M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama pemohon yang tercantum pada buku Paspor tertulis dan terbaca Sudarmi Binti Bandu, tempat tanggal lahir Bone 10 Desember1975, dirubah menjadi Sunarti Binti Bandu, Lahir di Arokke, pada tanggal 01-01-1973;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Nama pemohon yang tertulis pada setoran bukti Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bernama Sunarti Bandu Karipang Binti

perkara ini (vide bukti P1);Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannyaPemohon telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P7 dan dua orangsaksi;Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat maupun buktisaksi tersebut, Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut :Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan untukmenyamakan tahun lahir pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Lahir, Akta Nikah adalah tanggal 14 April 1974 dengan nama SITIROKHAYATI, akan tetapi disetoran BPIH (biaya penyelenggaraan

ibadah haji)2011 M atas nama SIT ROKHAYATI MOHAMMAD JAELANI yang tertulistanggal lahir 14 April 1973;Menimbang bahwatujuan pemohon menyamakan tahun lahirpemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Lahir, Akta Nikahdengan disetoran BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji) 2011 M adalahuntuk mengurus kepentingan pengurusan berangkat haji pemohon karenaadanya perbedaan identitas pendukung tidak sama;Menimbang bahwa Pemohon dilahirkan di Kebumen padatanggal 14 April 1974 dengan Nama SITIROKHAYATI

TAIB, Lahir di Pamekasan pada Tanggal 5 Agustus 1967 yang tercatat di Tanda Bukti Setoran Pelunasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438 H / 2017 M dengan Nomor Porsi Haji: 1300414281 maupun di dokumen lainnya untuk disesuaikan dan dirubah dengan nama SAMINA BINTI SALE, lahir di Pamekasan 18 Januari 1967 sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Paspor Pemohon;-----------------------------------------------------------------------------

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon pada dokumen Tanda Bukti Setoran Awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Nomor Porsi : 1300528175, tanggal 18 Mei 2011, yang semula tertulis, nama Muri Bin Bagidin Soadin , tempat/tanggal lahir Pamekasan 11 Desember 1965 , diperbaiki

Alharam Islamic Wisata yang mana Terdakwa I sebagai Direkturnya danTerdakwa II sebagai Komisarisnya, tidak memiliki izin dari Kementerian Agama RIuntuk dapat memberangkatkan umroh ;Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 64 ayat (2)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji jo Pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP;ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa I. HERMAN GLR LAIN RAJO MANGKUTO ALSHERMAN bersamasama dengan Terdakwa II.

Alharam Islamic Wisata yang mana Terdakwa I sebagai Direkturnya danTerdakwa II sebagai Komisarisnya, tidak memiliki izin dari Kementerian Agama RIuntuk pemberangkatan umroh ;Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (2)UndangUndang nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP;ATAUKETIGA :Bahwa Terdakwa I. HERMAN GLR LAIN RAJO MANGKUTO ALSHERMAN bersamasama dengan Terdakwa II.

Al Haram Islamic oleh Terdakwa, maka secara hukum Terdakwa tidakbisa dikenakan Pasal 64 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) UndangUndang No. 13 tahun2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ;JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM DENGAN MENERAPKANSANKSI PIDANA KEPADA TERDAKWA BERDASARKAN PASAL 64 AYAT(2) UNDANGUNDANG No. 13 TAHUN 2008, PADAHAL TERDAKWABERKEYAKINAN BISA MEMBERANGKATKAN JAMAAH.Bahwa tindakan Judex Facti yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwamerupakan kesalahan penerapan hukum.

Ibadah Haji ;Di mana berdasarkan Pasal 35 Keputusan Menteri Agama RI No.371 Tahun 2002tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh sebagaimana diubah denganKeputusan Menteri Agama RI No. 396 Tahun 2003 tentang PenyelenggaraanIbadah Haji dan Umroh, karenanya masih mengacu pada UU RI No. 17 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (UU lama), Penyelenggara Perjalanan IbadahUmroh adalah Biro Perjalanan Wisata yang telah mendapat izin sebagaiPenyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU), yang untuk

Sehingga jelas pulaterlihat contradictio in terminis dalam Pasal 64 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2008tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji tersebut.

