Ditemukan 1413060 data
25 — 2
Memberikan izin kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padangs upaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Akta Kelahiran No. 1371CLT29092009041992 nama yang tercantum disana TOMMY ALFREDO RUMETOR diganti menjadi TOMI ALVEREDO;3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp.126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
Hakimberkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalildalil dari permohonannya,oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Pemohon dikabulkan maka biayayang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan akan PasalPasal dari UndangUndang yang berkenaan denganini;MENETAPKAN;1 Mengabulkan permohonan dari pemohon ;2 Memberikan izin kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padangs upaya
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TONGOA KECAMATAN PALOLO KABUPATEN SIGI
Tergugat:
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
330 — 442
MENGADILI:
- Dalam Eksepsi:
- Menyatakan Eksepsi Tergugat mengenai upaya administratif dinyatakan diterima;
- Dalam Pokok Sengketa:
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
Tergugat tertanggal 2 Desember 2019 yangditerima Penggugat tanggal 4 Desember 2019; Upaya banding administrasi oleh Tergugat tertanggal 23 Desember 2019;Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 78 ayat (1) UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dihubungkan denganupaya banding administrasi, maka tenggang waktu upaya administrasi(banding) yang diperkenankan adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggapanatas upaya keberatan diterima Penggugat pada tanggal 4 Desember 2019,yakni
Akan tetapi hal tersebut tidakdipenuhi oleh Penggugat karena upaya banding administrasi dilakukan padatanggal 23 Desember 2019, dengan demikian tenggang waktu upaya bandingadministrasi telah terlampaui (daluwarsa), konsekuensinya adalah upayabanding administrasi harus dipandang tidak pernah dilakukan;Hal 15 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PLBahwa oleh karena upaya banding administrasi dipandang tidak pernahdilakukan, maka menurut hukum syarat formil gugatan tidak terpenuhi sehinggaberalasan
Administratif kepada PejabatPemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/ataumelakukan Keputusan dan/atau Tindakan;(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a.
Banding;(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakmenunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan kecuali:a. Ditentukan lain dalam undangundang; danb.
AdministrasiPemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;Menimbang, bahwa terkait eksepsi upaya administratif a quo, Tergugatmendalilkan, sebagai berikut: Bahwa, upaya keberatan Penggugat tanggal 20 November 2019 danditerima Tergugat tanggal 21 November 2019, tanggapan Tergugattertanggal 2 Desember 2019 yang diterima Penggugat tanggal 4 Desember2019; Bahwa, upaya banding administrasi olen Tergugat tertanggal 23 Desember2019, dengan demikian tenggang waktu upaya banding administrasi
Muharson, SH
Tergugat:
Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 03 Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi
245 — 110
MENGADILI
DALAM EKSEPSI
- Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat belum mengajukan upaya Administrasi secara tertulis .
DALAM POKOK SENGKETA
1. menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima .
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 230.500,- (dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).
Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa AdministratifPemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.Pasal 1 ayat 5 yang berbunyi: Sengketa Administrasi Pemerintah adalahsengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antarawarga masyarakat dengan badan dan/ atau pejabat pemerintah sebagaiakibat dikeluarkan keputusan dan/ atau tindakan pemerintahanberdasarkan hukum publik.Pasal 1 ayat 7 yang berbunyi : Upaya
waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilanpuluh) hari sejak kKeputusan atas upaya administratif diterima oleh wargamasyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasipemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.Putusan Nomor: 37/G/2019/PTUN.PDGHalaman 24 dari 53 Halaman5.
Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan;Menimbang, bahwa mengenai kewajiban menempuh upaya administratifperlu berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi PemerintahanSetelah Menempuh Upaya Administratif, pada Pasal 2 Ayat (1) mengatur:Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal
administratif apabila peserta didik keberatan atashasil penilaian yang diberikan;Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasarnya tidak mengaturmengenai upaya administratif tersebut, maka asas lex specialis derogate legigenerali tidak dapat diterapkan dalam pengujian upaya administratif dalam perkaraini, Sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh UpayaAdministratif pada Pasal 3 Ayat (2), maka dalam pengujian
mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atauAtasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a. keberatan; danb. banding.Putusan Nomor: 37/G/2019/PTUN.PDGHalaman 39 dari 53 Halaman(3)(4)(5)(1)(2)(3)(4)(1)(2)Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menundapelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:a. ditentukan lain dalam undangundang; danb. menimbulkan
Turut Tergugat:
1.OTORITAS JASA KEUANGAN,
2.PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
3.NOTARIS DAHLIA, SH
4.HENGKY SETIAWAN
5.WELLY SETIAWAN
6.PT UPAYA CIPTA SEJAHTERA,
7.PT ESA UTAMA INTI PERSADA
99 — 22
BANK SINARMAS TBK
Turut Tergugat:
1.OTORITAS JASA KEUANGAN,
2.PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
3.NOTARIS DAHLIA, SH
4.HENGKY SETIAWAN
5.WELLY SETIAWAN
6.PT UPAYA CIPTA SEJAHTERA,
7.PT ESA UTAMA INTI PERSADA
1.HENY NOVA RIYANTI
2.PRIMASTUTI FENY SEPTIANINGTYAS
41 — 3
M E N E T A P K A N :
- Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
- Memberikan izin dan/atau kuasa jual untuk mengalihkan atau menjual dan/atau segala upaya hukum kepada Pemohon I yang berkaitan dengan proses peralihan atas harta bersama berupa tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 132 dengan Surat Ukur No. 17/Tanjung Agung/98 tanggal 28-12-1998 seluas 104 M2 (seratus empat meter
persegi) atas nama Heni Novi Riyanti (Pemohon I);
- Memberikan izin dan/atau kuasa jual untuk mengalihkan atau menjual dan/atau segala upaya hukum kepada Para Pemohon yang berkaitan dengan proses peralihan atas warisan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 784/Bandar atas nama pemegang hak Efendi Bahyani.
26 — 11
Menyatakan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama Surakarta dengan putusan verstek Nomor 0779/Pdt.G/2018/PA.Ska., tanggal 10 Desember 2018 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilawal 1440 Hijriah tidak dapat diterima;III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Yahya Harahap dalamPutusan Nomor : 65/Pdt.G/2019/PTA.Smghalaman 3 dari 6 halamanbukunya Hukum Acara Perdata halaman 399 sampai dengan 400 yang diambilsebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, menyebutkanbahwa upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan verstek adalahperlawanan atau verzet atau biasa disebut verzet tegen verstek.
Menyatakan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan AgamaSurakarta dengan putusan verstek Nomor 0779/Pdt.G/2018/PA.Ska.,tanggal 10 Desember 2018 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal02 Jumadilawal 1440 Hijriah tidak dapat diterima;Ill.
35 — 6
Menyatakan putusan rekonpensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya banding dan upaya hukum lainnya; 5. Biaya perkara dalam Rekonpensi adalah nihil;
Bahwa, dari upaya PENGGUGAT seperti yang dijelaskan pada poin 3 diatas,keluar/terbitlah surat PENETAPAN No.35 / EKS / 2005 / PN.Sby.tertanggal Agustus 2012;6. Bahwa.....6. Bahwa, setelah diperiksa dan diteliti ternyata isi Perubahan Surat Kesepakatantersebut terdapat kontradiksi ( bertentangan ) pada pasal pasalnya;7.
Menyatakan putusan Hakim dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijsvoorraad) meskipun timbul upaya hukum verzet ataupun banding;8.
PERMA No. 1 Tahun2008 Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak melaluiproses mediasi dengan mediator ACHMAD FAUZI, SH.MH., akan tetapi berdasarkanSurat Laporan Mediasi tertanggal 26 Maret 2013 ternyata Para Pihak telah gagalmenempuh upaya mediasi, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan denganmembacakan surat gugatan Penggugat ; Menimbang, bahwa setelah surat gugatan dibacakan, kuasa hukum Penggugat menyatakan .....menyatakan tetap pada gugatannya; Menimbang, bahwa atas
banding dan upaya hukum lainnya; DALAM POKOK PERKARA/DALAM REKONPENSI : e Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biayaperkara sesuai hukum berlaku; Dan atau mohon putusan seadiladilnya (ex.
Menyatakan putusan rekonpensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun adaupaya banding dan upaya hukum lainnya; 5. Biaya perkara dalam Rekonpensi adalah nihil; Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim PengadilanNegeri Surabaya pada hari : Senin, tanggal : 23 September 2013, oleh kami :NI MADE SUDANI, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ACHMAD FAUZI,28SH.,MH., dan H. EKO SUGIANTO, SH.
dr. HUSNI MUBARAK
Tergugat:
BUPATI DOMPU
231 — 0
Eksepsi: