Kalimantan selatan yang letakbarang tersebut berada didalam tanah Hilangnya 1 (Satu) buah besi bekasgorong gorong dengan panjang + 1 meter dan dengan diameter 90 Cm danbarang besi bekas goronggorong tersebut tergeletak di atas tanggul; Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT.Pit Service dan jabatanSaksi adalah Section head di Departemen PSV subcont PT.

PAMA Persada sekitarRp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah); Bahwa Saksi sebagai Section head di departemen PSV subcont PT.PAMA mewakili PT. PAMA dan Para Terdakwa telah membuat surat PerjanjianDamai yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Terdakwa mengakuisemua perbuatannya dan telah meminta maaf kepada PT.

Pak Retno sebagai Section head didepartemen PSV subcont PT. PAMA mewakili PT. PAMA dan Para Terdakwa telahmembuat surat Perjanjian Damai yang pada pokoknya menerangkan bahwa ParaTerdakwa mengakui semua perbuatannya dan telah meminta maaf kepada PT.PAMA pada tanggal 16 November 2020 disaksikan oleh Bambang S, Suka Lestaridan Meridia; Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada PT. PAMAPersada, sehingga kerugian yang dialami oleh PT.

Pak Retno sebagai Section head didepartemen PSV subcont PT. PAMA mewakili PT. PAMA dan Para Terdakwatelah membuat surat Perjanjian Damai yang pada pokoknya menerangkanbahwa Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan telah memintamaaf kepada PT. PAMA pada tanggal 16 November 2020 disaksikan olehBambang S, Suka Lestari dan Meridia;Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada PT. PAMAPersada, sehingga kerugian yang dialami oleh PT.

RN Muda Batu 10, Jalan Labuk, Sandakan berdasarkan ACT 13(Section 2) Perakuan Suami istri yang dikeluarkan Pasuruhjaya Sumpah Malaysia NO. S088 diSandakan Negeri Sabah pada Tanggal21hb Jun 2006.2.

akan melanjutkan gugatannyauntuk bercerai dengan Tergugat.Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pemah datangmenghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaanperkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dalam sidang tertutup untuk umumyang atas pertanyaan ketua majelis Penggugat menyatakan tetap pada dalildalil gugatannya.Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti suratberupa: Fotokopi ACT 13 (Section

INDUSTRI/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.Dalam pertimbangan Putusannya, Majelis Hakim Kasasi pada pokoknyamenyatakan sebagai berikut :Bahwa mengenai keberatan ad. 6 Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karenaJudex Facti telah salah menerapkan Pasal 25 bagian 4 TRIPS dalam menilaiunsur kebaruan (Novelty) ;Bahwa berdasarkan Penjelasan UndangUndang No. 31 Tahun 2000tentang Desain Industri, asas kebaruan dalam Desain Industri ini dibedakandari asas orisinal yang berlaku dalam Hak Cipta dan yang dianut dalamArticle 25 Section

TENTANG DESAIN INDUSTRI.Dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim Kasasi pada pokoknyamenyatakan sebagai berikut :Bahwa mengenai keberatan ad. 6 Pemohon Kasasi dapat dibenarkankarena Judex Facti telah salah dalam menerapkan Pasal 25 Bagian 4TRIPS dalam menilai unsur kebaruan (Novelty) ;Bahwa berdasarkan penjelasan Undang Undang No. 31 Tahun 2000tentang Desain Industri, asas kebaruan dalam Desain Industri inidibedakan dari asas orisinal yang berlaku dalam Hak Cipta dan yangdianut dalam Article 25 Section

unsur kebaruan menurut Pasal 25 bagian 4 TRIPS tidak adakaitannya dengan persamaan pada pokoknya dengan Hak Cipta danMerek sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon PeninjaunKembali/Pemohon Kasasi karena unsur kebaruan yang dimaksud dalamPasal 25 Bagian 4 TRIPS adalah penilaian ternadap estetikanya bukanpada nilai artistik dan fungsionalnya sebagaimana Hak Cipta dan Paten ;Bahwa nilai kebaruan sebuah Desain Industri didasarkan pada dua halyaitu human knowledge dan experience berdasarkan ketentuan section

tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah adasebelumnya ;bahwa dari rumusan tersebut diatas jelas terlinat bahwa yang dianggapbaru adalah apabila tidak sama dengan pengungkapan yang telah adasebelumnya ;bahwa UndangUndang No. 31 Tahun 2000 tidak menjelaskan apa yangdimaksud dengan tidak sama, dan karena Republik Indonesia telahmeratifikasi Persetujuan TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects ofIntellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods) makaharuslah mengacu pada Section

