Ditemukan 4571 data
JULINA
Termohon:
1.KAPOLRI cq KAPOLDASU
2.KAPOLRI cq KAPOLDASU cq KAPOLRESTABES MEDAN
3.KAPOLRI cq KAPOLDASU cq KAPOLRESTABES MEDAN cq KASAT RESKRIM POLRESTA MEDAN
4.KAPOLRI cq KAPOLDASU cq KAPOLRESTABES MEDAN cq KASAT RESKRIM POLRESTA MEDAN cq KAPOLSEK MEDAN BARU
5.KANIT RESKRIM POLSEK MEDAN BARU
6.PENYIDIK PEMBANTU PADA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN BARU an BRIPKA SRI STINA DEWI SH
5 — 3
SABAR LUMBANTOBING
Termohon:
1.DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM atau DIRESKRIMUM POLDA SUMATERA UTARA
2.KEPALA SUB DIREKTORAT I TINDAK PIDANA KEAMANAN NEGARA atau KASUBDIT I TP KAMNEG POLDA SUMATERA UTARA
3.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
4.KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
5.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
6.KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
7.NKRI cq. PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
68 — 24
LIASTA KACARIBU
Termohon:
PEMERINTAH RI Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA UTARA
6 — 2
ABDUL HAMID
Termohon:
Kanit I Subdit II Dit Reskrimum Polda Jawa Barat
104 — 44
Bahwa menguji keabsahan penghentian Penyidikan/ penghentian penuntutan ( SP3) (ic. PEMOHON) adalah untuk menguji tindakantindakan TERMOHON itu apakah bersesuaian dengannorma/ketentuan dasarmengenai Penyidikan yang termuat dalamKUHAP, mengingat penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan seseorang adalah kunci utama dari tindakan selanjutnya yangdapat dilakukanolehaparat penegak hukum (ic.
Bahwa pihak TERMOHON tidak cermat dan teliti dalammenangani perkara PEMOHON sehingga mengabaikandasar hukum sebagaimana disebtukan dalam Pasal 109Ayat (2) KUHP tentang Penghentian Penyidikan sehinggadikeluarkannya SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN NOMOR: SPPP/1746/IV/2019/DIT RESKRIMUM TANGGAL 1 APRIL 2019 ATAS NAMA TERSANGKA TATANG SOEDJATIk.
penyidikan a.n tersangka Sadr.
Menyatakan Penghentian Penyidikan (SP3) yang dilakukan olehTERMOHON berdasarkan Surat Ketetapan NomorS,Tap/132.b/IV/2019/Dit Reskrim Um tanggal 1 April 2019 dan SuratPerintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/174b/IV/2019/Dit ReskrimUm tanggal 1 April 2019 adalah sah menurut hukum;3.
penyidikan a.n tersangka Sdr.
ASLIAH RITONGA
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA KEPOLISIAN RESOR LABUHAN BATU
53 — 10
HABIB ASPRI PASARIBU, SH
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
2.KEPALA KEPOLISIAN RESORT LABUHANBATU Cq, KASAT RESKRIM POLRES LABUHANBATU
52 — 0
Drs Soerjono Djati
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAWA TENGAH Cq. KAPOLRESTA SUR
66 — 14
Drs Soerjono Djati
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Resort Kota Surakarta
2.Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta
3.Kepala Rumah Tahanan Surakarta
106 — 37
Toha Muhammad
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
2.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah
3.KEPALA KEPOLISIAN RESORT SURAKARTA POLRESTA SURAKARTA
49 — 0
KAIMAN BIN H. SIAR
Termohon:
KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA TIMUR
49 — 2
ZURAIDAH
Termohon:
1.SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
3.GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA
4.DIREKTORAT BINA PEMERIKSAAN NORMA KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
5.KAPOLDASU, DIRDITRESKRIMSUS POLDASU, KORDINATOR PENGAWAS PENYIDIK PNS KETENAGAKERJAAN PROV. SUMUT
6.KAPOLRI, KAPOLDASU, DIREKTUR DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMATERA UTARA
7.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
8.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
9.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
70 — 76
NOVARIANA HALOHO
Termohon:
1.SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
3.GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA
4.DIREKTORAT BINA PEMERIKSAAN NORMA KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
5.KAPOLDASU, DIRDITRESKRIMSUS POLDASU, KORDINATOR PENGAWAS PENYIDIK PNS KETENAGAKERJAAN PROV. SUMUT
6.KAPOLRI, KAPOLDASU, DIREKTUR DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMATERA UTARA
7.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
8.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
9.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 — 61
SYAFRIAL Gelar DT BANDORAJO
Termohon:
Polres Agam
40 — 6
NURTY MAHRITJE KARU
Termohon:
Direktur Reserse Kriminal Umum, Kepolisian Kepolisian Daerah Sumatera Utara
8 — 3
RABAI DG. KULING
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL Cq. PENYIDIK RESKRIMUM POLDA SULSEL
36 — 11
1.SUHARNO
2.SANTOSA, S.Pd.
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Pati
196 — 69
SYAIFUL BAHRI, S.P.
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR SITUBONDO cq. KASAT RESKRIM POLRES SITUBONDO
48 — 22
ANANG Bin JUHRI. alm
Termohon:
KAPOLRI RI, Cq. KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH, Cq. KAPOLRES KOTAWARINGIN TIMUR
6 — 5
1.ANDY SUMUAL
2.ELLEN MARGARETHA WALAN
Termohon:
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA
152 — 54
ARIFIN EDI GINTING
Termohon:
1.KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA
3.KEPALA KEPOLISIAN RESORT BINJAI
4.WIRHAN ARIF, SH,SIK.MH
5.RIFALDY ARSYAD S.T.r.k
6.JIWEL BADAWI
98 — 46