Ditemukan 2282 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengurangan pangerang pencuran pengang pengudang pengurung pengoreng penanrang
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-09-2015 — Upload : 15-10-2015
Putusan PT SAMARINDA Nomor 87/PDT/2015/PT.SMR
Tanggal 23 September 2015 — SANDY SUWANDY Alias ASUN, beralamat di jalan Let Jend. Suprapto No.20 Balikpapan, Kalimatan Timur; 2. CHAU RITA SUWANDY, beralamat di jalan Let Jend. Suprapto No.20 Balikpapan, Kalimatan Timur, yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada: L A W A N PT. PRIMA ROBUST SUPPLY
35 — 13
  • (Empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)dimana pengembalian barang tersebut menjadi pengurang atau dikurangi daritagihan semula yang tercantum dalam Surat Tagihan tersebut diatas, sebesarRp.129.346.000. (Bukti P2b) ;Bahwa pengiriman Surat Tagihan atau INVOICE oleh Penggugat diikuti denganpenerbitan Surat Pengantar Tagihan atau COLLECTION RECEIPT No. ARCOLPRS13060020 tanggal 3 Juni 2013 dengan jumlah tagihan sebesarRp.124.887.000.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 20-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1243 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TRANSINDO MAKMUR SEJAHTERA;
35 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 1243 B/PK/PJK/2016Bahwa ban vulkanisir merupakan biaya yang diperlukan untukmendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sehingga menurutpendapat Pemohon Banding merupakan biaya yang dapat dikurangkandari penghasilan bruto, oleh karena itu Pemohon Banding berpendapatkoreksi positf harga pokok penjualan oleh Terbanding adalah tidak tepat;c) Pengurang Penghasilan Bruto atas Biaya Perjalanan sebesarRp 134,768,339,00 (koreksi positif)Bahwa sesuai dengan penjelasan
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Perpajakan
Putus : 12-04-2018 — Upload : 30-05-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 56/Pid.Sus/2018/PT SMG
Tanggal 12 April 2018 — YOSEPHINE SRI LESTARI PRASETYO
263 — 217
  • dikukuhkan sebagaipengusaha kena pajak, sehingga setiap melakukan penyerahan barangdan/atau jasa wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) danmenerbitkan faktur pajak, selain itu juga memiliki kewajiban untuk melaporkanSPT Masa PPN setiap bulannya, dan oleh karena terdakwa diberi tugasmengurusi masalah perpajakan dari perusahaanperusahaan tersebut makaterdakwa menawarkan untuk membeli faktur pajak yang tidak sesuai dengantransaksi sebenarnya yang nantinya dilaporkan sebagai pajak masukansebagai pengurang
    dikukuhkan sebagaipengusaha kena pajak, sehingga setiap melakukan penyerahan barangdan/atau jasa wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) danmenerbitkan faktur pajak, selain itu) juga memiliki Kewajiban untukmelaporkan SPT Masa PPN setiap bulannya, dan oleh karena terdakwadiberi tugas mengurusi masalah perpajakan dari perusahaanperusahaantersebut maka terdakwa menawarkan untuk membeli faktur pajak yang tidaksesuai dengan transaksi sebenarnya yang nantinya dilaporkan sebagaipajak masukan sebagai pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1952 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LAING OROURKE INDONESIA;
37 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koreksi Pengurangan Penghasilan Bruto/Biaya Usaha Lainnya sebesarUSD1,012,023.00Terbanding melakukan koreksi atas Pengurang Penghasilan Bruto/BiayaHalaman 3 dari 36 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 09-10-2012 — Putus : 17-07-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 654 B/PK/PJK/2012
Tanggal 17 Juli 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. METROHM INDONESIA;
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selanjutnya,Metrohm akan mengirim credit note sebagai pengurang account payabledalam pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding);Bahwa atas penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tersebut, Majelis Hakim menerima begitu saja, tanoa melakukanpengujian atas bukti yang lazimnya mendasari adanya transaksi tersebut,seperti kontrak yang mengatur tentang klaim, surat konfirmasi TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), journal voucer terkait dancredit
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 27-01-2021 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 8/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 1 April 2021 — Pembanding/Tergugat VI : PT. ANZAWARA SATRIA
Terbanding/Penggugat : PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, TBK
Turut Terbanding/Tergugat I : JACK MULYANA HUSODHO
Turut Terbanding/Tergugat II : FRANCISCA HUSODHO
Turut Terbanding/Tergugat III : ANDREAS HUSODHO
Turut Terbanding/Tergugat IV : DANNI ARTONO
Turut Terbanding/Tergugat V : TIENTJE JUSRAN
420 — 338
  • Bahwa nilai kewajiban pembayaran Penggugat Rekonpensi kepadaTergugat Rekonpensi dan beberapa faktor pengurang kewajibanPenggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:No.
