PUTUSANNomor 409/Pdt.G/2016/PA.ClgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dengan acara gugatan Perwakilan kelompok(Class Action), pada pemeriksaan pendahuluan (Dismissal) telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:1.

No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.Dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat tempat tinggalnyaPerwakilan Kelompok tersebut di atas.Selanjutnya GiSCDUt ........ eee eee eeeeeeeeee eee eeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeees PENGGUGATDengan ini Penggugat hendak mengajukan Gugatan Wakaf MakamBalung dengan Gugatan Class Action terhadap:1.

::::sssesseeeeeeeeeeees TURUT TERGUGAT;Adapun yang menjadi dasar / dalildalil dan alasan diajukannya gugatanperkara Wakaf Makam Balung ini adalah sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat Class Action adalah Masyarakat Kampung yangdahulu pada tahun 1973 terkena gusuran/pembebasan lahan danpemindahan tempat tinggal secara bedol desa, dan ada pula yangpemindahannya hanya sebagian.

Tergugat Il yang kami simpulkan dan dengan uraian alasansebagai berikut :1.Gugatan Eror In Person.Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatugugatan Class Action, karena terdapat kekeliruan pihak dalam gugatan,dengan alasan sbb :a.

Action kecuali terhadap halhalyang diakui secara tegas..

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan Kelompok (Class Action);
2. Memerintahkan para pihak untuk menghentikan perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

;Bahwa kedudukan Para Penggugat harus terlebin dahulu memenuhi syaratmenurut Pasal 8 ke3 Rv tersebut karena kalau tidak terpenuhi makagugatan Para Penggugat menjadi cacat hukum;Gugatan Penggugat kabur (obscuri libel):Bentuk gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak jelas atau tidakterang, bahkan rancu dan saling tumpang tindih antara bentuk gugatperwakilan kelompok (class action) berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun2002 dengan gugatan konvensional yang juga kacau dan tumpang tindihantara bentuk gugat

Apabila dibaca isi gugatan pada halaman 12 jelas terkesanbentuk gugatan yang diajukan adalah gugatan perwakilankelompok (class action) berdasarkan PERMA Nomor 1 TahunHal. 9 dari 20 hal. Putusan No. 1473 K/Pdt/20152002 seolaholah ke5 orang yang bertindak tampil sebagai ParaPenggugat merupakan wakil kelompok (class representative) gunamewakili kepentingan sebanyak 1/10 pemegang saham sebagaianggota kelompok (class members).

Oleh karena itu jikasubyek yang dikumulasi dalam gugatan terdiri dari 5 orang ditambah1/10 bagian pemegang saham tidak dibenarkan dalam bentuk lampirankarena secara formil mengandung makna in absentee dan carademikian hanya dibenarkan dalam bentuk gugatan perwakilan kelompok(class action) yang tidak mengharuskan anggota kelompok (classmembers) disebut identitasnya dalam gugatan;Dari penjelasan diatas ternyata gugatan tidak jelas apakah gugatanperwakilan kelompok (class action) atau tidak.

Jika diukur berdasarkan faktacacat formulasi gugatan perwakilan kelompok (class action) yang diaturdalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 gugatan jelas tidak memenuhi syaratgugatan perwakilan kelompok (class action);Gugatan juga tidak jelas bentuk konvensionalnya apakah tuntutan individual(individual claim) berdasarkan individual interest yang masingmasingberdiri sendiri atau apakah bentuk kumulasi (Samenvoeging) objektif dansubyektif yang tercantum identitasnya dalam komparasi gugat sebagaipihak dalam gugatan

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan kelompok (Class Action);
2. Memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 354.000,00 (Tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendasarkan gugatan padamasalah perlindungan konsumen, yaitu berdasarkan pasa UndangUndang Nomor: 8 Tahun 1999:Menimbang, bahwa walau pun Penggugat/Pembanding mendalilkanadanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat/Terbanding, namun dasar darigugatan adalah masalah konsumen (perlindungan konsumen); Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim banding lebih tepatPenggugat/Pembanding itu mengajukan gugatan dengan cara mewakilibeberapa konsumen yaitu dengan gugatan class

action.

