Pengelola Gudang menerimapermohonan tersebut dan membuat Surat Perjanjian Pengelolaan Barang (SPPB).Pengelola Gudang memberitahukan rencana pemasukan barang kepada PemilikBarang. Pengelola Gudang lalu menyiapkan buruh untuk melakukan bongkar muatbarang sesuai dengan Sistem Resi Gudang dan membuat permohonan penilaiankesesuaian kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK).

GUDANG itu sendiri, adalah : dokumen bukti kepemilikan atas barangyang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.Bahwa alur Sistem Resi Gudang, dapat saksi jelaskan sebagai berikut :Pemilik Barang mengajukan permohonan penyimpanan barang kepadaPengelola Gudang, Pengelola Gudang menerima permohonan tersebut danmembuat Surat Perjanjian Pengelolaan barang (SPPB) .

hasil sertifikasi setiap tahapan kegiatanbersama fasilitator Kecamatan; Memimpin TPK dalam rapat perencanaan,pra pelaksanaan dan evaluasi; Memeriksa buku kas umum dan mendorongpenyelenggaraan administrasi yang tertib dan transparan; Membuat danmenandatangani Berita Acara Revisi hasil musyawarah desa, jika terjadiperubahan pekerjaan dari rencana; Menandatangani berkasberkaspenarikandan pencairan dana; Memeriksa dan menandatangani laporan bulanan;Menandatangani Surat PerjanjianPemberian Bantuan (SPPB

Adhimix Precast IndonesiaNo. 06 /SPPB / PUSDIKLAT HAMBALANG / ADHIWIKA/ II / 2011. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Surat Perjanjian PengadaanBarang antara KSO Adhi Wika dengan PT. Adhimix Precast IndonesiaNo. 06ADD1 /SPPB /PUSDIKLAT HAMBALANG / ADHIWIKA/ II /2011. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Surat Perjanjian PengadaanBarang antara KSO Adhi Wika dengan PT.

Pionir Beton Industri No.02/SPPB/PUSDIKLAT HAMBALANG/ADHIWIKA/XII/2010 tanggal 10 Desember2010. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Barang antara JO KSOADHIWIKA dengan PT.

Berkat Jaya Niagatama Nomor: 3D/SPPB/PUSDIKLAT HAMBALANG/ADHIWIKA/IV/2011 tanggal 18 April2011. 1 (satu) bundel Fotokopi dokumen Surat Perjanjian Jual Beli BajaTulangan Beton antara KSO ADHIWIKA dengan PT Berkat JayaNiagatama No. 3A/SPPB/PUSDIKLATHAMBALANG/ADHIWIKAIII/2011 tanggal 1 Maret 2011. 614 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Addendum Kontrak PengadaanBarang Baja Tulangan Beton antara KSO ADHIWIKA dengan PT Berkat Jaya Niagatama No.3ADD1/SPPB/PUSDIKLATHAMBALANG/ADHIWIKA/X1/2011 tanggal

Adhimix Precast IndonesiaNo. 06 /SPPB / PUSDIKLAT HAMBALANG / ADHIWIKA/ II / 2011. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Surat Perjanjian PengadaanBarang antara KSO Adhi Wika dengan PT. Adhimix Precast IndonesiaNo. 06ADD1 /SPPB /PUSDIKLAT HAMBALANG / ADHIWIKA / II /2011. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Surat Perjanjian PengadaanBarang antara KSO Adhi Wika dengan PT.

Berkat Jaya Niagatama Nomor: 3D/SPPB/PUSDIKLAT HAMBALANG/ADHIWIKA/IV/2011 tanggal 18 April2011. 1 (satu) bundel Fotokopi dokumen Surat Perjanjian Jual Beli BajaTulangan Beton antara KSO ADHIWIKA dengan PT Berkat JayaNiagatama No.3A/SPPB/PUSDIKLATHAMBALANG/ADHIWIKA/I1I/2011 tanggal 1 Maret 2011. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Addendum Kontrak PengadaanBarang Baja Tulangan Beton antara KSO ADHIWIKA dengan PTBerkat Jaya Niagatama No.3ADD1/SPPB/PUSDIKLATHAMBALANG/ADHIWIKA/X1/2011 tanggal 2 November

Perintah Pencairan Dana No:412698E/030/118 tertanggal 09 November 2006; ------------------------ 01 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana No:412697E/030/118 tertanggal 12 Desember 2006; ------------------------ 01 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana No:413662E/030/118 tertanggal 20 Desember 2006; ------------------------ 23 (duapuluh tiga) bendel foto copy amandement surat perjanjian penyaluran bantuan rekonstruksi rumah (SPPB

Amandemen Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan ( SPPB ). Asli--------------s. Permohonan Pembayaran Bantuan ( PPB ). Asli----------------------------------t. Berita Acara Penarikan Dana ( BAPPD ). Asli------------------------------------u. Kwitansi bukti pembayaran dari PPK ke Pokmas. Asli--------------------------v. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja ( SPTB ). Asli----------------------w. Laporan Kemajuan Pekerjaan ( LKP).

