Ditemukan 26003 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 14-08-2015 — Putus : 08-09-2015 — Upload : 08-10-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 175/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 8 September 2015 — HENDRIK ASWAN APRILIAN, S.Ik. ; KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
602 — 337
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 09-07-2015 — Putus : 26-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398 K/TUN/2015
Tanggal 26 Oktober 2015 — PT. ADYAWINSA DINAMIKA KARAWANG VS KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB KARAWANG;
95 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 04-08-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat:
Drs. BUSTAM AS, M.Sc., MM.
Tergugat:
Gubernur Sulawesi Tenggara
257 — 135
  • Mardiana, SKM (istri Penggugat);Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa dibidangkepegawaian sehingga penyelesaiannya harus didasarkan padaperaturanperaturan dibidang kepegawaian;Bahwa ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian berbuny!
    Gugatan prematur karena Penggugat belum menempuh upaya banding administratifsebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian; dan2.
    Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan diterimaoleh Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 11 Juni 2019 (vide bukti T7);5. Bahwa terhadap surat permohonan Tergugat di atas, Kepala Badan KepegawaianNegara merespon melalui surat Nomor D.III 2630/B 87/59 perihal usul permohonanpertimbangan teknis pensiun atas permintaan sendiri PNS a.n. Drs. H. Bustam AS,M.Sc., MM. NIP. 196009231993031003, tanggal 8 Agustus 2019.
    Kepala Badan Kepegawaian Negara (vide bukti T7), tetapi setelah beberapa kalikorespondensi antara Tergugat dengan Badan Kepegawaian Negara, pertimbanganHalaman 34 dari 38 halaman/Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.
    Pada saatKepala Badan Kepegawaian Negara telah memberikan jawaban bahwa usulantersebut tidak dapat diproses lebih lanjut (vide bukti T8), barulah Tergugatmenetapkan objek sengketa.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 17-12-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN PALU Nomor 42/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 27 Maret 2019 — Penggugat:
GUSLAND TOMBOELO, S.Sos., M.AP
Tergugat:
BUPATI MOROWALI UTARA
157 — 67
  • TAMEHI, S.H;Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan SumberdayaManusia Daerah Kabupaten Morowali Utara;Alamat : di Kolonodale, Kecamatan Petasia, KabupatenMorowali Utara.Halaman 1 dari 34 Halaman Perkara No.42/G/2018/PTUN.PL3. Nama : HELTAN RANSA, S.H;Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Morowali Utara;Alamat : di Kolonodale, Kecamatan Petasia, KabupatenMorowali Utara.4.
    PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA,JF selain JF ahli utama;2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian denganhormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimanadimaksud ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuaiketentuan peraturan perundangundangan;3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usulanpemberhentian diterima;10.
    Bahwa Surat Keputusan sebagai Obyek Gugatandisampaikan kepada Penggugat melalui kurir yakni Betsi A.Pombalawo, SH, Kepala Bidang Pengembangan dan PenilaianAparatur, Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya ManusiaKabupaten Morowali Utara pada Tanggal 18 September 2018, di rumahPenggugat pada sore hari sekitar jam 16.30 Wita atau 80 hari kerjasejak ditetapkan;13.
    Lawenu, SE., KasubidPengembangan dan Disiplin, Badan Kepegawaian dan PengembanganSumber Daya Manusia Kabupaten Morowali Utara, namun saat ituPenggugat menolak untuk menerima. Kemudian pada hari Sabtu,tanggal 2 Juni 2018 Penggugat bersama Sadr.Terhar Lawandi,S.Sos.M.Si.(Penggugat dalam Perkara TUN No.41/G/2018/PTUN.PL)bertemu dengan Tergugat yang disaksikan oleh Sdr. Drs. NimrodA.Tandi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SumberDaya Manusia Kabupaten Morowali Utara dan Sdri.
