MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-------------------------
2. Menyatakan batal sepanjang mengenai daya berlakunya Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : BKPPD.888/88/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rudolfus Syukur, S.E., NIP 19721017 200701 1 018 sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----------------------------------------------
3. Memerintahkan Tergungat mencabut Surat Keputusan

Bupati Manggarai Barat Nomor : BKPPD.888/88/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rudolfus Syukur, S.E., NIP 19721017 200701 1 018 sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memperbaiki diktum kedua : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 21 Mei 2018.

DALAM PENUNDAAN

• Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Pengguat;

DALAM EKSEPSI

• Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 261 Tahun 2018, tanggal 7 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat

Sementara (PJS) Keuchik;

Bahwa Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Aceh BaratNomor261 Tahun 2018, tanggal 7 Mei 2018 tentang PemberhentianKeuchikdan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik baru diketahui oleh Penggugat dengan pasti ketika foto copy Objek Gugatandiantarkan langsung oleh MUHIBBUDIN selaku Sekretaris Gampong PasiMali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat kepada Penggugat ditempat kediaman (rumah pribadi) MISWAR pada tanggal 8 Mei 2018, tidaksesual dengan dengan tanggal di Surat Keputusan

Bahwa Penggugat merupakan Kepala Desa/Gampong Pasi Mali,Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh Masajabatan 20152021, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor95 Tahun 2015 tanggal 20 Februari 2015 tentang Pemberhentian danPengangkatan Keuchik Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla BaratKabupaten Aceh Barat.b.

Bahwa dalam posita Gugatan penggugat pada huruf k adalah tidakbenar bahwa tergugat menerbitkan surat keputusan Bupati AcehBarat No. 261 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Keuchik danPengangkatan Pejabat Sementara (PJS) tanpa didukung dengandasar hukum yang kuat sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku, dan juga tidak benar bahwatergugat mengeluarkan surat keputusan Bupati Aceh Barat No. 261Tahun 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan PengangkatanPejabat Sementara (PJS) hanya

Bukti P1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor95 tahun 2015 tertanggal 20 Februari 2015 TentangPemberhentian dan Pengangkatan Keuchik ( Sesuai denganfotokopi);2. Bukti P2 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 261Tahun tertanggal 7 Mei 2018 Tentang PemberhentianKeuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS)Keuchik ( Sesuai dengan fotokopi)3.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 261 Tahun 2018,tanggal 7 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan PengangkatanPenjabat Sementara (PJS) Keuchik;Halaman 44 dari 46 HalamanPutusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh BaratNomor 261 Tahun 2018, tanggal 7 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchikdan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;4.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.083.1.880 / 2413.1 / PK / VIII / 2014 Tanggal 4 Agustus 2014 Tentang Pemberhentian Saudara Drs. Sukadamai Doa Sebastianus NIP : 19600405 198903 1 011 dari Jabatan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Ende ; -------------------------------------------------------------------------------------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.083.1.880 / 2413.1 / PK / VIII / 2014 Tanggal 4 Agustus 2014 Tentang Pemberhentian Saudara Drs. Sukadamai Doa Sebastianus NIP : 19600405 198903 1 011 dari Jabatan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Ende ;---------------------------------------------------4.

berita acarapersidangan dalam perkara ini; 220 nono no noneTENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12November 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Kupang pada tanggal 12 November 2014 dan telah diperbaiki dalamPemeriksaan Persiapan pada tanggal 9 Desember 2014 pada pokoknyamengemukakan sebagai berikut : n ne nn concn nnn nnnOBJEK SENGKETA 222nnn nnn necesYang menjadi obyek sengketa Tata Usaha negara ini adalah : e Surat

Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP. 083.1.880/2413.1/PK/VIII/2014, tanggal 4 Agustus 2014, Tentang Pemberhentian SaudaraDrs.

Bahwa selanjutnya tibatiba secara diamdiam tanpa pertimbangan apapundan tanpa melalui tahapan atau prosedur apapun sebagaimana yang telahdiwajibkan oleh peraturan perundangan, Tergugat mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.083.1.880/2413.1/PK/VIII/2014, tanggal 4 Agustus 2014, TentangPemberhentian (Penggugat) Saudara Drs.