    FAKTOR PENGURANG NILAI DALAM RUPIAH1 Koreksi Audit 9.449.983.1212 Saldo Rekening Giro 15 Januari 393.736.89220193 Lelang Tanah Sentul 2.684.385.0004 Lelang Ruang Kantor 7.790.000.000TOTAL 20.318.277.013 Dengan demikian perhitungan sisa kewajiban Penggugat Rekonpensiadalah:Kewajiban Berdasarkan Putusan Faktor Pengurang = TOTALPengadilan Negeri Jakarta SelatanJo.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 27-06-2023 — Putus : 06-11-2023 — Upload : 19-06-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr
Tanggal 6 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
1.Sri Rukmini Setyaningsih, SH. MH
2.SRI RUKMINI SETYANINGSIH, SH. MH
Terdakwa:
ARSANDY
100 — 152
  • Uang tersebut diperhitungkan sebagai pengurang kerugian keuangan Negara yang dibebankan kepada Terdakwa dan Saksi MARYAM SHAFIYYAH Als SOFIE Binti SUKASTOPO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

    1. Copy form SSPD-BPHTB Periode 2015-2018 sebanyak 80 (delapan puluh) lembar;
    2. 6 (Enam) lembar data transaksi BPHTB melalui PPAT DEDEK YULIONA yang tidak disetorkan ke kas daerah Kota Samarinda (Bapenda ) mulai tahun 2015-2018 sebanyak 80 (delapan puluh) lembar BPHTB;
    3. Surat
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 19-06-2023 — Putus : 07-09-2023 — Upload : 26-09-2023
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr
Tanggal 7 September 2023 — Penuntut Umum:
1.TRI NURANDI SINAGA, SH
2.RACHMAN RAJASA, S.H.
Terdakwa:
MICHAEL PUTERA
142 — 111
  • , SPT Tahunan PPH Badan Tahun 2017 dan tahun 2018 dan uang Dollar Singapore pecahan SGD 1000 sebanyak 15 lembar total senilai SGD 15.000 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Adhitya Haryo Prawiro OW, SEDANGKAN barang bukti berupa : uang tunai dalam pecahan Rp. 50.000,00 sebanyak 1000 lembar dan uang tunai dalam pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 500 lembar disita untuk Negara sebagai pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87/B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONES vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
91 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dilakukan kepada pihakyang tidak memiliki hubungan istimewa;Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa transaksi pembelian 8Management Agreement merupakan transaksi yang memiliki nilai ekonomisserta memenuhi kewajaran dan kelaziman dunia usaha, Oleh karenakepemilikan Management Agreement sebagai dasar bagi PTHI untukmemperoleh penghasilan berupa jasa pengelolaan manajemen hotel darijaringan hotel Hyatt di Indonesia, maka seharusnya biaya bunga sehubungandengan pembelian tersebut dapat dijadikan pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-09-2016 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 819/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BOSKALIS INTERNATIONAL INDONESIA
118 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 7.1 dan 7.2 dari Subcontract Agreement yang meny:bahwa:"Contractor will reimburse Subcontractor for any expenses made which are deemed to be outSubcontractor's Scope as defined in clause 2.2. of the Subcontract Agreement";"The Reimbursement of expenses shall be at cost i.e. without any surcharge, interest or mark2) Peneliti Keberatan mengakui bahwa biaya transportation of rock telah sesuai dengan ketePasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 yang seharusnya bisa dikurasebagai biaya pengurang
    disampaikanPemohon Banding sebagai lampiran pada Laporan SPT PPh Badan tahun2008, tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 28 ayat (3) dan (8) yangmenyatakan bahwa pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakandengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan ataukegiatan usaha yang sebenarnya agar dapat dihitung besarnya pajak yangterutang;bahwa atas hal ini Pemohon Banding berpendapat:bahwa pada dasarnya Peneliti mengakui bahwa biaya transportasi batumerupakan biaya yang dapat dikurangkan sebagai pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-09-2016 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1376 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 7 September 2016 — dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE bin Y.B. MANGINTE
140 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terjadi karena terdapat pemberian Diskon dari distributoryang jumlahnya besar yaitu sekitar 40% (empat puluh persen) sehinggamengakibatkan keuntungan yang diterima oleh PT.DMSU mencapai sekitar43,6% dari realisasi pembayaran yang diterima PT.DMSU padahal Perpres54 tahun 2010 Lampiran Il menyatakan keuntungan dan biaya overheadyang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidaktermasuk pajak, sedangkan Diskon yang diberikan oleh Penjual kepadapembelinya juga merupakan komponen pengurang
    tersebutterjadi karena terdapat pemberian Diskon dari distributor yang jumlahnyabesar yaitu sekitar 40% (empat puluh persen) sehingga mengakibatkankeuntungan yang diterima oleh PT.DMSU mencapai sekitar 43,6% darirealisasi pembayaran yang diterima PT.DMSU padahal Perpres 54 tahun2010 Lampiran Il menyatakan keuntungan dan biaya overhead yangdianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidaktermasuk pajak, sedangkan Diskon yang diberikan oleh Penjual kepadapembelinya juga merupakan komponen pengurang
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 03-07-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 759/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
ACHMAD SUTRISNO Alias HERU
113 — 29
  • Menetapkan barang bukti berupa:

    a. Uang tunai sejumlah Rp 17.357.800,- (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah),

    Barang bukti tersebut dirampas untuk negara sebagai pengurang terhadap pidana denda yang dijatuhkan.