Didalam gugatanperkara ini Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri,sedangkan kalau diajukan gugatan secara class action tentunya harus memenuhi beberapa syarat tertentu;Menimbang, bahwa dengan halhal demikian, maka pertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alin dandijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tanjungkarang sendiri dan dengan tambahan pertimbangansebagaimana tersebut diatas, sehingga putusan Pengadilan

PUTUSANNomor 93/Pdt.G/2015/PN.Tjk.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatanperwakilan kelompok (Class Action) antara :1 RICKY H.S. TAMBA, Umur : 39 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat DusunSri Rejeki RT. 12 RW. 4 Desa Labuhan Ratu II, Kec. WayJepara, Kab. Lampung Timur, No.

dari 66 Ptsn.No. 93/Pdt.G/2015/PN.Tjk.gugatan Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai gugatan class action yangmembawa konsekuensi yuridis, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidaksah, oleh karena Gugatan GPK Penggugat tidak memenuhi syarat PERMA No.

Tamba melaluisosial media,dan juga apa yang menjadi substansi dari Gugatan Perwakilan Masyarakat(Class Action) di Pengadilan Negeri Kelas I A,Tanjung Karang, merupakan suatukebohongan. Bahwa kebohongan yang sangat nyata,tampak pada dalil yang disampaikanoleh Sdr.

Gugatan perwakilan kelompok (class action) masuk dalam lapangan hukum perdata.Istilah gugatan dikenal dalam hukum acara perdata sebagai suatu tindakan yangbertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untukmenghindari adanya upaya main hakim sendiri. Gugatan merupakan bentuk tuntutanhak yang mengandung sengketa, pihakpihaknya adalah penggugat dan tergugat.Pihak disini dapat berupa perorangan maupun badan hukum.

Pihakpihakyang tidak mengalami kerugian secara nyata tidak dapat memiliki kewenangan untukmengajukan class action;d. Kesamaan Fakta atau Dasar Hukum Kesamaan fakta atau dasar hukum yangdimaksud bersifat substansial artinya harus memiliki kepentingan yang sama antarawakil kelompok dengan anggota kelompok;e. Kesamaan Jenis Tuntutan Syarat ini berkaitan erat dengan syarat kesamaan fakta ataudasar hukum;Menimbang, bahwa Pasal 2 PERMA No.

Imran) bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatankarena ia bukan pihak yang dirugikan dalam hal ini Pembanding semula Penggugat tidaktermasuk salah satu anggota masyarakat yang ditetapkan berhak menerima raskin di Desa SriDamai.Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan denganmendasarkan pada beberapa pendapat ahli hukum dan perundangundangan tentang gugatanperwakilan kelompok atau class action, yakni pengertian class action dalam Meriam WebsterColegiate Dictionery, Blacks Law Dictionary

dan dalam Glorilier Multi Media Ecyclopediaserta Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan PerwakilanKelompok yang selanjutnya berpendapat bahwa gugatan Pembanding semula Penggugatadalah gugatan class action atau gugatan perwakilan kelompok.Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat adalahgugatan perwakilan kelompok (class action), yang menurut kentetuan pasal huruf a, pasal 2huruf b dan pasal 3 PERMA No.

akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat padapokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Dalam EksepsiMenimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkanmengenai materi pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkaneksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat yang tertuang dalam jawabannyayang pada pokoknya, bahwa gugatan kabur dan tidak jelas karena suatugugatan Class

Action haruslah Penggugatnya sangat banyak, mempunyaikesamaan tipe tuntutan, dan perwakilannya layak atau patut, akan tetapi dalamkenyataannya dalam gugatan tersebut adalah gugatan biasa yakni hanya terdiridari dua kepentingan subyek hukum perorangan saja, tidak jelas mewakilisubyek hukum lain yang mana, berapa jumlah subyek hukum yang diwakili,sehingga kelayakan sebagai wakil subyek hukum lain tidak ada;Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, pihak para Penggugat telahmengajukan tanggapan dalam

jawaban pihak Tergugatmemuat tangkisan/eksepsi bukan menyangkut mengenai ketidakwenanganHakim sebagaimana diuraikan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 136 HIRtersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bersama dengan gugatan pokok.Menimbang, bahwa atas eksepsi dari pihak Tergugat tersebut di atas,Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pada halaman 1, ParaPenggugat secara jelas telah menyebutkan perihal gugatan adalah mengenaiGugatan Perwakilan Kelompok (Class

