Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penasihathukum dimana pertimbangan hakim sangat keliru dalam putusannyakarena dalam pertinmbangannya Hakim PN Palembang dalammemutuskan mengajukan sekurangkurangnya 2 alat bukti (vide pasal183 KUHAP)Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan NegeriPalembang tanggal 25 Januari 2018 Nomor 1342/Pid.B/2017/PN.Plg.Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Kontra MemoriBanding

Oleh karena itu dengandidaftarkannya gugatan penggugat ke PN Palembang haruslah ditolak olehMajelis Hakim;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalildalil yang disampaikan olehPenggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat merupakan gugatanpembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 241/Kelurahan ArioKemuning tanggal 15 Januari 2002

. : 24/179/Pdt.G/71/Eks/1999.PN. Palembang ataspermintaan Amiruddin M., S.H selaku kuasa dari Nurhasanah Hasan Ali,dengan surat permohonan tanggal 15 Oktober 1999 atas bidang tanah yangterletak di :Kotamadya : Palembang.Kecamatan : Dir Timur I.Kelurahan : 9 Tlir.Status tanah : Hak Usaha.Luas tanah : 1.178 m?

Dimana Surat Pernyataan danSurat Pelimpahan Hak telah diserahkan Penggugat kepada TergugatIl Intervensi dan menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak GunaUsaha No. 19 Tahun 2005, sedangkan Surat Keterangan Tanah (SKT)per 2 Ha belum diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat IlIntervensi, sehingga atas perbuatan Penggugat tersebut, makaPenggugat telah lalai dan berdasar hukum di gugat di PN Palembang dalamperkara No. 141/Pdt.G/2011/PN.Plg;.

SU Palembang untuk mendampinga terdakwa dalam perkara tersebutdengan Penetapan Penunjukan Nomor : 1560/Pid.Sus/2014/PN Palembang ;Pengadilan Negeri tersebut:Setelah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Khusus pada Pengadilan NegeriPalembang Nomor No. 1560 / Pid.Sus / 2014 / PN.Plg tanggal 12 November2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor No. 1560 / Pid.Sus / 2014 /PN.Plg tanggal 17November 2014 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain

Ketua PN Palembang sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal30 September 2019.Di persidangan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernamaASUTRA ULESKO, SH ; HERLUBIS, SH dan MUSTIKA YANTO, SH PenasihatHukum dari kantor Abitras Law Firm berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07Juli 2019.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa;Setelah memperhatikan barang bukti dan surat lainnya yang berkaitandengan

Bahwa benar dalam perkara ini Anak Fikry didampingi Penasehat HukumPosbakum PN Palembang dan pihak dari Bapas Palembang. Bahwa benar Anak dalam perkara ini di persidangan juga didampingi Ibukandungnya serta hadir dari pihak Bapas Klas Palembang. Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

kekeliruan melaksanakan hukum dan/atau kesalahan dalam pertimbanganhukum terkait hukum pembuktian dan amar putusan Majelis Hakim PengadilanNegeri Palembang (Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama) yang memeriksadan mengadili perkara a quo.Sebelum kami melanjutkan mengenai uraian lebih lanjut Memori Banding ini, terlebihdahulu kami sampaikan bahwa dalam Putusan Nomor: 6/Pid.SusTPK/2019/PN.Plg,terutama terkait dengan penyampaian fakta persidangan Keterangan Saksisaksi, MajelisHakim Judex Factie PN

Palembang terkesan HANYA MENJIPLAK atau COPYPASTEDARI APA YANG DISAMPAIKAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM SURATTUNTUTANNYA, BUKAN BERDASARKAN CATATAN BERITA ~ACARAPERSIDANGAN YANG DIBUAT OLEH PANITERA PENGGANTI.

Putusan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama (PN Palembang)Nomor: 4/Pid.SusTPK/2019/PN. Plg melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (1)huruf e KUHAP;2. Pertimbangan Hukum Pembuktian Unsur Yang Dapat MerugikanKeuangan/Perekonomian Negara mengabaikan alat bukti yang munculdalam fakta peridangan berupa keterangan AHLI DR. EKO SEMBODO,M.M., M.Ak..Ad. 1.Putusan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama (PN Palembang)Nomor: 4/Pid.SusTPK/2019/PN.

