• ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadapputusan Mahkamah Agung No. 438 K/TUN/2001, tanggal 2 Februari 2005yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Tergugat / Terbanding;dengan posita perkara sebagai berikut ;Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Tergugat yakni Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS

  Menyatakan batal atau tidak sah : Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No.SPPBS193/PUPNC.20/2000 tanggal 18 September 2000 yang dikeluarkan olehTergugat ;Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 36 PK/TUN/20063. Memerintahkan kepada : Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan(SPPBS) No.SPPBS193/PUPNC.20/2000 tanggal 18 September 2000;4.

  Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Bahwa Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No.SPPBS193/PUPNC.20/2000 tanggal 18 September 2000 yang diterbitkan olehTergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor :5 Tahun 1986, karena Surat Keputusan tersebut tidak ditujukan kepadaPenggugat dan belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

  No. 36 PK/TUN/2006DAN MENGADILI SENDIRI : Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ; Menyatakan batal Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) NomorSPPBS193/PUPNC.20/2000 tanggal 18 September 2000 yang dikeluarkanoleh Tergugat / Terbanding ; Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding supaya mencabut SuratKeputusan SPPBS tersebut diatas; Mempertahankan tetap berlaku Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 123 K/PEN.TUN/2000/PTUN.SBY tanggal 16Januari 2001

  Sehingga apabilasalah satu syaratnya yaitu : Surat Keterangan tentang tanah yang akandilelang tersebut tidak ada, maka Surat Perintah Penjualan BarangSitaan (SPPBS) No.SPPBS193/PUPNC.20/2000, tanggal 18 September2000 yang dikeluarkan oleh Tergugat (Ketua Panitia Urusan PiutangNegara Cabang 20 Surabaya (PUPNC20) adalah cacat hukum danharus dinyatakan batal ;Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 36 PK/TUN/2006b.

• Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) tidaklah merupakansuatu Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) karena tidakmemenuhi unsurunsur dari ketentuan Pasal 1 butir 3, tetapi memenuhiketentuan Pasal 2 butir a UU No. 5 tahun 1986 karena : SPPBS, obyek gugatan ke1 Tergugat , adalah merupakan tindakanlanjut dari pada rentetan tindakan pengurusan piutang negara yangtelah dilakukan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Medan ic.Tergugat ; SPPBS belum bersifat final karena masih memerlukan tindak

  Bahwa penerbitan SPPBS (SPPBS Nomor : SPPBS183/PUPNW.1/1997tanggal 08 Juli 1997) yang diterbitkan Tergugat , bukanlah berdasarkanhukum publik melainkan menurut hukum privat ic. Pasal 2 sub a UU No. 5tahun 1986.c.

  Bahwa Pengadilan Tinggi TUN Medan telah salah dalam menerapkanHukum, karena hanya mengikuti argumentasi dari Termohon Kasasi(Terbanding), yakni mengacu kepada Yurisprudensi, sedangkanYurisprudensi MARI No. 47/K/TUN/1987, tanggal 26 Januari 1998 hanyasebatas RISALAH LELANG ; Pemohon Kasasi mengajukan gugatan dengan obyek Surat PerintahPenjualan Barang Sitaan (SPPBS), yang tercantum dalam risalah lelang,oleh karena SPPBS cacat yuridis, maka konsekwensinya batal demihukum ; Akibat SPPBS batal demi hukum

  , maka risalah lelang harus dinyatakanpula batal demi hukum, dikarenakan keberadaan SPPBS tercantumRisalah Lelang ; Lebih lanjut, keberadaan SPPBS tersebut adalah mengandung suatutindakan yang bersifat menetapkan, yang dapat menimbulkan akibathukum, sehingga obyek gugatan dalam perkara ini termasuk kedalamkeputusan TUN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 dari UUNo. 15 Tahun 1986 ;3.

• Bahwa, Pelapor / korban (Dwi Bijanto) membeli sebidang tanah danbangunan yang terdiri dari 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik melalui kantor lelangberdasarkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) Nomor :PENG025/WPN06/KP.03/1999 tertanggal 09 Februari 1999 No. Urut 22atas nama H. Saean Bin Karsan Wari Warso Sentono yang dilakukan padatanggal 27 Juni 2001 ;2. Bahwa Pelapor / korban (Dwi Bijanto) telah membalik namakan sertifikat No.348, 349, 350, 351, 352, 353, dan 354 atas nama H.

