum diwajibkan untukmenyertakan perhitungan royalti, sedangkan untuk kewajarannya telah ditetapkansesuai kontrak oleh principal Chugoku di Jepang;bahwa

HAK PATEN serta KNOW HOW,bahwa atas pembayaran royalti sebesar Rp.1.321.617.084,00, PemohonBanding telah memotong, menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 26Menimbangterutang dan Terbanding telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor : 00029/504/08/052/10 tanggal 27 April 2010Masa Pajak Januari s.d.

Desember 2008;bahwa sesuai SPHP Tahun Pajak 1998, 2002, 2003 dan Tahun Pajak 2006,Terbanding tidak melakukan koreksi atas biaya royalti;bahwa Terbanding tidak melakukan analisa kesebandingan danmelakukan koreksi atas keseluruhan biaya royalti;bahwa sesuai perjanjian (Licence Agreement) antara Chugoku MarinePaints Ltd. dengan Ema Boya San TIC.A.S., Turkey dan antara ChugokuMarine Paints Ltd.dengan Charter Chemical & Coating Corp., Philippinesyang merupakan pihak independent diketahui besarnya prosentase

royaltisesuai Pasal 6.2 perjanjian tersebut adalah sebesar tiga persen (3%);bahwa pembebanan royalti telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf aUndangundang Pajak Penghasilan;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Majelis berpendapat terdapat cukupbukti untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, sehingga ataskoreksi royalti sebesar Rp.1.321.617.084,00 tidak dapat dipertahankan;: bahwa oleh karena itu kesimpulan hasil pemeriksaan Majelis atas jenisjenissengketa terbukti mengenai objek

Withdrawals"Rp309.042.334,00 untuk pembayaran USD 32,462.43 kepada Atez Company Ltddengan keterangan: "Atez Company Ltd 06473K601165 TT JAKC21295 MnynAtez Company Umited/368295549883/ INV/13039LC/2012 FX USD 32462.43 AT9520.0000000 SPT 122230815";bahwa Pemohon Banding dalam persidangan memberikan Akte Perjanjian Lisensi antaraPemohon Banding dan Doserno Trading Limited;bahwa dari penelitian Majelis atas Akte Perjanjian Lisensi antara Pemohon Banding danDoserno Trading Limited diketahui pembayaran royalti

yang harus dibayar atas penjualankepada retail dan grosir;bahwa Majelis telah meminta kepada Terbanding untuk memberikan penjelasan tertulisapakah sengketa ini dikenakan royalti atau tidak dilampiri ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan;bahwa sampai dengan sengketa banding dinyatakan cukup pemeriksaannya, Terbandingtidak memberikan penjelasan mengenai pengenaan royalti atas importasit PemohonBanding;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding memberikan tanggapan mengenai pengenaanroyalty

sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding menjelaskan kepada Terbanding bahwa:a) Penjual produk merk "Lee Cooper" yang Pemohon Banding impor bukan pemilik hakatas merk dagang "Lee Cooper"b) Penjual produk merk "Lee Cooper" yang Pemohon Banding impor tidak mempunyaihubungan sama sekali dengan pemilik hak atas merk dagang "Lee Cooper"c) Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban membayar royalty atas produk merk"Lee Cooper" kepada Penjual produk merk "Lee Cooper" yang Pemohon Bandingimpord) Pembayaran royalti

dan biayalisensi yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung sebagaipersyaratan jual beli barang impor yang dinilai sepanjang royalty dan biaya lisensi tersebutbelum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar dari barang impor yangMengingatbersangkutan;bahwa dari penelitian Majelis atas Akte Perjanjian Lisensi antara Pemohon Banding danDoserno Trading Limited diketahui pembayaran royalti yang harus dibayar sebesar 4,5%untuk penjualan retail penerima lisensi dan 6,5% untuk

penjualan grosir penerima lisensi;bahwa sesuai dengan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk adanya pembayaran royalti harusditambahkan ke dalam nilai transaksi;bahwa dari buku besar penjualan periode bulan Agustus 2012 sampai dengan Juli 2013diketahui jumlah penjualan adalah sebagai berikut:Penjualan Retail Rp 920.447.699,00Penjualan Wholesale Rp 57.984.865,00bahwa nilai royalti yang harus dibayar adalah sebagai berikut: Penjualan

atauimbalan atas penggunaan hak;Penjelasan Pasal 4 ayat (1) :Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutangdengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secaraberkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:1.

Bahwa biaya royalti sebagai obyek PPh Pasal 26 merupakanequalisasi dengan biayabiaya yang telah dibebankan dalamperhitungan PPh BadanTermohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) antara lain: Obyek PPh Pasal 26 atas royalti sebelum pembahasan:No No Account Nama Account Nominal (Rp)1 8902108 Internal mgmt fees paidW/Div 176.644.492.3202 7152195 Other cobrandedloyalty payt 25.631.730.2433 71521958206 Other cobrandedloyalty pay'tMsC Gold 76.092.7154 71521958209 Othercobrandedloyalty pay'tMsC 5.077.781

.3335 71521958212 Other cobrandedloyalty pay'tMsC Black 203.874.208Jumlah 207.633.970.819 Obyek PPh Pasal 26 atas royalti setelah pembahasan: 202.277.190.810 7.2.

Bahwa ketentuan mengenai pengertian Royalti dan ImbalanJasa Teknik adalah sebagai berikut:7.2.1.

Iman Santoso, M.Si; 2007)dijelaskan tentang ciriciri yang dapat membedakanpengertian royalti dari informasi (know how) denganHalaman 27 dari 36 halaman. Putusan Nomor 1143/B/PK/PJK/2016pengertian jasa teknik.

