Ditemukan 1695 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pornografi
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 19-09-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Bna
Tanggal 20 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.Indriani Rachman, SH
2.SYARIFAH ROSNIZAR. A, SH.
Terdakwa:
IRHAM HELMI Bin Alm NURUDDIN
135 — 23
  • UndangUndang RI Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dipertegas denganKetentuan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 04Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SistemPeradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 8 UndangUndang No. 12 Tahun 1995tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 26 UndangUndang No.13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 5 UndangUndang No.39 Tahun 1999tentang Hak Azasi Manusia, Pasal 1 angka (4) UndangUndang No. 44 Tahun2008 tentang Pornografi
Pengadilan PN SAWAHLUNTO Pidana Khusus Anak
Register : 16-11-2016 — Putus : 06-02-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN SAWAHLUNTO Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN SWL
Tanggal 6 Februari 2017 — Nofrizal Panggilan Rizal Bin Karnaini
131 — 23
  • perubahan atas UndangUndang Nomor : 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak diatur perihal kewajiban dan tanggung jawabpemerintah dan lembaga negara lainya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada := Anak dalam situasi darurat; Anak yang berhadapan dengan hukum; # Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual; Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); Anak yang menjadi korban pornografi
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Khusus Anak
Register : 13-11-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PN KANDANGAN Nomor 13/Pid.Sus-anak/2015/PN Kgn
Tanggal 3 Desember 2015 — Terdakwa Anak
174 — 39
  • Peradilan PidanaAnak, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Optional Protocol To TheConvention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child ProstitutionAnd Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi HakHak Anak MengenaiPenjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Khusus Anak
Register : 11-06-2015 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN KANDANGAN Nomor 02/Pid.Sus-anak/2015/PN Kgn
Tanggal 29 Juni 2015 — Terdakwa Anak
102 — 24
  • Peradilan PidanaAnak, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Optional Protocol To TheConvention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child ProstitutionAnd Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi HakHak Anak MengenaiPenjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 25-01-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 9/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 10 Juni 2021 — Penggugat:
Moh Hosip
Tergugat:
KEPALA DESA KLABANG AGUNG, KECAMATAN TEGALAMPEL KABUPATEN BONDOWOSO
238 — 771
  • Halaman 18 dari halaman 48ke Polres Bondowoso atas tuduhan telah melanggar ketentuan pasal 29 Jo.Pasal 4 ayat (1) UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;9 Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala DesaKlabang Agung Nomor 08 tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat DesaKlabang Agung, Kecamatan Tegal Ampel, Kabupaten Bondowoso atas nama:MOH HOSIP, Jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa KlabangAgung adalah sudah tepat dan benar berdasarkan ketentuan perundangundangan
Pengadilan PN SAMPIT Pidana Khusus Penyiaran
Register : 20-06-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN SAMPIT Nomor 536/Pid.Sus/2016/PN SPT
Tanggal 14 Juni 2017 — KARTOMO, S.H. Als TOMO bin SUWAJI (Alm)
234 — 16
  • Dengan adanya penertiban dalamperizinan maka secara tidak langsung dapat menyaring atau mencegahadanya siaransiaran liar yang terkadang mengandung pesanpesanpermusuhan, kebencian, pornografi dan lain sebagainya, yang akhirnyajuga dapat sangat merugikan bagi masyarakat pada umumnya dangenerasi muda pada khususnya;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka dengandemikian dalildalilseluruhnya;Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolakMenimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 10-05-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 40/Pid.Sus/2013/PN.Plg
Hasan
109 — 42
  • Pengangkut membawabarang impor:1) Berupa Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak SaranaPengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masukyang diberikan dan/atau melebihi jumlah barang kena cukai yang diberikanpembebasan bea masuk dan cukai;2) Berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal darihewan, ikan, dan tumbuhan;3) Berupa narkotika, psikotropika, prekursor, obatobatan, senjata api, senjataangin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 25-01-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AULIA RAHMAN, SH
Terdakwa:
PUPUT RENI HANDAYANI
599 — 358
  • tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 3,Pasal 4 dan Pasal 5 Jo 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atauPasal 363 KUHP dan/atau Pasal 263 KUHP dan/atau dan/atau Pasal 82dan 85 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan/atau Pasal 55KUHP, sehubungan dengan Laporan Polisi NomorLP/B/973/VIII/2018/Bareskrim, tanggal 08 Agustus 2018;Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan serta pengalaman atau keahliansaksi di bidang Pornografi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 29-09-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1807 K/PID.SUS/2015
Tanggal 29 September 2015 — MOSTAFA MORADALIVAND Bin MORADALI
146 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam salah satu poin risalah Yogyakarta yangdisampaikan dalam Kongres Umat Islam Indonesia ke6, disampaikankepada seluruh lapisan masyarakat untuk mewaspadai danmenghindarkan diri dari budaya yang tidak sesuai dengan syariat Islam,dan budaya luhur bangsa seperti penyalahgunaan Narkoba, minumankeras, pornografi dan pornoaksi, pergaulan bebas dan perdaganganbebas. "Dalam risalah itu sudah jelas bahwa Narkoba sudah sangatmembahayakan bangsa dan negara. Karena itu, kami mendukunghukuman mati.