  Bahwa Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) Nomor : PENG025/WPN06/KP..03/1999 tertanggal 09 Februari 1999 No. Urut atas namaH. Saean Bin Karsan Wari Warso Sentono, yang mana surat perintahpenjualan barang sitaan (SPPBS) tersebut telah dibatalkan dengan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 20 /G.TUN/1999/PTUN.Sby,tanggal 01 Juni 1999 (Periksa Bukti T01), Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya No. 93/BTUN/1999/PT.TUN.Sby, tanggal 16Hal. 5 dari 8 hal. Put.

  Majelis Hakim Agung yang mulia mohon dapat diteliti dengan cermatputusanputusan TUN karena lelang tersebut berdasarkan surat perintahpenjualan barang sitaan (SPPBS) No.

• SPPBS.317/PUPNW.VI/1999 tanggal 17Desember 1996 dan mengeluarkan Surat Pengumuman Lelang Kedua No.PENG016/WPN.06/KP03/1999 yang dimuat di Harian Surya tanggal 2September 1999, dan baru diketahui oleh para Penggugat pada tanggal 2September 1999 setelah diumumkan dalam surat kabar Surya tetsebut di atas ;Bahwa berdasarkan pada kedua surat keputusan tersebut di atas pihakTergugat Ill melaksanakan penjualan lelang barangbarang jaminan tersebutpada tanggal 17 September 1999, dan yang laku terjual secara

  Sehinggapenerbitan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) dan SuratPengumuman Lelang Kedua serta pelaksanaan lelang oleh Tergugat III adalahmerupakan perbuatan sewenangwenang dan bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sesuai ketentuan dalam Pasal 53 ayal (2)huruf a dan c UndangUndang No. 5 Tahun 1996 ;Bahwa dalam pelaksanaan lelang tersebut, ternyata pembelinya adalahTergugat sendiri sebagai pemohon lelang.

  SPPBS.317/PUPNW.VI/KP03/1996 tanggal 17 Desember 1996 danSurat Pengumuman Lelang Kedua No. PENG016/WPN.06/KP.03/1999tanggal 2 September 1999 yang dikeluarkan oleh Tergugat Ill tanggal 17Septamber 1999 ;Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 3028 K/Pdt/20025.

  SPPBS.317/PUPNW.VI/KP.03/1996 tanggal 17 Desember 1996 danPengumuman Lelang Kedua No.

  SPPBS. 317/PUPNW.VI/KP.03/1996tanggal 17 Desember 1996 dan surat bukti bertanda P10 berupa SuratPengumuman Lelang Kedua No.

• Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 Tanggal 15 September 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat III, khusus terhadap persil tanah dan bangunan yang ditempati / dihuni oleh Penggugat I dan Penggugat II.c. Berita Acara Penyitaan No : BA-44/BAP/WKN.02/KNL.0100/2009 tanggal 13 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat IV, khusus terhadap persil tanah dan bangunan yang ditempati / dihuni oleh Penggugat-Penggugat.d. Pengumuman Lelang Kedua No.

  Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 Tanggal 15 September 2009 yang diterbitkanoleh Tergugat Ill, Knusus terhadap persil tanah dan bangunan yangditempati / dihuni oleh Penggugat dan Penggugat II.3.

  SPS44/PUPNC.02.01/2008tanggal 3 Februari 20092) Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 tanggal 15 September 2009,3) Berita Acara Penyitaan No: BA44/BAP/WKN.02/KNL.0100/2009 tanggal 13 Mei 20094) Pengumuman Lelang Kedua No. PENG.08/WKN.02/KNL.01/2009 tanggal 20 Nopember 2009b.

  SPS44/PUPNC.02.01/2008 tanggal 3 Februari 2009, SuratPerintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009tanggal 15 September 2009, Berita Acara Penyitaan No: BA44/BAP/WKN.02/KNL.0100/2009 tanggal 13 Mei 2009, dan Pengumuman LelangKedua No.