- Foto copy Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Alat Praktek SMK (DAK/DAU) Tahun Anggaran 2014;- Foto copy Laporan Proses Pelelangan Sederhana Pengadaan Barang Pengadaan Alat Praktek SMK (DAK/DAU) APBD Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda Pemerintah Kabupaten dan Kepulauan 2014;- Dokumen Penawaran;- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 4096/SPPB/PPK/Dispora/X/2014;- Surat Perjanjian/Kontrak No: 4096/KTRK/PPK/DISPORA/X/2014; tanggal 29 Oktober 2014;- Surat Perintah mulai kerja

barang bertuliskan POLYESTER WOVEN FABRIC;

DWI INDRA BUDIARTO dengan nomor rekening 4627210883;

17. 1 (satu) lembar Surat perintah penyerahan barang (SPPB) Delivery order yang diterbitkan kepala Perum Bulog sub Divre Lombok Timur Nomor: 00068/01/ 2012/082/01/RAS tanggal 27 Januari 2012.

18. 1 (satu) lembar Surat bukti timbang penyerahan barang yang diterbitkan GSP Sukamulia perum Bulog Sub Divre Lombok Timur Nomor 12 tanggal 28 Januari 2012.

25. 1 (satu) lembar Surat rekapitulasi SPPB/DO penyaluran beras raskin Divre NTB Kab. Loteng Alokasi bulan Februari 2012 disalurkan bulan Januari 2012 (Model MDO) tanggal 30 Januari 2012 yang diterbitkan Kepala Perum Bulog Divre NTB.

(Surat Pemberitahuan PengeluaranBarang), PIB (Pemberitahuan Import Barang), NotaPenetapan Bea Masuk Barang, SSPCP ( Surat SetoranPebean Cukai dan Pajak Dalam Rangka Import) ataudisebut Bukti Pembayaran Pajak Import adalah :e SPPB (Surat Pemberitahuan PengeluaranBarang) berisikan tentang jumlah barang yangditandatangani oleh petugas Bea Cukai yangbertugas hari itu;e PIB (Pemberitahuan Import Barang) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pabean Bea CukaiEntikong yang bernama SYAFRUDIN/ HUSNITHAMRIN

Rek. 146 0006284314 dan setelah uangmasuk kerekening, yang mempunyai kKewenangan menarikuang adalah saksi;e Bahwa kewajiban petugas Bea dan cukai Indonesia setelahmenerbitkan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang)dan diberikan kepada saksi/supir, memberikan PIB(Pemberitahuan Impor barang), namun surat PIB tersebuttidak diberikan kepada saksi / supir melainkan diberikankepada yang membayar bea masuk barang impor yaituAMRIL AGAM;e Bahwa saksi tidak pernah melihat ketika AMRIL AGAMmelakukan pembayaran

dengan uraiane Tanggal 22 Agustus 2010 Rp. 17.500.000,e Tanggal 17 November 2010 Rp. 27.000.000,Seingat saksi tidak pernah menerima uang total Rp. 44.500.000, (empatpuluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) dari HENDRIANUS LANGENPROJO sebagaimana data transaksi tersebut.Bahwa saksi mengetahui barang bukti abjad J yangdiperlinatkan di persidangan berupa bundel dokumen ImporBarang dari Kantor Bea dan Cukai Entikong yang disita dariWAHID SANDY ARYO pegawai pada Kantor Bea dan CukaiEntikong; Diantaranya SPPB

bayar dahulu, dan apabilajumlah/jenis barang sesuai, maka dikumen PIB dikembalikan ke KepalaSeksi Kepabeanan untuk dilakukan penelitian tarif dan harga.Dalam hal tarif dan harga ditetapbkan kurang bayar, maka Kepala seksiPabean ke Kepala Seksi Perbendaharaan untuk melakukan penagihankekurangan pembayaran tersebut, dan apabila kekurangan pembayarantersebut sudah dilunasi maka PIB dari seksi Perbendaharaan dikembalikanke seksi Pabeanan dan cukai untuk diterbitkan Surat PersetujuanPengeluaran Barang (SPPB

