hutan yang dimanfaatkan adalah kayu bulat yang saatpengangkutan menggunakan dokumen SKSHHKB yang telah dibayar lunaskewajiban PNBP dan tidak memproduksi kayu olahan ;Bahwa menurtut Permenlhk Nomor P.66 / Menlhk/ Setjen / Kum.1 /10 / 2019tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam, danPermenlhk P.1 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 / 2019 tentang Izin IndustriPrimer Hasil Hutan, Industri primer menampung/menerima kayu bulat daribeberapa sumber antara lain IUPHHKHA, IUPHHKHT, pemegang IPK

Bahwa kepala daerah tidak berhak menerbitkan ijin di kawasan hutan.Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RINo. P.58/MenhutII/2009, tanggal 04 September 2009 dapat diberikan ijin di areal:1. Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dibebani peruntukannya;2. Kawasan hutan akibat perubahan peruntukan kawasan hutan melalui pelepasankawasan hutan atau cara tukar menukar kawasan hutan;3.

tersebutdan disuruh pindah lokasi oleh pak Sumardiono;Bahwa permasalahan yang berkaitan dengan perkara ini adalahareal HTI PT.Kodeco Timber yang telah di tanami kelapa sawitoleh PT.IGM di kompartemen E tepatnya di wilayah Batu AmparKecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;Bahwa pada saat pembukaan lahan (land clearing) batasbatas HTIyang didaerah Batu Ampar ditandai dengan kayukayu yangbercat;Bahwa sebelum dilakukan land clearing kawasan tersebut berupahutan yang mana sebelumnya ada perusahaan IPK

Aloma KreasiKayangan No. 17 tanggal 11 April 2016;Hal.77dari131Putusan Nomor :32/Pid.SusTPK/2019/PT.DKI.153154.155.156.157.158.159.160.161.162.163.164.2 (dua) lembar asli Surat Instruksi Pencairan Kredit Baru nomor B.32KCV/ADK/IPK/04/2016 tanggal 25 April 2016;2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Peringatan Pertama nomor 4754V/KC/ADK/06/2016 tanggal 17 Juni 2016;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Peringatan Kedua nomor 5242V/KC/ADK/07/2016 tanggal 10 Juli 2016;1 (satu) lembar asli Surat

5.000.000 75.100 11.475.100Fajar18 1.250.000 3.750.000 1.400.000 6.000.000 12.400.000Rachmad19 Hery Nuryadin 1.250.000 3.750.000 1.400.000 6.000.000 12.400.000Anwar21 1.250.000 3.750.000 1.400.000 5.000.000 52.168 11.452.168DarmawanMochammad22 Chilmy 1.250.000 3.750.000 1.400.000 6.000.000 134.672 12.534.672Mansyur23 Senin 3.500.000 18.750.000 4.000.000 28.000.000 20.000.000 74.250.000 Bahwa pada saat selesai penandatanganan akad setelah berkas yangdiperlukan lengkap baik di notaris maupun di ADK dan IPK

Muara Rupit Kab.Musi Rawas Utara Hp.082372253862, Islam, PNS (Kantor Camat Rupit),SMK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa pada pokoknya Surat Pernyataan Lurah Karang Jayatanggal 29 Juni 2015 adalah sebgai berikut :a) Tidak ada warga masyarakat yang mengajukan pinjaman danbergulir atau simpan pinjam perempuan (SPP) di IPK KarangJaya Tahun 20142015.b) Tidak pernah ada pihak UPK/masyarakat meminta rekomendasikepada kepala desa sebagai persyaratan pengajuan pinjamandana SPP.c) Tidak pernah

yang dimanfaatkan adalah kayu bulat yang saat pengangkutanmenggunakan dokumen SKSHHKB yang telah dibayar lunas kewajilban PNBPdan tidak memproduksi kayu olahan ;Bahwa menurut Permenlhk Nomor P.66 / Menlhk / Setien / Kum.1 / 10 / 2019tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam, danPermenlhk P.1 / Menlhk / Setien / Kum.1 / 10 / 2019 tentang Izin Industri PrimerHasil Hutan, Industi primer menampung/menerima kayu bulat dari beberapasumber antara lain IUPHHKHA, IUPHHKHT, pemegang IPK

Olehkarena itu pernyataan TERMOHON pada nomor 13 dengan tegas harusDITOLAK.Bahwa teman kerja Termohon yang bernama Indra atau biasa dipanggilMas IPK pada saat itu adalah merupakan atasan langsung TERMOHONdiaman TERMOHON bekerja dibagian kredit.

