Pendapat ini mengandungpengertian bahwa untuk menilai adatidaknya penyalahgunaanwewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaiamana tujuan dariwewenang tersebut diberikan (asas spesialitas);18.Bertindak Sewenangwenang juga dapat diartikan menggunakanwewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yangsepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan denganketentuan Peraturan PerundangUndangan.

Predikatjabatan atau kedudukan inilah yang memberi sifat kekhususan tersendiri yang tidak terdapat dalampengertian setiap orang pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999;Menimbang, bahwa dari uraianuraian tersebut di atas, dihubungkan dengan personalitasTerdakwa dalam perkara ini, maka persoalannya adalah apakah Terdakwa dapat dikualifisir sebagaisetiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) atau setiap orang dalam Pasal 3 UU No. 31Tahun1999;Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas spesialitas

Penyimpangan terhadap tujuan adalah bertentangan denganasas spesialitas (spesialiteitsbeginsel). Asas spesialitas ini, menurut Tatiek Sri Djatmiati, dalamdisertasinya yang berjudul: Prinsip izin Usaha Industri di Indonesia, merupakan suatu asas yangmenjadi landasan bagi kewenangan pejabat publik untuk bertindak dengan mempertimbangkan padasuatu tujuan.

(seribu sembilan ratus sembilan puluh meterpersegi), masuk di wilayah Desa Sentul Jaya Kecamatan Balaraja, suratketerangan tersebut secara tersirat menerangkan kalau Tanah tersebutbenar milik Penggugat dan diakui oleh Lurah;Bahwa tanah yang dimiliki oleh Penggugat adalah sah menurut hukumkarena Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan Akta Hibahdan dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang dan telah memenuhiasasasas dalam Hukum Pertanahan yakni, Asas Spesialitas yaitu tanahHalaman 2 dari 25

Pasal 315 KUH Pidana adalah spesialitas dari pasal 310 KUH Pidana.Spesialitasnya terdapat pada cara melakukannya, diatur secara khusus. Ada 2 carayaitu : yaitu pertama dengan surat, menyatakan hal hal yang mencemarkandengan mengirim surat. Kedua adalah mencemarkan nama baik seseorangdilakukan di depan orang itu.

Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapatmengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepadapihakpihak yang berkepentingan;d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.20.

Salah satu ciri Hak Tanggunganyang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jikaDebitor cidera janji...dengan ciriciri:a) Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepadapemegangnya ;b) Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapa pun obyekItu berada ;c) Memenuhi asas spesialitas dan pubisitas sehingga dapat mengikat pihakKetiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihakpihak yangkepentingan ;d) Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya ;Halaman 35 dari 60

BerdasarkanAzas Spesialitas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Ir. H. HERYPRIYANTO selaku Direktur Utama PT.

Atas pertimbangan tersebut, kami Penuntut Umumsangat tidak sependapat, unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 3 bukanLex Spesialis atau spesialitas dari unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1).Karena keseluruhan unsur pidana yang termaktub di dalam Pasal 2 ayat (1)dan Pasal 3 sangatlah berbeda, sehingga Majelis Hakim menyatakan tidakterbuktinya dakwaan Primair Penuntut Umum karena menerapkan AzasSpecialitas hanya pada unsur Setiap Orang tidak memenuhi rasa keadilanmasyarakat.

Pendapat ini mengandungpengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaanwewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaiamana tujuan dariwewenang tersebut diberikan (asas spesialitas).

Argumentasi yang dikemukakandiantaranya merujuk pada asas spesialitas, yaitu bahwa Pasal 3 merupakanlex specialis dari Pasal 2 Ayat (1) yang /ex generalis, yang berdasarkanajaran logische specialiteit, maka Pasal 3 yang harus diutamakan danmengkesampingkan Pasal 2 Ayat (1) karena unsur 'setiap orang" dalamrumusan Pasal 2 Ayat (1) tersebut adalah terlalu umum, sehingga tidakberlaku bagi pegawai BUMN;Perbedaan rumusan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dimulai denganpertanyaan,"mengapa rumusan ketentuan

2016dapat secara hukum dimintai pertanggung jawaban sebagai Terdakwa yangdidakwa telah melakukan tindak pidana korupsi incasu perkara a quo makasesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 63 Ayat 2 KUHP yangdidalamnya terkandung hakikat azas lex specialis derogat legi generali,yang pada pokoknya menentukan jika suatu perbuatan masuk dalam suatuaturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus,maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan;Bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas spesialitas

Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pibak ketiga danmemberikan kepastian hukum kepada pihakpihak yang berkepentingan;d.

telah secara jelas menjamin memberikan kedudukan danmelindungi TERGUGAT VI selaku pemegang jaminan Hak Tanggunganyaitu :a) Telah dijamin dan dilindungi atas kedudukannya atas hak jaminankebendaannya yang diutamakan atau didahului droid depreferencevide Pasal 1 butir (1) UU Hak Tanggungan);b) Telah dijarnin dan dilindungi dimana haknya dimaksud selalumengikuti kemanapun objek jaminan tersebut berada (droid desuitevide Pasal 7 UU Hak Tanggungan);c) Telah dijamin dan dilindungi atas terpenuhinya asas spesialitas

untuk menjamin kepastianhukum dan hak kepada pemegang hak, oleh karena itu di dalampendaftaran tanah ada 2 (dua) hal yang harus dibuktikan ketika adapihak mengajukan permohonan pendaftaran tanah, yaitu: bukti yuridis,yaitu bukti hak, bukti pendukung atau alas hak, dan bukti fisik yaituSuratSsurat yang akan diperiksa oleh Kantor Pertanahan;Bahwa di dalam pendaftaran tanah yang perlu diperhatikan adalahkepastian subyek, kepastian obyek, kepastian hak yang diberikan untukitu, oleh karenanya ada asas spesialitas

Berdasarkan Azas Spesialitas, Majelis Hakim berpendapatbahwa Terdakwa Ir. H. ASMAIL AMIN selaku Wakil Direktur Utama PT.

