telahberdamai dengan korban;Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATU :Bahwa ia terdakwa FELIX LENOX LAMAKOMA alias FELIX bersamasamadengan saksi RENO LASIELA pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2018 sekitarjam 00.30 wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018,bertempat di Desa Walakone Kecamatan Taniwel Timur Kabupaten SeramBagian Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih dalamdaerah hukum dan kewenangan

Pengadilan Negeri Masohi mengadili, telahdengan terangterangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yaituterhadap saksi korban YANTO WUARLELA alias YANTO, Perbuatan manadilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketikasaksi korban YANTO WUARLELA alias YANTO selesai menonton sepak boladi rumah saudara BRIAN MANUKUTY dan hendak pulang menujukerumahnya, kemudian ditengah perjalanan pulang saksi korban YANTOHalaman 2 dari

benda tumpul.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1)KUHP.ATAUKEDUA:Bahwa ia terdakwa FELIX LENOX LAMAKOMA alias FELIX bersamasamadengan saksi RENO LASIELA pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2018 sekitarHalaman 3 dari 11 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Mshjam 00.30 wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018,bertempat di Desa Walakone Kecamatan Taniwel Timur Kabupaten SeramBagian Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih dalamdaerah hukum dan kewenangan

Pengadilan Negeri Masohi mengadili, telahmelakukan penganiayaan yang dilakukan secara bersamasama yaitu terhadapsaksi korban YANTO WUARLELA alias YANTO, Perbuatan mana dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketikasaksi korban YANTO WUARLELA alias YANTO selesai menonton sepak boladi rumah saudara BRIAN MANUKUTY dan hendak pulang menuju rumahnya,kemudian ditengah perjalanan pulang saksi korban YANTO WUARLELAalias YANTO

berupa (satu) unit sepeda motor YamahaT1O5ERD (Yamaha Vega) warna hitam No.Pol.AG4944MN yang ditafsirseharga Rp. 5000.000, (lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,(dna ratus lima puluh rupiah);Bahwa perbuatan mereka terdakwa diancam pidana sebagaimana diaturdalam pasal 362 KUHP;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidanganTerdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan(eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupunmengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut ;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2(dua) orang saksi di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya masingmasingtelah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang padapokoknya sebagai berikut :Saksi : HERU PURWANTO Bin PAINGAN menerangkan sebagai berikut :1.

Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karangyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawanhukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual bell, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan lI,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 18.30 WIBsaat terdakwa

Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri TanjungKarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut :Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Tjk Berawal pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 18.30 WIBsaat terdakwa

Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri TanjungKarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,menyalahgunakan Narkotika golongan bagi diri sendiri, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 18.30 WIBsaat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di JI.H. A. Salim, GangLanggeng No.12 Lk. 02 Rt.005, Kel.

Jebres, KotaSurakarta atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta, telah mengambilbarang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untukmemiliki barang itu dengan melawan hukum, pencurian yang dilakukan untuk dapatmasuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itudengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaianpakaian

tetangga;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut Pemohonmenyatakan benar dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makasegala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkaraPermohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapanini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggaldalam wilayah hukum dan kewenangan

Pengadilan Negeri Batang, maka Hakimberpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Batang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya padapokoknya bermaksud melakukan penggantian nama anak Pemohon, karenanama anak Pemohon yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dengan nama SEPTIAN DHANISSAPUTRA dirasa berat dan anak tersebut sering mengalami sakit sakitan, untukMenimbang, bahwa berdasarkan

2015, bertempat dipinggir Jalan Raya CikalongCilamaya DesaCicinde SelatanKecamatan Banyusari Kabupaten Karawang atau setidaktidaknya pada suatutempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, namun karenaTerdakwa ditahan di Rutan Kebon Waru Bandung dan sebagian besar saksisaksi bertempattinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Klas IA Bandung untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabudengan berat netto seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, yang dilakukanTerdakwadengan cara sebagai berikut :e Berawal pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira jam 17.00 Wib Terdakwatelah memesan narkotika jenis shabu dari Maksum alias Rancung (DPO) SEHARGARp. 1.100.000, (satu juta