Bahwa saksi yang menjaga tanah yang di Jalan KL Yos Sudarso;Bahwa Saat ini tanah tersebut lagi dibangun jalan Tol ;Bahwa saksi mulai menjaga tanah tersebut sejak tahun 2013 sampaidengan sekarang ;Bahwa yang menyuruh saksi menjaga tanah tersebut adalah PT BHS ;Bahwa selama saksi menjaga tanah tersebut tidak ada yang melarangsaksi ;Bahwa saksi tidak kenal dengan Tuan Steven dan Darmawati ;Halaman 86 dari 158Putusan Perdata Gugatan Nomor 298/Padt.G/2018/PN Mdn Bahwa saksi mendapatkan gaji dari Ketua IPK

5.000.000 75.100 11.475.10018 FAJARRACHMAD 1.250.000 3.750.000 1.400.000 6.000.000 12.400.00019 HERYNURYADIN 1.250.000 3.750.000 1.400.000 6.000.000 12.400.00021 BACAR aN 1.250.000 3.750.000 1.400.000 5.000.000 52.168 11.452.16822 NOC ANS YUR 1.250.000 3.750.000 1.400.000 6.000.000 134.672 12.534.67223 SENIN 3.500.000 18.750.000 4.000.000 28.000.000 20.000.000 74.250.000 Bahwa saksi menjelaskan pada saat selesai penandatanganan akadsetelah berkas yang diperlukan lengkap baik di notaris maupun diADK dan IPK

Keadaan tersebut terlinat dari hasil SurveyLembaga Transparancy Internasional pada tahun 2014, dengan IndeksPersepsi Korupsi (IPK) yang mengalami kenaikan dari tahun lalu 32 menjadi34, tetapi posisi Indonesia masih berada pada urutan 107 dari 174 Negarayang disurvey.

Surat Kepala PerwakilanBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi JawaTengah Nomor: 4398/PW11/5/2007 = tanggal 16 Nopember2007, tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atasdugaan IPK pada Kegiatan Penumbuhan Industri danPerdagangan Kecil Makro melalui Media Pusat JajananMalam Solo tahun anggaran 2006 ;Bahwa benar prosedur yang saksi lakukan untukmelaksanakan perhitungan kerugian Negara yaituPenelitian terhadap kecukupan, relevansi, dankompetensi data data / dokumen dokumen ;Penelaahan

perguliran pinjaman dengan membayar pokok danbunga ke kas UPK Lumintu sebanyak 1 kali pada tanggal 7 November2014 sejumlah Rp5.000.000,00, sehingga terdakwa masih adakekurangan pengembalian ke kas UPK Lumintu' sejumlahRp60.000.000,00 Rp5.000.000,00 = Rp55.000.000,00 (lima puluh limajuta rupiah);Bahwa sebelum menggunakan uang perguliran pinjaman atas namakelompok PKK Mranggen, terdakwa terlebih dahulu telah melunasipinjaman kelompok PKK Mranggen dengan melakukan pembayaranpokok dan bunga ke kas IPK

uang perguliran pinjaman dengan membayar pokok danbunga ke kas UPK Lumintu sebanyak 1 kali pada tanggal 7 November2014 sejumlah Rp5.000.000,00, sehingga terdakwa masih adakekurangan pengembalian ke kas UPK Lumintu sejumlahRp60.000.000,00 Rp5.000.000,00 = Rp55.000.000,00 (lima puluh limajuta rupiah);Bahwa sebelum menggunakan uang perguliran pinjaman atas namakelompok PKK Mranggen, terdakwa terlebih dahulu telah melunasipinjaman kelompok PKK Mranggen dengan melakukan pembayaranpokok dan bunga ke kas IPK