Ataspertimbangan tersebut, kami Penuntut Umum sangat tidak sependapat, unsurpidana yang terdapat dalam Pasal 3 bukan Lex Spesialis atau spesialitas dariunsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1). Karena keseluruhan unsur pidana yangtermaktub di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 sangatlah berbeda, sehinggaMajelis Hakim menyatakan tidak terbuktinya dakwaan Primair Penuntut Umumkarena menerapkan Azas Specialitas hanya pada unsur Setiap Orang tidakmemenuhi rasa keadilan masyarakat.

Pendapat ini mengandungpengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaanHalaman 14 dari 30 Putusan Nomor 6Pid.Pra/2021/PN Prgwewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaiamana tujuandari wewenang tersebut diberikan (asas spesialitas). Bertindaksewenangwenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hakdan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnyadilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuanPeraturan PerundangUndangan.

Dengan demikian, tugas dan kewenangan merupakanistian yang berbeda dalam perkara ini Terdakwa selaku Panitiaberdasarkan Surat Keputusan Walikota No. 59005/170/HKKS/2007tanggal 23 Maret 2007 dimana berdasarkan asas spesialitas (specialiteitsbeginsel) yakni asas yang menentukan bahwa wewenang itu diberikankepada subyek hukum dengan tujuan tertentu, artinya apakah Walikotamemberikan tugas pada panitia pengadaan tanah dengan tujuanmelakukan pembebasan tanah telah sesuai dengan tujuan dari tugas yangdiberikan

Sisahasilpenjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan;Penjelasan UU HT Bagian Umum angka (7);Atas dasar kenyataan tersebut, perlu segera diterapkan undangundangmengenai lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat dengan ciriciri:a. memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepadapemegangrya;Halaman 14 dari 30 halaman, Putusan Nomor 698/PDT/2021/PTb. selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapa pun obyekltu berada;Cc. memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat

Asas Spesialitas atau Fixed Loan yang ditegaskan didalam Pasal 1 dan 2UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, artinya Objek JaminanFidusia harus jelas dan tertentu pada satu segi dan pada segi lain, haruspasti jumlah utang debitur atau paling tidak dapat dipastikan atau diperhitungkan jumlahnya (verrekiningbaar).2.

tidakmemenuhi komponen wewenang dan prosedur serta substansi dimaksud sehinggadasar legalitas objek sengketa cacat formal dan cacat yuridis;e Bahwa dalam konsep penyalahgunaan wewenang dalam konsep hukumadministrasi selalu. dipararelkan dengan konsep detourement de peuvoir(penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya);f Bahwa dari materi objek sengketa Tergugat telah menggunakan wewenangnyauntuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan olehwewenang itu (Tergugat melanggar Azas Spesialitas

hukum secara formil maka semua perbuatanyang bertentangan dengan ketentuan perundang undangan atauperbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan larangan dalam UU,dapat menggunakan atau dijangkau oleh Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun1999 tersebut, oleh karena itu Pengaturan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31tahun 1999 ini merupakan ketentuan yang bersifat umum (asasuniversalitas/sifatnya universal) sedangkan ketentuan dalam Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 adalah ketentuan yang sifatnya khusus (asas spesialitas

TPK/2018/PT.MKSkarena hanya menentukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan saja.Menimbang bahwa apabila dalam suatu persoalan tertentu atau obyektertentu, waktu dan tempat tertentu diperhadapkan antara ketentuan yangbersifat umum (asas universalitas/sifatnya universal) dengahn ketentuanyang sifatnya khusus (asas spesialitas), maka berdasarkan asassystematische specialiteit atau kekhususan yang sistematis makadiperlakukanlah ketentuan

Turut Tergugat Ill)yang berlaku dan mengikat pihak ketiga serta memberikan kepastianhukum kepada pihakpihak yang berkepentingan (asas spesialitas danpublisitas) sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka 3 dan4 UUHT.Bahwa berdasarkan uraian dasar hukum tersebut diatas, tidak terdapatdasar dan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ParaHalaman 45 Putusan No. 208/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst21.22.23.24.25:Penggugat dan sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak untukseluruhnya atau

Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikatpihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihakpihakyang berkepentingan;d.

Pak Mas (DPO) karena Terdakwa telah mengantarkan barangbarang milikPak Mas dari Teluk Kuantan ke Pekanbaru;Menimbang, bahwa dari fakta diatas, oleh karena tindak pidana narkotikaadalah tindak pidana yang mempunyai kekhususan (asas specialitas) baik darisibjeknya maupun dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga Terdakwa dalamtindak pidana narkotika harus diadili dengan dakwaan yang tepat;Menimbang, bahwa secara lebih rinci pendapat Majelis Hakim ini didasaripertimbangan bahwa berlakuknya asas spesialitas