Ditemukan 2113 data
Urut Berdasarkan
Putus : 15-10-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 419 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 15 Oktober 2012 — CITIBANK, N.A. terhadap ROBERT RAYMOND, dk.
238 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
238 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
The Borrower fails to pay to the Bank when demanded or whenotherwise due and payable any amount which is obligated to pay hereunder;Terjemahan:6, Pembayaran segera:Jika ada dari halhal berikut terjadi maka jumlah pokok semua pinjaman bersamadengan bunganya dan semua yang dibayarkan berdasarkan perjanjian ini akanlangsung jatuh tempo dan harus dibayarkan tanpa perlu dilakukan permintaan,protes, panggilan juru sita atau pemberitahuan lain dan tanpa persetujuan,keputusan atau otorisasi pengadilan atau
Putus : 19-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1138/B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juni 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
48 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Procedure followssubstance; substance tell us which areas of procedure will becomeimportant....;(Prosedur, hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, tujuantersebutlah yang merupakan problem kolektif apapun dari masyarakatyang dimaksudkan untuk dilawan. Prosedur mengikuti substansi, dansubstansilah yang memberitahu kita, bidangbidang prosedur manayang menjadi penting);(Ali, Achmad., Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Volume 1.
Putus : 14-09-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1112/B/PK/PJK/2016 Tanggal 14 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
292 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
292 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
If an element within the scope of thisStandard does not meet the definition of intangibleasset, the amount derived from its purchase or generateit internally by the entity, is recognized as an expense inthe period in which incurred.
Putus : 14-02-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 634/B/PK/PJK/2010 Tanggal 14 Februari 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERFEKTA NUSA
29 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
The law andreglations of each country lay down the forms of invoice, thetime limit for its issue, charges in invoices, and the use of creditnotes.To prevent a possible black markert developing in the use of taxinvoices (Which are a claim on the government, tantamount toprinting money and the classic way to evade VAT), requirementto give the name and address and reference of both seller andbuyer, as vell as the other statutory details should be strictlyenforced. "Halaman 37 dari 40 halaman.
Register : 28-02-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 19-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 20 Mei 2019 — POLO MOTORRAD UND SPORTSWEAR GmbH >< JOHN ANDI WIBOWO ; Direktorat Merek
685 — 929
685 — 929
knowledge or recognition of the mark in the relevant sectorof the public.Tingkat pengetahuan atau pengenalan masyarakat terhadap suatu merekdi bidang yang bersangkutan.The duration, extent and geographical area of any use of the mark.Periode waktu, jangkauan dan wilayah geografis atas penggunaanmerekmerek tersebut.The duration, extent and geographical area of any promotion of the mark,including advertising or publicity and the presentation, at fairs orexhibitions, of the goods and/or services to which
Register : 20-06-2017 — Putus : 25-07-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan PA SERANG Nomor 1140/Pdt.G/2017/PA.Srg Tanggal 25 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
82 — 24
82 — 24
(Inggris : gonogini is property acquired jointly,especially during marriage, and which is divided equally in event of divorce).Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Harta Bersama atau gono ginidiartikan sebagai harta perolehan bersama selama bersuami isteri.
Register : 06-01-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 10-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 P/HUM/2020 Tanggal 14 April 2020 — SAIFUL MASHUD, SH, DKK VS MENTERI KETENAGAKERJAAN RI;
449 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
449 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
The rule of law sendiridimaknai sebagai a /ega/ system in which rules are clear, wellunderstood, and fairly enforced sebuah sistem hukum yang jelas(kecil kKemungkinan untuk disalangunakan), mudah dipahami, danmenjaga tegaknya keadilan. Kepastian hukum menjadi salah ciri theHalaman 30 dari 53 halaman.
Putus : 22-11-2012 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189/B/PK/PJK/2011 Tanggal 22 Nopember 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. JAS-AERO ENGINEERING SERVICES
149 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
149 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
penting.Selanjutnya, transportasi udara memberikan kontribusi untukpeningkatan atas perkembangan dan ekspansi perjalanan danperdagangan internasional yang juga tercakup dalam ICAO;Bahwa dalam Doc. 9082/7 pada halaman Foreword disebutkan dengantegas sebagai berikut:As consideied by the Council a charge is a levy that is designed andapplied specifically to recover the costs of providing facilities andservices for civil aviation and a tax is levy is designed to raise nationalor local goverment revenues which
Putus : 20-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 438 B/PK/PJK/2015 Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. BHUMIREKSA NUSASEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
34 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menurut Adriaan Bedner yang diartikan denganreformatio in peius adalah:Reformatio in peius means that a citizen appeals against a decision either at the instance which issued the decision, a special instance foradministrative appeal or the administrative court and that the outcome ofthe appeal puts him in a worse situation than he was before appealing.bahwa penghitungan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39479/PP/M.1/16/2012 diucapkan pada tanggal 30 Juli 2012, adalahPutusan yang lebih berat
Putus : 19-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1587/B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
,;The obligations of PERTAMINA hereunder shall be deemedto have complied with the delivery to CONTRACTOR withinone hundred and twenty (120) days after the end of eachCalender Year, of documentary proof in accordance with theIndonesian fiscal laws that liability for the above mentionedtaxes has been satisfied, except that with repect to any ofsuch liabilities which CONTRACTORS may be obliged toHalaman 14 dari 45 halaman.
Putus : 19-06-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1134/B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juni 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
45 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Procedure follows substance;substance tell us which areas of procedure will become important.(Prosedur, hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, tujuantersebutlah yang merupakan problem kolektif apapun dari masyarakatyang dimaksudkan untuk dilawan. Prosedur mengikuti substansi, dansubstansilah yang memberitahu kita, bidangbidang prosedur mana yangmenjadi penting).(Ali, Achmad., Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Volume1.