Untuk penyelenggaraan ibadah haji tersebutdikenakan pula biaya tambahan dan mendapat bantuan dari DepartemenAgama R.I. ,melalui Kanwi/ Depag Provinsi Lampung berdasarkan :1.

Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) bertugas dan mengendalikanpenyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Lampung Timur yang meliputipembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah calon haji ;2. Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji (P3H) KabupatenLampung Timur bertugas mengkoordinir pemberangkatan dan pemulanganjamaah haji Kabupaten Lampung Timur secara tertib, aman dan lancar,3.

Badrun Rp.7.000.000,di mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 huruf (h)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tersebut termasuk keuangannegara yaitu kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangkapenyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum ;Bahwa terdakwa Drs. Hi. M. ASMUNI, SH..,MM Bin Hi.

,MM Bin Hi.SOBARI dalam penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten Lampung TimurTahun 2006/2007, telan menggunakan uang tersebut sejumlahRp.185.250.000, untuk kepentingan pribadi dan antara lain untukmembayar hutang pribadi terdakwa kepada Sdr. Hi. SUROJO di Unit IIKabupaten Tulang Bawang Rp.65.000.000,, masuk rekening istriterdakwa yang bernama Sdri. Heni Mutia Binti Hi.

Badrun Rp.7.000.000,di mana sesuai dengan ketentuan Pasal1 angka 1 jo Pasal 2 huruf (h)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tersebut termasuk keuangannegara yaitu kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangkapenyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum ;Bahwa terdakwa Drs. Hi. M. ASMUNI, SH..,MM Bin Hi.

MARISA NABIELAH binti JAUHAR JAYADI (anak kandung Pewaris);Bahwa selain ahli waris tersebut di atas almarhum juga meninggalkan harta warisanberupa uang setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji di BANK SyariahMandiri dengan nomor rekening 7037846931;Bahwa Pemohon dan ahli waris lainnya tidak ada sengketa dan masalah sertasepakat mengenai ahli waris dan harta peninggalan dari almarhum JAUHARJAY ADI bin HASBULLAH oleh karena itu Pemohon mohon penetapan ahli warisdari almarhum JAUHAR JAYADI bin

HASBULLAH yang meninggal pada tanggal30 April 2013;Bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus pengambilan uang setoran awalbiaya penyelenggaraan ibadah haji di BANK Syariah Mandiri dengan nomorrekening 7037846931;Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada KetuaPengadilan Agama Barabai Cq.

AMINSAKARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penerima pembayaranBPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dan / atau sebagai penerima pendaftaranJemaah Haji" yang melanggar pasal 63 ayat (1) UU. RI. No.13 Tahun 2008 tentangPenyelenggaraan lbadah Haji sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu.2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HERMAN QADRI AMIN ALS. H.HERMAN AK. M.

ALHARAMAIN SUMBAWA milik terdakwa yangberkantor di Jalan Cendrawasih NO.155 Kelurahan Brang Biji KecamatanSumbawa Kabupaten, Sumbawa Besar memiliki ijin resmi dari pemerintah dalammelakukan penyelenggaraan Ibadah Haji non Quota (ONH Plus), padahal dalamkenyataanya PT.

Ibadah Haji), terdakwa memanfaatkanSurat penunjukan PT.

AlHARAMAIN SUMBAWA milik terdakwa yangberkantor di Jalan Cendrawasih Nomor 155 Kelurahan Brang Biji KecamatanSumbawa Kabupaten Sumbawa Besar memiliki ijin resmi dari pemerintah dalammelakukan penyelenggaraan Ibadah Haji non Quota (ONH Plus), padahal dalamkenyataanya PT. AIHARAMAIN SUMBAWA tidak memiliki ijin resmi daripemerintah dan tidak memiliki Kewenangan khusus untuk menyelenggarakanIbadah Haji Khusus dari Pemerintah.Bahwa dalam perkembangannya, pada tahun 2010 terdakwa selaku pemilik PT.

Aida Torindo Wisata sebagai bentukkerjasama penyelenggaraan ibadah haji yang selanjutnya uang tersebut untuk disetorkankepada rekening menteri melalui bank syariah/dan atau umum nasional yang ditunjuksebagaimana Pasal 22 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2008 ;Menimbang, bahwa Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 13 tahun 2008 yaitu PendaftaranJemaah Haji dilakukan di Panitia Penyelenggara lbadah Haji dengan mengikuti prosedurdan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, PT.

Fotokopi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler4.4. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji DanUmrah Nomor D/159 Tahun 2012 Tentang Pedoman RekrutmenPetugas Haji Indonesia4.5. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji DanUmrah Nomor D/78 Tahun 2013 Tentang Pedoman RekrutmenPetugas Haji Indonesia4.6.

Rapat Tanggal 3 Mei 2012Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji DanUmrah Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor Dt.VII.II /3/Hj.06/9045/2012 Tanggal 16 Juli 2012 Perihal Penandatangan KontrakFotokopi Notulen Rapat Tanggal 30 Juli 2012Fotokopi Surat Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah Nomor0449/H/VIII/2012 Perihal Penetapan Ulang Majmuah Madinah tanggal30 Juli 2012, Yang ditujukan Kepada Direktorat JenderalPenyelenggaraan Haji Dan Umrah Kementerian Agama RepublikIndonesiaFotokopi

Ibadah Haji, PeraturanPemerintah No. 79 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji,Peraturan Menteri Keuangan No. 3/PMK.06/2006 Tahun 2006 tentang DanaOperasional Menteri/Pejabat Setingkat Menteri, Peraturan Menteri Agama No.6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Haji, PeraturanMenteri Agama No. 11 Tahun 2010 tentang Kriteria Penggunaan Sisa KuotaHaji Nasional, Peraturan Menteri Agama No. 14 Tahun 2012 tentangPenyelenggaran lbadah Haji Reguler, Keputusan Menteri Agama No.

ibadah haji dan mengelola anggarankementerian negara yang dipimpinnya secara tertib, efektif, transparan danbertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan telahmelakukan perbuatan melawan hukum, yaitu:1.

DalamPenunjukan Petugas Haji Tahun 20102013e Dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 20102013, Terdakwa selakuMenteri Agama menunjukPetugas PPIH Arab Saudi yang dibiayai dariAnggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010sampai dengan 2013,untuk memberikan pembinaan, pelayanan danperlindungan kepada Jemaah Haji Indonesia selama masa operasionalpenyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi, yang setiap tahunnyadiputuskan melalui Surat Keputusan Menteri Agama.e Dalam rangka pembentukan Petugas

Menetapkan dalam tanda bukti setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji Nomor Porsi 0800078488 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Syariah Pemohon tersebut tertulis nama Suyoto Muhammad Pairan lahir di Yogyakarta 12 September 1965 untuk dibetulkan menjadi Suyoto Muh Pairan lahir di Sri Ungu, 05 Mei 1965;3.

Bahwa oleh karena Pemohon ingin melanjutkan proses keberangkatanIbadah Haji Tahun 1438 H / 2017 M dan juga untuk membetulkan TandaBukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438 H/ 2017 M Pemohon tersebut maka untuk itu Pemohon memerlukan adanyaPenetapan dari Pengadilan untuk membetulkan nama asli pemohon yaituSuyoto Muhammad Pairan lahir di Yogyakarta 12 September 1965 untuk dibetulkanmenjadi Suyoto Muh Pairan lahir di Sri Ungu,05 Mei 1965;8.

mempersingkat uraian Penetapan ini, makasegala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudahturut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimanatersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat dan keterangan saksi saksi di depan persidangan maka dapat diperoleh fakta fakta hUkumsebagai berikut : Bahwa benar pemohon adalah calon jemaah haji asal kabupaten gunungsugih yang telah melunasi biaya penyelenggaraan

ibadah haji sehinggaberhak diberangkatkan pada untuk ibadah haji; Bahwa benar dikemudian hari timbul persoalan ternyata terdapat perbedaandata calon jemaah haji tersebut (pemohon) pada paspor dan tanda buktisetoran BPIH yaitu mengenai nama dan tanggal lahir pemohon; Bahwa benar terdapat perbedaan data antara Biodata Kementrian Hukumdan Ham Lampung pemohon tertulis nama Jemaah Haji Suyoto Muh Pairanlahir di Sri Ungu tanggal 05 Mei 1965 yang tertulis pada tanda bukti setoranBPIH pemohon adalah Jemaah