Pengadilan PN KEPAHIANG Pidana Khusus
Register : 14-12-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 13-02-2022
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Kph
Tanggal 25 Januari 2022 — Penuntut Umum:
TOMY NOVENDRI,S.H.,M.Kn
Terdakwa:
HANA MULYATI Als HANA Binti BASRI
422 — 390
  • Tidak semua pornografi atauketelanjangan itu melanggar kesusilaan, harus dilihat konteks sosial budayadan tujuan muatan itu.
Pengadilan PN TENGGARONG Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Register : 15-03-2016 — Putus : 16-08-2016 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN TENGGARONG Nomor 185/Pid.B/2016/PN Trg
Tanggal 16 Agustus 2016 — BAJURI Bin H. ANDA TAIB.
162 — 109
  • Dalam batasan undangundang disebutkan bahwa Informasi melalui penyiarantelevisi dibatasi dalam bentuk larangan untuk menyiarkan siaran yang mengandung unsurkekerasan, unsur pornografi atau halhal yang bersifat negatif lainnya sebagaimana merujukpada ketentuan pasal 36 UU. No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran agar tujuan penyiaransebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 UU. No. 32 tahun 2002 tentang penyiarandapat tercapai.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Putus : 29-03-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 882/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr
Tanggal 29 Maret 2016 — KIM SUNG KU
423 — 305
  • hukum atas lagulagu atau video klip yangbertanggung jawab adalah pembuat franchaise.Bahwa saksi tidak tahu tentang bukti invoice di Room 003 dengan bukti invoiceNo.B 08387 dan saksi tahu setelah di Penyidik, namun kalau diperhatikanmemang ada logo tertulis Vista, diambil darimana saksi tidak tahu.Bahwa yang membedakan untuk lagu Bara bere dengan kode 10000 dan kode10327 adalah lirik lagu dan video klipnya berbeda, untuk yang kode 10000liriknya tidak sesuai dengan aslinya karena mengandung unsure pornografi
    Vizta Sarinah yang mempunyai cirri khusus dengan dua layar yangatas dipergunakan untuk video klip karaoke sedangkan yang layar bawahdipergunakan untuk memilih lagu karaoke dan didalam list lagu tersebutterdapat dua judul lagu Bara bere dengan kode 10000 dan kode 10327 denganpenyanyi Siti Badriah.Bahwa yang membedakan untuk lagu Bara bere dengan kode 10000 dan kode10327 adalah lirik lagu dan video klipnya berbeda, untuk yang kode 10000liriknya tidak sesuai dengan aslinya karena mengandung unsure pornografi
Pengadilan PN TAIS Pidana Khusus
Register : 27-10-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 19-01-2022
Putusan PN TAIS Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tas
Tanggal 15 Nopember 2021 — Pemohon:
1.MUFRAN IMRON, SE BIN RAFIUDDIN
2.BERMAWI BIN ABDUL MUIS
189 — 156
  • Pasal 1 angka 4 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bahwaanak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas)tahun.e. Pasal 1 angka 5 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PemberantasanTindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa anak adalah seseorangyang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yangmasih dalam kandungan.5. Dalam pemeriksaan hakhak Tersangka, sbb:a. a.n.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus ITE
Register : 16-06-2017 — Putus : 21-08-2017 — Upload : 10-10-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Yyk
Tanggal 21 Agustus 2017 — ROSYID NUR ROHIM
483 — 304
  • Saksi, dan belumpernah membaca sendiri isi artikel Terdakwa yang jadi permasalahan ini,saksimengetahuinya justru dari berita televisi, ada laporan dari SultanHamengkubuwono X;Bahwa .saat Terdakwa ingin bergabung di google adsense miliknya sudahdiberitahu supaya tidak memuat halhal pornografi, vulgar, isu SARA dansebagainya., saksi mengingatkan hal tersebut agar tidak di blokir olehGoogle;Bahwa saksi membuatkan website gratis, dan saksi tidak pernah menerimabagian dari hasil postingan Terdakwa;Bahwa
Pengadilan PN TAIS Pidana Khusus
Register : 27-10-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 19-01-2022
Putusan PN TAIS Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tas
Tanggal 15 Nopember 2021 — Pemohon:
1.MUFRAN IMRON, SE BIN RAFIUDDIN
2.BERMAWI BIN ABDUL MUIS
130 — 92
  • Pasal 1 angka 4 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bahwaanak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas)tahun.e. Pasal 1 angka 5 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PemberantasanTindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa anak adalah seseorangyang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yangmasih dalam kandungan.5. Dalam pemeriksaan hakhak Tersangka, sbb:a. a.n.
