AHU0007411.AH.01.02 dan hal ini jelas masukkewenangan PN Surabaya untuk mengadili, memeriksa danmemutuskannya;Bahwa ketentuan Pasal 118 HIR yang.menyangkut opsi atau ActorSequitur Forum Rei dengan hak opsi tidaklah berlaku karena: dilakukan pilihan kewajiban menurut jenjang uruturutan ayat demiayatnya dari ayat ke (1) s/d ayat ke (5) nya. secara essensial imperatif harus dipertimbangkan dulu ayat ke (1) nya,yaitu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri di tempat alamatTergugat, dengan catatan di dalam

ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta,maka Penggugat, kalau mau boleh mengajukan tuntutannya kepada KetuaPengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yangdipilih itu (Actor Sequitur), Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeriberdasarkan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objeksengketa (Forum Rei Sitae);Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perkara a quo menjadikewenangan Pengadilan Negeri Cibinong untuk memeriksa dan mengadilinyadan bukan kewenangan

Pengadilan Negeri Surabaya ;Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat melalui kuasahukumnya pada tanggal 18 Agustus 2021 telah mengajukan Kontra MemoriBanding yaitu sebagai berikut :1.Bahwa, Terbanding I/Tergugat tetap pada alasanalasan dan dalildalil yangdiajukan dalam Jawaban, Duplik maupun Kesimpulan terdahulu dan mohondianggap terulang kembali dalam Kontra Memori Banding ini.Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2021 Terbanding I/Tergugat telah menerimaRelaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding

Nomor AHU0007411.AH.01.02dan jelas ini sudah masuk kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya untukmengadili, memeriksa dan memutuskan perkara.Dipertegas kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PTGunung Gadung Permai Nomor 14 tanggal 27 Agustus 2020 (Bukti T2) yangmana telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaR.I. Nomor AHU0007411.AH.01.02, adalah merupakan akta perubahanterakhir Perseroan Terbatas PT.

Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah terdapatketentuan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadiliperkara permohonan perubahan identitas pada buku Kutipan Akta Nikah;Menimbang, bahwa kedudukan Peraturan Menteri AgamaNomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah merupakan salah satuproduk yang dibentuk oleh organ eksekutif (executive acts) sebagairegulasi umum lanjutan (implementing acts) dan merupakan peraturandelegasian (delegated legislation) dalam melaksanakan UndangUndangNomor

Sedangkan untuk membuktikankebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pihak yang memiliki tanahsepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (KompetensiAbsolut);4. Bahwa gugatan Penggugat dalam posita angka 1 dan 2 sangaitlah kelirudan tidak patut dipertimbangkan karena permohonan pemohon telahsesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Halaman 7 dari 14 halaman.

Bahwa Judex Facti telah salah dalam mempertimbangkan bahwaPengadilan Tata Usaha Negara Padang mempunyai kompetensi untukmemeriksa perkara a quo karena yang menjadi pokok persoalan adalahmengenai persoalan penguasaan terhadap objek perkara yangterbanding mengaku telah menguasai serta menggarap tanah padahaldalam kenyataannya tanah objek perkara sampai saat sekarang masihdikuasai oleh pemilikpemilik sertipikat tersebut hal ini jelas menyangkutsengketa keperdataan dan menjadi Kewenangan Pengadilan Negeri

Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karangyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawanhukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual bell, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan lI,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 18.30 WIBsaat terdakwa

Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri TanjungKarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut :Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Tjk Berawal pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 18.30 WIBsaat terdakwa

Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri TanjungKarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,menyalahgunakan Narkotika golongan bagi diri sendiri, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 18.30 WIBsaat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di JI.H. A. Salim, GangLanggeng No.12 Lk. 02 Rt.005, Kel.