Jalil, (isteri) ;

Menyatakan, bahwa nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk Kota Palu Nomor 7271027112610014 tertanggal 23 November 2015 atas nama SITTI AMIN, Kartu Keluarga Nomor 7271021801110003 tertanggal 18 November 2015, atas nama kepala keluarga SITTI AMIN yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, dan Ijazah (SD) Nomor SDA 083169 tanggal 31 Desember 1968, atas nama SITTI AMIN yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN 6 dengan Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan

Ibadah Haji (BPIH), atas nama SITTI AMINAH adalah satu orang yang sama;

Bahwa pada saat ini pemohon telah mendaftar untuk calon haji, padaBPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) pada Bank BPD ACEH CabangMeulaboh Nomor Porsi: 0100066539, nama Pemohon tersebut didaftardengan nama NARZIMAH Binti USMAN tempat tanggal Lahir JohanPahlawan, 12 Agustus 1960, dengan nomor rekening : 06002046100399;Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Mbo4.

telah dicatat pada data kependudukan dengannama NARZIMAH tempat tanggal lahir Peunaga, 12 Agustus 1960, anak dariSAIDI USMAN (Ayah) dan RAFIAH (Ibu) Sesuai dengan Kartu KeluargaNomor : 1105012006060009; Bahwa pemohon memiliki kutipan Akta Kelahiran Nomor1105CLU2101200813864 dengan nama NARZIMAH tempat tanggal lahirJohan Pahlawan, 12 Agustus 1960, jenis Kelamin Perempuan Anak ke 3(Tiga) dari Usman (Ayah) dan Rapiah (Ibu); Bahwa pada saat ini pemohon telah mendaftar untuk calon haji, padaBPIH (Biaya Penyelenggaraan

Ibadah Haji) pada Bank BPD ACEH CabangMeulaboh Nomor Porsi: 0100066539, nama Pemohon tersebut didaftardengan nama NARZIMAH Binti USMAN tempat tanggal Lahir JohanPahlawan, 12 Agustus 1960, dengan nomor rekening : 06002046100399; Bahwa Pemohon ingin mengurus administrasi dalam rangka menunaikanibadah haji, sehingga memerlukan keseragaman data tentangidentitas/catatan peristiwa penting atas nama pemohon yang mana dalamKartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon bertulisTempat Lahir Peunaga

KK.13.15.03/pw.01/19/2007 tertanggal 4April 2007, dan diberi tanda Pp5Foto Copy setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji pada BRI no.porsi.1300369730 calon Haji An: MARIATI, tertanggal 19 November 2009 dandiberi tanda P6Foto Copy setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji pada BRI syariah,tertanggal 04 juni 2015 dan diberi tanda P7Foto Copy Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) An.

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon pada dokumen Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440 H / 2019 M, Nomor Porsi : 1300705742,, tanggal 08 Mei 2019, yang semula tertulis, nama Sumati Samo Ludin, tempat/tanggal lahir Pamekasan 18 Pebruari 1966,

Nazla Lubis);Bahwa oleh karena, dalam perkara a quo Penuntut Umummendakwakan ketentuan perundangundangan yang bersifat umumdan khusus secara alternatif, maka sesuai ketentuan Pasal 63 ayat(2) KUHP dan asas /ex specialist derogat legi generali, ternadapperkara a quo diterapkan ketentuan UndangUndang yang mengatursecara khusus yaitu Undangundang RI Nomor 13 tahun 2008tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dengan demikian berdasarkanHal. 7 dari 9 hal. Put.

yangdilakukan Terdakwa:Menimbang bahwa namun demikian, putusan Pengadilan TinggiBanda Aceh Nomor 155/PID/2018/PT BNA tanggal 26 Juli 2018 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor44/Pid.B/2018/PN Mbo tanggal 3 Mei 2018 tersebut perlu diprbaikimengenai kualifikasi pidana dan pidana yang dijatunkan kepadaTerdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebaniuntuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi:Mengingat Pasal 63 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun2008 tentang Penyelenggaraan

Ibadah Haji, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : Hj.CUT MEGA PUTRI, S.E., MSM, Binti Alm.