Apabila Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai menetapkan bahwatarif dan harga dapat diterima maka barang tersebut dapat diterbitkan SPPBdan barang bisa keluar.e Bahwa dokumen yang diberikan pihak KPPBC Type A 3Entikong Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Baratkepada pihak Importir yang melakukan pengurusanImportasi berupa :Tanda terima pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala SeksiPerbendaharaan atau Pejabat yang menerima pembayaran.Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) yang ditandatangani

Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) KegiatanPembangunan Gedung TK dan penguatan Kapasitas Pelatihon Boga Desa BagikPayung, diberi tanda T110;11. Fotocopy Kartu Inventaris Barang Kab. Lombok Timur, diberi tanda TI 11;12. Fotocopy Buku Barang Inventaris Kekayaan Milik Daerah, diberi tanda T112;Halaman 39 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Padt.G/2015/PN.Sel13.

Delta Sarana Sentosa sebagai pelaksananpekerjaan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 05a/SPPB/PPKDKP/VIII/2007 tanggal 7 Agustus 2007 ;Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2007 bertempat di Kantor Dinas Kelautandan Perikanan Kabupaten Wakatobi di WangiWangi , terdakwa IR. ZAINALbin MALIK TUA TAMMUSelaku Direktur PT. Delta Sarana Sentosa bersamasama dengan IR.

DELTA SARANA SENTOSA terdakwamendapat gaji sebesar Rp.2.500.000, ( dua juta lima ratus riburupiah) setiap bulannya;Halaman ke 77 dari Putusan Perkara No. : 32/Pid.Tipikor/2014/PN.Kdi7878Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 05a/SPPB/PPKDKP/VIII/2007, menunjuk PT.

Kepala Seksi Pabean mengeluarkan SPPB untukproses pengeluaran barang setelah semua kewajiban Kepabeanandipenuhi (memenuhi ketentuan mengenai barang lartas oleh SeksiPenindakan dan Penyidikan, memenuhi pembayaran Masuk dan PDRIke Kepala Seksi Perbendaharaan, termasuk pemeriksaan dokumendan fisik yang merupakan tupoksi pemeriksa pabean didampingi olehpemeriksa dari Seksi Penindakan dan Penyidikan dengan instruksi100% dan atensi jumlah dan jenis barang);Sesuai dengan ketentuan kepabeanan, bahwa pemeriksaan

RJoleh Agus Adi Susanto) dan LHP dengan SSPCP dan SPPB adalahsama, yang berarti pengajuan PIB oleh importir dan pemeriksaanbarang dilakukan pada saat barang belum keluar karena PIB dan LHPmenjadi prasyarat pengeluaran SPPB oleh Terdakwa. Hal ini terbuktisebagaimana bukti di dalam dokumendokumen LHP yang menjadiHal. 209 dari 250 hal. Put.

TanggalSSPCP harus sama dengan tanggal PIB/LHP dan SPPB, yang jugaberarti bahwa pembayaran Bea Masuk dan PDRI dilakukan padasaat barang belum keluar karena SSPCP menjadi salah satu syaratpengeluaran SPPB.

Halaman 49 dari 652.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,mengatur bahwa pelaksanaan kontrak terdiri atas penetapan SuratPenunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPB,J);Ba hwa ketentuan Pasal 2 huruf a Undangundang Peradilan TataUsaha Negara, berbunyi tidak termasuk dalam pengertianKeputusan Tata Usaha Negara menurut Undangundang ini adalahKeputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukumperdata Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka obyek sengketa aquo. diterbitkan

Herto PersadaSakti) memberi Surat Kuasa Usaha Khusus kepada Rudyanto melalui NotarisERNY SINGAL, SH.MH.Mkn untuk melaksanakan paket pekerjaan yangdiperoleh dari DINAS BINA DAN SUMBER DAYA AIR, PEMERINTAHKABUPATEN TOLITOLI BERDASARKAN SURAT PENYEDIABARANG/JASA (SPPB) Nomor : 603/DIS.Bimasda tanggal 10 Oktober 2016,berupa pekerjaan : JALAN RUAS JALAN ANGGOLANLABENGGA,LOKASI TOLITOLI, TAHUN ANGGARAN 2016;Bahwa Surat Kuasa Usaha Khusus tertanggal 13 Oktober 2016 tersebutseakanakan tidak diakui oleh PPK

Sus/2016/PN.Smqg.dilanjutkan ke Bea Cukai dan setelah diterima oleh Bea Cukai (masukjalur merah) guna dilakukan pemeriksaaan phisik barang dan setelahselesai baru diterbikan SPPB (Surat Perintah pengeluaran barang)maka barang boleh keluar dari Pelabuhan setelah menyelesaikanadministrasi berupa pembayaran TPKS (Terminal Peti KemasSemarang);Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidakada keberatan atas keterangan tersebut;Saksi RIZKIWIDJAJANTI alias KIKIBahwa saksi kenal dan

Bintang Terang) bahwa Container barangHalaman 78 dari 180 Putusan No.446/Pid.Sus/2016/PN.Smq.tersebut terkena jalur merah dan Trisno juga mengabarkan bahwa CVBintang Terang sedang mengurus proses jalur merahnya; Bahwa Tommy Agung Pratomo Priambodi memberikan info kepadaterdakwa dan saksi bahwa Container tersebut sudah SPPB (SuratPerintah Pengeluaran Barang) dari Bea Cukai Semarang.