DK 1274 WE milik Penggugat; Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan atas perkaratersebut menjadi Kewenangan Pengadilan Negeri, untuk dibuktikanapakah benar terjadi tindakan tersebut dan apakah Tergugat II memilikikewenangan melakukan tindakan dimaksud ; nora Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut PengadilanTinggi memandang bahwa Pengadilan Negeri Negara berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut dan eksepsi Tergugat II harusdinyatakan ditolak ; 0 202202222 nnn nn nn nnn ne=

berupa (satu) unit sepeda motor YamahaT1O5ERD (Yamaha Vega) warna hitam No.Pol.AG4944MN yang ditafsirseharga Rp. 5000.000, (lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,(dna ratus lima puluh rupiah);Bahwa perbuatan mereka terdakwa diancam pidana sebagaimana diaturdalam pasal 362 KUHP;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidanganTerdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan(eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupunmengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut ;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2(dua) orang saksi di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya masingmasingtelah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang padapokoknya sebagai berikut :Saksi : HERU PURWANTO Bin PAINGAN menerangkan sebagai berikut :1.

Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan nama dilaksanakanberdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan Pencatatan PeristiwaPenting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yangbersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperolehkekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan tersebut dapatlah diterapkan bahwa penetapan perubahan nama orang tua anakPemohon menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat serta keterangan para saksi,Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama orang tuaanakPemohon merupakan hal yang dapat diterima oleh hakim Pengadilan Negeri ; Menimbang, bahwamenurut Hakim pergantiannama orang tua anakPemohontersebutdapatlahterpenuhi dan dikabulkan, dengan memperhatikanuntukkepentingananak Pemohon dalam memenuhi peraturan administrasikependudukan ;Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasanalasantersebut

penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segalasesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acarapersidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanPemohon adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentangmateri permohonanPemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan lebih dahulumengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan mengadilipermohonan ini;Halaman3dari6 PenetapanNomor: 834/Pdt.P/2016/PN.TngMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang No.23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan diatur dalam pencatatan pergantianataunama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dihubungkan dengan suratpermohonan Pemohon dan alat bukti suratsurat yang diajukan Pemohon, Pemohonbertempattinggaldi

mengadili perkara yang termasuk"halhal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Per data yangberlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit TERMASUKMENGENAI PEMBATASAN JANGKA WAKTUPENYELESAIANNYA;e Bahwa lebih jelas lagi pada ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Kepailitanmenyatakan "PENGADILAN ADALAH PENGADILAN NIAGA dalamlingkungan peradilan umum";e Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, telah jelas Pengadilan NegeriSurabaya tidak berwenang mengadili perkara ini sebab perkara ini di luarkompetensi/kewenangan

Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karenanyagugatan Para Pelawan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) karena jelas,hal tersebut melanggar Kompetensi Absolut, dalam hal ini yangberwenang memeriksa dan pengadili adalah Pengadilan Niaga;e Bahwa oleh karena jelasjelas gugatan Para Pelawan telah salah yaitutelah melampaui batas yuridiksi pengadilan maka jelas bahwa gugatanPara Pelawan cacat dan Pengadilan Negeri Surabaya wajib menyatakandiri

Bahwa sebagaimana dalam gugatan Para Pelawan, tempat diam seluruhPara Terlawan adalah di Jakarta oleh karenanya dengan berdasar padaketentuan Pasal 118 HIR, yang menentukan :" kewenangan Pengadilan Negeri yang berhak untuk memeriksa perkaraadalah:7) Pengadilan Negeri dimana terletak tempat diam (domisili) Tergugat;2) Apabila Tergugat lebih dari seorang, maka tuntutan dimasukkan ke dalamPengadilan Negeri di tempat diam (domisili) salah seorang dari Tergugattersebut.