Action);Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentangapakah gugatan Para Penggugat ini betul sebagai Gugatan PerwakilanKelompok (Class Action) atau bukan, maka menurut Majelis Hakim harusdipertimbangkan terlebin dahulu, apa yang dimaksud dengan GugatanPerwakilan Kelompok (Class Action);Menimbang, bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) timbulsebagai terobosan sistem hukum dengan alasan kepraktisan dan menjamin rasakeadilan yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Mahkamah

Action (Gugatan Perwakilan Kelompok) atau bukan;Menimbang, bahwa ketidakkonsistenan pihak Para Penggugat dapatdicermati dan dilihat dari surat gugatan yang menyebutkan sebagai GugatanPerwakilan Kelompok (Class Action), namun didalam Repliknya pihak ParaPenggugat menyatakan adalah benar gugatan tidak memperjuangkanHalaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Padt.G/2015/PN.

Dalam Gugatan PerwakilanKelompok (Class Action), tidak setiap orang berhak mengajukannya,melainkan hanya salah satu atau beberapa orang yang merupakan anggotadari sekelompok orang yang ikut mengalami kerugian secara langsung.Kepentingan yang dituntut dalam actio popularis adalah kepentingan umumyang dianggap kepentingan setiap anggota masyarakat juga, sedangkandalam class action kepentingan yang dituntut adalah kepentingan yang samadalam suatu permasalahan yang menimpa kelompok tersebut.

Dalam sistemcommon law, prinsip actio popularis ini sama dengan citizen lawsuit sepertigugatan terhadap pelanggaran perlindungan lingkungan oleh warga negara,baik terhadap warga negara yang mengalami langsung terkenapencemarannya ataupun tidak, karena masalah perlindungan lingkunganmerupakan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat luas, makasetiap warga negara berhak menuntutnya (Mas Achmad Santosa, Konsepdan Penerapan gugatan Perwakilan (Class Action), ndonesia Center forEnvironmental Law (

Pasal 3 huruf (f)PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tersebut merupakan ketentuan yang pentingdan karenanya harus dipenuhi dalam Gugatan Perwakilan Kelompok, danpersyaratan inilah yang membedakan antara Gugatan Perwakilan Kelompok(Class Action) di satu pihak dengan gugatan yang bukan Gugatan PerwakilanKelompok di lain pihak;Menimbang, bahwa untuk itu Majelis terlebih dahulu akan mencermatidan kemudian mempertimbangkan apakah dalam gugatan para Penggugat aquo telah terdapat kesamaan fakta/peristiwa dan kesamaan

Action/ gugatanperwakilan kelompok karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok/Class Action dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan PerdataUmum dan Perdata Khusus bahwa gugatan perwakilan kelompok/ class actionhanya dapat diajukan terhadap perkara khusus yaitu Perkara Lingkungan,Perkara Perlindungan Konsumen, dan Perkara Kehutanan.

Sedangkan dalamperkara ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara di atas dan perkara iniadalah perkara Perdata Murni/ Umum bukan perkara Class Action ;Bahwa berdasarkan hal di atas merupakan bukti yang jelas kalau perkara iniadalah perkara Perdata Murni/Umum bukan merupakan perkara Class Action ;Berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan Penggugat tidak jelas/kabur(Obscuur Libel) ;Gugatan Penggugat Kurang PihakBahwa dalam pengelolaan lahan tersebut, Tergugat V mengajukan permohonanpengelolaan

Action dikarenakan tidak memenuhi persyaratan dalamPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentangAcara Gugatan Perwakilan Kelompok/class Action dan Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus,bahwa gugatan perwakilan kelompok/class action hanya dapat diajukan terhadapperkara khusus yaitu Perkara Lingkungan, Perkara Perlindungan Konsumen,dan Perkara Kehutanan.

Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata Halaman 145151);Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Indonesia Center For Enviromental Law(2003) gugatan dengan prosedur Class Action (CA) yang diajukan ke Pengadilan Negeriseluruh Indonesia substansinya beranekaragam dan tidak hanya terbatas pada persoalanlingkungan, konsumen, dan kehutanan yang memang secara normatif sudah mengaturpendayagunaan prosedur secara Class Action (CA);Menimbang, bahwa Class Action (CA) bukan persoalan hak melainkan menyangkutprosedur

hukum acara yang harus dilakukan atau ditetapkan apabila terhadap suatuperbuatan melanggar hukum yang kriterianya telah dikemukakan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas, maka MajelisHakim berpendapat bahwa perkara gugatan No.20/Pdt.G/2012/PN.Sky termasuk dalamperkara gugatan Class Action (CA), karena telah memenuhi syarat formil gugatan ClassAction sebagaimana yang digariskan PERMA No.

Bahwa oleh karena Tergugat dalam hal ini KOPERASI PEGAWAI REPUBLIKINDONESIA ( KPRI ) TEKAD di Ponorogo telah mengabaikannya terhadappermintaan Para Penggugst sebagaimana dimaksud, maka denganTerpsksa Para Penggugat mengajukan Gugatan ini melalui PengadilanNegeri Ponorogo, dengan cara dan / atau dengan Mekanisme GugatanPerwakilan Kelompok (Class Action) sesuai PERMA RI No. 1 Tahun 2002tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ;06. bahwa sebagai akibat dari Perbuatan Tergugat KOPERASI PEGAWAIREPUBLIK

Para Penggugat diatas, maka paraPenggugat memohon kepada Yang Terhormat Yang Mulia bapak KetuaPengadilan Negeri Ponorogo untuk memanggil para Penggugat dan ParaTergugat ( Para Pihak dalam perkara ) untuk hadir dalam MAJELISPERSIDANGAN pada waktu yang ditentukan untuk itu, serta memeriksa,mengadili serta memutuskan sebagai hukum :PRIMAIR ;1.Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan Gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat hukumsebagai Gugatan acara perwakilan kelompok ( Class

Action ) ;Menyatakan syah dan berharga sita jaminan ( Conservatoir Beslag )yang diletakkan ;Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sebagai para Penggugatyang beritikat baik ( Tegoede throw )Menyatakan bahwa Tergugat KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA( KPRI ) TEKAD di Ponorogo yang berkedudukan / beralamat di Jl.

Action ) ;Bahwa Penggugat meminta untuk mengembalikan simpanan wajib dansimpanan sukarelanya ditambah dengan ganti kerugian ;Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat dimohon untukmeletakkan sita jaminan ( Conservatoir Beslag ) terhadap barangbarang bergerak maupun barang tidakj bergerak milik tergugat ( KPRI( TEKAD PONOROGO ) ;Bahwa Tergugat KPRI TEKAD PONOROGO selaku badan hukum telahmelakukan wanprestasi ;Bahwa telah membentuk TIM atau PANEL yang terdiri para Penggugat5 (lima) orang yang mewakili

Action) ;Para Penggugat sebanyak 5 (lima) orang mewakili seluruhanggota dalam rangka untuk menyelesaikan masalah atauperselisihan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Ponorogo dalammenyelesaikan perselisihan Koperasi (KPRI Tekat Ponorogo) telahdiatur dalam Anggaran Dasar KPRI Tekat Ponorogo Bab XIVTentang PERSELISIHAN, Pada Pasal 19 sebagai berikut :1.Q1setiap perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraanKoperasi, diselesaikan secara intern melalui pengurus ataurapat anggota.1.02Apabila tidak bisa

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

• Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

• Menolak gugatan Para Penggugat class action seluruhnya;
• Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.616.000,- (empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

PUTUSANNomor 30/Pdt.G/2018/PN RgtDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rengat Kelas Il yang mengadili perkaraperkara perdatadengan acara gugatan Perwakilan Kelompok (class Action) pada tingkat pertamatelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:.