  SPS44/PUPNC.02.01/2008 tanggal 3 Februari2009Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 tanggal 15 September 2009, Berita Acara Penyitaan No:BA44/BAP/WKN.02/KNL.0100/2009 tanggal 13 Mei 2009 tidak sah dancacat hukum adalah dalildalil yang tidak berdasar hukum.Halaman 33 dari59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pat.G/2013/PNLP15.Bahwa sebagai langkah akhir dari suatu pengurusan piutang negara, makaapabila debitur setelah melalui tahapan SPPBS juga belum melunasikewajibannya

  SPS44/PUPNC.02.01/2008tanggal 3 Februari 2009Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS)No. 11/PUPNC.02.01/2009 tanggal 15 September 2009,Berita AcaraPenyitaan No: BA44/BAP/WKN.02/KNL.0100/2009 tanggal 13 Mei 2009merupakan suatu hal yang sah dan tidak mempunyai cacat hukum.3.

• SPS44/PUPNC.02.01/2008tanggal 3 Februari 20092) Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 tanggal 15 September 2009,3) Berita Acara Penyitaan No: BA44/BAP/WKN.02/KNL.0100/2009tanggal 13 Mei 20094) Pengumuman Lelang Kedua No. PENG.08/WKN.02/KNL.01/2009tanggal 20 Nopember 2009~ 93b.

  SPS44/PUPNC.02.01/2008 tanggal 3 Februari 2009, Surat Perintah Penjualan BarangSitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 tanggal 15 September 2009,Berita Acara Penyitaan No: BA44/BAP/WKN.02/KNL.0100/2009 tanggal 13Mei 2009, dan Pengumuman Lelang Kedua No. PENG.08/WKN.02/KNL.01/2009 tanggal 20 Nopember 2009 yang menurut Penggugat merupakansuatu perbuatan melawan hukum..

  Hal ini sesuai dengan Pasal 159 dan Pasal 166 PMK Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara.Bahwa setelah disampaikannya Surat Perintah Penyitaan sebagaimanadimaksud pada angka 12 di atas, Tergugat belum juga melunasikewajibannya, maka Tergugat IV mengeluarkan Surat Perintah PenjualanBarang Sitaan (SPPBS) Nomor: SPPBS11/PUPNC.02.01/2009 tanggal 15September 2009.

  SPS44/PUPNC.02.01/2008 tanggal 3 Februari2009Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 tanggal 15 September 2009, Berita Acara Penyitaan No:BA44/BAP/WKN.02/KNL.0100/2009 tanggal 13 Mei 2009 tidak sah dan cacathukum adalah dalildalil yang tidak berdasar hukum.3415.16.Bahwa sebagai langkah akhir dari suatu pengurusan piutang negara, makaapabila debitur setelah melalui tahapan SPPBS juga belum melunasikewajibannya, maka akan ditindaklanjuti dengan penjualan secara lelang

  SPS44/PUPNC.02.01/2008 tanggal3 Februari 2009Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 tanggal 15 September 2009,Berita Acara Penyitaan No:BA44/BAP/WKN.02/KNL.0100/2009 tanggal 13 Mei 2009 merupakan suatuhal yang sah dan tidak mempunyai cacat hukum.3.

• Bahwa dalam inti dari posita gugatan adalah jumlah Piutang Negara yangtidak pasti, tetapi dalam petitum ternyata yang dimintakan pembatalanadalah SPPBS, bukan penetapan Tergugatll tentang jumlah hutangsehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;b.

  Bahwa dalam inti dari posita gugatan adalah jumlah piutang negara yangtidak pasti, tetapi dalam petitum ternyata yang dimintakan pembatalanadalah SPPBS, bukan penetapan Tergugatll tentang jumlah hutang,sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;b.

  Bahwa penerbitan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS)merupakan kewenangan dari Ketua PUPN berdasarkan UU No. 49 Prp.Thn. 1960, dimana tidak ada (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi),sehingga tidak ada dasar hukum yang membatalkan surat tersebut;. Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak bisa membuktikandalilnya yang menyatakan kurs rupiah terhadap US$ saat terjadinyaperjanjian kredit dapat dijadikan dasar penentuan jumlah hutang.