Keputusan Bupati Ende tanggal 13 Juli 2013 Nomor :KEP.053.829.2 / 2778 / Vil / PK / 2013 diangkat menjadi AsistenAdministrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Ende (Foto copySK terlampir) ;Surat perintah Gubernur Prov.

Derson Duka (sebagai sekretaris BAPERJAKAT)mengatakan bahwa tidak ada rapat dan Usulan Pemberhentian dariJabatan untuk eselon II pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende, selainitu paraf yang tertera dalam Surat Keputusan Bupati Ende Nomor :KEP.0831880/24131/PK/VIII/2014 tentang Pemberhentian Sdr.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 61/DPMD/2021 Tanggal 25 Januari 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;
3. Mewajibkan Tergugat

untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 61/DPMD/2021 Tanggal 25 Januari 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;

Bahwa Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 61/DMPD/2021Tertanggal 25 Januari 2021 Tentang Pemberhentian DanPengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Tanjung LebanKecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;2.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Rokan HilirNomor: 61/DPMD/2021 Tertanggal 25 Januari 2021 TentangPemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat PenghuluTanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir:3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiRokan Hilir Nomor: 61/DPMD/2021 Tertanggal 25 Januari 2021Hal. 15 dari 84 Hal.

Gugatan Kurang Pihak/ Tidak Lengkap Bahwa terbitnya Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor61/DPMD/2021 tentang Pemberhentian dan PengesahanPengangkatan Pejabat Penghulu Tanjung Leban Kecamatan KubuKabupaten Rokan Hilir hanyalah merupakan tindak lanjut dariLaporan yang disampaikan Badan PermusyawaratanHal. 16 dari 84 Hal.

Putusan No. 22/G/2021/PTUN.PBR10.Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 61/DPMD/2021dikeluarkan tanggal 25 Januari 2021.

Menyatakan Sah dan Mengikat Surat Keputusan Bupati Rokan HilirNomor 61/DPMD/2021 tentang Pemberhentian dan PengesahanPengangkatan Pejabat Penghulu Tanjung Leban, Kecamatan Kubu,Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 5 Januari 2021.3.

Dalam Pokok Perkara : 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;------------------------------ 2.Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.083.5.880/2413.5/PK/VIII/2014, tanggal 4 Agustus 2014, tentang Pemberhentian Saudara dr.E Yayik Pawitra Gati, Sp.M, NIP.196110131988122001 dari Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende ; ---------------------------------------------------------------------------- 3.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Ende

--------------------------------------M E N G A D I L I----------------------------------------

DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.3/119/BKD/2016 tentang

Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.3/415/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 Oktober 2016 atas namaRustam, S.Pd;

, S.Pd;

Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor800/INSPEKTORAT/2014 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi danPemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 03 Maret2014;15.2.

Selanjutnya tanggal 5 September 2016 saksimembuat surat permohonan ke BKD untuk mengajukan permohonan informasiyaitu Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/Inspektorat/2014 tentangPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau data base tenaga Honorer Kategori IlKabupaten Dompu, tanggal 13 Maret 2014 dan Surat Keputusan Bupati DompuNomor : 800/04/Inspektorat/2014, tanggal 21 Maret 2014 tentang PerubahanPertama Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/04/Inspektorat/2014 tentangPerubahan Pertama Keputusan Bupati

Keputusan Bupati Dompu Cacat Hukum danbatal demi hukum; Bahwa saksi menyatakan tahu Obyek Sengketa perkara iniadalah Surat Keputusan Bupati Dompu tentang Pencabutan SK 134 CalonPegawai Negeri Sipil Kategori II;ahwa saksi menyatakan tidak ingat Nomor Surat Keputusan Bupati Dompu tentangPencabutan SK CPNS Kategori II;saksi menyatakan Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Dompu (ObyekSengketa) pada tanggal 17 Nopember 2016; Bahwa saksi menyatakan tahu dasar/alasan Bupati Dompumencabut SK Calon

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor814.3/119/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21September 2015 Nomor : 814.3/415/BKD/2015 tentang Pengangkatan CalonPegawai Negeri Sipil tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Rustam, S.Pd;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor814.3/119/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21September 2015 Nomor : 814.3/415/BKD/2015 tentang Pengangkatan CalonPegawai Negeri Sipil tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Rustam, S.Pd;4.