Royalti dan Biaya Lisensi1) Royalti dan lisensi adalah pembayaran yang berkaitan antara laindengan paten, merek dagang dan hak cipta;2) Royalti dan lisensi ditambahkan sepanjang:a) Dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung;b) Merupakan persyaratan penjualan barang impor: Dalam rangka pembelian barang, pembeli diharuskanmembayar royalti atau biaya lisensi.

dan SupplyAgreement, dan tidak ada ketentuan dalam kontrak yang akanmembatalkan transaksi jika royalti tidak dibayarkan.

Royalti yang ditetapbkan oleh PMGlobal Brands tergantung pada nilainilai intrinsik dari merek sigaret yangbersangkutan.

Bagaimana perlakuan royalti sehubungan dengan bahanbahanyang diimpor?The Technical Committee on Customs Valuation memberikanpendapat sebagai berikut. Royalti dibayarkan kepada M terlepasdari apakah menggunakan bahan M atau bahan dari pemasokHalaman 24 dari 87 halaman.

Dalam hal ini, royalti bukanmerupakan persyaratan penjualan barang ekspor.

Tanah yang berada di Desa Wawatu Dusun IV Bagian Pantai yang sayaTerima Pengalihannya/ Gantirugi dengan ketentuan Royalti dari Saudari RiniIndah Triany (Penggugat) adalah seluas + 160.000 M?

Dan Surat Perjanjian Kesepakatan Royalti(vide Bukti P. 1; Bukti P.2) adalah bagian yang tidak terpisahkan denganSurat Pernyataan Jual Beli ini, sera Surat Pernyataan ini berlaku pulasebagai tanda bukti penerimaan uang (Kwitansi).

itu dan hingga saat ini Tergugat samasekali tidak lagi melakukan pembayaran Royalti Fee kepada Penggugat;Menimbang, bahwa dalam hal ini dengan mencermati pokokpermasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa apakahTergugat telah melakukan perbuatan ingkar janjiAwanprestasi oleh karenatindakan Tergugat yang melakukan penghentian pembayaran Royalti Feekepada Penggugat dan tidak pernah lagi menyelasaikan sisa dari separuhpanjang jalan sampai Tanjung Opa yang harus dirintis atau dibuat

dalam hal pembuktian adanyapemberian Royalti Fee;Menimbang, bahwa bukti P8 sampai dengan bukti P12 berupa rincianpemberian royalti olen Tergugat kepada Penggugat, setelah Majelis Hakimmembaca dan mencermati bukti tersebut telah ternyata bahwa benar Tergugatada memberikan Royalti kepada Penggugat dan hal tersebut bersesuaian puladengan bukti P13 berupa kwitansi pembayaran pemberian royalti dari Tergugatkepada Penggugat;Menimbang, bahwa bukti P14 dan bukti P15 berupa Surat Somasi,menunjukkan bahwa

sudah tidak lagi melakukan pembayaran Royalti FeeHalaman 44 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Padt.G/2019/PN Kdikepada Penggugat, sehingga menunjukkan bahwa awalnya Tergugat melakukanpembayaran Royalti Fee kepada Penggugat namun kemudian setelah Bulan Juni2018 sampai dengan gugatan a quo diajukan, Tergugat tidak lagi melakukanpembayaran Royalti Fee kepada Penggugat dengan alasan di atas tanah yangdibeli oleh Para Turut Tergugat ternyata telah terbit Izin Usaha Pertambangan(IUP) Eksplorasi

Dengan demikian, royalti yangdibayarkan kepada Pemerintah atas Kuasa Penambangan tersebutakan ditanggung oleh Pemohon Banding dan ABK berdasarkanproporsi bagi hasil tersebut;Bahwa pembayaran biaya royalti secara keseluruhan dilakukan olehABK atas nama Pemohon Banding. Berdasarkan perjanjian, ABK hanyamenanggung royalti sebesar 88%, sedangkan sisanya sebesar 12%ditanggung oleh Pemohon Banding.

Mengingat ABK seharusnya hanyamenanggung royalti sebesar 88%, maka sisanya sebesar 12% akandimintakan pembayarannya kepada Pemohon Banding;Bahwa koreksi biaya royalti sebesar Rp740.038.963,00 terdiri dari: Unit No Bukti Uraian Debit1 JM07.05.02 Kurang Bayar iuran royalti th 0102 audit OPN USD 38,452.94 348.921 .978,002 JM07.05.03 Tambahan iuran royalti tahun 2003 USD 31,502.44 285.853.1411 ,003 JM07.05.04) kurang bayar iuran royalti th 0304 USD 11,600.60 105.263.844,00Total Kurang Bayar Royalti 740.038.963,00

Bahwa kewajiban royalti Pemohon Banding tahun 2001 sampai dengan2004 telah diperiksa oleh Tim OPN Satgas Bidang PNBP.

2006 tersebut dilakukan oleh ABK, ABK kemudian menagihkembali porsi royalti Pemohon Banding di tahun 2007;Bahwa mengingat penagihan biaya royalti oleh ABK ke PemohonBanding dilakukan di tahun 2007, maka Pemohon Bandingmembukukan biaya royalti tersebut di tahun 2007;Bahwa dengan demikian, menurut pendapat Pemohon Bandingpembebanan biaya royalti di tahun 2007 sudah tepat karena tagihanbiaya royalti tersebut oleh ABK kepada Pemohon Banding dilakukan ditahun 2007 karena itu mohon agar koreksi dibatalkan

Bahwa selain hal tersebut, koreksi pembebananpenyesuaian harga Royalti Ro740.038.963,00 menurutPemohon Peninjauan Kembali dikarenakan TermohonPeninjauan Kembali membebankan penyesuaian hargaatas royalti yang dalam bukti beban tersebut terjadi di tahun2006 (tahun sebelumnya);.