    b. 1 (satu) buah KTP dengan nomor NIK 6471021003550001 atas nama Achmad Sutrisno.

    Uang Tunai sejumlah Rp 17.357.800, (tujuh belasjuta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah),Barang bukti tersebut dirampas untuk negara sebagai pengurang terhadappidana denda yang dijatuhkan.b. 1 (satu) buah KTP dengan nomor NIK6471021003550001 atas nama Achmad Sutrisno.Cc. 1 (satu) set Buku Tabungan BRI Simpedes nomorrekening 323501009053531 atas nama Achmad Sutrisno beserta kartuATM BRI nomor 5221 8430 4510 6452.Masingmasing barang bukti tersebut dikembalikan kepada TerdakwaACHMAD
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 02-06-2014 — Putus : 04-07-2014 — Upload : 04-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 11/PID.TPK/2014/PT MKS
Tanggal 4 Juli 2014 — Pembanding/Terdakwa : HJ. RUSDIATI RUSLI, SE, M.AP BINTI RUSLI
Pembanding/Jaksa Penuntut : IKWAN EDUARD RUITAN, SH Diwakili Oleh : ABDULLAH, SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : IKWAN EDUARD RUITAN, SH Diwakili Oleh : ABDULLAH, SH
87 — 45
  • RepublikIndonesia, menentukan sebagai berikut : Kerugian negara jika terdapatkekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pastijumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengajamaupun Ialai.Bahwa panjar dinas (pinjaman sementara) ini tidak dapatdikategorikan ataupundianggap sebagai suatu kerugian negara karenakenyataan dan fakta hukum sebagai temuan BPK besar dan jumlah uangtersebut tetap tercatat sebagai saldo (non tunai) pada Pos Bantuan danfaktanya memang tidak menjadi unsur pengurang
    1 Pasal 1 ayat(3) menentukan : Kerugian Negara jika terdapat kekuarangan uang,surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagaiakibat akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalaiBahwa panjar dinas (pinjaman sementara) ini tidak dapat dikategorikanataupun dianggap sebagai suatu kerugian negara karena kenyataan danfakta hukum sesuai temuan BPK besar dan jumlah uang tersebut tetaptercatat sebagai saldo (non tunai) pada pos banduang dan faktanyamemang tidak menjadi unsur pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-12-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 804 B/PK/PJK/2012
Tanggal 27 Juni 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. NU SKIN DISTRIBUTION INDONESIA;
59 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sesuai bukti tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan bahwapembebanan/ pembayaran biaya tersebut memang layak menjadi bebanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)yang dapatdijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto;19.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-08-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1080 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LAFARGE CEMENT INDONESIA;
39 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lakukan analisis dengan seksamaperhitunganperhitungan yang berkenaandengan pengurang laba kotor misalnya:a. Beban bunga dengan besarnya hutangb. Biaya Leasing (angsuran + bunga)dengan jumlah penyusutanc.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-12-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1826/B/PK/PJK/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. PALMANUSA ADHI KENCANA
86 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Banding sampaikan dalam surat ini dan menetapkankembali pajak yang terhutang sebagai berikut : Jumlah MenurutNo Uraian SPT SKP/Keputusan PermohonanKeberatan KeberatanRp Rp Rp1 Peredaran Usaha 479.000.000 479.000.000 479.000.0002 Harga Pokok Penjualan 2.175.226.554 2.051.663.815 2.158.374.6353 Laba Bruto (1.696.226.554) (1.572.663.815) (1.679.374.635)4 Penghasilan Bruto dari Luar 2.320.316.256 4.648.187.757 2.321.415.506Usaha5 Jumlah Penghasilan Bruto 624.089.702 3.075.523.942 642.040.8716 Pengurang