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak memasukkan surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.019/DESDM/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.

Delapan Inti Power ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI merupakan tindakan melanggar hukum;

Delapan Inti Power ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI;

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/164/DPK/2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT. Bumi Sawit Sukses Pratama tanggal 21 Mei 2015 beserta lampirannya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/164/DPK/2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT. Bumi Sawit Sukses Pratama tanggal 21 Mei 2015 beserta lampirannya;
4.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor : 252/ BPMPPD & KB Tahun 2016 tanggal 25 April 2016 tentang Pengesahan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Danau Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD Danau Pemberhentian Rio Dusun Danau; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor : 252/ BPMPPD & KB Tahun 2016 tanggal 25 April 2016 tentang Pengesahan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Danau Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD Danau Pemberhentian Rio Dusun Danau; 4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi (memulihkan kembali) kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagaimana semula; 5.

Keputusan Bupati Bungo Nomor: 252/BPMPDPP &KB Tahun 2016 tanggal 25 April 2016 tentang Pengesahan SuratKeputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Danau Nomor 03Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD DanauPemberhentian Rio Dusun Danau, sampai perkara a quo berkekuatanhukum tetap (Pasal 67 UndangUndanag Peradilan Tata Usaha Negara);Vil.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati BungoNomor: 252/BPMPDPP & KB Tahun 2016 tanggal 25 April 2016tentang Pengesahan Surat Keputusan Badan PermusyawaratanDusun (BPD) Danau Nomor 03 Tahun 2016 tentang PenetapanHasil Musyawarah BPD Danau Pemberhentian Rio Dusun Danau;Halaman 11 dari 63 halaman Putusan Nomor: 16/G/2016/PTUN.JBI.3.

Keputusan Bupati Bungo Nomor : 252/BPMPPD & KB Tahun 2016 tanggal 25 April 2016 tentang Pengesahan SuratKeputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Danau Nomor 03 Tahun2016 tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD Danau Pemberhentian RioDusun Danau (Bukti P3, T16) harus dinyatakan batal, dan kepada Tergugat(Bupati Bungo) diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BungoHalaman 55 dari 63 halaman Putusan Nomor: 16/G/2016/PTUN.JBI.Nomor : 252/BPMPPD & KB Tahun 2016 tanggal 25 April 2016 tentangPengesahan

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor : 252/ BPMPPD& KB Tahun 2016 tanggal 25 April 2016 tentang Pengesahan SuratKeputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Danau Nomor 03Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD DanauPemberhentian Rio Dusun Danau; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BungoNomor : 252/ BPMPPD & KB Tahun 2016 tanggal 25 April 2016 tentangPengesahan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD)Danau Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Penetapan Hasil MusyawarahBPD Danau Pemberhentian Rio Dusun Danau; 4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi (memulihkan kembali)kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagaimana semula; 5.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 188.04/326.50/DPMD-P3A/2019 Tanggal 26 Desember 2019 Tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Bukal Kecamatan Bukal Periode 2019-2025;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 188.04/326.50/DPMD-P3A/2019 Tanggal 26 Desember 2019 Tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Bukal Kecamatan Bukal Periode 2019-2025;4.

Bahwa Gugatan Penggugat Apakah Penggugat mempersoalkanobjek sengketa in casu Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:188.04/326.50/DPMDP3A/2019 Tanggal 26 Desember 2019Tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Bukal KecamatanBukal Periode 20192025 ?

Butudoka ditanda tangani olegh KetuaBadan permusyawaratan Desa (BPD) Desa BukalKecamatan Bukal Kabupaten Buol.Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bupatimenetapkan objek sengketa Surat Keputusan Bupati BuolNomor: 188.04/326.50/DPMDP3A/2019 Tanggal 26Desember 2019 Tentang Penetapan Pengangkatan KepalaDesa Bukal Kecamatan Bukal Periode 20192025.d.