MUSTOFA;(e) Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dari BankMandiri Syariah KCP Muntilan dengan Nomor Rekening : 7108885089an. M. MUSTOFA;(f) Buku Tabungan BRI Simpedes 7991 Unit Krasak Magelang denganNomor Rekening 799101001514539 an. M. MUSTOFA;. Bahwa Perbedaan Nama tersebut dikhawatirkan akan memberikan masalahadministrasi bagi Anak Pemohon di kemudian hari;.

MUSTOFA, Tanda Bukti Setoran AwalBiaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dari Bank Mandiri Syariah KCP Muntilandengan Nomor Rekening : 7108885089 an. M. MUSTOFA, Buku TabunganBRI Simpedes 7991 Unit Krasak Magelang dengan Nomor Rekening 799101001514539 an. M.

permohonan tersebut,Telah mempelajari buktibukti surat pemohon;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan pemohon;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 08 Juni2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugihpada tanggal 08 Juni2016;Menimbang, bahwa dengan surat permohonan tersebut, pemohon telah mengajukanpermohonan mengganti nama pemohon dan tahun kelahiran pemohon yang ada di dalampendaftaran haji BPIH (Biaya penyelenggaraan

ibadah haji) Nomor Porsi : 0800070758 denganalasan sebagai berikut :1 Bahwa Pemohon lahir di Sukadana pada tanggal 09 September 1976, anak Perempuandari suami istri yang bernama ayah ANANG SUPARDI dan ibu AMINAH, sebagaimanaKutipan Akta Kelahiran Nomor : 1802LT300520160165 yang dikeluarkanoleh KantorDinasKependudukandanCatatanSipilKabupaten Lampung Tengah pada tanggal 30 Mei2016 ;2 Bahwa sejak lahir Pemohon telah diberi nama oleh orang tua Pemohon dengan namaAYATI;3 BahwaPemohonhendakberangkatberibadah

mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatuyang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkapdalam Penetapan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebutdiatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat dan keterangan saksi saksi di depanpersidangan maka dapat diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :e Bahwa benar pemohon adalah calon jemaah haji asal kabupaten gunung sugihyang telah melunasi biaya penyelenggaraan

ibadah haji sehingga berhakdiberangkatkan pada untuk ibadah haji;e Bahwa benar dikemudian hari timbul persoalan ternyata terdapat perbedaan datacalon jemaah haji tersebut (pemohon) pada paspor dan tanda bukti setoran BPIHyaitu mengenai nama pemohon dan tahun kelahiran pemohon;e Bahwa Benar terdapat perbedaan data antara paspor pemohon tertulis namaJemaah Haji AYATI ANANG SUPARDI Binti ANANG SUPARDI dan tahunkelahiran 1976 dengan nama dan tahun kelahiran yang tertulis pada tanda buktisetoran BPIH

Bahwa ketika Pemohon melakukan pendaftaran Haji pada tanggal 24April 2012 terdaftar dengan nama Mujiyati Binti Sasto Dimulyo dan telahmelakukan pembayaran pelunasan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)Tahun 1440 H / 2019M tertulis nama Pemohon Mujiyati Binti SastroDimulyo5. Bahwa ketika Pemohon berangkat Umroh tahun 2015, Pemohonmembuat paspor dengan nama MULJANI SASTRO DIMULYO tanggallahir O01 Januari 1941;6.

PUDJO SAJONO al MULJANIyang ditulis dengan ejaan lama atau PUJO SAJONO MULJANI yang ditulisdengan ejaan baru dan MULJANI SASTRO DIMULYO, maka Hakimberpendapat bahwa nama tersebut di atas yang tercantum dalam dokumenHalaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 68/Pat P/2019PN Kinberupa Akta Kelahiran, Surat Keterangan Kelahiran dari Desa, SuratKeterangan dari Desa, Duplikat Kutipan Akta Nikah, Paspor, Kartu Keluarga danTanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun1140 H/ 2019 M adalah

Taspen (Persero) dan penarikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atas nama NANI SUGIARTI binti SOEGING alias SOEGENG;