Presidenmemegang tanggungjawab akhir atas penyelenggaraan urusanpemerintahan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal7 ayat 2 UndangUndang nomor 23 tahun 2014 tentang PemerintahDaerahBahwa walaupun Penggugat samasekali tidak menyebutkanperbuatan atau tindakan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat yang menjadikan dasar dari Penggugat menarik Tergugat sebagaipihak dalam perkara ini, kami tetap akan menguraikan tindakantindakan yang telah diambil Tergugat sebagai bentuk tanggungjawabPemerintah Repubik

melakukan evakuasi ribuan korban gempa, tsunamidan liquifaksi, serta melakukan tindakan cepat dengan memastikansumber bahan pokok dan air terpenuhi bagi para korban, melakukankoordinasi pelayanan kesehatan para korban bencana dan memastikankeamanan seleuruh masyarakat Kota Palu, Sigi dan Donggala.Bahwa pernyataan Para Penggugat mengenai adanya peningkataneskalasi penjarahan setelah pernyataan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia /n Casu Tergugat Il dan Menteri Koordinator Politik Hukum danKemanan Repubik

., M.A. sebagai Hakim Mediatorserta memerintahkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi danberdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 08 Oktober 2019 mediasi telahdinyatakan gagal, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuanPeraturan Mahkamah Agung Repubik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 154 RBg,Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana telah pula berusahamenasihati Penggugat dan Tergugat agar bermusyawarah

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undangundang Nomor. 12Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundanganmenyatakan jenis dan hierarki peraturan perundangundangan terdiri atas :UndangUndang Dasar Negara Repubik Indonesia Taahun 1945Ketetapan Majelis Permusyawaratan RakyatUndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti UUPeraturan PemerintahPeraturan Presiden929 5 pPeraturan Daerah Propinsi, dang. Peraturan Dearah KabupatenKota.

Pendirian PT Badak;PT Badak NGL Co. berdiri sejak Tahun 1974 untukmengoperasikan NGL (LNG) Fascilities yang dimiliki olehMenteri Keuangan on behalf Repubik Indonesia. Denganlokasi plant di Bontang Kalimantan Timur dan kantor Pusat diJakarta. VICO, Total E&P Indonesie (Total) dan Chevronmerupakan pihak yang akan menyediakan Feed Gas ke NGLPlant.

(T.5).Sos56.57.58.39.60.g. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor: B470/N.2/Fd.1/03/2015 Tanggal 31Maret 2015 Perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.6).h. 1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 16Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7).1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISI MAP Ayang terdiri dari:a. 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Kepatuhan TerhadapPeraturan PerundangUndangan

(T.5).1 (satu) bundel copy Surat Nomor: B470/N.2/Fd.1/03/2015 Tanggal 31Maret 2015 Perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.6).1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 16 Tahun2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7).1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISI MAP Ayang terdiri dari:a.1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksan Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia Atas Kepatuhan Terhadap PeraturanPerundangUndangan Dalam Kerangka Pemeriksaan

Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si,pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Repubik Indonesia,yang pada kesimpulannya menerangkan:Barang bukti:Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklatberlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnyaterdapat:1.10.11.12.13.1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 A berisikan bahan / daun denganberat netto 5,9416 gram;1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 A berisikan bahan / daun denganberat netto 5,4691 gram

Selain itu pula kewenangan dan kewajiban Wakil GubernurJambi selaku Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi tersebutdikuatkan pula dengan Surat Menteri Dalam Negeri Repubik IndonesiaNomor : 121.15/2228/SJ, Hal : Penugasan Wakil Gubernur Jambiselaku Pelaksana Tugas Gubernur Jambi tertanggal 10 April 2018 ;7.

terdakwa harusdinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primairtersebut dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair PenuniutUmum tersebut.Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair,maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan SubsidairPasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Repubik

Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN MreMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawanhukum adalah caracara yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa Pasal 7 UndangUndang Repubik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapatdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembanganilmu pengetahuan dan teknologi;Menimbang, bahwa selanjutnya di

(T.5).1 (satu) bundel copy Surat Nomor: B470/N.2/Fd.1/03/2015 Tanggal 31Maret 2015 Perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.6).1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 16 Tahun2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7).55 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISI MAPaA yang terdiri dari:1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksan Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia Atas Kepatuhan Terhadap PeraturanPerundangUndangan Dalam Kerangka Pemeriksaan

(T.5).g. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor: B470/N.2/Fd.1/03/2015 Tanggal 31Maret 2015 Perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.6).h. 1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 16Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7).55. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISI MAP Ayang terdiri dari:a. 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Kepatuhan TerhadapPeraturan PerundangUndangan Dalam Kerangka

(T.5).Das56.57.58.ao;60.g. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor: B470/N.2/Fd.1/03/2015 Tanggal 31Maret 2015 Perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.6).h. 1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 16Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7).1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISI MAP Ayang terdiri dari:a. 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Kepatuhan TerhadapPeraturan PerundangUndangan