LLP, antara lain berupa agreement yang menunjukkan pemberian jasahukum oleh Latham & Watkins LLP untuk kepentingan Pemohon Banding;bahwa mengingat jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang disetorkan telah diakui oleh Bank danSurat Setoran Pajak juga merupakan Faktur Pajak Standar, maka seharusnya Surat SetoranPajak tersebut adalah sah dan valid untuk bisa dikreditkan sebagai Pajak Masukan di dalam SPTmasa Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding;bahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa berdasarkan Section

XXX dengan MVMC section 4yaitu:"MMC shall send to PT. XXX an invoice for any of the following incurred in the priormonth: a) the support fee, b) expenses that are reimbursable by PT.XXX to MMC pursuantto this agreement. bahwa berdasarkan uraian klausal tersebut diatas, MMC menagih kepada PT. XXX untukmelakukan reimbursement atas jasa legal tersebut; bahwa oleh karena penagihan oleh MMC ini telah sesuai dengan perjanjian, maka PT.

of headings 87.01 to 87.05, of the vehicles mentioned above,provided the parts and accessories fulfill both provided the parts comply withthe following conditions: both the following conditions:(i) They must be identifiable as being suitable (i) They must be identifiable asfor use solely or principally with the being suitable for use solely orabovementioned vehicles; principally with such vehicles;(ii) They must not be excluded by the provisions (ii) They must not be excluded by of the Notes to Section

Section XVII (see thecorresponding GeneralExplanatory Note). bahwa menurut Majelis, kondisi (i) pada catatan pos tarif 87.16 tidak terpenuhi olehbarang yang diimpor oleh Pemohon Banding karena sistem suspensi tersebut tidaksemata mata hanya dapat digunakan untuk trailer, namun dapat pula digunakan untukkendaraan bermotor, umpamanya untuk kendaraan bermotor untuk pengangkutanbarang (pos tarif 87.04).bahwa sesuai Catatan 3 dari Bagian XVII yang menyebut: Bagian atau aksesoriyang memenuhi uraian dalam

Kegiatan bisnis LNGKilang LNG Arun dan Badak merupakan bagiandari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumisesuai dalam Section VI Point 6.2.2 PSCAgreement:Should Pertamina and Contractors consider thatthe processing and utilization of Natural Gas iseconomical and choose to participate in theprocessing and utilization thereof, in addition tothat used in secondary recovery operations, thenthe construction and installation of facilities forsuch processing and utilizatition shall be carriedout pursuant

4.01,Bay Plant Operater, in respect of each ealendar year duringne term heteof, against cash calls and deble notesSubmitted as provided in Section S92, ifs CaleuletionPetcentagas ef ifs Preaducears' PHESentage(s) of each SalesContrace's Percentage of ali Plant Operating Costs.

Tf af such Fime Ehis preves mst to be he casean LHecial allecation Procedures respecting PFlant OperatingCosts willl be adopted as May be apprenoriate8.02 The 5 L icharges provided for in Section @.0L shall be scecified0 : 4Saparately for each sales Conteack and sebdecs ta senaratefash calls and debit notes by Plant Operator and Paid byProducers in aceordance with che Accounting Proce@ure.Such charges and Payments, shall ba suSject!

I& during a eacFeviston in the estimate of @ Sales ContOr if the Final determination of SuchPercentage Pursuant to Section LL.o2 of &Feflect a diserepancy fren the estimatesappropriate adjustments will be made inkFespHcting Plant Operating Casta andCapital Peojects shan a Fecencl ledPracticable with auch Tevised oastimates Called from Prequcers to the end thak thA.