Bahwa Gugatan Penggugat Apakah Penggugat mempersoalkanobjek sengketa in casu Surat Keputusan Bupati Buol Nomor :188.04/326.50/DPMDP3A/2019 Tanggal 26 Desember 2019 TentangPenetapan Pengangkatan Kepala Desa Bukal Kecamatan BukalPeriode 20192025 ?

Menyatakan sah surat Keputusan Bupati Buol Nomor188.04/326.50/DPMDP3A/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentangpenetapan Pengangkatan Kepala Desa Bukal Kecamatan BukalPeriode 20192025.3.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Buol Nomor188.04/326.50/DPMDP3A/2019 Tanggal 26 Desember 2019 TentangPenetapan Pengangkatan Kepala Desa Bukal Kecamatan BukalPeriode 20192025;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiBuol Nomor 188.04/326.50/DPMDP3A/2019 Tanggal 26 Desember2019 Tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Desa BukalKecamatan Bukal Periode 20192025;4.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 16/DPMD/2021 tanggal 5 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Sintong Kecamatan Tanah Putih

Kabupaten Rokan Hilir;

Keputusan Bupati Rokan Hilir, Nomor16/DPMD/2021 tanggal 5 Januari 2021 Tentang Pemberhentian DanPengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Sintong, KecamatanTanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi RiauHalaman 23 dari 81 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.PBR2.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir, Nomor16/DPMD/2021 tanggal 5 Januari 2021 Tentang Pemberhentian DanPengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Sintong, KecamatanTanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam pelantikansaudara YUSRIADI sudah sesuai dengan aturan hukum ;2.

Menyatakan Sah Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor.16/DPMD/2021 tertanggal 5 Januari 2021 Tentang Pemberhentian DanPengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Sintong, Kecamatan TanahPutih, Kabupaten Rokan Hilir ;4. Menyatakan Sah Surat Keputusan Panitia Pemilihnan PenghuluSintong Nomor : 27 Tahun 2020 tertanggal 22 Desember 2020 TentangPenetapan Calon Penghulu Terpilin Ketua Pemilihnan Penghulu Sintong,Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir ;5.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor:16/DPMD/2021 tanggal 5 Januari 2021 Tentang Pemberhentian DanPengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Sintong Kecamatan TanahPutin Kabupaten Rokan Hilir;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Rokan HilirNomor: 16/DPMD/2021 tertanggal 5 Januari 2021 Tentang PemberhentianHalaman 79 dari 81 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.PBRDan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Sintong Kecamatan TanahPutin Kabupaten Rokan Hilir;4.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat tersebut telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan Surat Keputusan BUPATI TANAH BUMBU Nomor 188.45/83705/DISTAMBEN/2015 Tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT.

Deky Kreasi Mandiri Nomor 188.45/51125/DISTAMBEN/2014 Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (TB. 10 PEBPR 21) adalah sah menurut hukum;

Damai Bintang abadi) ke Dalam Data Base IUP OP Batubara di Ditjen Minerba berdasarkan dua Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu tersebut diatas;

-------------------------------------- M E N G A D I L I -------------------------------------

DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/113/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan

;

;

Kapuas Hulu tanggal 09 maret 20156. 1 (satu) bundel daftar nama dan alamat rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) program raskin 2015.7. 5 (lima) lembar SK Bupati KH No. 57 tahun 2012 tentang pembentukan tim koordinasi program beras miskin untuk rumah tangga miskin tahun 20128. 5 (lembar) surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 259 tanggal 4 Maret 2013 tentag tambahan alokasi pagu beras untuk rumah tangga miskin kab, Kapuas Hulu9. 3 (tiga) lembar surat keputusan kansilog Putussibau Nmor