Pengadilan Negeri Klas IA Bandung untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakanNarkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukanTerdakwa dengan cara sebagaiberikut : Berawal pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira jam 17.00 Wib Terdakwatelah memesan narkotika jenis shabu dari Maksum alias Rancung (DPO) SEHARGARp. 1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian atas pemesanan Terdakwatersebut Maksum meminta agar Terdakwa mentransferkan

Dengan demikian, Hakim berpendapatPermohonan Para Pemohon adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P3 yang diajukanoleh Para Pemohon, menerangkan bahwa Para Pemohon adalah Warga NegaraIndonesia yang berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Paringin.Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Jo Pasal 52 Ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006, hakim berpendapat bahwa Permohonanperubahan nama Para Pemohon

dalam akta kelahiran anak Para Pemohon yangdiajukan oleh Para Pemohon adalah kewenangan Pengadilan Negeri Paringin ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil Permohonannya tersebutPemohon telah mengajukan bukti Surat yang diberi tertanda P1 sampai dengan P12serta 2 (Dua) orang Saksi yang bernama RABIATUL ALIAH dan NURHALIDA;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan SaksiSaksiyang diajukan di persidangan dapat diperoleh faktafakta sebagai berikut : Bahwa Para Pemohon tinggal di

lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Telogo Rejo Kecamatan RawajituUtara Kabupaten Mesuji atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masihdalam kewenangan Pengadilan Negeri Menggala untuk memeriksa danmengadili, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,mencoba memperolehnya, menyerahkan atau) mencoba menyerahkan,menguasal, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyaidalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, Mempergunakan,atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu

AtauKedua Bahwa Terdakwa ARESMI Als ARES Bin PENDI pada hari Sabtu tanggal15 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktulain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Telogo Rejo Kecamatan RawajituUtara Kabupaten Mesuji atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masihdalam kewenangan Pengadilan Negeri Menggala untuk memeriksa danmengadili, Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan,tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, ataudengan memakai

Pencatat Nikah,oleh sebab itu perkara a quo tidak termasuk dalam perkara permohonanperubahan kekeliruan biodata suami dalam akta nikah sebagaimana dimaksudPasal 1 angka 5 dan Pasal 104 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 UndangUndang Nomor23 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013, permohonan Pemohon dengan fakta kejadianyang demikian merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri, sedangkankewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 104Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007tentang Pencatatan Nikah sebatas perubahan biodata nikah suami atau istrikarena terjadi kekeliruan dalam penulisan akta nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimberpendapat permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yangjumlahnya akan

Patra Kota Palangka Raya ProvinsiKalimantan Tengah atau setidaktidaknya di tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Palangka Raya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84ayat (2) KUHAP menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kasongan untukmemeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkanberita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumendalam Transaksi Elektronik, jika antara beberapa perbuatan, meskipunmasingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannyasedemikian

Patra Kota Palangka Raya ProvinsiKalimantan Tengah atau setidaktidaknya di tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Palangka Raya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84ayat (2) KUHAP menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kasongan untukmemeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikandan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya InformasiElektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaandan/atau pencemaran nama baik, jika antara beberapa perbuatan

Patra Kota Palangka Raya ProvinsiKalimantan Tengah atau setidaktidaknya di tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Palangka Raya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84Hal 6 dari 18 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2021/PT PLKayat (2) KUHAP menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kasongan untukmemeriksa dan mengadili, ka yang melakukan kejahatan pencemaran ataupencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itubenar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan denganapa

nama Pemohon;Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimanatermuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwaPengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkanpermohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebin dahuluakan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksivoluntair yang merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undangundang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa pencatatanperubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeritempat pemohon, hal ini berarti tentang perubahan nama merupakan yurisdiksivoluntair;Menimbang, bahwa materi permohonan ini adalah mengenaipenambahan/ perubahan nama, karenanya permohonan Pemohon dapatditerima untuk diperiksa melalui acara permohonan;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam

ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimanatersebut diatas;Menimbang, bahwa dalam gugatannya, pihak Penggugat tidakmenerangkan tentang hubungan kekeluargaan/kekerabatan antara pihak PenRgugaidan pihak Tergugat, sehingga gugatan pihak Penggugat menjadi tidak jelas/kaburapakah perkara yang diajukan oleh pihak Penggugat termasuk sengketa waris yangmemamg menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa perkara iniataukah sengketa perdata umum yang menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat kabur, makagugatan pihak Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkVerklaar);Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat dinyatakan tidakdapat diterima, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat;Mengingat segala peraturan pmmdangundangan yang berlaku dan HukumSyari yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

Kabupaten Manokwari sebagaiPegawai Tugas Belajar Pemerintah Kabupaten Manokwari; Surat Keputusan Nomor : SK.824.317, Tanggal 28 Juni 2019Tentang Penempatan Tergugat sebagai Staf Pada Dinas Pendidikandan Kebudayaan KabupatenManokwali;2222 2+Berdasarkan 3 (tiga) objek Keputusan Tata Usaha Negara diatas dan IsiPosita Penggugat dan Petitum maka tanggapan Tergugat dan TurutTergugat, menyangkut Eksepsi Kompetensi Absolut yang BerwenangMengadili Gugatan Aquo adalah Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura, Bukan Kewenangan

Pengadilan Negeri Manokwari sebab,sesuai UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana diubahdengan Undangundang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir denganUndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaUndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 9, angka10, dan Pasal 47 UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara,Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah Bertugas danBerwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara.

Kabupaten Manokwari sebagaiPegawai Tugas Belajar Pemerintah Kabupaten Manokwari; Surat Keputusan Nomor : SK.824.317, Tanggal 28 Juni 2019Tentang Penempatan Tergugat sebagai Staf Pada Dinas Pendidikandan Kebudayaan KabupatenManokwati;Berdasarkan 3 (tiga) objek Keputusan Tata Usaha Negara diatas dan IsiPosita Penggugat dan Petitum maka tanggapan Tergugat dan TurutTergugat, menyangkut Eksepsi Kompetensi Absolut yang BerwenangMengadili Gugatan Aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura,Bukan Kewenangan

Pengadilan Negeri Manokwari sebab, sesuai UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor :51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UndangUndang Peradilan TataUsaha Negara pasal 1 angka 9, angka 10, dan Pasal 47 UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara, Kompetensi Absolut Peradilan Tata UsahaNegara adalah Bertugas dan Berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pengadilan Negeri Manokwari (vide Pasal 47UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat dan Turut Tergugatmenyangkut eksepsi kompetensi absolut beralasan sehingga harusdikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Manokwari tidak berwenangmemeriksa dan memutus perkara aMenimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan TurutTergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biayaperkara

PutBahwa, pada hari persidangan yang telah ditetaobkan Para Pemohondatang sendiri menghadap di persidangan;Bahwa, terkait dengan permohonan Para Pemohon Majelis telahberusaha memberikan Penjelasan terhadap Para Pemohon untuk tidakmelanjutkan perkaranya karena permohonan Perubahan Nama / Penggantiannama adalah kewenangan Pengadilan Negeri;Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan mengerti danmemahami Penjelasan tersebut dan selanjutnya menyerahkan kepada MajelisHakim untuk menjatuhkan Putusan yang

bell,menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan jenis sabu.concen ceenee Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;ATAUKEDUAwonnn Bahwa terdakwa APENG Als TONG GAS Bin BABA pada hari minggutanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WITA atau setidak tidaknya padawaktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 di Desa Malinau Kota Rt.019Kec.Malinau Kota, Kab.Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan

Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa danmengadilinya yang dengan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan bukantanaman.

menyediakan Narkotika golongan bukan tanaman jenis sabu.wana nn nne == Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;ATAUKETIGAwonnn Bahwa Terdakwa APENG Als TONG GAS Bin BABA pada hari minggutanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WITA atau setidak tidaknya padawaktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 di Desa Malinau Kota Rt.019Kec.Malinau Kota, Kab.Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan

Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa danmengadilinya yang melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotikagolongan bagi diri sendiri.

