Bahwa kejadian PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap Penggugat olehTergugat dilakukan pada tanggal 03 Januari 2013 jam 12 wita dengan diadakanPertemuan oleh Tergugat yang dihadiri oleh 11 (sebelas) Pekerja termasukPenggugat. Dalam Pertemuan tersebut 11 (sebelas) Pekerjatersebutdiberitahukan secara lisan, akan tetapi hanya 4 (empat) orang diterima kembalibekerja pada Tergugat, tidak termasuk Penggugat ; .

Bahwa karena PHK terhadap Penggugat tidak berdasar pada ketentuan danperundang undangan yang berlaku, maka Penggugat melakukan PerundinganBipartit dengan surat permohonan ditujukan pada Tergugat 2 (dua) kali berturutturut tanggal 11 Februari dan tanggal 15 Februari 2013, akan tetapi perundinganBipartit, tanggal 09 April 2013 tidak menghasilkan suatu kesepakatan ;3.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam point 4 Gugatan adalahsangat tidak benar karena Tergugat tidak pernah melakukan PHK (PemutusanHubungan Kerja) karena Penggugat hanya merupakan Tenaga Harian Lepasyang bersifat Temporer akan tetapi permasalahan yang sebenarnya adalahPenggugat menuntut untuk diangkat menjadi karyawan tetap dan hal ini tidakmungkin terjadi karena Perusahaan Tergugat adalah pabrik semen yang pengangkatan karyawan memiliki prosedurtersendiri ; 5.

dengan fakta yang sebenarnya dan jugabertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku sehinggaTergugat tidak perlu menjawab dalam Jawaban Tergugat ini.Maka berdasarkan segala apa yang terurai dalam jawaban Tergugat ini,maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang menanganiperkara ini agar berkenan memutuskan : Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima ; anne Menyatakan hukum bahwa Tergugat tidak pernah melakukan PHK

UMI kantor PerwakilanJayapura tersebut, Para Penggugat diberhentikan (di PHK) oleh Tergugat;Bahwa, alasan tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat dan empatteman adalah sebagaimana isi surat penggilan pada tanggal 23 Maret 2018:Tergugat tidak mempunyai kegiatan proyek di Kabupaten MamberamoRaya tahun 2018, baik paket dari Kabupaten maupun paket dari Provinsi;Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 10/Pdt.SusPH1I/2018/PN.Jap19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.Bahwa, berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun

Saksi Lodywik Wanggai, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa kami yang melakukan mediasi sebanyak 3 kali;Bahwa setelah kami mendapatkan laporan dari pekerja tentangpermasalahan yang para pekerja di PHK oleh pengusaha (PT.UMI), kami melakukan panggilan kepada pihakpihak, antara lainPengusaha (PT.UMI), yang hadir mewakili PT. UMI adalahPimpinan Cabang PT.

UMI melakukanefisiensi dan harus membayar hakhak Para Penggugat terhitungmulai Para Penggugat masuk bekerja sampai di PHK oleh PT.UMI;Bahwa pada saat itu jabatan pak E.

adalahKartu peserta Asli, surat PHK bagi pekerja yang di PHK, bukurekening pekerja, foto copy KTP.

berhakatas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);Menimbang, bahwa terkait dengan Pasal 164 ayat (3) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PHK karena alasan efisiensitelah diuji materil ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 19/PUUIX/2011, dalam putusannya Mahkamah Konstitusimenciptakan norma baru bahwa pengusaha dapat melakukan PHK denganalasan efisiensi apabila perusahaan

Bahwa Penggugat di PHK oleh Tergugat dengan alas an berakhir sesuaikontrak kerja yang disampaikan oleh HRD PT. Rocky Mitra Group Lk. Umar;6. Bahwa Penggugat menerima upah terkahir mei yang diterima bulan Junisebesar Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);7.

Bahwa sebelum Tergugat mem PHK Penggugat, Tergugat tidak pernahmelakukan perundingan dengan Penggugat sebagaimana dimaksuddalam pasal 151 ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang merupakan prasyarat suatu PHK, sehingga PHKtersebut bertentangan dengan pasal 151 ayat (2) UU 13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan ;8.