    B1213/KSP.00/1016/03/2018,tanggal : 1 Maret 2018 Perihal : Koordinasi Bersama TerkaitPengawasan dan Pengendalian Kepegawaian ( sesuai denganfotokopinya );6.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 08-03-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 25-03-2021
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 40/B/2021/PT.TUN.MKS
Tanggal 18 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : FADLI MAMULATY Diwakili Oleh : MUSLIM ABUBAKAR, SH
Terbanding/Tergugat : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU Diwakili Oleh : Michael Ken Lingga
78 — 43
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 16-12-2020 — Putus : 08-02-2021 — Upload : 19-02-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 59/G/2020/PTUN.JPR
Tanggal 8 Februari 2021 — Penggugat:
NOAH HERMAN NOUYAGIR
Tergugat:
KAPOLDA PAPUA BARAT
230 — 133
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 19-01-2010 — Putus : 09-06-2010 — Upload : 07-11-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 06/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 9 Juni 2010 — dr. Rudy Sutadi, Sp.A., MARS;1.Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta,2.dr. Lucky Aziza Abdullah Bawazier, Sp.PD., KGH
118 — 48
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 18-11-2010 — Putus : 06-12-2010 — Upload : 01-11-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 168/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 6 Desember 2010 — Yusransyah;Dewan Pimpinan Nasional Partai Merdeka
80 — 32
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 18-12-2019 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PTUN PADANG Nomor 42/G/2019/PTUN.PDG
Tanggal 16 April 2020 — Penggugat:
HARDI CANDRA
Tergugat:
BUPATI PADANG PARIAMAN
260 — 209
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 24-01-2014 — Putus : 22-05-2014 — Upload : 09-06-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 24/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 22 Mei 2014 — HARNAWAN NUGROHO, A.Ma;MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
37 — 18
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 12-10-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 190/B/2020/PT.TUN.MKS
Tanggal 7 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : SAIMA LIKAWA
Terbanding/Tergugat : WALIKOTA TOMOHON
174 — 47
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 26-05-2014 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 103/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 22 September 2014 — GUMASYIN;MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
65 — 23
  • Negeri Sipil sejakPengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Tahun 1986 sampai saat ini kuranglebih 28 tahun ;Bahwa Penggugat mempunyai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pegawai NegeriSipil (DP3) dengan nilai ratarata Baik dalam jangka penilaian terakhir bulanJanuariDesember 2012 ;Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 103/G/2014/PTUN.JKT.10.11.12.13.14.15.Bahwa pada Bulan Februari 2012 Gedung Kantor Lembaga PemasyarakatanAnak Kelas IIA Kotabumi Lampung Utara mengalami kebakaran, sehinggaarsiparsip tentang kepegawaian
    Dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 32 TahunHalaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 103/G/2014/PTUN.JKT.1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diatur bahwa, PegawaiNegeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai NegeriSipil, diberikan hakhak kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
    Pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dijelaskanbahwa hakhak kepegawaian tersebut termasuk hak pensiun.
    Bukti P13 :Tanda Terima Badan Pertimbangan Kepegawaian, tanggal 14Maret 2014, atas permohonan yang diajukan Gumasyin.(Fotokopi sesuai dengan asii) ;Printout rekening pinjaman an. Gumasyin pada Bank Eka BumiArtha Kotabumi. (Fotokopi sesuai dengan asili) ;Kartu Keluarga Nomor : 1803021807072806, an. Gumasyin.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 13-07-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 38/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat:
SIPRIANUS NENA,ST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
299 — 0
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 22-06-2017 — Putus : 05-09-2017 — Upload : 07-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 175/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 5 September 2017 — Pembanding/Penggugat : OKTA ACHMAD ROHANI
Terbanding/Tergugat : KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
118 — 13
  • Pembanding/Penggugat : OKTA ACHMAD ROHANI
    Terbanding/Tergugat : KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Kepegawaian
Register : 18-04-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PTUN KUPANG Nomor 12/G/2017/PTUN-KPG
Tanggal 14 Agustus 2017 — YULIUS SESFAO (Penggugat) BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN (Tergugat)
122 — 99
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 31-08-2021 — Putus : 28-12-2021 — Upload : 29-12-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 25/G/2021/PTUN.KPG
Tanggal 28 Desember 2021 — Penggugat:
1.Drs. Marsel Mau Meta
2.Drs. Anton Suri
3.Romualdus TH. J. Manek, S.Pt
4.Drs. Alfredo Pires Amaral, MM
5.Marius Fortunatus Loe, S.IP
Tergugat:
BUPATI BELU
203 — 0
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-08-2017 — Putus : 03-11-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138 PK/TUN/2017
Tanggal 3 Nopember 2017 — FERLY NOPRIANSYAH VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG;
184 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 25-07-2013 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 06-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 175/B/2013/PT.TUN.JKT
Tanggal 29 Januari 2014 — Pembanding/Penggugat : DEVI ENGELBERTH RIMINDUBBY Diwakili Oleh : DEVI ENGELBERTH RIMINDUBBY
Terbanding/Tergugat : REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
77 — 8
Pengadilan PTUN SERANG TUN Kepegawaian
Register : 21-08-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 25-11-2015
Putusan PTUN SERANG Nomor 32/G/2015/PTUN-SRG
Tanggal 23 Nopember 2015 — MURAD MELAWAN : BUPATI LEBAK
91 — 0
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 30-05-2023 — Putus : 26-09-2023 — Upload : 26-09-2023
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 15/G/2023/PTUN.BJM
Tanggal 26 September 2023 — Penggugat:
Rapolo Manik
Tergugat:
BUPATI TABALONG
316 — 222