Tempat tinggal di Jakarta Barat sekarangtidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayahRepublik Indonesia (GHOIB)selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;Pengadilan agama tersebutTelah mendengar keterangan Penggugat, keluarga dan saksisaksi;Telah memeriksa suratsurat;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 23Pebruari 2014 mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Register Nomor1340/Pdt.G/2015/PA.JB tanggal 23

2014, dengan dalildalil sebagaiberikut :1.

Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon NomorKk.15.35.26/Pw.01/DN/23/2014 tanggal 08 April 2014 yang dikeluarkan danditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Turen Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuaidengan aslinya (bukti P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yangbersangkutan;.

Nomor 3391 K/Pdt/2015tanah tersebut juga sudah diurug/ditinbun dan Penggugat juga selalumembayar kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Pemda;Bahwa pada 28 Mei 2014 tanah tersebut juga pernah dilakukanpengembalian batas oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten KotawaringinTimur sebagaimana tertuang dalam Berita Acara PengukuranPengembalian Batas Nomor 23/2014 tertanggal 28 Mei 2014:Bahwa selama bertahuntahun senjak tahun 1999 hingga tahun 2010 tanahtersebut selalu Penggugat kuasai dan tidak

Surat Keterangan Kematian Nomor 470/23/2014/2017 a.n SuamiPemohon yang dikeluarkan pada tanggal 03 April 2017 oleh KepalaDesa Balefadorotuhu dan diketahui oleh Camat Lahewa PemerintahKabupaten Nias Utara, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dantelah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai (P.3);Hal. 3 dari 13 Hal.

membersihkannya agar tidakmenjadi belukar, karena tanah tersebut berada didalam kota yang manaPenggugat akan merasa malu bila tidak di bersihkan atau digarap bahkantanah tersebut juga sudah di urug / ditimbun dan Penggugat juga selalumembayar kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Pemda;Bahwa pada 28 Mei 2014 tanah tersebut juga pernah dilakukanpengembalian batas oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten KotawaringinTimur sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran PengembalianBatas Nomor: 23

/2014 tertanggal 28 Mei 2014;Bahwa selama bertahuntahun senjak tahun 1999 hingga tahun 2010 tanahtersebut selalu Penggugat kuasai dan tidak ada seorang pun yang merasakeberatan ataupun mengaku sebagai miliknya, namun tibatiba pada bulanJuni 2011 Penggugat dilapori oleh keluarga Penggugat bahwa ada petugasKelurahan Mentawa Baru Hilir melakukan pengecekan dan pengukuran atastanah Penggugat, kemudian pada hari berikutnya Penggugat mendatangiKantor Kelurahan dan menanyakan kenapa tanah Penggugat dicek

Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas No. 23/2014 atas SertifikatHak Milik No. 1476 Tahun 1992, tanggal 28 Mei 2014, yang di keluarkan olehKantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur,selanjutnya di beri tanda P2;3. Sertifikat Hak Milik No. 1038 Tahun 1988, tanggal 2 Maret 1988, An. ABIDIN,gambar situasi No. 382/1988, yang di keluarkan oleh Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya di beritanda P3;4.

Kemudian P2 merupakan Berita AcaraPengukuran Pengembalian Batas No. 23/2014 tanggal 28 Mei 2014 atas bukti P1yang merupakan verifikasi terakhir ukuran tanah atas bukti P1. Selanjutnya P4tentang bukti Surat Keterangan Hak Atas Tanah Desa Mentawa Baru HilirKecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur PropinsiKalimantan Tengah, No. 19/HM/MBR/1978, An.

M ARIS MANSUR ada 2 (dua) berkas kreditmasingmasing adalah sebagai berikut:a)b)Surat Perjanjian Kredit PT BPR Akarumi Nomor : 151/MKBPRAK/23/2014 tanggal 25 November 2014, plafond kredit sebesarRp.65.000.000,.