From time to time, as necessary, Plant Operator shall cashCall fromProducers; and Producrs shall pay or cause. to beEheiz respectivein Section 8.O1 ofthe Agreement, of Brejected net eash Fequirements For each(5) the ecests oF Currently Fonded Capital ProjectsSet ferth in suchThe cash calle for Plant Operating Costs and CurrentlyPacately and shailegtinates of eachSales Contrace's Pereentage as determined under Article llthere shall be aFact's Percentage,Sales Contrace'she Agreement shallSuring such

Pajakpajak ditanggung Pemerintah dalam S604 sejalan dengan Section IVRights and Obligation of the parties Pasal 1.3 huruf b The Rokan ProductionSharing Contract antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas BumiNegara (PERTAMINA) dan PT Caltex Pacific Indonesia CONTRACTORPasal 1.3 huruf b The Rokan Production Sharing Contract antaraPerusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA)dan PT Caltex Pacific Indonesia CONTRACTOR menyebutkan bahwa:"PERTAMINA shall:Except with respect to CONTRACTOR'S

obligation to pay the Income Taxincluding the final tax on profits after tax deduction as set forth at subsection1.2(r) of this Section IV, assume and discharge other Indonesian taxes ofCONTRACTOR including value added tax, transfer tax, import and exportduties on materials, equipment and supplies brought into Indonesia byCONTRACTOR, its contractors and subcontractors; exactions in respect ofproperty, capital, net worth, operations, remittances or transactions, includingany tax or levy on or in

Bahwa dalam Section IV Pasal 1.3 huruf b kontrak Bagi Hasil Blok RokanAntara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara(PERTAMINA) dan Pemohon Banding, dinyatakan sebagai berikut:"PERTAMINA shall:(a)(b) Except with respect to CONTRACTOR's obligation to pay the IncomeTax Including final tax on profits after tax deduction as set forth atsubsection 1.2(r) of this Section IV. assume and discharge otherIndonesian taxes of CONTRACTOR including value added tax,transfer tax, import and export duties

atas pemanfaatan jasa overhead dariChevron USA Inc. oleh Termohon Peninjauan Kembalisebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1angka 5 dan angka 6, dan Pasal 4 huruf e UU PPNsedangkan mekanisme PPN ditanggung Pemerintahakan diberikan melalui mekanisme lainnya ataumelalui reimburse;Bahwa mekanisme reimburse ini diperkuat olehadanya Rokan Production Sharing Contract antaraPerusahaan Pertambangan Minyak dan Gas BumiNegara (PT Pertamina) dan PT Caltex PacificIndonesia tanggal 15 Oktober 1992 pada Section

Section IV Rights and Obligations ofthe Parties:CONTRACTOR shall(o) furnish all technical aid, including foreignpersonnel, required for the performance oftheHalaman 35 dari 43 halaman.

Vena Section Set 1 Set Aesculap Various Baik Bahwa selanjutnya pemesanan alat kesehatan kepada PT.

Vena Section Set 1 Set Aesculap Various Baik 2. Pada hari Selasa, tanggal 30 Desember 2014 yang tertuang dalam BeritaAcara Pemeriksaan Barang/Peralatan RSUD Kabupaten Karimun Nomor :15/BAPB/PEMALKES/APBNRSUD/X1V/2014, dengan hasil sebagai berikut: No. Nama Barang Kuantitas Satuan Merk Type Ket.1.

Gawat Darurat : Vena Section Set (1 unit);5. Perawatan Jenazah : Cold Stroge (1 unit);6. Patologi Anatomi : Miscroscope Mono/Binoculer (1 unit);7. Perawatan Kandungan dan Kebidanan : USG 3G (2 unit);Halaman 128 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2015/PN Tpg8.

Gawat Darurat : Vena Section Set (1 unit);5. Perawatan Jenazah : Cold Stroge (1 unit);6. Patologi Anatomi : Miscroscope Mono/Binoculer (1 unit);7. Perawatan Kandungan dan Kebidanan : USG 3G (2 unit);8.

Konfirmasi dari bank menyatakanbahwa benar telah terdapat setoran Pajak Pertambahan Nilai olehPemohon Banding;Bahwa mengingat jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang disetorkan telahdiakui oleh Bank dan Surat Setoran Pajak juga merupakan Faktur PajakStandar, maka seharusnya Surat Setoran Pajak tersebut adalah sah danvalid untuk bisa dikreditkan sebagai Pajak Masukan di dalam SPT masaPajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding;Bahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa berdasarkan Section 2dari "Offshore

MMC's services shall beperformed in Japan or elsewhere outside of the Republic Indonesia,Bahwa berdasarkan Section 4 dari Agreement tersebut dinyatakanbahwa:.MMC shall send to PT Smelting an invoice for any of the followingincurred in the prior month.. a) the support fee, b) expenses that arereimbursable by PT Smelting to MMC pursuant to this agreement;Halaman 5 dari 23 halaman.