Bahwa Wakil Kelompok merupakan orang, sekaligus wakil darisekelompok orang (Anggota Kelompok) yang samasama menderitakerugian karena persoalan Kebun Plasma pola Trans Pir, berdasarakanPenyerahan lahan masyarakat Desa Kota Baru, Kecamatan Rakit Kulim.Oleh karena itu, kejujuran dan kesungguhan PARA PENGGUGAT tidakdiragukan lagi untuk mewakili kKepentingan hukum Anggota Kelompoknyadengan prosedur gugatan perwakilan kelompok (class action);2.

Gugatan Class Action yang diajukan Penggugat tidak memenuhi tatacara yang ditentukan oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2002 tentangAcara Gugatan Perwakilan Kelompok.Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (PERMA NO.1/2002), PersyaratanPersyaratan Formal untuk mengajukan gugatankelompok, antara lain: Memenuhi persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diaturdalam Hukum Acara Perdata; Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;

Apalagi di dalam gugatannya butir IIl.12 I1I.13 diketahui bahwa yang dipersoalkan adalah hanya sebagianlahan yang menurut Para Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat, sehingga ukuran jumlah anggota yang banyak tersebut menjadirancu karena tidak disebutkan angkanya oleh Para Penggugat.Sehingga jelas sekali bahwa Para Penggugat tidak memenuhi syaratgugatan class action tersebut karena Para Penggugat tidakmendefinisikan secara jelas dan rinciserta spesifik pihak yang akandiwakilinya dalam gugatan

Gugatan Class Action yang diajukanPenggugat tidak memenuhi tata carayang ditentukan oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang AcaraGugatan Perwakilan Kelompok.Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (PERMA NO.1/2002), Persyaratan Persyaratan Formal untuk mengajukan gugatankelompok;Bahwa gugatan Para penggugat tidak memenuhi syaratsyarat formalsebagaimana dimaksud dalam PERMA NO. 1/2002, yaitu Wakil kelompok tidakmemiliki kejujuran

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang, tertanggal 30 Januari 2008,Nomor : 01/Pen.Pdt/2008/PN.KSP tentang Penunjukan Hakim Pengadilan NegeriKualasimpang dalam perkara Perdata Gugatan Class Action antara pihakpihaksebagai berikut:1. ERWAN, Umur : 33 Tahun, pekerjaaan : Wiraswasta, beralamat: diDesa Cinta Raja Kec.Bendahara Kab.

,AFWADI,SH., dan NUR AULIA ANGKAT, SH;Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 21 Februari 2008, pihakKuasa Hukum Penggugat secara tertulis tertanggal 21 Februari 2008 menyampaikanpermohonan pencabutan perkara gugatan Perdata Class Action No.01/Pdt.G/2008/PN.Ksp., tertanggal 30 Januari 2008 dengan alasan oleh karena diantaraHal 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN LgsPara Pihak telah tercapai kata sepakat untuk menyelesaikan permasalahannya secaramusyawarah kekeluargaan diluar pengadilan;Menimbang

rumah milik Penggugat tepatnya didepan akses pintu keluarmasuk rumah Penggugat adalah merupakan penggabungan duakepentingan hukum yang berbeda;Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 199/Pdt/2019/PT MDN3.2.3.3.Bahwa gugatan Penggugat tentang fasilitasfasilitas/sarana komplekberupa Masjid, Playground, Playgroup dan kolam renang mini adalahgugatan tentang fasilitas yang bersifat umum (Fasum), sehingga secarahukum gugatan harus dilakukan oleh beberapa warga perumahanMaysa Tamansari Residence secara Class

Action bukan secara pribadiPenggugat, hal ini telah disebutkan oleh Hakim Mediator dalam laporanhasil Mediasi yang menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakankarena gugatan bersifat Class Action dimana ada warga lainnya yangtidak ikut sebagai pihak dalam perkara, sebagaimana yang diamanatkandalam pasal 32 ayat 2 a.1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;Bahwa kemudian gugatan Penggugat tentang penanaman pohonkearah selatan rumah Penggugat adalah gugatan

Action, sedangkanPenggugat dalam mengajukan gugatan tidak ada surat kuasa untukmewakili kepentingan warga perumahan lainnya, sehingga secarahukum gugatan Penggugat kurang pihak (Exceptio Plurium LitisConsortium) oleh karena beberapa warga perumahan lainnnya harusdijadikan pihak dalam perkara a quo ini;Bahwa dalam acara mediasi di Pengadilan Hakim Mediator juga sudahmenyarankan kepada kuasa Penggugat untuk mengikut sertakan wargaHalaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 199/Pdt/2019/PT MDNperumahan