Nomor 97Tahun 1999, sehingga jelas Putusan Judex FaktiePengadilanTinggi kurang cukup pertimbangan oleh karenannya harusdibatalkan;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, telah jelas Putusan judexfaktiePengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan tidak berwenangmengadili perkara ini telah tepat sebab perkara ini di luar kompetensi/kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya, hal tersebut melanggarKompetensi Absolut, dalam hal ini yang berwenang memeriksa danpengadili adalah Pengadilan Niaga.Menimbang, bahwa

Ayal 1 Ke 5 KUHP ; ~2nn nnn noma nnn nnn nnnnnnnnnnnennnnnMenimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukankeberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umummaupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa danmengadili perkara tersebut ; Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukansaksi di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya masingmasing telahmenerangkan sebagaimana tersebut

Nikah Nomor B129/Kua.30.05.02/PW.01/4/2019 tanggal 11 April 2019 dan ternyata telahterjadi kesalahan penulisan pada identitas Pemohon dan Pemohon Il.Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan TinggiAgama Gorontalo Nomor W26A/57/KPTA/SK/III/2019 tanggal 28 Maret 2019tentang Penetapan Hasil Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi AgamaGorontalo tahun 2019 pada pokoknya menerangkan bahwa terhadappermohonan perbaikan identitas pada buku nikah bukan merupakanwewenang Pengadilan Agama melainkan kewenangan

Pengadilan Negeri.

/V/K/1991; bahwa Pemohon adalah Warga Negara Asing;Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut, Kuasa Pemohon mohonwaktu untuk membicarakan kepada kliennya (Pemohon), dan kemudian Hakimmemberikan waktu kepada Kuasa Pemohon dan persidangan diundur satuminggu;Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya, Kuasa Pemohontidak hadir tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon tidak hadir, makaHakim berpendapat Pemohon tidak serius dan lagi pula permohonan tersebuttidak lagi menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri untuk mengadilinya,sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tidak dapatditerima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;MENETAPKAN1.

telahberdamai dengan korban;Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATU :Bahwa ia terdakwa FELIX LENOX LAMAKOMA alias FELIX bersamasamadengan saksi RENO LASIELA pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2018 sekitarjam 00.30 wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018,bertempat di Desa Walakone Kecamatan Taniwel Timur Kabupaten SeramBagian Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih dalamdaerah hukum dan kewenangan

Pengadilan Negeri Masohi mengadili, telahdengan terangterangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yaituterhadap saksi korban YANTO WUARLELA alias YANTO, Perbuatan manadilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketikasaksi korban YANTO WUARLELA alias YANTO selesai menonton sepak boladi rumah saudara BRIAN MANUKUTY dan hendak pulang menujukerumahnya, kemudian ditengah perjalanan pulang saksi korban YANTOHalaman 2 dari

benda tumpul.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1)KUHP.ATAUKEDUA:Bahwa ia terdakwa FELIX LENOX LAMAKOMA alias FELIX bersamasamadengan saksi RENO LASIELA pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2018 sekitarHalaman 3 dari 11 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Mshjam 00.30 wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018,bertempat di Desa Walakone Kecamatan Taniwel Timur Kabupaten SeramBagian Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih dalamdaerah hukum dan kewenangan

Pengadilan Negeri Masohi mengadili, telahmelakukan penganiayaan yang dilakukan secara bersamasama yaitu terhadapsaksi korban YANTO WUARLELA alias YANTO, Perbuatan mana dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketikasaksi korban YANTO WUARLELA alias YANTO selesai menonton sepak boladi rumah saudara BRIAN MANUKUTY dan hendak pulang menuju rumahnya,kemudian ditengah perjalanan pulang saksi korban YANTO WUARLELAalias YANTO

Bahwa mereka terdakwa melakukanperjudian jenis togel tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang(Pemerintah).Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana padapasal 303 ayat (1) Ke2 Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidanganTerdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan(eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupunmengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa danmengadili

2015, bertempat dipinggir Jalan Raya CikalongCilamaya DesaCicinde SelatanKecamatan Banyusari Kabupaten Karawang atau setidaktidaknya pada suatutempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, namun karenaTerdakwa ditahan di Rutan Kebon Waru Bandung dan sebagian besar saksisaksi bertempattinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Klas IA Bandung untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabudengan berat netto seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, yang dilakukanTerdakwadengan cara sebagai berikut :e Berawal pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira jam 17.00 Wib Terdakwatelah memesan narkotika jenis shabu dari Maksum alias Rancung (DPO) SEHARGARp. 1.100.000, (satu juta

