Bin TRIADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODY BAYU PURNAMA SP. Bin TRIADI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama : 2 (dua) bulan ;3.

89,41 89,41 = = 61.299,49 Sub Total II 670.007.834,20 11.248.757,58 JUMLAH 670.007.834,20 11.248.757,58 Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan(3) Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat

Telford z < 61.299,49 670.007.834 11.248.757,58Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3)Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut

Menyatakan Terdakwa DODY BAYU PURNAMA, SP. bin TRIADI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secarabersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (8) Undangundang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Undangundang Nomor 31 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, sebagaimana dalam

Unsur Setiap Orang : Bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang berdasarkan ketentuanPasal 1 angka 3 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang 90 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atautermasuk korporasi ; Bahwa dari pengertian yang tercantum pada Undangundang tersebut,maka jelas bahwa yang dapat menjadi Subyek Hukum dalam perkaraTindak Pidana Korupsi disini adalah baik merupakan OrangPerorangan atau bisa juga berbentuk Korporasi ; Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan

Pasal 18 ayat (1) huruf b,ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI No.31 Th 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.

Menyatakan Terdakwa SRIYATUN, SE binti SUHARSO KISMO WIJOYO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan Korupsi bersama-sama secara berlanjut ;4.

Tipikor Smg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilantingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : SRIYATUN, SE Binti SUHARSO KISMO WIJOYO (Alm)Tempat lahir : SragenUmur/ tanggal lahir : 46 tahun/ 1 Januari 1957Jenis kelamin : PerempuanKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Dsn.

Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri SemarangSejak tanggal 14 September 2013 s/d tanggal 12 Nopember 2013 ;Dx Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi SemarangSejak tanggal 13 Nopember 2013 s/d tanggal 12 Desember 2013 ;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT :Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang No. 99/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg. tanggal15 Agustus 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana korupsi secara bersamasama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 2ayat (1) jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a dan b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a dan bUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasalpasal yang terdapat dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undangundang Nomor 46Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasalpasal laindari peraturan perundangundangan yang bersangkutan ;MENGADILI:1.

Menyatakan Terdakwa SRIYATUN, SE binti SUHARSO KISMO WIJOYOtersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana kejahatan Korupsi rsamasam rberlanjut* ;4.

Esha Utama) yang masingmasingpenuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah, pada hari dan tanggal yang tidakdapat ditentukan pada bulan Desember 2007 atau setidaktidaknya suatu waktu padatahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bone, Jalan YosSudarso No.39, Kabupaten Bone atau setidaktidakanya berdasarkan Pasal 5 UndangUndang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalamkewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar untuk mengadili, secaramelawan

Pasal 18 ayat (1) UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Atau;Ketiga:Bahwa Terdakwa Ir. H. Mullar Supu, MP bin A.M.Dg.

Mattiro sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No.26/Pid.Sus/2011/PN.MKS, tanggal 1 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:201Menyatakan Terdakwa Ir. H.

tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukansecara bersamasama melanggar Pasal 3 ayat (1) jo, Pasal 18 UndangUndang No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

28 UndangUndang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaisuatu hukum acara khusus dalam perkara tindak pidana korupsi yang berbunyi:1 Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat buktiyang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkanketentuan perundangundangan;2 Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa.

PUTUSANNomor 259 PK/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peninjauankembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara Terpidana:Nama : Ir. H.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;SUBSIDAIRBahwa ia Terdakwa Ir. H.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriRantau tanggal 30 Mei 2013 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Ir. H.

ZULKHAIRI, M.M. bin GAFURI ARSYADterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Korupsi secarabersamasama sebagaimana Dakwaan Subsidair;Hal. 42 dari 81 hal.

(lima ribu rupiah);Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banjarmasin Nomor 13/Pid.Sus/2013/PT.TPK.BJM tanggal 17 September2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.2.Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin tanggal 4 Juli 2013, Nomor 21/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut;Memerintahkan

Tersebut ; Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 21/TIPIKOR/2012/PT.Pdg. tanggal 19 September 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 07/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG. tanggal 23 Juli 2012 ;

YAMAN, MM bersalah melakukan TINDAKPIDANA KORUPSI SECARA BERSAMASAMA sebagaimana diatur dandiancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndangR. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang R.1No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana ;. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H.

Dalam bukunya Pembahasan Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Sinar Grafika) halaman 27Hal. 245 dari 303 hal. Put.

Keberatan terhadap pembuktian unsur Dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 12huruf e UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP dan Lebih Subsidair : Pasal 12 huruf f UndangUndang No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdirubah dan ditambah dengan UndangUndang

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim jelas telahmenyalahi hukum acara pidana di mana jelas dalam rumusan Pasal 12 hurufe UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP dan Pasal 12 huruf f UndangUndang No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah

No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang R.I. No. 20 Tahun 2001 Tentang PerubahanAtas UndangUndang R.I. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberatasan TindakHal. 249 dari 303 hal. Put. No.2484 K/Pid.Sus/2012Pidana Korupsi (Lembaran Negara R.I Tahun 2001 Nomor : 134, TambahanLembaran Negara R.

PUTUSANNo. 101 PK/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana korupsi pada peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :NamaTempat lahirUmur / tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanNamaTempat lahirUmur / tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanINDAH WILUJENG LILIAWATI, SE;Probolinggo;36 Tahun / 21 Agustus 1972 ;Perempuan;Indonesia;Jalan Arif Rahman Hakim

,SH. terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secarabersamasama ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Indah Wilujeng Liliawati, SE. danTerdakwa II. Nanang Koentjahjono, SE.,SH. masingmasing dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan denda masingmasing sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendaHal. 23 dari 40 hal. Put.

No. 101 PK/Pid.Sus/2012mengakibatkan kerugian kKeuangan negara sebesar Rp100.298.000,00seratus juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang secarayuridis merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 UndangUndang Nomor 3 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi;Tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai Novum yangdiajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga alasanalasan permohonan Peninjauan

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Bahwa bukti PK 1 sampai dengan bukti PK 6 tidak ada satupun yangdapat mematahkan perbuatan para Terdakwa yang dari awal sejaktender sudah merekayasa kompetitor dengan berbagai penawaran yangakhirnya di tunjuk pemenang dari beberapa CV, adalah CV ParaTerdakwa yang menjadi pemenang;Bahwa Novum yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembalitelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantaran Tindak Pidana Korupsi Jo.

jabatannyaatau yang menurut pikiran yang memberikan hadiahatau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya Unsur keempat : Yang nilainya kurang dari Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah)Bahwa mengenai unsurunsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertamatersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Unsur kesatu: Pegawai Negeri atau penyelenggara negaraBahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 2 UURI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam PutusanMahkamah Agung RI tanggal 19 November 1974 Nomor 77K/Kr/1973 dinyatakanbahwa terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi c.q menerimahadiah, walaupun menurut anggapannya uang yang ia terima itu dalam hubungannyadengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barang barang itu bukan terdakwamelainkan isteri dan atau anakanak Terdakwa.Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwadan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan

Dengan demikian tidak setiap penerimaan hadiah atau janji oleh PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara merupakan tindak pidana korupsi, tetapi barumerupakan tindak pidana korupsi jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negaratersebut mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan hadiah atau janjidilakukan, karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebutada hubungannya dengan jabatannya.Bahwa dalam pasal 11 UndangUndang

juta rupiah) menurut Majelis Hakim termasuk yang nilainyasebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), hal tersebut didasarkan bahwa tujuan daripada hukum tidak sematamata untuk kepastian hukum belaka tetapi juga untukmencapai rasa keadilan dan harus memperhatikan berbagai faktor yang ada yangmenyertai perbuatan itu dilakukan, semakin mendekati atau mencapai kepastianhukum semakin jauh dari rasa keadilan, sehingga apabila Majelis Hakim menjatuhkanpidana minimal yang sama bagi pelaku tindak pidana korupsi

yang nilai korupsinyarelatif lebin besar dengan pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya relatif kecildirasa kurang adil.Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwadan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelahmenghubungkan satu dengan yang lain diperoleh faktafakta sebagai berikut:1.