  Bahwa penerbitan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS)merupakan kewenangan dari Ketua PUPN berdasarkan UU No. 49 Prop.Thn. 1960, dimana tidak ada ketentuan yang mengharuskan memintapersetujuan debitur (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi), sehinggatidak ada dasar hukum membatalkan surat tersebut;.

  Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti Tingkat Pertamatersebut di atas telah keliru dan salah serta melanggar peraturanperundangundangan oleh karena tindakan Pemohon Kasasi Il dalammenerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No.

• SPS44/PUPNC.02.01/ 2008 tanggal 3Pebruari 2009 dari Tergugat II dan dilanjutkan dengan Surat PerintahPenjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 Tanggal 15September 2009 dari Tergugat II yang diumumkan oleh Tergugat III sesuaiPengumuman Lelang Kedua No.

  SPS44/PUPNC.02.01/2008 tanggal 3Pebruari 2009, yang diterbitkan oleh Tergugat II;Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 tanggal 15 September 2009, yang diterbitkan oleh TergugatIl;Pengumuman Lelang Kedua No.

  SPS44/PUPNC.02.01/2008 Tanggal 3Pebruari 2009, yang diterbitkan oleh Tergugat II;Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor. 93 PK/TUN/2012126.7.Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 Tanggal 15 September 2009, yang diterbitkan oleh TergugatIl;Pengumuman Lelang Kedua No. PENG.08/WKN.02/KNL.01/ 2009tanggal 20 Nopember 2009, yang diterbitkan oleh Tergugat III;Ill.

  SPS44/PUPNC.02.01/2008 tanggal 3Pebruari 2009, yang diterbitkan oleh Tergugat II;Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 Tanggal 15 September 2009, yang diterbitkan oleh TergugatIl;Pengumuman Lelang Kedua No. PENG.08/WKN.02/KNL.01/2009 tanggal20 Nopember 2009, yang diterbitkan oleh Tergugat III;IV.

  Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No.11/ PUPNC.02.01/2009 tanggal 15 September 2009;Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor. 93 PK/TUN/20121616c.

• ) dari Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang NTTNomor SPPBS58/PUPNC.22/2005 tanggal 14 Nopember 2005 (SPPBS 58/2005)yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pelelangan obyek sengketa ;Bahwa PUPN merupakan suatu Panitia Interdepartemental yang mempunyai tugasmelaksanakan pengurusan piutang Negara (Pasal 2 jo Pasal 4 dan penjelasanumum Undangundang Nomor : 49 Prp tahun 1960 jo Pasal 1dan Pasal 2Peraturan Presiden Nomor 89 tahun 2006).

  Di samping itu, di dalam SKPT tidak terdapatcatatan bahwa obyek sengketa sedang dijaminkan kepada Tergugat III ;Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak dalil demikian, bahwa pelelangan yangdilakukan oleh Tergugat IV atas obyek sengketa dilaksanakan berdasarkan SuratPerintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) dari Ketua Panitia Urusan PiutangNegara (PUPN) Cabang NTT Nomor L SPPBS58/PUPNC.22/2005 tanggal 14Nopember 2005 (SPPBS 58/2005), sehingga berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku

  SelanjutnyaTergugat IV hanya memerlukan informasi dalam SKPT yang menunjukkan bahwa3.9;27obyek sengketa yang akan dilelang adalah benar terdaftar atas nama ErnestPattipeilohy (in casu Tergugat I), sehingga sesuai dengan barang jaminan yangtercantum dalam SPPBS 58/2005 ;Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa gugatan Penggugat yang ditujukankepada Tergugat IV dengan mempermasalahkan informasi dan / atau materi yangtercantum dalam SKPT adalah tidak tepat dan tidak beralasan, karena SKPTdimaksud secara