Kemudian Saksi kirim gambar barang tersebut kepada Trisno (CV Bintang Terang);Bahwa kurang lebih satu minggu Saksi mendapat info dari Trisno (CVBintang Terang) bahwa Container barang tersebut terkena jalur merahdan CV Bintang Terang sedang mengurus proses jalur merahnya;Bahwa Saksi infokan perihal tersebut kapada terdakwa dan RestyadiSayoko bahwa Container tersebut sudah SPPB (Surat PerintahPengeluaran Barang) dari Bea Cukai Semarang.

selanjutnya akan memulai proses kepabeanan dengandiawali pembuatan dan pengajuan pemberitahuan import barang kepadaBea Cukai dan disertai pembayaran pajak import yang dilakukan olehperusahaan PPJK yang ditunjuk oleh importer;Bahwa setelah pembayaran pajak, dokumen pendukung akan diserahkankepada Bea Cukai untuk dianalisis oleh Bea Cukai, kemudian setelahdianalisis, Bea Cukai akan menentukan status import tersebut (apakah jalurmerah, kuning atau hijau), setelah mendapatkan status kemudianmendapatkan SPPB

kopi yang sudah dilegalisir dokumen SOP Pemasaran Tata Cara dan Ketentuan Penjualan Komoditi SOP-PSR-01 tanggal terbit 08-08-2016;

Tpg.47.49.50.51.52.53.54.55.Fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ)nomor : 644/PUCK/SPPB/FISIK/165/VIII/2014, tanggal 01September 2014Fotocopy Surat Perintah Mulia Kerja Nomor : 644/PUCK/SPMK/FISIK/165/IX/2014 Paket Pekerjaan pembanunanPasar Modern (1 Paket);Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenNatuna (Pengguna Anggaran) Nomor : 40 Tahun 2014, tanggal01 September 2014 tentang Perubahan Dan PengangkatanPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di LingkunganDinas Pekerjaan

Minwardi dalam kedudukannya sebagai PPK menerbitkanSurat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) nomor : 644/PUCK/SPPB/FISIK/165/VIII/2014, tanggal 01 September 2014 dan SuratPerintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 644 / PUCK / SPMK / FISIK /165 / IX / 2014, tanggal 04 September 2014 sebagai dasar PT.MANGKUBUANA HUTAMA JAYA untuk pelaksanaan pekerjaanPembangunan pasar Modern (1 Paket). Pada tanggal 04 SeptemberHalaman 37 dari 537 Putusan Nomor 31/ Pid.SusTPK/ 2018/ PN.

Minwardi dalam kedudukannya sebagai PPK menerbitkanSurat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) nomor : 644/PUCK/SPPB/FISIK/165/VIII/2014, tanggal 01 September 2014 dan SuratPerintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 644 / PUCK / SPMK / FISIK /165 / IX / 2014, tanggal 04 September 2014 sebagai dasar PT.Halaman 63 dari 537 Putusan Nomor 31/ Pid.SusTPK/ 2018/ PN. Tpg.MANGKUBUANA HUTAMA JAYA untuk pelaksanaan pekerjaanPembangunan pasar Modern (1 Paket).

Minwardi dalam kedudukannya sebagai PPK menerbitkanSurat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) nomor: 644/ PUCK/SPPB/ FISIK/ 165/ VIII/ 2014, tanggal 01 September 2014 dan SuratPerintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 644/ PUCK/ SPMK/ FISIK/ 165/ IX/2014, tanggal 04 September 2014 sebagai dasar PT.

Minwardi dalam kedudukannya sebagai PPKmenerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) nomor: 644/PUCK/ SPPB/ FISIK/ 165/ VIII/ 2014, tanggal 01 September 2014 dan SuratPerintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 644/ PUCK/ SPMK/ FISIK/ 165/ IX/ 2014,tanggal 04 September 2014 sebagai dasar PT.

barang bertuliskan POLYESTER WOVEN FABRIC;

) BC 2.3 HIJAU nomor 014018 tanggal 02 April 2020;