Bahwa Majelis Yudex Factie telah keliru dan jelasjelas salah dalampertimbangnnya pada halaman 19 mengatakan ...tuntutan penggugattentang kepentingan umum (warga kompleks tersebut), harus dilakukanmelalui perwakilan kelompok/class action.. dimana dalam ketentuan UUtentang Perlindungan Konsumen mengatakan kepentingan konsemen bolehdiajukan secara kelompok dan boleh juga diajukan secara pribadi.

Action bukan secara pribadi Penggugat, kemudianPembanding dalam mengajukan gugatan adalah bersifat pribadi bukan untukdan atas nama Warga Kompleks, sehingga bertentangan dengan PERMANomor : 1 Tahun 2002 dan pasal 32 ayat 2 a.1 Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 199/Pdt/2019/PT MDN7.

bersangkutan;Menimbang bahwa, dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat dan II/Para Terbanding telahmenggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan II dan Para Turut Termohon Kasasidahulu sebagai Para Tergugat sampai dengan VI /Para Pembanding dan Para TurutTerbanding dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada pokoknyaatas dalildalil:Kedudukan dan kepentingan hukum Para Wakil Kelas (Penggugat) dalamkaitanprosedur gugatan perwakilan kelas (class

action);Bahwa sebelum sampai pada alasanalasan factual diajukannya gugatan initerlebih dahulu para wakil kelas (Penggugat) hendak mengajukan dasar kedudukandan kepentingan para wakil kelas (Penggugat) beserta anggota kelas (classmember) yang diwakilinya untuk mengajukan gugatan;.

pertambangandan penimbunan dengan tanah merah ke arah laut untuk pembangunan dermagayang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk itu kKedudukandan keberpihakannya tidak diragukan lagi, oleh sebab itu patut dan pantasmewakili Masyarakat Nelayan Pesisir di Perairan Senggarang dan sekitarnya,Kelurahan Senggarang, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang,Provinsi Kepulauan Riau lainnya untuk dan atas nama mereka melakukan gugatanini, dengan prosedur Gugatan Perwakilan Kelas (class

action);Bahwa dalam gugatan ini Para Wakil Kelas menggunakan mekanisme dan atauprosedur Gugatan Perwakilan Kelas yang sudah diakui dalam doktrin hukum danperaturan perundangundangan di Indonesia, yaitu prosedur gugatan dimana pihakHal 2 dari 38 Hal.

Bahwa dengan adanya kesamaankesamaan tersebut, sehingga dengan demikiantelah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukannya suatu Gugatan PerwakilanKelas (class action). Maka sangat beralasan dalam rangka memenuhi ketentuanketentuan yang telah disebutkan di atas, Para Wakil Kelas (Penggugat) selainbertindak untuk dirinya sendiri, juga dapat sekaligus mempunyai kedudukan hukumuntuk mewakili Masyarakat Nelayan Pesisir di Perairan Senggarang dan sekitar,Hal 4 dari 38 Hal.

Tanggal 22Agustus 2013 dimana Calon Peserta Plasma PT.Cipta Lestari Sawit yangterdiri dari 1.168 KK sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan BupatiBanyuasin Nomor 656 Tahun 2007 dahulunya pernah bertindak selaku ParaPenggugat dalam mengajukan gugatan Class Action di Pengadilan NegeriSekayu yang pada waktu itu diwakili oleh Saudara M.Asyik DKK,sedangkan terhadap objek dari gugatan Class action tersebut adalahperbuatan dari Tergugat yang tidak melakukan pembangunan kebun kelapaSawit untuk Calon Peserta

Action ke Pengadilan NegeriSekayu sebagaimana putusannya Nomor 15K/PDT/2015/PN.PLG tanggal18 Juni 2015 Jo.