  Tergugat IV), telah menerbitkan Berita Acara Penyitaan Nomor BAP50/WPL.07/KP.0502/2005 tanggal 26 September 2005 yang pada pokoknyadinyatakan bahwa Juru Sita telah melakukan penyitaan barang jaminan dan / atauharta kekayaan lainnya milik penanggung hutang dan / atau penjamin hutang, yakniobyek sengketa ;Bahwa kemudian PUPN Cabang Kupang dalam rangka melaksanakan tugasnyamengurus piutang Negara, telah menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan12.13.14.15.32(SPPBS) Nomor : SPPBS58/PUPNC.22/

  HerryPattipeilohy (in casu Tergugat V) yakni obyek sengketa ;Bahwa berdasarkan SPPBS tersebut, Tergugat IV menerbitkan Surat PenetapanPelaksanaan Lelang Nomor : S05/WPL.O7/2005 tanggal 21 Nopember 2005 yangpada pokoknya menetapkan pelaksanaan lelang atas obyek sengketa akandilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2005.

• Dimana prosedur peralihannya bersifat illegalbertentangan dengan azasazas kecermatan, azas FatPlay dan azasazas Umum Pemerintahan yang baik ; Mengenai unsure 4: Bersifat konkrit, individual dan final ;Bahwa unsur ke 4 ini juga terpenuhi yaitu bersifat konkrit karenaSurat Paksa dan SPPBS tersebut mengenai faktafakta peralinan hakatas tanah, seluas 71 M2/ rumah diatasnya selaku hak milikPenggugat yang beralin secara ilegal, telah memenuhi unsur bersifat Individual oleh karena surat Paksa dan SPPBS

  Telah memenuhi untuk bersifat final oleh karena Surat Paksa dan SPPBS tersebutmenimbulkan akibat hukum yang definitif yaitu Penggugat menderitakerugian atas kepentingannya atas tanah seluas 71 M2 berikutrumah yang ada diatasnya, karena secara fisik telah beralih kepadaorang lain ; Mengenai unsur 5: Menimbulkan akibat hukum bagai orang atauBadan Hukum Perdata ;Unsur 5 ini juga terpenuhi oleh karena obyek sengketa tersebutdiatas telah menimbulkan suatu perubahan dalam menghentikanpenguasaan tanah berikut

  rumah diatasnya ( Sertipikat Hak MilikNo.553 atas nama La Habibi almarhum ) maka Penggugat kurangdapat menikmati hasil dari tanah dan rumah diatasnya tersebut ;Bahwa sesuai pasal 1 butir ke2 Undangundang No.5 Tahun1986 Tergugat dikualifikasikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negaradalam menerbitkan Surat Paksa dan SPPBS secara prosedural/formaldan materiil bertentangan dengan Peraturan Perundangundanganyang berlaku .....

• Bahwa unsur kehendak sebagai dasar hukum dari pelaksanaanlelang/risalah lelang obyek sengketa seecara terpisah dan formil terdapatdalam Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) ;Bahwa mengingat buku II MARI halaman 149 memuat asas suatupelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yangberlaku tidak dapat dibatalkan dan terbukti bahwa risalah lelang obyeksengketa telah dibuat sesuai dengan peraturan yang ada atau palingtidak Hakim Judex Factie tidak dapat membuktikan bahwa pelelangantelah

  dilaksanakan dengan tidak patut ;Mengingat unsur beslissing secara formil tidak melekat pada obyeksengketa melainkan pada SPPBS maka pelaksanaan lelang atau punrisalah lelang obyek sengketa tidak dapat dibatalkan tanpa memeriksadan membatalkan SPPBS (Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan) ;Hal. 6 dari 10 hal.

• ., dengan pidanapenjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, pidanadenda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), subsidiair 1 (satu)bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp.61.443.317, (enampuluh satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh belasrupiah);Menyatakan Barang Bukti :e 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran Triwulan NomorR01/ Pr.PK/SPPBS/02 tanggal 28 Maret 2002;e 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran Triwulan Il NomorR04/Pr.PK