PATTAH, melanggarketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa SYAFRUDDIN S.

PATTAH tersebut terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi SecaraBersamasama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAFRUDIN S.

PATTAH tersebut terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi SecaraBersamasama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAFRUDIN S.

Menyatakan Terdakwa Budi Purnomo A.Ma.Pd. bin Supardi telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsiyang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yangmerugikan keuangan negara melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto

No. 2660 K/Pid.Sus/2017Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 70/Pid.Sus.

Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 31 Jull 2017, Penasihat HukumTerdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasiterhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pekanbaru tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2017 dari Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi sebagai Pemohon Kasasi I, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 2

No. 2660 K/Pid.Sus/2017Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi tanggal 11 Jull 2017 danPenuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24Jull 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 2Agustus 2017 Dengan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru pada tanggal 14 Agustus 2017.

Menyatakan Terdakwa Umarudin bin Dahuri (alm) secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 2 Ayat (2) juncto Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJuncto Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;2.

Membebankan Terdakwa Umarudin bin Dahuri (alm) untukmembayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung Nomor 100/Pid.SusTPK/2017/PN.Bdg tanggal11 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Umarudin bin Dahuri tersebut di atas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapatindak pidana korupsi yang dilakukan secara berulang sebagaimanadalam dakwaan primar;2.

pada PengadilanNegeri Bandung pada tanggal 26 Juli 2018;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut telah diberitahukan kepada PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Kuningan pada tanggal 13 Juli 2018 danPenuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum pada pokoknyasependapat dengan Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggarPasal 2 Ayat (2) juncto Pasal 18 UndangUndang Pemberantasan TindakPidana Korupsi. Penuntut Umum tidak sependapat mengenai pidanapenjara yang diputuskan Judex Fact;2.

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 65 Ayat (1) KUHPidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang

Memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 60/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN PTK, Tanggal : 13 April 2015 tersebut, sekedar mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga sebagai berikut :Menghukum terdakwa Ramadhansyah, ST. membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.987.904.492,79 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu empat ratus sembilan

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut untuk selebihnya ; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;5. Membebankan biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada terdakwa ;

P UTU SANNomor 13/ Pid.SusTPK/2015/PT PTK.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGIPONTIANAK, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalamperadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah inidalam perkara Terdakwa :Nama : RAMADHANSYAH, ST.

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPontianak, terhitung sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tangal 15Februari 2015;Hal. 1 dari109 hal.

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianakmemberikan pertimbangan sebagai berikut :Hal. 103 dari109 hal.

pada Pengadilan Tinggi Pontianak,sehingga kesemuanya itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak dalam memutus perkara inidalam tingkat banding ;Menimbang bahwa, mengenai pemidanaan pokok terhadap terdakwa,Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tidaksependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam menjatuhkan pidana telahmempertimbangkan

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pontianak tersebut untuk selebihnya ;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;5.

Februari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingtersebut ; Telah membaca i1.

Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UUNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.

dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat bandingpada Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 30 Desember2013, dan salinan memori banding tersebut telah dikirim kePengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMakassar untuk diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umumtertanggal 02 Januari 2014 oleh jurusita Pengganti PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMakassar ;kontra memori banding tertanggal 27 Desember 2013 yangditerima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi tingkat bandingpada Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 30 Desember2013, dan salinan kontra memori banding tersebut telah dikirimke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMakassar untuk diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umumtertanggal 02 Januari 2014;173 Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kePengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding padaPengadilan Tinggi Makassar kepada Terdakwa dan PenuntutUmum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkaramasingmasing

Bahwa penjatuhanhukuman yang rendah kepada para pelakuTindak Pidana Korupsi dan Tindak PidanaPencucian Uang tidak mendidik dan tidak efektifdilihat dari sudut penindakannya;Bahwa pidana penjara dan denda yangdijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassarterhadap terdakwa Drs.H.P.A.