Putusan Nomor 1455/B/PK/PJK/2017Bahwa dalam rangka pemberian jasa di bidang hukum sebagaimanadisebutkan didalam section 2 tersebut di atas, MMC menggunakan jasadari konsultan hukum Latham & Watkins ("L&W") di Jepang.

yangdiberikan L&W yang berkaitan dengan Pemohon Banding;Bahwa sementara itu dalam rangka maintenance atau pemeliharaansebagaimana dimaksud di atas, MMC menggunakan jasa TobataCompany di Jepang untuk melakukan pabrikasi beberapa spare partserta supervisory untuk keperluan pemeliharaan pabrik PemohonBanding, Tobata melakukan penagihan secara langsung kepada MMCatas jasa yang diberikan Tobata Corporation yang berkaitan denganPemohon Banding;Bahwa MMC selanjutnya menagih kepada Pemohon Banding, sesuaidengan Section

AFP DWI LESTARI dan saksibenerka sebagai sales section head yang merupakan atasan terdakwa. Bahwa pemilikapartemen 7A01 di Nuvasa Bay adalah saksi Asrawati Bahwa jual beli terhadap apartemen 7A01 di Nuvasa Bay tersebut tidakterjadi dan tidak pernah tercatat di data PT.AFP sebagai penjualapartemen atau properdi di Nuvasa Bay Bahwa pada awal oktober 2018 saksi korban datang ke Nuvasa Baydan bertemu dengan saksi Ari Wijayanti sebagai Section Head DivisiFinance di PT.

Bahwa kemudian pada awal oktober 2018 saksikorban datang ke Nuvasa Bay dan bertemu dengan saksi Ari Wijayantisebagai Section Head Divisi Finance di PT. AFP DWI LESTARI sebagaipenjual properti di Nuvasa Bay dan menanyakan apakah apartemen 7AO1 di Nuvasa Bay apakah sudah dialihkan kepada saksi korban karenatelah menyerahkan uang kepada terdakwa dan oleh saksi Ari Wijayantimenjelaskan bahwa apartemen 7A01 masih milik saksi Asrawati dantidak pernah dialinkan kepada saksi korban.

TOTO memberitahukan hal tersebut kepada saksi HARYSETIAWAN selaku HRGA Section Chief PT. Eigerindo Multi Produk Industri,Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 293 K/Pid.Sus/2014dan akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas PT.

TOTO memberitahukan hal tersebut kepada saksi HARYSETIAWAN selaku HRGA Section Chief PT. Eigerindo Multi Produk Industri,dan akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas PT.

Parit Persada (ZAILANI) mengerjakan Base, Lane Concrete, Beton,dan saluran di Section 1 mulai Sta 00 + 000 sampai Sta 11 + 000.e PT. Sinar Abadi Riau Mandiri (HERMANTO alias ATIONG) mengerjakanLane Concrete, Beton, dan saluran di Section 2 mulai Sta 11 + 000sampai Sta 21 + 000.e PT.

MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.1 (Satu) bundel asli dokumen Section Cube Beam (FS45) 5.3.(1).

Mawatindo Rupattanggal 29 Nopember 2014.1 (satu) bundel Progress pekerjaan subcont section Il PT.

Kontrak Bagi Hasil seperti halnya Pemohon Bandingoleh karenanya menanggung resiko sendiri atas keseluruhan biayaOperasional yang digunakan dalam menjalani kegiatan tersebut, apabilakegiatan eksplorasi kontraktor tersebut berhasil maka kontraktor tersebutberhak untuk meminta pengembalian atas biaya operasi dari perolehanhasil penjualan" sebelum dilakukan pembagian atas penjualan bersih dariKontrak Bagi Hasil antara Pemerintah Republik Indonesia dan kontraktorkontrak Kontrak Bagi Hasil itu sendiri, section

kontrakbagi hasil atau prosedur akutansi yang mengacu kepada uniformityprinciple", pada akhirnya, Pemohon Banding tidak pernah menyetujuidalam Kontrak Bagi Hasil Blok B untuk membatasi pengurangan dalamrangka pajak penghasilan hanya terbatas pada biayabiaya yangdiperbolehkan oleh Pertamina (Sekarang BP Migas) sebagai biaya yangdapat dikembalikan, sebaliknya, secara eksplisit disebutkan didalamKontrak Bagi Hasil Blok B, bahwa Pemohon Banding tunduk padaketentuan Undangundang Pajak Penghasilan;Bahwa Section

Bahwa selanjutnya, Section 5.3 dari Kontrak Bagi Hasil Blok Bmenyatakan bahwa Pertamina harus menerima dan melepaskan seluruhperpajakan Indonesia "kecuali sehubungan dengan kewajiban Kontraktoruntuk membayar Pajak Penghasilan termasuk penghasilan kena pajakakhir setelah dikurangi pajak sebagaimana dicantumkan dalam alinea5.2.(S)...