Majelis Hakim Judex Factie Tingkat PertamaBahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf e dan ayat (2),maka Putusan Judex Factie Tingkat Pertama (PN Palembang) Nomor:4/Pid.SusTPK/2019/PN.Plg haruslah dinyatakan BATAL DEMIHUKUM;Ad. 2.Pertimbangan Hukum Pembuktian Unsur Yang DapatMerugikan Keuangan/Perekonomian Negara mengabaikanalat bukti yang muncul dalam fakta peridangan berupaketerangan AHLI DR. EKO SEMBODO, M.M., M.Ak.

Bahwa dalam menguraikan Unsur Yang Dapat MerugikanKeuangan/Perekonomian Negara, Majelis Hakim Judex Factie TingkatPertama (PN Palembang) telah membuat pertimbangannya sebagaimanadituangkan pada halaman 177 sampai dengan 179 Surat Putusan Nomor:6/Pid.SusTPK/2019/PN.Plg;Bahwa dalam pertimbangan yang terdapat pada halaman 177 sampai dengan179 tersebut sama sekali tidak ada pertimbangan tentang apa yangdisampaikan oleh AHLIDR.

Bahwa judex factie dalam memutus Perkara Nomor : 54 / Pdt.G /2019 / PN.

Palembang, tanggal 7 Agustus 2019 bertentangan dengan UU.No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan hakim Pasal5 KekuasaanKehakiman memerintahkan Hakim untuk menggali nilaiHalaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor132/PDT/2019/PT PLGnilai,smengikuti,dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yanghidup dalam masyarakat,pertimbangan Hakim dalam Putusan PerkaraNomor 54/PdtG/2019/PN.Palembang, mengandung Kontradisi,putusandemikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang adil danterperinci.sehingga cukup

Putusan PN Palembang No. 42/Pdt.G/2007/PN.PLG Penggugat Paulina Kuan danJohan Djulianus, CH dan Tergugat Tombang Silaban, diberi tanda P9;10. Putusan PT Palembang No. 42/Pdt/2008/PT.PLG, diberi tanda P10;11. Putusan MA No. 2076/PDT/2009, diberi tanda P11;12. Berita Acara Sita Jaminan No. 39/BA.Pdt.G/2007/PN.Plg , diberi tanda P12;13. Penetapan Eksekusi Nomor 03 / 39 / Pen. Pdt.

Oleh karena itu dengandidaftarkannya gugatan Penggugat ke PN Palembang haruslah ditolak olehMajelis Hakim;Berdasarkan uraian diatas, mohon Majelis Pengadilan Negeri Klas IAPalembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolakdalildalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan mengeluarkan Tergugat IVsebagai pihak yang digugat;Eksepsi Turut Tergugat:1.Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalildalil yang disampaikan olehpenggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;Bahwa

suatu waktu yang tidak bisa dipastikan lagi dalam rentang tahun2010,bertempat di Gedung Sanggam Kecamatan Paringin Kabupaten Balangandan di Gedung Mayang Maurai Kecamatan Paringin Kabupaten Balanganatausetidaktidaknya pada suatu tempat sesuai UU No 4 Tahun 2009 TentangPeradilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RINomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 februari 2011 tentang pengoperasianpengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, PNPadang, PN Pekanbaru, PN

Palembang, PN Tanjung Karang, PN Serang, PNYogyakarta, PN Banjarmasin, PN Pontianak, PN Samarinda, PN Makassar, PNMataram, PN Kupang, dan PN Jayapura, maka Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa danmengadili melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan jika diantarabeberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannyasedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut

Palembang, PN Tanjung Karang, PN Serang, PNYogyakarta, PN Banjarmasin, PN Pontianak, PN Samarinda, PN Makassar, PNMataram, PN Kupang, dan PN Jayapura, maka Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa danmengadili melakukan beberapa perbuatan, meskipun masingmasingmerupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugasmenjalankan

Bahwa sejak sertifikat tanah itu sudah baliknama, sampai sebelum adanya gugatan perkara ke PN Palembang ini, tidakada permasalahan, tidak ada sanggahan dan keberatan baik dari Penggugatmaupun orang lain.

Hakim PN perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejaktanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018 ;Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum PosbakumSejahtera PN Palembang, berkantor di Pengadilan Negeri Palembang,berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 September 2018 Nomor1384/Pid.Sus/2018/PN Plg;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor1384/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 10 Agustus 2018 tentang penunjukan

Zakaria bin Kusim tidak memiliki sertifikat tanah hak milik.14.TERGUGAT II selama 30 tahun berdomisili didaerah ini tidak pernahmenggangu tanah orang lain, munculnya sengketa tanah adalah perbuatanrekayasa orang luar yang tidak bertanggung jawab.15.Apa yang telah diuraikan diatas didasarkan pada pengalaman danpengetahuan TERGUGAT II dilapangan selama ini sebagai jawaban atasgugatan perdata No.32/pdtg/2014/pn Palembang.16.Dengan kemampuan yang terbatas TERGUGAT II mohon kepada MajelisHakim yang memeriksa

., Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia(POSBAKUMADIN) beralamat kantor (17) Sekretariat Posbakumadin yangberalamat di Jalan Sukakarya Il Nomor 1830 A RT. 026 RW. 009Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukarami Kota Palembang, (2) PosBantuan Hukum (POSBAKUM) PN. Palembang Jalan Kapt A.