Pengadilan Negeri Klas IA Bandung untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakanNarkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukanTerdakwa dengan cara sebagaiberikut : Berawal pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira jam 17.00 Wib Terdakwatelah memesan narkotika jenis shabu dari Maksum alias Rancung (DPO) SEHARGARp. 1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian atas pemesanan Terdakwatersebut Maksum meminta agar Terdakwa mentransferkan

Dengan demikian, Hakim berpendapatPermohonan Para Pemohon adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P3 yang diajukanoleh Para Pemohon, menerangkan bahwa Para Pemohon adalah Warga NegaraIndonesia yang berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Paringin.Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Jo Pasal 52 Ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006, hakim berpendapat bahwa Permohonanperubahan nama Para Pemohon

dalam akta kelahiran anak Para Pemohon yangdiajukan oleh Para Pemohon adalah kewenangan Pengadilan Negeri Paringin ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil Permohonannya tersebutPemohon telah mengajukan bukti Surat yang diberi tertanda P1 sampai dengan P12serta 2 (Dua) orang Saksi yang bernama RABIATUL ALIAH dan NURHALIDA;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan SaksiSaksiyang diajukan di persidangan dapat diperoleh faktafakta sebagai berikut : Bahwa Para Pemohon tinggal di

lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Telogo Rejo Kecamatan RawajituUtara Kabupaten Mesuji atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masihdalam kewenangan Pengadilan Negeri Menggala untuk memeriksa danmengadili, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,mencoba memperolehnya, menyerahkan atau) mencoba menyerahkan,menguasal, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyaidalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, Mempergunakan,atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu

AtauKedua Bahwa Terdakwa ARESMI Als ARES Bin PENDI pada hari Sabtu tanggal15 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktulain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Telogo Rejo Kecamatan RawajituUtara Kabupaten Mesuji atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masihdalam kewenangan Pengadilan Negeri Menggala untuk memeriksa danmengadili, Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan,tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, ataudengan memakai

narkoba dari RSD Mardi WaluvoNo.505/LAB/X112013 tanggal 6 November 2013 yang ditandatangani olehdr.Bernard Theodore Ratulangi.Sp.PK menerangkan bahwa urine dariterdakwa positif mengandung Methampetamina ,terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akanmengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaanPenuntut Umum maupun mengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Blitaruntuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 4(empat) saksi di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya masingmasingtelah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yangpada pokoknya sebagai berikut :Saksi : SAMUEL TONI ISWANTO, menerangkan sebagai berikut :

Patra Kota Palangka Raya ProvinsiKalimantan Tengah atau setidaktidaknya di tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Palangka Raya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84ayat (2) KUHAP menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kasongan untukmemeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkanberita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumendalam Transaksi Elektronik, jika antara beberapa perbuatan, meskipunmasingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannyasedemikian

Patra Kota Palangka Raya ProvinsiKalimantan Tengah atau setidaktidaknya di tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Palangka Raya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84ayat (2) KUHAP menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kasongan untukmemeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikandan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya InformasiElektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaandan/atau pencemaran nama baik, jika antara beberapa perbuatan

Patra Kota Palangka Raya ProvinsiKalimantan Tengah atau setidaktidaknya di tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Palangka Raya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84Hal 6 dari 18 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2021/PT PLKayat (2) KUHAP menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kasongan untukmemeriksa dan mengadili, ka yang melakukan kejahatan pencemaran ataupencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itubenar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan denganapa

No.22/Pid.B/2013/PN.BIt.seianjutnya menuju ke Srengat ke rumah teman terdakwa yaitu saksi EdwinEka Pradana, 200 nnn nn nn nnn nn nnn nnn n nnn nnn nnec acneBahwa perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalampasal 363: (1) Ke 4 KUIP 3 weenie etcetera aac enaMenimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidanganTerdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan(eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupunmengenai kewenangan Pengadilan

Negeri Blitar untuk memeriksa danmengadili perkara tersebut ; Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2(dua) orang saksi di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya masingmasing telah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang,yang pada pokoknya Sebagal Derikut t