., Tim Asistensi Kepala Daerah DiBidang Hukum Dan Kebijakan Publik;7. Dr. J. J. Pietersz, S.H.,M.H., Tim Asistensi KepalaDaerah Di Bidang Hukum dan Kebijakan Publik ;Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan PNS, berkedudukan di Kantor Bupati Maluku Barat Daya, Kecamatan Moa Lakor, Kota Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya, Propinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/01/Sku/Tahun 2017tanggal 17 Maret 2017 Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

., Tim Asistensi Kepala DaerahDiBidang Hukum Dan Kebijakan Publik;.Dr. J. J. Pietersz, S.H.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 1 September2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari LEMBAGA PUSATDUKUNGAN KEBIJAKAN PUBLIK BANGKA BELITUNG (PDKP BABEL) Jl.Stania No.133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang PangkalpinangPropinsi Kep.

Negeri tahanan RUTAN tanggal 25 September 2013 Nomor:261/Pen.Pid/2013/PN.PKP terhitung sejak tanggal 25 September 2013 sampaidengan tanggal 24 Oktober 2013 ;5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengantahanan Rutan tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : 261/Pen.Pid/2013/PN.PKPsejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013.Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum Muhammad Choiri,SH dan PoltakAgustin, SH Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan

Publik(PDKP) Bangka Belitung sesuai dengan surat kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2013 ;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Telah membaca berkasberkas Perkara ;Telah membaca penetapan penetapan yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa ;Telah memperlihatkan barang bukti dipersidangan;Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada persidanganhari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwajaksaPenuntut umum berpendapat bahwa

Tahun 1986, berbunyi : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara5 Bahwa KeputusanTergugat diterbitkan tanpa dasar hukum dan melampaui kewenanganTergugat selaku Plt. ( Pelaksana Tugas ) yeng telah mengambil alih kewenagan Bupati sebagaiatasannya, karena menurut hukum Pejabat Pelaksana Tugas tidak diberi kewenanganmengambil keputusan penting termasuk menerbitkan beschikking mengenai kebijakan

publik,terlebih lagi mencabut keputusan pejabat yeng lebih tinggi ;6 Bahwa selain itu, KeputusanTergugat dalam perkara a quo telah melanngar asas hukum lexsuperiori derogat legi inferiori karena telah mencabut Surat jin Nomor:503/114/427.74/2006 tanngal 2 Nopember 2006 yang diterbitkan oleh Bupati Lumajangsebagai Pejabat yang lebih tinggi ; 7 Bahwa KeputusanTergugat selain secara substansial merugikan kepentingan Penggugat,secara yuridis formal juga mengandung cacat hukum karenanya harus dibatalkan

(Pelaksana Tugas ), dimana menurut hukum Administrasi Negara Tergugattidak memiliki wewenang menerbitkan beschikking mengenai kebijakan publik ;Bahwa Tergugat telah memenuhi procedural tehnis administrasi daerah, seandainya benarPenggugat melakukan kesalahan, guad non maka menurut hukum Administrasi NegaraTergugat hanya memiliki wewenang untuk memberikan saran/pertimbangan kepada Bupatisebagai pejabat atasannya, bukan menerbitkan keputusan yang tidak menjadikewenangannya ; .

Nasional Kab.Klaten sebagai Turut Tergugat dan Turut Tergugat ll sebagai subyekhukum tidak tepat dan harus dikesampingkan serta ditolak, karena sahnyaJual Beli terletak adanya hubungan hukum diwujudkan kesepakatan danditanda tangani adanya Jual Beli baik itu kwitansi atau Akte Jual Beliantara Penjual dan Pembeli, bilamana ada tidak benarnya karenapenggunaan nama saksi Nomor 2 (dua) kedalam Akta Jual Beli yangditanda tangani penjual dan pembeli, tidak membatalkan adanya jual bellimelainkan menjalankan kebijakan

publik yang menjadi tanggung jawabsaksi pertama selaku Kepala Desa Geneng sebagai atasan saksi keduasebagai perbuatan administrasi, maka berdasarkan Akte Jual Beli antaraPenjual/Penggugat dengan Pembeli/Tergugat yang dibuat dan dilakukandihadapan PPAT Camat Kecamatan Prambanan tanggal 11 Juni 1983Nomor 161/Prb/1983 dan Nomor 162/Prb/1983 terhadap tanah sawahDesa Geneng blok A SHM Nomor 272 Luas 2305 m?