VI Recovery ofOperating Cost and Handlingof Production (71,1538%28,8462%) Penghasilan/lifting minyak dangas () Pengembalian Biaya(cost recovery)Produksi yang akan dibagi(Equity to be Split) Sesuai Kontrak BagiSection VIHasilRecovery ofOperating Costs and Handlingof Production28,8462%)(71,1538%: Produksi yang akandibagikan (Equity to besplit) Sesuai Kontrak BagiHasil Section VIRecovery of OperatingCosts and Handling ofProduction (71,1538% : 28,8462%) Penghasilan Kena Pajak danPPh Badan Terhutang*

Sesuai S443a/MK.012/1982S443a menerapkanuniformity principle yaitucost recovery =Penghasilan Kena Pajak danPPh Badan Terhutang*Sesuai Section V Right andObligation 5.2 (s):Contractor shall:"pay to the Government of theRepublic of Indonesia thePenghasilan Kena Pajakdan PPh BadanTerhutangeSesuai Section V Rightand Obligation 5.2 (s):* Sesuai Pasal 6 Ayat 1Undang Undang Pajak deductible expenseTotal Equity to be split danPajak Penghasilan =Penerimaan Negara(termasuk 71,1538% dan,8462% = 85%:15%) Income

Konfirmasi dari bank menyatakanbahwa benar telah terdapat setoran Pajak Pertambahan Nilai olehPemohon Banding;bahwa mengingat jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang disetorkan telahdiakui oleh Bank dan Surat Setoran Pajak juga merupakan Faktur PajakStandar, maka seharusnya Surat Setoran Pajak tersebut adalah sah danvalid untuk bisa dikreditkan sebagai Pajak Masukan di dalam SPT MasaPajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding;bahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa berdasarkan Section 2dari "Offshore

MMC's services shall beperformed in Japan or elsewhere outside of the Republic Indonesia;bahwa berdasarkan Section 4 dari Agreement tersebut dinyatakanbahwa:.MMC shall send to PT Smelting an invoice for any of the followingincurred in the prior month.. a) the support fee, b) expenses that arereimbursable by PT Smelting to MMC pursuant to this agreement,Halaman 5 dari 23 halaman.

Putusan Nomor 489/B/PK/PJK/2014bahwa dalam rangka pemberian jasa di bidang hukum sebagaimanadisebutkan didalam section 2 tersebut di atas, MMC menggunakan jasadari konsultan hukum Latham & Watkins ("L&W") di Jepang.

L&Wmelakukan penagihan secara langsung kepada MMC atas jasa yangdiberikan L&W yang berkaitan dengan Pemohon Banding;bahwa MMC selanjutnya menagih kepada Pemohon Banding, sesuaidengan Section 4 dari Agreement Offsore Operation and TechnicalAssistance tersebut di atas;bahwa dengan demikian atas invoice tagihan dari L&W kepada MMC,maka Pemohon Banding harus membayar tagihan tersebut melaluitagihan dari MMC.

Membaca surat gugatan tanggal 3 Oktober 2019 dalam perkaraantara:JOSMAN SIREGAR, dilahirkan di Pematang Siantar pada tanggal 15 Desember1981, Pekerjaan FM&GA Section Head Siloam HospitalPalangka Raya PT. Saritama Mandiri Zamrud, beralamat diJalan Demang Hamid No.11B Desa Paku Kec. Paku AgungKabupaten Ogan Komering llir Provinsi Sumatera Selatan,dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:M. Junaidi L.