Bahwa sesuai pasal 151 ayat (8) UU no 13 Tahun 2003 PHK yang sahadalah PHK yang dilakukan setelah mendapat penetapan dari lembagapenyelesaian perselisinan hubungan industrial (LPPHI) ;9. Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuanPasal 151 Undang undang nomor 13 Tahun 2003, maka PHK ini adalah PHKsepihak ;10.

Industrial ;Bahwa karena akibat dari PHK yang dilakukan oleh Tergugat, makaPenggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan, hal ini menjadi pukulanbagi keluarga penggugat ;Bahwa karena PHK ini belum ada putusan dari lembaga PenyelesaianPerselisihnan Hubungan Industrial maka pihak Tergugat diwajiobkan untukmembayar hak hak Penggugat sesuai pasal 156 ayat (2),(3) dan (4) Undangundang Nomor 13 tahun 2003 berupa uang pesangon, penghargaan masakerja serta penggantian hak, terdiri dari : Cuti Tahunan yang

belum diambil Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ;Bahwa karena PHK ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap makaPenggugat berhak atas uang proses sejak bulan April 2016 yang dikalikanHalaman 3 dari 12 halPutusan PHI Nomor 19/Pdt.SusPHI/2016/PN.Gto17.Upah perbulan sebesar Rp. 1.875.000, sampai dengan PHK ini mempunyaikekuatan hukum tetap yang dilaksanakan oleh Tergugat ;Bahwa karena PHK tersebut adalah atas keinginan Tergugat maka Tergugatharuslah dihukum untuk membayar kepada Penggugat

Penggugat tidak syah dan bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku maka Demi Hukum menjadiPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), atau biasa disebutpermanen atau tetap;Menyatakan bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Material Handler didepartemen Shipping adalah pekerjaan tetap berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku maka Demi Hukum menjadi PerjanjianKerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), atau biasa disebut permanen atautetap;Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Penggugatsebagaimana diuraikan diatas, dan menyatakan tetap pada gugatannya.; Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 12Pebruari 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : I DALAM EKSEPSI1 Gugatan PENGGUGAT Kabur (obscuur libel)Bahwa PENGGUGAT telah membuat gugatan yang kabur (obscuur libel),yaitu tentang perselisihan hak diiringi Pemutusan Hubungan Kerja sepertiyang dijelaskan PENGGUGAT dalamPerihal: Surat Gugatan Perselisihan Hak diiringi PemutusanHubungan Kerja (PHK

ayat 4 (Perselisihan PemutusanHubungan Kerja).Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yangtimbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.Berdasarkan uraian diatas dan berdasarkan fakta yang ada, TERGUGATkembali nyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel).Artinya bahwa sepengetahuan TERGUGAT, bahwa PENGGUGATsudah tidak bekerja di Perusahaan TERGUGAT bukan karena dilakukanPemutusan Hubungan Kerja (PHK

Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT telah membuatgugatan yang kabur (obscuur libel), yaitu tentang Perselisihan Hak diiringiPemutusan Hubungan Kerja seperti yang dijelaskan PENGGUGAT dalam :Perihal : Surat Gugatan Perselisihan Hak di iringi Pemutusan HubunganKerja (PHK).Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Undangundang No 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi:# UU No 2 Tahun 2004, Pasal 1 ayat 2 (Perselisihan Hak) Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul

pasal 155ayat 3 Undang Undang No. 13 tahun 2003, akan tetapi dalam perkara a quosetelah Majelis Hakim membaca seluruh petitum yang ada didalam Putusan Selagugatan Penggugat, maka menurut hemat Majelis Hakim petitum yang adadidalam Putusan Sela Gugatan Penggugat tersebut telah menyangkut MateriPokok Perkara yang memerlukan beban pembuktian terlebih dahulu olehkarenannya permohonan Putusan Sela tersebut akan diperiksa dalam perkara iniyaitu apakah memang benar telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat telah sesuai dengan pasal 161 ayat (1) dan ayat (2)UU No. 13 tahun 2003 ; --------------------------------------------------------------------------3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat sebesar = Rp. 15.187.678,- (Lima Belas Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah); --------4.

No. 1040 K/Pdt.Sus/2010menolak Anjuran dengan dasar adalah Tergugat (Pekerja) telah diputushubungan kerjanya dengan dasar mangkir bekerja 5 (lima) hari kerja danatau lebih meskipun telah mendapatkan 2 (dua) kali surat panggilan secaralayak sehingga PHK terhadap diri Tergugat sebagai pekerja adalahmengundurkan diri secara sukarela dan karenanya tidak berhak atasPesangon dan uang jasa;14.