MANSUR AMIN ada 2 (dua) berkas kreditmasingmasing adalah sebagai berikut :a) Surat Perjanjian Kredit PT BPR Akarumi Nomor : 150/MKBPRAK/23/2014 tanggal 24 November 2014, plafond kredit sebesarRp.70.000.000,. Jaminan/agunan sebidang tanah pekarangansesual SHM Nomor 232 tanggal 4 Oktober 2011 luas kurang lebih407 M2 atas nama Drs.

Debitur atas nama NUR INSANA ada 2 (dua) berkas kredit masingmasing adalah sebagai berikut:a) Surat Perjanjian Kredit PT BPR Akarumi Nomor : 161/MKBPRAK/23/2014 tanggal 10 Desember 2014, plafond kredit sebesarRp.150.000.000,.

M ARIS MANSUR ada 2 (dua) berkas kreditmasingmasing adalah sebagai berikut:C)d)Surat Perjanjian Kredit PT BPR Akarumi Nomor : 151/MKBPRAK/23/2014 tanggal 25 November 2014, plafond kredit sebesarRp.65.000.000,.

Debitur atas nama NUR INSANA ada 2 (dua) berkas kredit masingmasing adalah sebagai berikut:c) Surat Perjanjian Kredit PT BPR Akarumi Nomor : 161/MKBPRAK/23/2014 tanggal 10 Desember 2014, plafond kredit sebesarRp.150.000.000,.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (untukselanjutnya disebut UndangUndang 23/2014), menyebutkan bahwaPenyesuaian Daerah berupa: perubahan batas wilayah, perubahannama daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupabumi, pemindahan ibukota, dan/atau perubahan namaibukota.Sebagaimana dalam UndangUndang Pemerintahan Daerahtersebut menyebutkan bahwa penyesuaian daerah dilakukanberdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 370 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang 23/2014, yang pada intinya menyatakan apabilaterjadi perselisihan antar Provinsi, antara Provinsi danKabupaten/Kota di wilayahnya, serta antara Provinsi danKabupaten/Kota di luar wilayahnya, maka Menteri Dalam Negerimenyelesaikan permasalahan dimaksud dan atas putusan tersebutbersifat final dengan diterbitkannya Permendagri 52/2020;6.

Pasal 401 ayat (1) UndangUndang 23/2014 menyatakan bahwa:Penegasan batas termasuk Cakupan Wilayah dan penentuan luasbagi Daerah yang dibentuk sebelum UndangUndang ini berlakuditetapkan dengan Peraturan Menteri;Kemudian UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang PenetapanUndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang PerpanjanganPembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (untuk selanjutnya disebutUndangUndang 27/1959) dijadikan dasar hukum yang diawali dengankata Mengingat dalam Permendagri 52/2020

Putusan Nomor 14 P/HUM/2021Merujuk ketentuan pada Pasal 5 ayat (3) UndangUndang 35/2007 danPasal 401 ayat (1) UndangUndang 23/2014, maka Menteri DalamNegeri memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan batas daerahantara Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya;Berdasarkan halhal tersebut, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Permendagri52/2020 justru merupakan pelaksanaan amanah dari regulasi di atasnya,dengan demikian Permendagri 52/2020 tidak bertentangan dengan Pasal3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (3) UndangUndang

Asli Surat Keterangan Nomor : 003/XIVRT 23/2014 tanggal 27 Desember2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua RT. 23 serta diketahuidan ditandatangani oleh Lurah Karang Anyar Pantai (P.3); Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkansaksisaksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1.

Bahwakarena Judex Facti tingkat banding telah mengambilalih seluruhpertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Binjai, maka keberatankeberatan dalam memori kasasi ini juga ditujukan pada pertimbangan hukumPutusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 23/2014, sebagaimana telahPemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat IV uraikan dalam memori bandingterdahulu, seperti tersebut di bawah ini:Halaman 33 dari 43 hal. Put.