Telahmenunjuk Majelis Hukum Dan Kajian Kebijakan Publik Muhammadiyah untukmendampingi terdakwa dipersidangan, akan tetapi Penasihat Hukum yang ditunjuktersebut tidak pernah hadir;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 147 / Pen.Pid / 2014 /PN.Skt tanggal 9 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pen.Pid/2014/PN.Skt tanggal 9Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 2 Maret2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu YOHANISMAROKKO,SH Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga bantuanHukum dn Studi Kebijakan Publik (L.BH SIKAP) Balikpapan yang beralamat di JlARS Muhammad No.07 Kelandasan Ulu Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Pebruari 2019 dantelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan

., Advokat/Pembela Umum padaLemabaga Bantuan Hukum Studi Kebijakan publik Banten (LBH SIKAPBANTEN), yang beralamat di Griya Gemilang Sakti Blok A2/20 Rt. 03/Rw.13Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang Kota SerangBanten,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 127/SK.Pid/LBH SIKAP BANTEN/1/2019 tertanggal 18 Februari 2019 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 dibawahRegister Nomor 56/SK.HUK/Pid/19/PN.

dengan tanggal 09 April 2015;Perpanjangan Kejaksaan tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei2015.Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 01 Juni2015;Majelis Hakim sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2015 sampaidengan tanggal 24 Agustus 2015;Terdakwa dalam persidangan didampingi ALFAN WIYONO,SH dan DWIHARJANTO,SH, kesemuanya Advokat dan Penasehat Hukum pada Majelis HukumHAM dan Kajian Kebijakan

Publik MUHAMMADIYAH Kota Surakarta beralamat diJalan Teuku Umar Nomor 5 Surakarta, berdasarkan Penetapan No.71/ Pen.Pid/ 2015 /PN.Skt tanggal 28 Mei 2015 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2015 ;Halaman dari17 Hal.

., Advokat berkantorpada Majelis Hukum, HAM, dan Kajian Kebijakan Publik PimpinanDaerah Muhammadiyah Surakarta, di Jalan Teuku Umar No. 5,Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2016;4. Ony Dwi Hastanto, bertempat tinggal di Buran, RT. 001, RW.003, Kelurahan Buran, Kecamatan Tasikmadu,Kabupaten Karanganyar, semula sebagai TergugatIV, sekarang sebagai Terbanding IV ;5.

Surat Penawaran Kerjasama dari Terdakwa selakuSekretaris DPRD Provinsi Riau kepada Ketua PusatKajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum(PKHKP) Universitas Riau No. 890/SP/UM/V/ 2006.....(tanpa nomor) tertanggal 19 Mei 2006 berikutlampirannya ;b.

Publik UNRINo.008/PKHKPUNRI/V/2006 tentang Susunan TimPekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperdatentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang(RPJP) tanggal 23 Mei 2006 ;. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua PusatKajian Hukum = dan Kebijakan Publik UNRINo.009/PKHKPUNRI/V/2006 = tentang Susunan TimHal. 131 dari 469 hal.

MH. selaku Ketua Pusat KajianHukum dan Kebijakan Publik Fakultas HukumUniversitas Riau. tentangKegiatan/Pekerjaan Pengkajian danPenelaahan Ranperda tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang ;1 (satu) Eksemplar Dokumen As!li SuratPerjanjian Pelaksanaan PekerjaanNo.34/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 23 Mei2006 antara H.