ACTION) DAN BUKANGUGATAN BIASA.Bahwa Para Penggugat didalam dalil gugatannya mendalilkan mengenaikapasitasnya yaitu selain mewakili diri Sendiri yaitu juga berkapasitasmewakili Kelompok Tani Plasma pada PT.Cipta Lestari Sawit dengan namaForum Komunikasi Himpunan Masyarakat Petani Sawit sehinggaseharusnya Para Penggugat termasuk komponen perwakilan kelompok(Class Action), dan dikarenakan didalam gugatan Para Penggugat ternyataPara Penggugat mengajukan gugatan biasa dan bukan mengajukan gugatanperwakilan

Action terhadap Tergugat yang pada pokoknya agar Tergugat segera melakukan pembangunankebun Plasma warga masyarakat Kuala Puntian sejumlah 1.168 KKsebagaimana Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 656 Tahun 2007dan terhadap gugatan Class Action tersebut pada saat ini telah berkekuatanhukum tetap sebagaimana putusannya Perkara Perdata Nomor 15K/PDT/2015 TERTANGGAL 18 JUNI 2015 JO NOMOR34/PDT/2014/PT.PLG TANGGAL 22 MEI 2014 JO.

action,Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut :Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil gugatanPara Penggugat ternyata gugatan para Penggugat belum dapat dinyatakangugatan class action ataupun biasa sebab mengenai apakah Para Penggugatselain mewakili diri sendiri dan Kelompok Tani Plasma pada PT.Cipta LestariSawit dengan nama Forum Komunikasi Himpunan Masyarakat Petani Sawitperlu adanya pembuktian dengan menggunakan buktibukti tertulis maupunbukti Saksi

MENGADILI :

1. Menyatakan pengajuan gugatan oleh Para Penggugat dengan menggunakan tata cara gugatan perwakilan kelompok (Class Action) tidak sah dan tidak memenuhi syarat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan pemeriksaan substansi perkara tidak perlu dilanjutkan;
4. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu

Action) sebagaimanadiatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan PerwakilanKelompok yang sudah diakui dalam doktrin hukum dan peraturanperundangundangan di Indonesia, yaitu: bertindak tidak hanyauntuk kepentingan dirinya sendirisendiri, tetapi juga sekaligusmewakili ahli warisnya dari masingmasing warga / masyarakatkelurahan Kutoanyar, kecamatan Tulungagung, kabupatenTulungagung yang mengalami peristiwa yang sama sehubungandengan tindakan Tergugat

Bahwa penggunaan mekanisme gugatan perwakilan kelompok(class action) mempunyai manfaat sebagai berikut:v Proses berperkara yang bersifat ekonomis (judicial economy);v Akses pada keadilan (acces justice);v Perubahan sikap pelaku pelanggaran (behafior modification);Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 58/Padt.G/2016/PN Tlgyang ketiga manfaat itu sesuai dengan prinsip peradilan sederhana,cepat dan biaya ringan sebagaimana telah diamanatkan dalamUndangUndang;8).

Sehingga dengan demikian telahmemenuhi persyaratan untuk dapat dilakukannya suatu gugatanperwakilan kelompok (class action) sebagaimana diatur dalamPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;B.

Menyatakan, gugatan perkara ini diajukan berdasarkan GugatanPerwakilan Kelompok (Class Action);3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atasobyek sengketa pada posita angka 5 dan 6 yang diletakkan olehPengadilan Negeri Tulungagung;4. Menyatakan obyek sengketa pada posita angka 5, yaitu: Tanah Hak Milikyang terletak di blok / bagian sebelah Selatan seluas + 38.500 M?

Bahwa dengan demikian, gugatan ini telah memenuhi persyaratanuntuk dapat dilakukan menggunakan mekanisme gugatanperwakilan kelompok (class action) sebagaimana diatur dalamPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat dianggap telahtermuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang

.:1247 K/2017 tanggal 30 Agustus 2017, hal mana terhadapHalaman 22 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pat.G/2020/PN Kpnseluruh anggota kelompok terdapat kesamaan peristiwa atau faktasumber perolehan hak, dan persamaan kepentingan untuk selanjuinyamenjadikan sama dasar hukum alas haknya secara subtansial, jugakemudian persamaan jenis tuntutan diantara kesemua anggotakelompok, maka PENGGUGAT memohon agar Gugatan Class action inidapat ditetapbkan dengan Pemberitahuan dan memanggil seluruh anggotakelompok

petani penggarap tanah Desa Selorejo Kecamatan DauKabupaten Malang, melalui media massa atau perangkat yangdisediakan untuk pengumuman dan pemanggilan tersebut untukdiberitahukan atas hak opt out atas adanya gugatan class action inisebagaimana diatur dalam Pasal 7 PERMA No.:01/2002; dan dilanjutkandengan dilakukan pemeriksaan seluruh permohonan PENGGUGAT;B.