Pengadilan PN PUTUSSIBAU Pidana Khusus
Register : 24-09-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Pts
Tanggal 12 Desember 2019 — Penuntut Umum:
BUDI MURWANTO S.H
Terdakwa:
SAFNAD LIU Als SAF Anak Dari JERMIAS LIU
307 — 210
  • 2005; Bahwa pekerjaan yang tidak boleh dipekerjakan dilakukan oleh anaksebagaimana dimaksud dalam pasal 74 Undang Undang nomor 13 tahun2003 tentang ketenagakerjaan yaitu :a) Ayat (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak padapekerjaanpekerjaan yang terburukb) Pekerjaanpekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :1) segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya2) segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anakuntuk pelacuran, produksi pornografi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 03-03-2010 — Putus : 05-08-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 34/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 5 Agustus 2010 — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta;Ketua Lembaga Sensor Film (LSF)
503 — 18
  • berdasarkan pedoman danHalaman 37 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2010/PTUN JKTkriteria sensor film yang mengacu kepada ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7; Bahwa bunyi Pasal 6 UU NO. 33 Tahun 2009 TentangPerfilman tersebut berbunyi:Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman danusaha perfilman dilarang mengandung isi yang:a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan danperjudian serta penyalahgunaan narkotika,psikotropika, dan zat adiktif lainnya; b. menonjolkan pornografi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-10-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 65/PID.SUS/2013/PN. TIPIKOR.SMG
Tanggal 24 Oktober 2013 — Drs.BAMBANG JOKO MULYONO BIN KASIMAN
59 — 8
  • telahditetapkan kelayakannya oleh Dinas terkait di tingkat provinsi; Khusus buku panduan pendidik, dapat menuntun dan mengembangkankecakapan akademik dan professional guru serta mengembangkankreativitas dan motivasi guru dalam memperkaya materi pelajaran; Memperkaya kurikulum tingkat satuan pendidikan; Menunjang pemenuhan kebutuhan perpustakaan sekolah; Tidak bias jender, dan menghindari halhal yang mengadu domba karenaperbedaan SARA (suku, agama, ras dan antar golongan); Tidak memuat halhal yang bersifat pornografi
    telahditetapkan kelayakannya oleh Dinas terkait di tingkat provinsi;105 Khusus buku panduan pendidik, dapat menuntun dan mengembangkankecakapan akademik dan professional guru serta mengembangkankreativitas dan motivasi guru dalam memperkaya materi pelajaran; Memperkaya kurikulum tingkat satuan pendidikan; Menunjang pemenuhan kebutuhan perpustakaan sekolah; Tida bias jender, dan menghindari halhal yang mengadu domba karenaperbedaan SARA (suku, agama, ras dan antar golongan); Tidak memuat halhal yang bersifat pornografi
    telahditetapkan kelayakannya oleh Dinas terkait di tingkat provinsi;Khusus buku panduan pendidik, dapat menuntun dan mengembangkankecakapan akademik dan professional guru serta mengembangkankreativitas dan motivasi guru dalam memperkaya materi pelajaran;Memperkaya kurikulum tingkat satuan pendidikan;Menunjang pemenuhan kebutuhan perpustakaan sekolah;Tidak bias jender, dan menghindari halhal yang mengadu dombakarena perbedaan SARA (suku, agama, ras dan antar golongan);Tidak memuat halhal yang bersifat pornografi
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Pidana Umum Pemerasan dan Pengancaman
Register : 17-03-2015 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 48/PID.B/2015/PN.Sbw
Tanggal 3 Juni 2015 — * Pidana - SYAMSUDDIN ALS BIOK AK H. JANALIA
93 — 47
  • RONALD OMMY YULYANTHO, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informasi Nusa Tenggara Barat dengan jabatan Fungsional PranataKomputer.Bahwa ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalahpengiriman SMS yang berisi pengancaman melalui Hand Phone.18Bahwa sebelum perkara ini, ahli pernah ditunjuk sebagai ahli terkait tindak pidana dibidang ITE yakni dalam perkara Pornografi
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Militer
Register : 01-04-2020 — Putus : 08-05-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 28-K/PMT.I/BDG/AD/IV/2020
Tanggal 8 Mei 2020 — Pembanding/Terdakwa : Bismar Purba
Terbanding/Oditur : DARWIN HUTAHAEAN, SH
392 — 283
  • Bahwa perbuatan Terdakwa yang jelasjelas merusak kesopanan di muka umumdiatur cukup jelas dalam ketentuan perundangundangan yang berlaku di negara RIyang antara lain KUHP, UU IT, dan UU Pornografi tinggal menyesuaikan danmencocokkan saja mana ketentuan hukum yang lebih tepat diterapkan atas perbuatanTerdakwa dan menurut hemat kami KUHP dalam Pasal 281 ke1 sudah tepat dansesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 28K/PMTI/AD/V/2020d.