tersebut di atasMenimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agungsebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkanbahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa danmengabulkan permohonan apabila hal itu) ditentukan oleh peraturanperundangundangan.Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebihdahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakanyurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 436 Kitab UndangUndang Hukum Perdata disebutkan bahwa Semua permintaan untukpengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerahhukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan sehinggaoleh karenanya maka permohonan Pemohon untuk di tetapkan sebagaipengampu yang berhak mewakili kepentingan kakaknya yang menderitaketerbelakangan mental (Down Syndrome) sejak lahir, dapat di terimamelalui acara permohonan sehingga

Sidoarjo sehingga permohonan ini sudah tepat diajukan di PengadilanNegeri Sidoarjo dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.3 berupa FotokopiKutipan Akta Perkawinan Nomor: 9/WNI/1982 di Sidoarjo, tanggal 16Pebruari 1982, telah tercatat perkawinan antara WILLY YOSEP C. denganOEI THING THING, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Sidoarjo, tanggal 16 Oktober 2015, surat bukti P4 berupaFotokopi Kartu Keluarga No. 3515082701095874

No.22/Pid.B/2013/PN.BIt.seianjutnya menuju ke Srengat ke rumah teman terdakwa yaitu saksi EdwinEka Pradana, 200 nnn nn nn nnn nn nnn nnn n nnn nnn nnec acneBahwa perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalampasal 363: (1) Ke 4 KUIP 3 weenie etcetera aac enaMenimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidanganTerdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan(eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupunmengenai kewenangan Pengadilan

Negeri Blitar untuk memeriksa danmengadili perkara tersebut ; Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2(dua) orang saksi di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya masingmasing telah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang,yang pada pokoknya Sebagal Derikut t

Acara Sidangdianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam penetapan dan merupakanbagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;TENTANG HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil permohonan Pemohon dantambahan penjelasannya, maka sebelum melanjutkan pemeriksaan pokokperkara, Majelis Hakim telah bermusyawarah tentang kewenangannya, apakahperkara permohonan Pemohon menjadi wewenang Pengadilan Agama ataukahmenjadi kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun2008, berbunyi sebagai berikut :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkanpenetapan pengadilan negeri tempat pemohon.Menimbang, bahwa dalildalil permohonan Pemohon pada pokoknyaadalah mohon penetapan untuk perubahan nama, tanggal lahir dan tempattinggal Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikahnya ;Halm. 3 dari 5 Halm.

Kejelasan kepemilikan atas tanah merupakan hal yang penting untukmenilai tindakan Tergugat / Pembanding I dalam mengeluarkan surat objeksengketa, apakah sudah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku) dan asasasas umum pemerintahan yangMenimbang, bahwa permasalahan tentang dasardasar kepemilikan atastanah adalah masalah keperdataan sehingga bukan menjadi kewenangan PengadilanTata Usaha Negara melainkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa,memutus, dan menyelesaikannya

Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negaraharus menyatakan bahwa perkara ini bukan menjadi kewenangan absolut PengadilanTata Usaha Negara melainkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa,memutus, dan menyelesaikannya ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat cukup beralasanhukum untuk menerima eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata UsahaNegara mengadili perkara aquo; Menimbang, bahwa oleh karena

di atas ;Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimanatermuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwaPengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkanpermohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebin dahuluakan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksivoluntair yang merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 Kitab UndangUndang HukumPerdata disebutkan bahwa Yang belum dewasa adalah mereka yang belummencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya.

.3515162701092804 atas nama kepala keluarga Chrisdijanto Trisnagoro yangdikeluarkan tanggal 28 Oktober 2010 dan surat bukti P.6 berupa Foto copyKutipan Kartu Keluarga No. 3515162308180006 atas nama kepala keluargaErna Tjandra Asih, yang dikeluarkan tanggal 03 September 2018, dapatdiketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kertorejo No 342 RT.001 RW.003, Kel/Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo,sehingga permohonan ini sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Sidoarjodan merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri Sidoarjo ;Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 2, Pemohonmemohon agar menetapkan Erna Tjandra Asih, Chaza Deidora Chrisna,Chanovanto Chrisna sebagai ahli waris dari Almarhum Bapak ChrisdijantoTrisnagoro ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waristersebut, Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk MahkamahAgung sebagaimana termuat dalam Buku Il tentang Pedoman TeknisHal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2020/PN SDA.Administrasi dan Teknis