Lumintu sebanyak 1 kali pada tanggal 7 November2014 sejumlah Rp5.000.000,00, sehingga terdakwa masih adakekurangan pengembalian ke kas UPK Lumintu' sejumlahHalaman 636 dari 679 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2017/PT YYK.24.Rp60.000.000,00 Rp5.000.000,00 = Rp55.000.000,00 (lima puluh limajuta rupiah);Bahwa sebelum menggunakan uang perguliran pinjaman atas namakelompok PKK Mranggen, terdakwa terlebih dahulu telah melunasipinjaman kelompok PKK Mranggen dengan melakukan pembayaranpokok dan bunga ke kas IPK

uang perguliran pinjaman dengan membayar pokokdan bunga ke kas UPK Lumintu sebanyak 1 kali pada tanggal 7November 2014 sejumlah Rp5.000.000,00, sehingga Terdakwa masihada kekurangan pengembalian ke kas UPK Lumintu sejumlahRp60.000.000,00 Rp5.000.000,00 = Rp55.000.000,00 (lima puluh limajuta rupiah);Bahwa sebelum menggunakan uang perguliran pinjaman atas namakelompok PKK Mranggen, Terdakwa terlebih dahulu telah melunasipinjaman kelompok PKK Mranggen dengan melakukan pembayaranpokok dan bunga ke kas IPK

uang perguliran pinjaman dengan membayar pokok danbunga ke kas UPK Lumintu sebanyak 1 kali pada tanggal 7 November2014 sejumlah Rp5.000.000,00, sehingga Terdakwa masih adakekurangan pengembalian ke kas UPK Lumintu sejumlahRp60.000.000,00 Rp5.000.000,00 = Rp55.000.000,00 (lima puluh limajuta rupiah);Bahwa sebelum menggunakan uang perguliran pinjaman atas namakelompok PKK Mranggen, Terdakwa terlebih dahulu telah melunasipinjaman kelompok PKK Mranggen dengan melakukan pembayaranpokok dan bunga ke kas IPK

Pasal 119 UU No. 4 Tahun2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara, bahwa:IUP atau IUPK dapat dicabut olehatauMenteri, GubernurBupati/Walikota sesuai dengankewenangannya apabila:(a) Pemegang IUP atau IUPKtidak memenuhi kewajibanyang ditetapkan dalam IUPatau IUPK serta peraturanperundangundangan;(b) Pemegang IUP atau IUPKmelakukan tindak pidanasebagaimana dalamUndangUndang ini;Pemegang IUP atau IPK(c)dinyatakan pailit.

Ada rewardterhadap pencapaian target IPK (Indeks Prestasi Kerja) yang diberikan pertriwulan berupa bonus uang, yang nilainya tergantung pencapaiannya.Karena setiap orang memiliki target penyaluran, untuk kredit maka targetpenyalurannya dibebankan kepada petugas kredit (AO, Admin,Supervisor, Pemimpin).

Ada rewardterhadap pencapaian target IPK (Indeks Prestasi Kerja) yang diberikan pertriwulan berupa bonus uang, yang nilainya tergantung pencapaiannya.Karena setiap orang memiliki target penyaluran, untuk kredit maka targetpenyalurannya dibebankan kepada petugas kredit (AO, Admin,Supervisor, Pemimpin).Bahwa saksi akui ada pinjaman uang sebesar Rp 360.000.000, (tiga ratusenam puluh juta rupiah) kepada AYI KOSWARA sebagai nasabah BJBmelalui terdakwa dengan maksud untuk membalance saldo yang ada diKCP

Prodi mengusulkan kepadaKetua Jurusan dan Ketua Jurusan membawa usulan tersebut Pembantu Ketua I, kemudiandi buatkan SK oleh Ketua STAIN ;e Bahwa proses pencairan honor dan transport dosen luar biasa yaitu prodi menyerahkanrekap absen/kehadiran dosen tersebut kepada Jurusan untuk diproses pencairan dana dibulan berikutnya ; e Bahwa dalam menentukan mahasiswa yang akan mendapatkan beasiswa, untuk beasiswaberprestasi yang dipertimbangkan adalah IPK mahasiswa tersebut, untuk beasiswa kurangmampu adalah