  /SPPBS/2002 tanggal Mei 2002;e 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran Triwulan Ill NomorR05/Pr.PK/SPPBS/2002 tanggal 23 Agustus 2002;e 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran Triwulan IV NomorR06/Pr.PK/SPPBS/02 tanggal 8 Nopember 2002;e 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang kepada Pimpro atas nama DolfieWowiling untuk pembayaran pembuatan arah larikan tanaman,pemasangan ajir, pembuatan jalur tanaman, pembuatan piringan danlobang tanaman, pengangkutan bibit, penanaman, penyiangan,pendagiran dan

  Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer dan subsidairtersebut;Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kedudukan, kKemampuan danharkat serta martabatnya;Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) set surat permintaan pembayaran Triwulan Nomor : R01/Pr.PK/ SPPBS/02 tanggal 28 Maret 2002;1 (satu) set surat permintaan Pembayaran Triwulan Il Nomor : R04/Pr.PK/ SPPBS/ 2002 tanggal Mei 2002;Hal. 19 dari 29 hal. Put.

  No. 2393 K/Pid.Sus/20091 (satu) set surat permintaan pembayaran Triwulan Ill Nomor : R05/Pr.PK/ SPPBS/02 tanggal 8 Nopember 2002;1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang kepada pimpro atas nama DolfieWowiling SE., untuk pembayaran pembuatan arah lingkaran tanaman,pemasangan ajir, pembuatan jalur tanaman, pembuatan piringan lobangtanaman, pengangkutan bibit, penanaman, penyiangan, pendagiran danbiaya mandor sebesar Rp. 25.760.000, tanggal Juni 2002;1 (satu) kwitansi untuk penyerahan uang kepada pimpro

• Provisi Pelawan/Pembanding;

DALAM EKSEPSI :

• Menolak Eksepsi Terlawan I, II, dan III sekarang Para Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik;
3. Menyatakan pelaksanaan jual lelang oleh Terlawan II atas permintaan Terlawan I yang dijual lelang kepada Terlawan III pada tanggal 10 November 2000 yang dilahirkan SPPBS

   2000 terhadap atas sebidang tanah berikut bangunan (rumah), setempat terletak di Jalan Raya Tandes Indah No.7/E.22, Kelurahan Tandes Kidul, Kecamatan Tandes Kota Surabaya, dalam SHGB No.221/luas 301 M2, bertentangan dengan Peraturan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan lelang tersebut;

4. Menyatakan pelaksanaan jual lelang pada tanggal 10 November 2000 yang melahirkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 773/2000 tanggal 10 November 2000 yang dilahirkan dari SPPBS

   Bahwa selain itu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telahmengeluarkan Penetapan No. 103 K/PEN.TUN/2000/PTUN.SBY yangmenetapkan :Mengabulkan permohonan penggugat;Memerintahkan kepada TergugatI dan TergugatII agar menangguhkanatau menunda pelaksanaan Surat Keputusan yaitu surat perintahpenjualan barang sitaan (SPPBS) No. SPPBS213/ PUPNC.20/2000,tanggal 5 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Tergugat!

   , maka secara yuridisdinyatakan pelaksanaan jual lelang tanggal 10 November 2000 ( KutipanRisalah Lelang No.773/2000 tanggal 10 November 2000 ) yang dilahirkandari SPPBS No.213/PUPN.20/2000 tanggal 5 Oktober 2000 yangdikeluarkan Terlawanll telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata UsahaNegara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pelawanadalah sebagai pihak yang berhak untuk menempati, menguasai, danmemiliki hak atas tanah berikut bangunan (Rumah) tersebut ;Bahwa guna menjamin gugatan Perlawanan

   Menyatakan pelaksanaan jual lelang pada tanggal 10 November 2000yang melahirkan Kutipan Risalah Lelang No.773/2000 tanggal 10November 2000 yang dilahirkan dari SPPBS No.213/PUPN.20/2000adalah batal dan tidak sah serta tidak berharga ;5.

   Sby.Selanjutnya, dalam positanya butir ke1 s/d 14PELAWAN memaparkan perihal riwayat hukumsengketa Tata Usaha Negara atas Surat Surat PerintahPenjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. SPPBS213/PUPNC.20/2000 tanggal 5 Oktober 2000.

   Menanggapi posita Pelawan butir ke 3; 4; dan 5, terhadapadanya putusan penundaan pelaksanaan Surat PerintahPenjualan Barang Sitaan (SPPBS) No.