Bahwa Tergugat sejak bulan April 2015 sampai diajukannya gugatan inidi PN Palembang tidak pernah lagi membayar angsuran kredit padaTergugat Il. Bahwa setelah Penggugat tanyakan dengan Tergugat I.Tergugat selalu menghindar dan sulit dihubungi serta tidak mauHalaman 3 dari 38 halaman Putusan No.20/Pdt/2017/PT PLGbertanggung jawab atas kewajibannya melakukan pembayaran angsurankredit pada Tergugat Il..

, telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Tingkat IPropinsi Sumatra Selatan (Turut Tergugat) mendirikan sebuah Perseroan Terbatasdengan nama PT Taman Ogan Permai yang telah disahkan Menteri Kehakiman RI,tanggal 6 Mei 1997;Bahwa dasar tujuan pendirian PT Taman Ogan Permai, antara lain untukmelaksanakan usaha pematangan tanah reklamasi untuk pembangunan danpengembangan prasarana dan sarana, persil rawa, di wilayah Kecamatan SebrangUlu I, dan Kotamadya daerah Tingkat II Palembang;(vide putusan PN

Palembang halaman 3);Dalam berita Acara Rapat Liquiditor disebut rencana Reklamasi rawa seluas370/ha saja;Perjanjian 18 Januari 1997;Antara Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat, pada tanggal 18 Januari 1997,mengadakan Perjanjian Kerjasama permodalan dalam rangka akan mereklamasilahan rawa milik Pemerintah Daerah Propinsi dan Kotamadya Palembang;Dalam Berita Acara Rapat Liquiditor disebut rencana mereklamasi seluas + 370Ha;Penggugat dan Pemda Sumsel memperhitungkan membutuhkan dana operasionalReklamasi

Tuntutan JPU dan PutusanHakim PN Palembang dalam hal ini telah sesuai dengan Undangundangtentang Minyak dan Gas Bumi.Dengan demikian Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai kedudukansebagai Penggugat terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil ToyotaAvanza warna Hitam No.Pol BG 325 JM, sehingga Gugatan harus ditolakatau setidaktidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karenaHalaman 11 dari 37 halaman Pts.No.19/PDT/2016/PT.PLGperkara yang menyangkut barang bukti berupa 1 (satu

disebelah kanan tanah Objek Sengketa dan saksimendapatkan tanah tersebut juga dari Kamaludin Bin Sinar,sama dengan asal usul tanah milik Tergugat I;Bahwa dengan demikian terbukti bahwasanya Bukti P.3 adalahBukti Surat yang tidak sah akan tetapi oleh Judex Facti, faktahukum tersebut tidak dipertimbangkan dan oleh karenanyaterbukti pula Judex Facti telan melakukan kekhilafan ataukekeliruan yang nyata dalam mengadili dan memutus perkarayang dimohonkan Peninjauan Kembali.Bahwa Judex Facti .c Hakim PN

Palembang telah melakukan kekhilafan sebagaimana pertinbangan hukumnya pada halaman 81Putusan, yaitu membenarkan hak kepemilikan Penggugat/TermohonPK mendasarkan pada Putusan Perkara No. 72/Pdt.G/1993/PN.PLG(bukti P7A), Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.49/Pat.G/1994/PT.PLG (bukti P7B) dan Putusan Mahkamah AgungRI No. 3135 K/Pdt.G/1994 (bukti P7C);Karena Putusanputusan perkara tersebut adalah merupakanPutusan Perkara Perdata antara pihakpihak H.

Srikandi Oemar pada tanggal 20Februari 2016 telah membuat Pernyataan Di Bawah Sumpah dihadapan NotarisPalembang Nuzmir Nazorie, SH, sebagaimana tertuang dalam Akta No. 22 (Copyyang telah di legalisasi oleh Panitera/Sekretaris PN Palembang sehingga sesuaidengan aslinya terlampir sebagai bukti);Bahwa dalam pernyataan tersebut, Ny.