MH. selaku Ketua Pusat KajianHukum = dan Kebijakan Publik Fakultas HukumUniversitas Riau. tentang Kegiatan / PekerjaanPengkajian dan Penelaahan Ranperda tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang ;1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Surat PerjanjianPelaksanaan Pekerjaan No.34/SPPP/UM/V/2006/890,tanggal 23 Mei 2006 antara H.

Publik Fakultas Hukum UNRI tentangHal. 435 dari 469 hal.

Hakim PN sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Juli 2019sampai dengan tanggal 08 September 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Advokad atau Pengacaradari LembagaPusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Belitung(PDKP Babel) yang beralamat di Jalan Stania No. 133 Kelurahan Taman Bunga,Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang, Bangka Belitung, yang ditunjukberdasarkan Penetapan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Pgp

., Advokad atau Pengacaradari Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Belitung(PDKP Babel) yang beralamat di Jalan Stania No. 133 Kelurahan Taman Bunga,Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang, Bangka Belitung, yang ditunjukberdasarkan Penetapan Nomor 423/Pid.Sus/2018/PN Pgp., tanggal 10Desember 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tertanggal 27 November 2018No.Reg.Perkara : PDM 239/PK.PIN/Euh.2/10/2018 Terdakwa telah didakwasebagai

., kesemuanya Advokat atau Pembela Umum pada KantorLembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) beralamat di Jl.Anggajaya Brojodento No. 294 Gejayan, Kel. Condongcatur, Kec. Depok,Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 14 April 2016 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan PengadilanNegeri Yogyakarta tertanggal 18 April 2016 Nomor : W13.U1/46/Pid.IV/2016/PNYyk.

tanggal 15 Nopember 2014 sampai dengan tanggal04 Desember 2014 ; Diperpanjang Kejari Sleman sejak tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24Desember 2014 ; Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember5 Majelis Hakim PN Sleman sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14Januari 20156 Diperpanjang WKPN Sleman sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15Maret 2015.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum danStudi Kebijakan

Publik ( LBH SIKAP) yang beralamat di Jl.

Sebab:Alasan dan/atau tujuan secara detail permintaan informasi ini:1) secara umum, reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yangmensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasimasyarakat dalam proses terjadinya kebijakan publik. Dengankeadaan tersebut, pemerintah: termasuk namun tidak terbataspada PEMOHON KEBERATAN yang notabene adalah badanpublik yang sumber anggarannya dari APBN.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 15Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imron Supomo, SH, dkk dariMajelis Hukum, HAM, dan Kajian Kebijakan Publik Pimpinan DaerahMuhammadiyah Kota Surakarta yang berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor5 Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2019yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar, NomorAO/HK/Wga/VIII/2019/PN.Krg tanggal 24 Juli 2019

., Advokat/Pemberi Bantuan Hukum pada LembagaBantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) Aru beralamat Jl.Cendrawasih RT 002/RW 006 Desa Siwalima Kecamatan PulauPulau AruKabupaten Kepulauan Aru.

Dalam hal ini memberikankuasa kepada advokat dan pemberi bantuan pada KantorOrganisasi Bantuan Hukum Pusat Dukungan Kebijakan Publik(OBHPDKP) Bangka Belitung berkantor di Kota PangkalpinangPropinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 12 Maret 2017 sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempattinggal di Kabupaten Bangka Selatan, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat perkara yang bersangkutan

2014 sampai dengantanggal 01 April 2014;Halaman dari 20 Putusan Nomor : 34/Pid.Sus/2014/PNSka.4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. sejak tanggal 24 Maret2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 23April 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014;Tedakwa dalam perkaraini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernamaALFAN WIYONO, SH, DWI HARJANTO, S.H dan DIDIK HARDIYANTO, S.H,kesemuanya Advokad pada Majelis Hukum HAM dan Kajian Kebijakan

Publik PimpinanDaerah Muhammadiyah Kota Surakarta yang beralamat di Jl.