• telah melakukanperbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Penggugat,kecuali terhadap halhal yang diakui secara tegas kebenarannya;Bahwa pokok permasalahan yang dikemukakan Penggugat khususnyaterhadap Tergugat IV dalam gugatannya terkait dengan lelang eksekusi PUPNyang dilaksanakan oleh Tergugat IV berdasarkan Surat Perintah PenjualanBarang Sitaan (SPPBS

  , gugatan yang diajukan oleh Penggugat aquo merupakan gugatan kurang pihak, dikarenakan Penggugat tidakmengikutsertakan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang NusaTenggara Timur (NTT) selaku pihak yang melakukan pengurusanpiutang Negara atas penyerahan piutang dari Bank PembangunanDaerah (BPD) Nusa Tenggara Timur Cabang Utama Kupang;4.2.Bahwa sudah sepatutnya PUPN Cabang NTT diikutsertakan dalamgugatan a quo, karena PUPN adalah pihak yang mengeluarkan SuratPerintan Penjualan Barang Sitaan (SPPBS

  ) dari Ketua Panitia UrusanPiutang Negara (PUPN) Cabang NTT Nomor SPPBS58/PUPNC.22/2005 tanggal 14 November 2005 (SPPBS 58/2005) yang digunakansebagai dasar pelaksanaan pelelangan objek sengketa;4.3.Bahwa PUPN merupakan suatu Panitia Interdepartemental yangmempunyai tugas melaksanakan pengurusan piutang Negara (Pasal 2juncto Pasal 4 dan penjelasan umum Undang Undang Nomor 49 Prptahun 1960 juncto Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 89Halaman 15 dari 49 hal.

  Di samping itu, didalam SKPT tidak terdpat catatan banwa objek sengketa sedangdijaminkan kepada Tergugat III;5.2.Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak dalil demikian, bahwapelelangan yang dilakukan oleh Tergugat IV atas objek sengketadilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan(SPPBS) dari Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) CabangNTT Nomor L SPPBS58/PUPNC.22/2005 tanggal 14 November 2005(SPPBS 58/2005), sehingga berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku

  Bahwa berdasarkan SPPBS 58/2005 dari PUPN tersebut, objek sengketasesuai SHM 396/1992 merupakan barang jaminan dan/atau hartakekayaan lain milik penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, yangHalaman 16 dari 49 hal. Put. Nomor 2749 K/Pdt/2016dibuktikan dengan Surat Kuasa Untuk Memasang Hipotik Nomor 29,sehingga dengan demikian objek sengketa sah sebagai objek lelang;5.4.Bahwa selanjutnya perlu.

• SPPBS0104/PUPNC.VI.11/1998Tanggal 10 Oktober 1998 ;3. bahwa oleh karena Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS)tersebut adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan olehBadan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum TataUsaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkanakibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata (Pasal 1 butir3 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986) ;bahwa SPPBS tersebut dikeluarkan

• Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) Nomor11/PUPNC.02.01/2009 Tanggal 15 September 2009 yang diterbitkanoleh Tergugat III, knusus terhadap persil tanah dan bangunan yangditempati/dihuni oleh Penggugat dan Penggugat II;C. Berita Acara Penyitaan Nomor BA44/BAP/WKN.02/KNL.0100/2009 tanggal 13 Mei 2009 yangditerbitkan oleh Tergugat IV, khusus terhadap persil tanah danbangunan yang ditempati/dihuni oleh PenggugatPenggugat.d.

  Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) Nomor11/PUPNC.02.01/2009 Tanggal 15 September 2009 yang diterbitkanoleh Tergugat III, knusus terhadap persil tanah dan bangunan yangditempati/dihuni oleh Penggugat dan Penggugat II;C. Berita Acara Penyitaan Nomor : BA44/BAP/WKN.02/KNL.0100/2009 tanggal 13 Mei 2009 yangditerbitkan oleh Tergugat IV, khusus terhadap persil tanah danbangunan yang ditempati/dihuni oleh PenggugatPenggugat;Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt/2019d.