Putus : 10-03-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1027/B/PK/PJK/2014 Tanggal 10 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. GAPURA ANGKASA
42 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa di dalam huruf a article 92 Konvensi Chicago 1944,disebutkan "this convention shall be open for adherence bymembers of the united nations and states with then, and stateswhich remained neutral during the present world conflictkemudian di huruf b disebutkan adherence shall be effected bya notification addressed to the government of the United Statesof America and shall take effect as from the thirtieth day from thereceipt of the notification by the government of the United Statesof America, which
Putus : 19-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1132/B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juni 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Procedure follows substance;substance tell us which areas of procedure will become important. .(Prosedur, hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, tujuantersebutlah yang merupakan problem kolektif apapun dari masyarakatyang dimaksudkan untuk dilawan. Prosedur mengikuti substansi, dansubstansilah yang memberitahu kita, bidangbidang prosedur mana yangmenjadi penting).(Ali, Achmad., Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Volume1.
Register : 24-01-2017 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 9 Mei 2017 — DASTUA GULTOM;DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI
150 — 255
150 — 255
Loebbeckedalam Bukunya Auditing An Itegrated Approach yang diterbitkan olehPrentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, halaman 171172dinyatakan:In deciding which audit procedures to use, there are seven broadcategories of evidence from which the auditor can choose.
Putus : 09-12-2013 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 589/B/PK/PJK/2013 Tanggal 9 Desember 2013 — PT. D & D PACKAGING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
61 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
The objects for which the Company is established are:(a) To purchase, establish and carry on business as general merchants,importers, exporters, commission agents, del credere agents, removerspackers, storers, storekeepers, factors and manufacturers of anddealers in foreign and local produce manufactured goods, materials andgeneral merchandise and to import, buy, prepare, manufacture, rendermarketable, sell, barter, exchange, pledge, change, make advances onand otherwise deal in or turn to account
Register : 22-07-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PA SURABAYA Nomor 2215/Pdt.P/2021/PA.Sby Tanggal 5 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
32 — 1
32 — 1
Keadilan berasal dari kata justice, yangmenurut Institute of Justinian, istilah justice dirumuskan sebagai:Justiceis the constant and continual purpose which given to everyone his own.Keadilan merupakan istilah yang dipergunakan dalam hubungannyaantara rakyat dan pemerintah.Keadilan berkaitan dengan hak seseorang apa yang seharusnyaditerimanya, sehingga apabila seseorang tidak menerima apa yangmenjadi haknya, maka dianggap tidak adil, bahkan mencederai rasakeadilan.
Register : 27-08-2013 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 378/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST Tanggal 3 Juli 2014 — PT. JABATEX >< MAYER & CIE Gmbh & Co KG (dahulu bernama Mayer & Cie. Gmbh & Co),Cs
341 — 102
341 — 102
antara lain menyatakan batal Perjanjian UtangPiutang (vide petitum gugatan no. 4 dan 6);Pasal 13.2 Perjanjian Utang Piutang menyatakan sebagai berikut:Failing such an amicable settlement, any dispute arising out of or inconnection with this Agreement, including any question regarding itsexistence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved byarbitration in Jakarta in accordance with the Indonesian National Board ofArbitration Rules ("BANI Rules") for the time being in force, which
Register : 02-08-2012 — Putus : 11-10-2012 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 245/PDT.G/2012/PN.JKT.PST Tanggal 11 Oktober 2012 — DEWI LARAS ATI, SH,Cs >< WILLIAM DALE BREENLEE Jr,Cs
184 — 56
184 — 56
On occasion, the way hepressured us to take unilaterally the concept of in collaboration, which is notrecognized in the LOI, including how he always threaten us to terminate thecooperation, how he always under estimate the importance of our local bar licenseto sponsor him/DFDL, how he always mention that we are all are replaceableanytime, and how he always mention his intention to leave DFDL Indonesia wthina year after, are some of few examples of his flaw, insensitive attitudes andignorance of local
Register : 31-03-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Tte Tanggal 19 April 2021 — Pemohon:
REZA, S.T
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA
93 — 64
REZA, S.T
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA
93 — 64
Adapuntujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga PraPeradilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP,yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan padakerangka due process of law.Due process of law pada dasarnya bukan sematamata mengenai rule of law,akan tetapi merupakan unsur yang essensial dalam penyelenggaraan peradilanyang intinya adalah bahwa ia merupakan ...a law which hears before itcondemns, which proceeds upon inquiry, and
Register : 15-07-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 136/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
Prof.Dr. O.C. KALIGIS, SH.,MH.
Tergugat:
Komisi Pemberantas Korupsi KPK RI
499 — 348
Prof.Dr. O.C. KALIGIS, SH.,MH.
Tergugat:
Komisi Pemberantas Korupsi KPK RI
499 — 348
Dan Pasal 28 D ayat (1) Setiap orang berhak ataspengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yangadil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan InternationalConvenant on Civil and Political Right (ICCPR) Pasal 10 ayat (3)dan Pasal 26 yang berbunyi:Pasal 10 ayat (3), The penintentiary system shall comprisetreatment of prisioners the essential aim of which shall be theirreformation and social rehabilitation.
Pasal 28 D ayat1: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan InternationalConvenant Civil and Political Right (ICCPR) Pasal 10 ayat 3 dan Pasal 26.Pasal 10 ayat 3: The penintentiary sytem shall comprise treatment ofprisoners the essential aim of which shall be their reformation and socialrehabilitation.