2017h)Bahwa terbukti dengan tegas Judex Facti dalam putusan PengadilanTinggi Medan Nomor 90/PDT/2012/PT.DKI. , tanggal 26 Juli 2016 junctoputusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Bnj., tanggal26 Maret 2015 salah dalam menerapkan hukum dan tidak ada satupuntindakan Permohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang menyalahiperaturan perundangundangan yang berlaku, dikarenakan telah sesuaidengan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku,sehingga Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 23

/2014 dan PutusanPengadilan Tinggi Medan Nomor 90/2016 dalam a quo haruslah ditolakuntuk seluruhnya;7.

atas terbukti dengan tegasJudex Facti dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor90/PDT/2016/PT.MDN., tanggal 26 Juli 2016 jJuncto Putusan PengadilanNegeri Binjai Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Bnj., tanggal 26 Maret 2015 salahdalam menerapkan hukum dan tidak ada satupun tindakan PermohonKasasi/Pembanding II/Tergugat IV yang menyalahi peraturan perundangundangan yang berlaku, dikarenakan telah sesuai dengan hukum danperaturan perundangundangan yang berlaku, sehingga Putusan PengadilanNegeri Binjai Nomor 23

/2014 dan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor90/2016 dalam a quo haruslah ditolak untuk seluruhnya;Bahwa karena sudah terbukti pertimbanganpertimbangan hukum dariMajelis Hakim adalah keliru dan tidak berdasar hukum, maka pertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim dan petitumpetitum yang menyatakanPemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat IV telah melakukan perbuatanmelawan hukum adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidakberdasarkan hukum, dan oleh karenanya putusan Nomor90/PDT/2016/PT.MDN.,

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari KomandanSatuan, pihak kesatuan telah berupaya melaukan pencarian kerumah orangtuanyanamun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, kemudian kesatuan melaporkan perbuatanTerdakwa ke Komando Atas sesuai dengan Surat Permohonan Pencarian Nomor :R/23//2014 tanggal 13 Januari 2014.5.

., Penetapan No. 132/Pdt.P/2019/PN SMNKutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depokdan telah diterbitkan dibawah Registrasi NomorKK.12.04.09/PW.01/23/2014 Tanggal 16 Juni 2014.Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Ronny Rahardi IndraAsmara dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni :a. REZAADISTA PUTRI, Lahir pada tanggal 06041996, Usia 23 Tahun;b. ELSHAAVIANA PUTRI, Lahir pada tanggal 13091997, Usia 21 Tahun;c.

(empat ratus sembilan puluh enammeter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 330 tanggalpendaftaran 28 Mei 2014 dan Akta Jual Beli No. 23/2014 tanggal 19 Mei2014 pada PPAT YANI KUSYANY, S.H. (bukti P9), dengan batasbatas:Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Kampling No.116 (Herman); Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan; Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Kampling No.120 (Sahri); Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Kampling No.120 (Toni);a.

Purworejo Kavling Blok I No. 3 Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon-Banten dengan luas 496 m2 (empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 330 tanggal pendaftaran 28 Mei 2014 dan Akta Jual Beli No. 23/2014 tanggal 19 Mei 2014 pada PPAT YANI KUSYANY, S.H.

Turut Termohon Ildengan jaminan obyek pertama itu dilakukan Termohon tanpa seljin dansepengetahuan Pemohon;Menimbang, bahwa telah terjadi peralihan obyek pertama kepadaTurut Termohon Il, dan yang patut diketahui apakah peralinan tersebut adaunsur melawan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mencari fakta danmempertimbangkannya;Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan dapatditemukan fakta sebagai berikut : Bahwa obyek pertama diperoleh pada tanggal 19 Mei 2014berdasarkan akta jual beli No.23

/2014 yang dibuat oleh PejabatHal 45 dari 157 hal Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.ClgMenimbang, bahwa berdasar bukti T.2. yaitu fotokopi Kartu TandaPenduduk Turut Termohon telah bermeterai dan dinazegelen serta telahdicocokkan dengan aslinya, untuk itu Majelis Hakim dapat menerima buktiT.3.