Pasal 29 ayat (57) huruf c PHI 20152017 menyatakan :Bekerfa dalam pengaruh alkohol dalam tubuh dengan kandungan0.08% BrAC atau lebih, sanksinya adalah Pemutusan Hubungan Kerja(PHk);9.2.

Oleh karena gugatan PHK perkara a quo diajukanpada tanggal 24 April 2018, maka gugatan Penggugat telah tidak memilikidasar hukum karena PHI yang dijadikan dasar tersebut telah tidak berlakulagi atau telah daluwarsa.

Bahwa dasar gugatan Penggugat untuk melakukan PHK terhadapTergugat adalah Pasal 27 ayat (86) dan Pasal 31 ayat (7) PHILPTKPIyang secara normatif merupakan bentuk pelanggaran biasa.

Tergugat selaku pekerja yang diinvestigasi tidak pernah mendapatkanhasil rekomendasi dari tim investigasi dengan sanksi PHK, sebagaimanadiatur dalam Pasal 17 ayat (5) PHILPTKPI, yang berbunyi:Pemeberitahuan rekomendasi tindakan disiplin atau) sanksi PHK(lampiran XIV) dari hasil pemeriksaan investigasi disampaikan kepadapekerja oleh penyelia dengan didampingi IRO setelah mendapatkanpersetujuan dari kepala departemen SDM dan hubungan Industrial;c.

Bahwa tindakan PHK terhadap karyawan/pekerja seharusnya sedapatmungkin dihindari dan menjadi upaya terakhir setelah upayaupaya laintidak bisa dilakukan.

Panahatan Tambunan yang jugaatasan Penggugat di kantor ; Dalam pertemuan tersebut dikatakan bahwa Penggugattelah di PHK terhitung tanggal 1 Agustus 2010,dengan alasan sudah tidak sesuai lagi bekerja diPT. ISS Indonesia.

PHK sepihak tersebut dilakukantanpa ada penjelasan yang spesifik mengenaiketidakcocokan dalam hal kinerja Penggugat ;Kemudian pada tanggal 21 Juli 2010 Penggugatmenemui Tergugat untuk menanyakan alasan PHK yangsebenarnya dan meminta agar dipertimbangkankembali keputusan PHK terhadap Penggugat. akantetapi, Tergugat menolak permintaan Penggugatuntuk bekerja kembali ; Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2010 Tergugat punmengeluarkan surat ref.

(bukti P4) ; Setelah pertemuan dengan Tergugat tersebut, faktanyaTergugat tidak mampu memberi penjelasan perihalalasan PHK sepihak yang diberikan Tergugatterhadap Penggugat. Namun Tergugat hanyamemberikan satu alasan bahwa Penggugat dianggapsudah tidak perform tanpa penjelasan lebihlanjut mengenai pelanggaran peraturan perusahaanyang mana yang telah dilanggar oleh Penggugat.

(Bukti P6) ;Bahwa PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat sudahjelas telah melanggar peraturan perusahaan yangdibuat sendiri oleh Tergugat serta telah melanggarperaturan perundang undangan ketenagakerjaan.dengandemikian Penggugat pun menolak PHK sepihaktersebut dan pemberian uang pesangon yang tidaksesuai dengan Undangundang Nomor 13 Tahun 2003,tentang Ketenagakerjaan ;Pada tanggal 24 Agustus 2010 telah terjadiperundingan bipartit antara Penggugat denganTergugat.

THR tahun 2010 yang belum diberikan = Rp.21.000.000,Jumlah pesangon yang seharusnya diterima olehPenggugat adalah sebesar Rp. 129.054.545,seratus dua puluh sembilan juta lima puluh empatribu. lima ratus empat puluh lima rupiah ) ;Bahwa sejak dalam proses PHK ini, Penggugat tidakdiberikan upah yaitu) selama 6 (enam) bulan sejakAgustus 2010 sampai dengan Januari 2011 karenasejak di PHK secara sepihak oleh Tergugat bulanJuli 2010, Penggugat tidak diperbolehkan memasukilingkungan kerja dan upah Penggugat

Rolly Sompi (Manager) mengatakan bahwaPenggugat sudah tidak dipekerjakan lagi atau di PHK ;. Bahwa Tergugat (PT. Surya Mustika Nusantara) membuat siasatkepada semua Pekerja harus menandatangani surat Pengunduran diripada saat karyawan masih bekerja;10.Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat (PT.