UPK Lumintu sebanyak 1 kali pada tanggal 7 November2014 sejumlah Rp5.000.000,00, sehingga terdakwa masih adakekurangan pengembalian ke kas UPK Lumintu sejumlahHalaman 147 dari 1090, Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2016/PN YykRp60.000.000,00 Rp5.000.000,00 = Rp55.000.000,00(lima puluh limajuta rupiah); Bahwa sebelum menggunakan uang perguliran pinjaman atas namakelompok PKK Mranggen, terdakwa terlebin dahulu telah melunasipinjaman kelompok PKK Mranggen dengan melakukan pembayaranpokok dan bunga ke kas IPK

uang perguliran pinjaman dengan membayar pokok danbunga ke kas UPK Lumintu sebanyak 1 kali pada tanggal 7 November2014 sejumlah Rp5.000.000,00, sehingga terdakwa masih adakekurangan pengembalian ke kas UPK Lumintu sejumlahRp60.000.000,00 Rp5.000.000,00 = Rp55.000.000,00(lima puluh limajuta rupiah); Bahwa sebelum menggunakan uang perguliran pinjaman atas namakelompok PKK Mranggen, terdakwa terlebin dahulu telah melunasipinjaman kelompok PKK Mranggen dengan melakukan pembayaranpokok dan bunga ke kas IPK

uang perguliran pinjamandengan membayar pokok dan bunga ke kas UPK Lumintu sebanyak 1 kalipada tanggal 7 November 2014 sejumlah Rp5.000.000,00, sehinggaterdakwa masih ada kekurangan pengembalian ke kas UPK Lumintusejumlah Rp60.000.000,00 Rp5.000.000,00 = Rp55.000.000,00(limapuluh lima juta rupiah); Bahwa sebelum menggunakan uang perguliran pinjaman atas namakelompok PKK Mranggen, terdakwa terlebih dahulu telah melunasipinjaman kelompok PKK Mranggen dengan melakukan pembayaran pokokdan bunga ke kas IPK

perguliran pinjaman dengan membayar pokok danbunga ke kas UPK Lumintu sebanyak 1 kali pada tanggal 7 November2014 sejumlah Rp5.000.000,00, sehingga terdakwa masih adakekurangan pengembalian ke kas UPK Lumintu sejumlahRp60.000.000,00 Rp5.000.000,00 = Rp55.000.000,00(lima puluh limajuta rupiah); Bahwa sebelum menggunakan uang perguliran pinjaman atas namakelompok PKK Mranggen, terdakwa terlebih dahulu telah melunasipiniaaman kelompok PKK Mranggen dengan melakukan pembayaranpokok dan bunga ke kas IPK

uang perguliran pinjaman dengan membayar pokokdan bunga ke kas UPK Lumintu sebanyak 1 kali pada tanggal 7November 2014 sejumlah Rp5.000.000,00, sehingga terdakwa masihada kekurangan pengembalian ke kas UPK Lumintu sejumlahRp60.000.000,00 Rp5.000.000,00 = Rp55.000.000,00(lima puluhlima juta rupiah); Bahwa sebelum menggunakan uang perguliran pinjaman atas namakelompok PKK Mranggen, terdakwa terlebih dahulu telah melunasipinjaman kelompok PKK Mranggen dengan melakukan pembayaranpokok dan bunga ke kas IPK

;Bahwa Saksi menjelaskan IPK adalah Instruksi Penilaian Kredit, On the Spotadalah Survei, BAKI adalah Pinjaman Belum Dilunasi, MAK adalahMemorandum Analisis Kredit;Bahwa Saksi menerangkan KUR ada 3 (tiga) macam KUR Mikro, KUR Riteldan KUR Kemitraan, untuk KUR Ritel plafon Rp25.000.000,00 ( dua puluhlima juta ) sampai dengan Rp500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah );Bahwa Plafon KUR Rp500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ) harus disertaltambahan anggunan baik atas nama debitur atau agunan atas