(fotokopi surat informasidan peringatan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional xxxx Xxxxxxx );Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 yaitu foto kopi SertipikatTanah Hak Milik No. 321 atas obyek ketiga, bukti tersebut telah dimeteraidan dinazegelen namun Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya denganalasan sertipikat asli berada di tangan Termohon atau Turut Termohon Il.Dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa obyek ketiga diperolen padatanggal 12 Desember 2012 sesuai dengan Akta Jual Beli No.23/2014

Surat Keterangan Kematian dari Kepala kelurahan Ngembatpadas, KecamatanGemolong Nomor 140/23/2014 tanggal 8 Januari 2014 ;5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama H.

SHERLY KAUNANG,dikeluarkan tertanggal 25 Agustus 2014 No :7106LT250820140005 yangtelah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diserahkandimuka persidangan, diberi tanda bukti P4 ;Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama OCTA RICHERSONKAUNANG, dikeluarkan tertanggal 25 Agustus 2014 No :7106LT250820140009 yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, laludiserahkan dimuka persidangan, diberi tanda bukti P5 ;SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARANO.800/BKD/SK/23

/2014 Tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada :FRANS KAUNANG (Asli) tertanggal 10 Maret 2014 yang telah diberi meteraicukup, lalu diserahkan dimuka persidangan, diberi tanda bukti P5 ;Foto copy Surat Keterangan Kehilangan 1(Satu) SK PNS atas nama FransJan Kaunang, tertanggal 10 September 2014 yang telah diberi meterai cukupHal. 6 dari 17 Hal.

Fotokopi Surat Keterangan Nomor : Kk.15.02.03/Pw.01/23/2014 tanggal 9September 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo (P.1);2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat (P.2);3.

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah).Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Lumajang pada hari Rabu tanggal 23 2014 oleh kami I MADE BAGIARTA, S.H.13sebagai Hakim Ketua Sidang, I WAYAN SUARTA, SH., M.H dan DIAN ARIMBI, S.H.masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu jugadalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi olehHakim Hakim

PalembangIndralaya, selanjutnyaoleh Kuasa Pemohon diberi tandaP2 ;3 Photocopy sesuai dengan aslinyaSurat Keputusan Gubernur SumateraSelatan tanggal 7 September 2015Nomor : 644/KPTS/I/2015 tentangPerpanjangan Penetapan LokasiPembangunan Jalan Tol PalembangHalaman 11 dari 20 Halaman Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2015/PN KagIndralaya, selanjutnya oleh KuasaPemohon diberi tanda P3 ;Photocopy sesuai dengan aslinya PetaBidang Tanah Pengadaan Tanah JalanTol Palembang Indralaya tahapKedua tertanggal September 2014Nomor : 23

/2014, selanjutnya olehKuasa Pemohon diberi tanda P4 ;Fotocopy sesuai dengan aslinyaDaftar nominatif Hasil verivikasiPengadaan Tanah Jalan TolPalembang Indralaya Tahap KeduaNomor : 3272/1016/XII/2014 tanggal22 Desember 2014, selanjutnya olehKuasa Pemohon diberi tanda P5 ;Photocopy sesuai dengan aslinyaberita acara objek pengadaan tanahyang akan diberikan ganti kerugianmasih dipersengketakankepemilikannya yang ditandatanganioleh Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional PropinsiSumatera Selatan

Putusan Nomor 1155/B/PK/PJK/2017(semula Terbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan PajakNomor: P.224/SP.23/2014 tanggal 24 Maret 2014 dengan caradisampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) pada tanggal 04 April 2014 sesuai TandaTerima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen201404040213Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3)juncto Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuanMemori Peninjauan Kembali atas Putusan

Tectonia Grandis (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkanoleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan PajakNomor: P.224/SP.23/2014 tanggal 24 Maret 2014 dengan caradisampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) pada tanggal 04 April 2014 sesuai TandaTerima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen2014040402132.