PUTUSANNOMOR : 03/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar,yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkatbanding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : Ir. M.

BAKRI REMMANG, M.Si. bin REMMANGtidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) sub b UU No. 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;Menyatakan terdakwa Ir. H. M.

BAKRI REMMANG, M.Si. bin REMMANGterbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalampasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) sub b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair JaksaPenuntut Umum ;Menjatuhkan pidana terhadap terhadap terdakwa Ir. H. M.

padaPengadilan Tinggi Makassar memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkasperkara yang bersangkutan, antara lain Berita Acara Penyidik, Berita Acara SidangPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, keterangan saksisaksi danturunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMakassar Nomor: 23/Pid.Sus/2012/PN.Mks. tanggal 16 Agustus 2012, serta alasanalasan yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar, Memori Banding

Tinggi Makassar berpendapat bahwa pertimbangan hukum dankesimpulan dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Makassar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sudahtepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapatdisetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingsebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara

PUTUSANNOMOR: 41/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yangmemeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkaraTerdakwa ;Nama lengkap : BACHRI alias BAKRI BIN BAKITempat lahir : Bantaeng ;Umur/Tgl. lahir : 37 tahun / 7 Oktober 1976Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jl.

Pasal 18 Ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah18dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 65 Ayat (1) KUHP.Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 23Juli 2013 NO. Reg.

Perk : PIDSUS02/R.4.17//Ft.1/03/2013, yang pada pokoknyamenuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :1.

Pasal 18 Ayat (1) UndangundangNomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab UndangUdang Hukum Pidana dalam Dakwaan KesatuSubsidiair;.

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padapengadilan Negreri Makassar tanggal 29 Agustus 2013 No.Hal 33 dari 34 hal.

MKS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatunkan putusan seperti tersebutdi bawah ini, dalam perkara Terdakwa : 222 220 no nonoNamaTempat LahirUmur/tgl.LahirJenis KelaminKewarganegaraanAgamaTempat tinggalPekerjaanPendidikanDrs. H.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menyatakan Terdakwa Drs.H.BAHRUN KOMPA,MM telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi sesuai dengan Dakwaan Subsidair Melanggar pasal 3 JoPasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaiman telah20diubah dan ditambah dengan Undangundang RI No. 20 Tahun2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;.

bukti serta alat bukti petunjuk yang telah diajukan olehPenuntut Umum tersebut telah memenuhi unsurunsur tindak pidanakorupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassardalam putusannya telah memenuhi unsurunsur tindak pidana yang telahdidakwakan serta kesalahan Terdakwa adalah sudah benar, sehinggakualifikasi amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum diambil alih oleh HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan

pidana korupsi, sebagaimana di dakwakan Jaksa Penuntut Umumdalam dakwaan subsidair telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenaitu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alin oleh PengadilanTindak Pidana Korupsi' Tingkat Banding sebagai alasan danpertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ; Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiMakassar berpendapat, putusan Pengadilan

PUTUS ANNOMOR: 11/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yangmemeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkatbanding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalamperkara Terdakwa ;1. Nama lengkap : M. YUNUS BIN GARISING2. Tempat lahir Maros3. Umur atau Tgl.lahir : 57 tahun /07 Januari 19584.Jenis Kelamin Lakilaki5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.6.

Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal19 Juli 2015;Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejaktanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tangal 28 Agustus2015;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejaktanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27September 2015;Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2015 sampaidengan tanggal 12 Oktober 2015Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar sejak

sebagai suatuperbuatan berlanjut,sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaansubsidiair.2.

Bahwa terdakwa sudah sepatutnya dibebanipertanggungjawaban atas perbuatannya yangmengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negaraberupa pidana tambahan sebagaimana ketentuanPasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu berupapembebanan membayar uang pengganti kerugiankeuangan negara.12.