    antara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 60 Alinea ke5, ke6,ke7 dan ke8:Bahwa atas biaya gaji, upah, bonus, Terbanding melakukankoreksi sebesar Rp. 353. 672.753,00 tetapi alasan yang adahanya menyangkut koreksi sebesar Rp.21.6340.170,00, Majelisberpendapat pengeluaran tersebut dapat dikurangkan sebagaipengurang penghasilan bruto karena sebesar Rp. 139.840.170,00merupakan tunjangan pajak sedang sebesar Rp. 76.500.000,00merupakan THR kepada karyawan oleh karenanya keduapengeluaran itu. merupakan pengurang
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-11-2013 — Upload : 30-01-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 33/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA
Tanggal 28 Nopember 2013 — I.Ir. H. YUSTIAR YUNI, MM Bin YUNIARTI; II.KHAIRIL ANWAR, SE Bin SARWANI JAMAL;
43 — 30
  • Hal tersebut terjadi karena dalam penerbitan SuratPermintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana,PPN 10% tidak dicantumkan sebagai faktor pengurang dan masuk ke rekening terdakwa(PT. Guhang Amanah Perdana).
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 24-11-2021 — Putus : 06-01-2022 — Upload : 06-01-2022
Putusan PT SAMARINDA Nomor 14/PID.TPK/2021/PT SMR
Tanggal 6 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : EMANUEL AHMAD, S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Dr. Ir. IWAN RATMAN, MSc. PE Bin MANSYUR YUSUF, SH. Diwakili Oleh : I KADEK INDRA KUSUMA WARDANA, S.H. dan Rekan
525 — 559
  • Pemerintah Daerah Kabupaten KutaiKartanegara dan dijadikan pengurang uang pengganti.Bukti yang disampaikan bersamaan pada saat replik tanggal O1Nopember 2021, sebagai berikut:Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 14/PIDTPK/2021/PT SMR1)2)Fotocopy Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu. Pemerintah daerah KutalKartanegara Nomor: B181/DPMPTSP/BID.III.3/473.03/02/2021,Perihal: Data PT.
    Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dandijadikan pengurang uang pengganti;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan Penasehat HukumTerdakwa sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan Tinggi memertimbangkansebagai berikut:Bahwa terhadap keberatan pendapat ahli dari BPKP, karena Instansi yangberwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negaraadalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki Kewenangankonstitusional.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 06-09-2013 — Putus : 28-11-2013 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 33/PID.TPK/2013/PT BNA
Tanggal 28 Nopember 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Iqbal, SH.
Terbanding/Terdakwa : Ir.H.Yustian Yuni,MM Bin Yuniarti
Terbanding/Terdakwa : Khairil Anwar,SE Bin Sarwani Jamal
86 — 26
  • Hal tersebut terjadi karena dalam penerbitan Surat PermintaanPembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana, PPN 10% tidakdicantumkan sebagai faktor pengurang dan masuk ke rekening terdakwa (PT. GuhangAmanah Perdana). Hal tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesarRp.237.999.575, (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilanribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yaitu kelebihan pembayaran kepada PT.
    Hal tersebut terjadi karena dalam penerbitan SuratPermintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana,PPN 10% tidak dicantumkan sebagai faktor pengurang dan masuk ke rekening terdakwa(PT. Guhang Amanah Perdana).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 16-02-2012 — Putus : 14-02-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 B/PK/PJK/2012
Tanggal 14 Februari 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. ASIAN AGRO ABADI;
43 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koreksi Positif atas Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp.5.870.000,00;Bahwa Pemohon Banding setuju dengan Terbanding dengan dilakukan KoreksiPositif atas biaya representasi yang tidak didukung daftar nominatif;3 Koreksi Negatif atas Penghasilan Yang Telah dikenakan Pajak PenghasilanFinal sebesar Rp. 213.096.883,00;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Koreksi Terbanding atasPenghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Final, karena pendapatantersebut adalah berupa bunga jasa giro bank