Bank Mizuho Indonesia).Konfirmasi dari bank menyatakan bahwa benar telah terdapat setoran PajakPertambahan Nilai oleh Pemohon Banding;Bahwa mengingat jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang disetorkan telah diakuioleh Bank dan Surat Setoran Pajak juga merupakan Faktur Pajak Standar, makaseharusnya Surat Setoran Pajak tersebut adalah sah dan valid untuk bisadikreditkan sebagai Pajak Masukan di dalam SPT Masa Pajak PertambahanNilai Pemohon Banding;Bahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa berdasarkan Section

MMC's services shall beperformed in Japan or elsewhere outside of the Republic Indonesia;Bahwa berdasarkan Section 4 dari Agreement tersebut dinyatakan bahwa:MMC shall send to PT Smelting an invoice for any of the following incurredin the prior month.. a) the support fee, b) expenses that are reimbursable by PTSmelting to MMC pursuant to this agreement ;Bahwa dalam rangka pemberian jasa di bidang hukum sebagaimana disebutkandi dalam section 2 tersebut di atas, MMC menggunakan jasa dari konsultanhukum

pihak MMC, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyetorkan PajakPertambahan Nilai atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean denganmenggunakan Surat Setoran Pajak sebagai dasar dari self assessment, yaitudengan Surat Setoran Pajak yang dibayarkan atas nama MMC.Bahwa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dengan MMC terdapat Offshore Operation and Technical Assistance Agreementdimana menurut penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) didalam section

Pajakpajak Ditanggung Pemerintah dalam S604 sejalan dengan Section IVRights and Obligation of the parties Pasal 1.3 huruf b The Rokan ProductionSharing Contract antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas BumiNegara (PERTAMINA) dan PT Caltex Pacific Indonesia CONTRACTORHalaman 10 dari 38 halaman.

Putusan Nomor1589/B/PK/PJK/2016Pasal 1.3 huruf b The Rokan Production Sharing Contract antaraPerusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA)dan PT Caltex Pacific IndonesiaCONTRACTOR (Lampiran 8)menyebutkan bahwa:"PERTAMINA shall:Except with respect to CONTRACTOR'S obligation to pay the Income Taxincluding the final tax on profits after tax deduction as set forth at subsection1.2(r) of this Section IV, assume and discharge other Indonesian taxes ofCONTRACTOR including value added tax

Bahwa dalam Section IV Pasal 1.3 huruf b kontrak Bagi Hasil BlokRokan Antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara(PERTAMINA) dan Pemohon Banding, dinyatakan sebagai berikut:PERTAMINA shall:(a)(b) Except with respect to CONTRACTOR's obligation to pay the IncomeTax Including final tax on profits after tax deduction as set forth atsubsection 1.2(r) of this Section IV. assume and discharge otherIndonesian taxes of CONTRACTOR including value added tax,transfer tax, import and export duties

atas pemanfaatan jasa overhead dariChevron USA Inc. oleh Termohon Peninjauan Kembalisebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1angka 5 dan angka 6, dan Pasal 4 huruf e UU PPNsedangkan mekanisme PPN ditanggung Pemerintahakan diberikan melalui mekanisme lainnya atau melaluireimburse;Bahwa mekanisme reimburse ini diperkuat oleh adanyaRokan Production Sharing Contract antara PerusahaanPertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PTPertamina) dan PT Caltex Pacific Indonesia tanggal 15Oktober 1992 pada Section

Putusan Nomor1589/B/PK/PJK/2016Sided :3.2.8.3.2.9.3.2.10.Bahwa berdasarkan PSC tersebut maka kewajibankontraktor dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembaliadalah membayarkan terlebih dahulu atas biayabiayayang terjadi kemudian PERTAMINA berkewajiban untukmengembalikan/mereimburse biayabiaya yang telahdikeluarkan oleh PT CPI paling lambat selama 60 hari(kewajiban PERTAMINA Section IV Rights andObligations of the Parties 1.3 huruf b).Bahwa pernyataan bahwa Biayabiaya Overhead dapatdi reimburse juga

Anak Ke 3 Pemohon danTermohon dari Registry of Birth and Deaths, Republic of Singapore, Nomor: T0607827Z, Tanggal 28 Maret 2006 (P.6);e Fotokopi In the Subordinate Courts of the Republic Variation anEnforcement Order Under Section 72 of the Women's Charter, chapter 353,Summos No: MSS1712/2012, Tanggal 04 Juli 2012 (P.7);18Nomor :398/Pdt.G/2012/PA.BtmFotokopi Perjanjian Kontak Kerja antara Edmund Sim, sebagai majikandengan Ika Puspa Dewi, sebagai Penata Laksana Rumah Tangga No:1256804011209, Tanggal