Untuk itu berdasarkanketentuan Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,patutlah kiranya terdakwa dibebani pidana tambahanmembayar uang pengganti kerugian keuangan negarasebagaimana jumlah kerugian keuangan negaratersebut;13.

Advokat/Konsultan Hukumpada kantor Law Firm AMRAN & PARTNER berkedudukan di Makassar, JalanTopas Raya Ruko Zamrud Blok G, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal21 Agustus 2015.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ; Te@lalh WiSmbata sssss2ssee= Tanggung Jawab dan Wewenang Pemimpin Cabanga.

Bin DAPURTK SUTAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1)UU. No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 09/PID.SUS/2016/PT.MKS.UU No, 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP.2. Menyatakan terdakwa Drs. SYAHMINAL YONNIDARMA, MM.

Bin DAPURTK SUTAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Subsidair Pasal3 UU. No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.UU No, 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP sesuai dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.;3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. SYAHMINAL YONNIDARMA,MM.

pada tingkatbanding membaca secara cermat dan teliti berkas perkara, berita acara tingkatpenyidikan, , dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Januari 2016No. 43/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padatingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalamputusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana

yangdidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim tingkat pertamatersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan diambil alih dandijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tingkatbanding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutmaka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMakassar tanggal 7 Januari 2016 No.43/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks yangdimintakan

Wolter MonginsidiNo. 1 Watampone kabupaten Bone atau setidaktidaknya di tempat lain akantetapi . .tetapi berdasarkan pasal 5 UndangUndang Nomor : 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam kewenangan PengadilanTindak Pidana Korupsi di Makassar untuk mengadili, secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomianNegara yang dilakukan secara bersamasama, yang dilakukan denganrangkaian

pidana dalam Pasal 2ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) butir b UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

diancam pidana dalam Pasal 3 joPasal 18 ayat (1) butir b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

adalah untukmencegah dan memberantas tindak pidana korupsi sebagaimanayang diamanatkan dalam penjelasan undang undang No.31tahun 1997, oleh karena itu putusan Pengadilan yang menjatuhkanhukuman penjara selama 1 (satu) tahun penjara terhadapTerdakwa tidak menimbulkan efek jera di dalam masyarakatsehingga dikhawatirkan tidak dapat menjadi alat pencegahterjadinya tindak pidana korupsi lainnya ; Bahwa selain itu) hukuman yang telah dijatuhkan terhadapTerdakwa, tidak mendukung usaha Pemerintah untuk

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassartanggal 5 Mei 2015 Nomor: 76/Pid.Sus/2014/PN.Mks, memori banding dariPenasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwapertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalamdakwaan alternatif kesatu subsidair sudah tepat dan benar, demikian pula

Jumin terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndangNo.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP (Dakwaan KesatuSubsidair) ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syarifudin bin H.

RAIS, dipersidangan sebagai berikut : Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi,yaitu pada Kecamatan Sajira tidak menerima beras miskin selama 3 (tiga)bulan yaitu pada bulan Januari 2003, bulan Pebruari 2003 dan bulan Maret2003, yang mana beras miskin tersebut seluruhnya sebesar 102 ton 300 kg,dijual oleh saksi sebagai Kasi Kesos Kecamatan Sajira dan Sekmat Martayadan atas sepengetahuan atau seijin atasan saksi yaitu Terdakwa sebagaiCamat

JUMIN, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dinadapkan ke depan persidangansehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi, dengan perkara tindakpidana korupsi, yaitu pada Kecamatan Sajira tidak menerima beras miskinselama 3 (tiga) bulan yaitu pada bulan Januari 2003, bulan Pebruari 2003dan bulan Maret 2003, yang mana beras miskin tersebut seluruhnyasebesar 102 ton 300 kg dijual oleh saksi sebagai Kasi Kesos KecamatanSajira dan Sekmat Martaya

JUMIN tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair ;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primairtersebut ;3. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDIN Bin H. JUMIN telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ;4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIFUDIN Bin H.