., maka demihukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;12.Bahwa sebelum Tergugat mem PHK Penggugat, Tergugat tidakpernah mengajak Penggugat merundingkan maksud PHKtersebut, sehingga PHK tersebut telah bertentangan dengan Pasal 151ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003. tentangketenagakerjaan;13.Bahwa sesuai Pasal 151 ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun2003 PHK yang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapatpenetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial (LPPH

pada tanggal 13, 21 September 2016, dan 3 Oktober2016, akan tetapi dari hasil pertemuan tersebut tidak mencapaikesepakatan, karena Tergugat tidak mempunyai itikat baik untukmenyelesaikan PHK tersebut. sehingga penggugat meneruskanperselisihan ini melalui Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial;17.Bahwa karena akibat dari PHK yang dilakukan oleh Tergugat, makaPenggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan dan hal ini menjadipukulan bagi keluarga Penggugat;18.Bahwa karena PHK ini tidak sah dan belum

dan hakhak yang timbul akibat PHK tersebut.Sedangkan mengenai masa kerja, meskipun disengketakan dan nantinya17juga akan dipertimbangkan, namun Majelis Hakim menganggap bahwamasalah tersebut merupakan bagian dari sengketa mengenai hakhak yangtimbul akibat PHK ;Menimbang bahwa dalam masalah ini yang harus dibuktikan adalahmengenai sah atau. tidaknya PHK yang dilakukan Tergugat terhadapPenggugat, dengan beban pembuktian diberikan secara seimbang kepadakedua pihak ;Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip

, bahwa oleh karena PHK yang dilakukan Tergugat adalahsah, maka fakta tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menolaksebahagian gugatan Penggugat, maka selanjutnya Majelis akanmempertimbangkan hakhak Penggugat sebagai akibat dari PHK tersebutsebagai berikut.

Bahwa sebelum Tergugat mem PHK Penggugat, Tergugat tidakpernah mengajak Penggugat merundingkan maksud PHK tersebutsehingga PHK tersebut telah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1)dan ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003. tentangketenagkerjaan9.

Bahwa sesuai Pasal 151 ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun2003 PHK yang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapatpenetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial (LPPHI).10.Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuaiketentuan pasal 151 UU No. 13 tahun 2003 maka PHK ini adalah PHKsepihak.11.Bahwa sesuai pasal 155 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 selamaPutusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialbelum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetapmelaksanakan

dan hakhak yang timbul akibat PHK tersebut.Sedangkan mengenai masa kerja, meskipun disengketakan dan nantinyajuga akan dipertimbangkan, namun Majelis Hakim menganggap bahwamasalah tersebut merupakan bagian dari sengketa mengenai hakhak yangtimbul akibat PHK ;Menimbang bahwa dalam masalah ini yang harus dibuktikan adalahmengenai sah atau. tidaknya PHK yang dilakukan Tergugat terhadapPenggugat, dengan beban pembuktian diberikan secara seimbang kepadakedua pihak ;Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip

tanda P1 dan 2 (dua) orangsaksi, sedangkan untuk Tergugat guna menguatkan dalil bantahannya telahmengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T1 s/d T 5 dan tidakmenghadirkan saksi ;Menimbang bahwa mengenai terjadinya PHK, Penggugat mendalilkanbahwa PHK yang dilakukan Tergugat karena dengan alasan mengumpulkanbesi tua yang diperintahkan oleh pimpinan perusahan sebelumnya yaitu sugiodan diperintahkan untuk menjual barang rongsokan tersebut ;Menimbang, bahwa mengenai terjadinya PHK yang dilakukan

Pengusaha MemPHK pekerja yang melakukan kesalahan beratharuslah dilakukan setelah adanya Putusan Hakim Pidana yang berkekuatanhukum tetap.;16Menimbang oleh karena PHK yang dilakukan Tergugat terhadapPenggugat tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan UndangUndangNomor : 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dengan demikian Tergugattidak dapat membuktikan PHK yang dilakukan kepada Penggugat secarasah ;Menimbang, bahwa oleh karena PHK yang dilakukan Tergugat tidaksah, maka fakta tersebut menjadi