F/20120321/2023 dari PoliceStation of Origin Serangoon N.P.C, tanggal 21 Maret 2012 (P.18);Fotokopi In the subordinate courts of the republic of singapore personalprotection order with counselling order under section 65 of the women'scharter, chapter, Summons No : SS758/2012, Edmund Sim vs Sri Astuti,Tanggal 29 March 2005 (P.19);Fotokopi In the subordinate courts of the republic of singapore expeditedorder Csection 66 of women's charter cap 353, Summons No : SS758/2012,Tanggal 21 March 2005 (P.20

);Fotokopi AXS Payment dari AXS Station, Account No 8909541201,Tanggal 19 Desember 2011, 24 Januari 2011, 10 Juni 2011, 19 Juli 2011, 121920September 2011, 22 September 2011, 19 Desember 2011 dan 24 Januari2012 (P.21);Fotokopi in the subordinate courts of the republic of Singapura maintenanceorder under section 69 of the womens charter, chapter 353, Summons No:MSS233/2012 in the matter of Sri Astuti Passport no : A1488256 vsEDMUND SIM nric No: $16548211 (P.22);;Fotokopi tax invoce atas nama Aaron

Fotokopi in the subordinate courts of the republic of Singapura maintenanceorder under section 69 of the womens charter, chapter 353, Summons No:MSS233/2012 in the matter of Sri Astuti Passport no : A1488256 vs EDMUNDSIM nric No: $1654821, tanggal 04 Juli 2012;. Fotokopi police report (NP299) An. Sri Astuti dari Police Station of originserangoon N.P.C, Tanggal 10 Oktober 2012;. Fotokopi continuation of report, Police report (NP299), An. Edmund Sim,Report No.

Konfirmasi dari bank menyatakanbahwa benar telah terdapat setoran Pajak Pertambahan Nilai olehPemohon Banding;Bahwa mengingat jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang disetorkan telahdiakui oleh Bank dan Surat Setoran Pajak juga merupakan Faktur PajakStandar, maka seharusnya Surat Setoran Pajak tersebut adalah sah danvalid untuk bisa dikreditkan sebagai Pajak Masukan di dalam SPT MasaPajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding;Bahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa berdasarkan Section 2dari "Offshore

MMC's services shall beperformed in Japan or elsewhere outside of the Republic Indonesia,Bahwa berdasarkan Section 4 dari Agreement tersebut dinyatakanbahwa:.MMC shall send to PT Smelting an invoice for any of the followingincurred in the prior month.. a) the support fee, b) expenses that arereimbursable by PT Smelting to MMC pursuant to this agreement,Bahwa dalam rangka pemberian jasa di bidang hukum sebagaimanadisebutkan didalam section 2 tersebut di atas, MMC menggunakan jasadari konsultan hukum

L&Wmelakukan penagihan secara langsung kepada MMC atas jasa yangdiberikan L&W yang berkaitan dengan Pemohon Banding;Bahwa MMC selanjutnya menagih kepada Pemohon Banding, sesuaidengan Section 4 dari Agreement Offsore Operation and TechnicalAssistance tersebut di atas;Bahwa dengan demikian atas invoice tagihan dari L&W kepada MMC,maka Pemohon Banding harus membayar tagihan tersebut melaluitagihan dari MMC.

CPI sebagaimana diatur dalam section IV, 1.3 point (e) yangmenyatakan: have title to all original data resulting from the PetroleumOperations including but not limited to geological, geophysical,petrophysical, engineering, well logs and completion, status reports andany other data as Contractor may compile during the term hereof;provided, however, that all such data shall not be disclosed to thirdparties without informing Contractor and giving Contractor the opportunityto discuss the disclosure of

;Bahwa Majelis berpendapat, section IV. 1.3 point (e) tentang Rights andObligations of Parties hanya mengatur tentang informasiinformasi yangtidak boleh diberikan kepada pihak ketiga, tetapi tidak secara eksplisitmenyatakan bahwa keseluruhan dokumen kontrak kerjasama yangdimohon tertutup bagi pihak ketiga;Bahwa dalam section IV. 1.3 point (e) tersebut sudah jelas menyatakan:have title to all original data resulting from the Petroleum Operationsincluding but not limited to geological, geophysical,

No. 15 K/Pdt.SusKIP/2014seizin Kontraktor, sebagaimana diatur di dalam section IV. 1.3 point (e),oleh karenanya putusan Turut Tergugat patut untuk dibatalkan;A.