Jika tanah tersebut dipergunakan atau jatuh ketanganNegara Republik Indonesia, maka Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak akan mengajukan gugatan atas objek tanah terpekara,karena Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat sangatmenyadari hak dan kewajibannya kepada Negara Republik Indonesia.Pertimbangan hukum Judex Facti tingkat banding tersebut di atas jugabertentangan dengan: Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang PendaftaranTanah; Keputusan Presiden Repubik Indonesia Nomor

Sedangkan, kedua dalam hal peraturan dasar tidakmengatur Upaya Administratifnya, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diaturdalam UndangUndang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa dalam peraturan perundangundangan yang menjadiperaturan dasar mengenai upaya administrasi dalam sengketa a quo, telah diaturdalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanHalaman 49 dari 62 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.SRGNasional Repubik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian KasusPertanahan

Surat Edaran Mahkamah Agung Repubik IndonesiaNomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta(Uitvoer baar Bij voorrad) dan Provisionil, maka patutlan permohonan aquo dinyatakan ditolak;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas mohon kepada MejelisHakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo menolak dalilGugatanIntervensi (Tussenkomst) dari Penggugat dan IlIntervensi pada hal. 10, angka 11;Bahwa dalil Gugatan Intervensi (Tussenkomst) dari Penggugat dan IlIntervensi pada hal. 10, angka

SuratEdaran Mahkamah Agung Repubik Indonesia No. 4 Tahun 2001 tentangPermasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoer baar Bij voorrad) danProvisionil, maka patutlah permohonan a quo dinyatakan ditolak ;Bahwaberdasarkanhalhal tersebut di atas mohon kepada MejelisHakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo menolak dalilGugatan Intervensi (Tussenkomst) dari Penggugat danIlIntervensipada hal. 10, angka 11 ; Bahwa dalil Gugatan Intervensi (Tussenkomst) dari Penggugat dan IlIntervensi pada hal. 10, angka

Unsur Secara Melawan Hukum ;Menimbang, bahwa Undangundang Repubik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi tidak mengatur secarategas apa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum, sehinggauntuk mendapatkan pengertian tersebut ditempuh penafsiran secara autentikdari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yangmenyebutkan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan hukumdalam arti

Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Repubik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KitabUndangUndang Hukum Pidana yang unsurunsurnya sebagai berikut :Hal 114 dari 144 Putusan Nomor 19/Pid.SusTpk/2015/PN Bgl.Setiap Orang ;2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi ;3.

Bahwa Tergugat Ill adalah Notaris di Daerah Khusus lbukota Jakarta sejak tahun2000, yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum Dan Perundangundangan Repubik Indonesia dengan nomor : C281.HT.03.02Th.2000, tertanggal17 Maret 2000, setelah sebelumnya menjadi Notaris di Wates, Kabupaten Kedirisejak tahun 1996;3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia(Ordonnantie dalam Staatsblad 1860 Nomor 3) jo.

Akta No. 14 dan Letter C tidak sah haruslahdikesampingkanBerdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa PENGGUGAT bukanlahPENGGUGAT yang beritikad baik sehingga sangat berdasar hukum apabilaGugatan a quo ditolak.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat , Tergugat Ill telah mengajukanJawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Tergugat Ill adalah Notaris di Daerah Khusus lbukota Jakarta sejak tahun2000, yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang undangan Repubik

Ketentuan B, Tentang Legalisasi pada Pasal 70 telahsecara tegas menyebutkan bahwa dokumendokumen asing yang diterbitkan di4343luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus melaluiprosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementrian Kehakiman dan/atauKementrian uar Negeri Negara dimaksud dan perwakilan Repubik Indonesia diNegara setempat.

Mengenai uang pesangon, bahwa sesuai pasal 161 ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakejaan,menyebutkan "pekerja/ouruh yang mengalami pemutusan hubungan kerjadengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uangpesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3)dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 13

dalam dasar dan alasan gugatan bahwa terdapat pihaklain sebagai terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi yang divonis dalamnomor putusan pidanayang sama dengan Penggugat aquo yang terhadap Pihaktersebut Tidak dijatuhnkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagaimana dijatuhkan pada penggugat aquo, terhadap permasalahan tersebutperkenankan kami Anggota II menyampaikan pandanganya sebagai berikut;2.8 Mengingat, Konsepsi Negara hukum di Indonesia yang termuat dalamKonstitusi negara Kesatuan Repubik

terdakwa harusdinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primairtersebut dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair PenuniutUmum tersebut.Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair,maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan SubsidairPasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Repubik

Timur dan sebelah Barat tanahsengketa terdapat perbedaan yang cukup luas;Menimbang, bahwa terhadap ketentuan mengenai ukuran dan batasbatas obyek sengketa dalam gugatan haruslah dinyatakan secara Jjelas danHalaman 47 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pat.G/2014/PN.Pswlengkap, sehingga dapat memberikan gambaran sebelum pemeriksaandilakukan lebih lanjut, yang konsekuensinya akan berpengaruh terhadap suratgugatan pihak para Penggugat, sebagaimana diterangkan dalamYurisprudensi Mahakamah Agung Repubik