KEWENANGAN MENGADILI11.Bahwa gugatan ini sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Kepanjenkarena materi perkara class action adalah Wanprestasi yang dilakukanoleh PARA TERGUGAT;12.Bahwa seluruh domisili hukum dari Sebagian besar TERGUGAT(Tergugat Il, Tergugat Ill,) berada di wilayah Kepaniteraan PengadilanNegeri Kepanjen, maka sudah tepat juga diajukan class action inidiajukan di Pengadilan Negeri Kepanjen;13.Bahwa objek utama dalam gugatan class action wanprestasi ini adalahperbuatan TERGUGAT yang

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksadan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusanyang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono).TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimanadiuraikan di atas;Menimbang, bahwa apakah Gugatan Para Penggugat dalam bentukGugatan Class Action/Perwakilan Kelompok dapat diterima dan dilanjutkanuntuk diperiksa dan dipertimbangkan dengan acara selanjuinya, Majelis akanmempertimbangkannya sebagai

berikut;Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan Gugatan ParaPenggugat dalam bentuk Gugatan Class Action/Perwakilan Kelompok dapatditerima dan dilanjutkan untuk diperiksa dan dipertimbangkan dengan acaraselanjutnya, terlebin dahulu akan dipertimbangkan Jawaban dari Kuasa HukumTergugat Il dan Tergugat IIl mengenai hal diluar pokok perkara yang padapokoknya yaitu :@ Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaiGugatan Class Action dengan alasan karena tidak dapat memenuhi

Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal 25 Desember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Karawang dibawah Register Nomor : 214/Pdt.G/2020/PN Kpntertanggal 28 Desember 2020 telah mengemukakan halhal sebagai berikut:Bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan Class action ini adalah:A. LEGAL STANDING PENGGUGAT1.

action inisebagaimana diatur dalam Pasal 7 PERMA No.:01/2002; dan dilanjutkandengan dilakukan pemeriksaan seluruh permohonan PENGGUGAT;B.

Bahwa gugatan ini sudah tepat diajukan di Pengadilan NegeriKepanjen karena materi perkara class action adalah Wanprestasi yangdilakukan oleh PARA TERGUGAT;12. Bahwa seluruh domisili hukum dari Sebagian besar TERGUGAT(Tergugat Il, Tergugat Ill,) berada di wilayah Kepaniteraan PengadilanNegeri Kepanjen, maka sudah tepat juga diajukan class action inidiajukan di Pengadilan Negeri Kepanjen;13.

Bahwa objek utama dalam gugatan class action wanprestasi iniadalah perbuatan TERGUGAT yang pada waktu itu berkedudukansebagai Kepala Desa telah membuat perjanjian dan atau kesepakatan,dan dilanjutkan oleh TERGUGAT II juga sebagai Kepala Desa yang tetapmelanjutkan perjanjian Kerjasama dengan tetap menerima uangpembayaran sewa meski Para Penggugat sama sekali tidak menikmatihasil tanaman, dan kemudian ternyata secara sepihak TERGUGAT Illyang pada mulanya juga menerima uang sewa dari PARA PENGGUGAT,

berikut;Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan Gugatan ParaPenggugat dalam bentuk Gugatan Class Action/Perwakilan Kelompok dapatditerima dan dilanjutkan untuk diperiksa dan dipertimbangkan dengan acaraselanjutnya, terlebin dahulu akan dipertimbangkan Jawaban dari Kuasa HukumTergugat Il dan Tergugat III mengenai hal diluar pokok perkara yang padapokoknya yaitu :@ Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaiGugatan Class Action dengan alasan karena tidak dapat memenuhi