Empanang yang terdiri dari tahun 2011,2012,2013, dam 201416. 1 (satu) bundel surat keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 61 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin17. 4 (empat) lembar surat keputusan bupati Kapuas hulu nomor 37 tahun 2012 tentang pagu beras untuk rumah tangga miskin Kab, Kapuas Hulu tahun 201218. 5 (lima) lembar surat keputusan Bupati Kapuas hulu Nomor 42 tahun 2014 tentang pembentukan tim koordinasi Program beras untuk rumah tangga

Kapuas Hulu tahun 201419. 5 (lima) lembar surat keputusan Bupati Kapuas hulu Nomor 113 tahun 2013 tentang pembentukan tim koordinasi Program beras untuk rumah tangga miskin Kab. Kapuas Hulu tahun 201320. 1 (bundel) surat keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 821.23/02/BKD/2P-A tanggal 4 Maret 201021. 1 (satu) lembar surat susunan tim pengurus beras miskin Kec. Empanang tanggal 04 Oktober 2014. Tetap Terlampir Dalam Berkas Pekara.6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Empanang yang terdiri daritahun 2011,2012,2013, dam 20141 (satu) bundel surat keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 61 tahun2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program beras untukrumah tangga miskinHalaman 3 dari 88 halamanPutusan Nomor 10/Pid.Sus/PTK/2016/PN.

Ptk.17. 4 (empat) lembar surat keputusan bupati Kapuas hulu nomor 37tahun 2012 tentang pagu beras untuk rumah tangga miskin Kab,Kapuas Hulu tahun 201218. 5 (lima) lembar surat keputusan Bupati Kapuas hulu Nomor 42 tahun2014 tentang pembentukan tim koordinasi Program beras untukrumah tangga miskin Kab. Kapuas Hulu tahun 201419. 5 (lima) lembar surat keputusan Bupati Kapuas hulu Nomor 113tahun 2013 tentang pembentukan tim koordinasi Program berasuntuk rumah tangga miskin Kab.

Ptk.17. 4 (empat) lembar surat keputusan bupati Kapuas hulu nomor 37 tahun2012 tentang pagu beras untuk rumah tangga miskin Kab, Kapuas Hulutahun 2012;18. 5 (lima) lembar surat keputusan Bupati Kapuas hulu Nomor 42 tahun2014 tentang pembentukan tim koordinasi Program beras untuk rumahtangga miskin Kab. Kapuas Hulu tahun 201419. 5 (lima) lembar surat Keputusan Bupati Kapuas hulu Nomor 113 tahun2013 tentang pembentukan tim koordinasi Program beras untuk rumahtangga miskin Kab.

Empanang yang terdiri daritahun 2011,2012,2013, dam 20141 (satu) bundel surat kKeputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 61tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program berasuntuk rumah tangga miskin4 (empat) lembar surat keputusan bupati Kapuas hulu nomor 37tahun 2012 tentang pagu beras untuk rumah tangga miskin Kab,Kapuas Hulu tahun 20125 (lima) lembar surat keputusan Bupati Kapuas hulu Nomor 42tahun 2014 tentang pembentukan tim koordinasi Program berasuntuk rumah tangga miskin Kab.

Ptk.19. 5 (lima) lembar surat keputusan Bupati Kapuas hulu Nomor 113tahun 2013 tentang pembentukan tim koordinasi Program berasuntuk rumah tangga miskin Kab. Kapuas Hulu tahun 201320. 1 (bundel) surat keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor821.23/02/BKD/2PA tanggal 4 Maret 201021. 1 (satu) lembar surat susunan tim pengurus beras miskin Kec.Empanang tanggal 04 Oktober 2014.Tetap Terlampir Dalam Berkas Pekara.6.

M E N G A D I L I :DALAM PENUNDAAN : - Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 363 Tahun 2016 tertanggal 28 Desember 2016 Tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Nomor 167 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT.

Menyatakan Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 363 Tahun 2016 tertanggal 28 Desember 2016 Tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Nomor 167 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Kartika Jemaja Jaya diatas Lahan seluas 3.605 HA di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna; 3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 363 Tahun 2016 tertanggal 28 Desember 2016 Tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Nomor 167 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Kartika Jemaja Jaya diatas Lahan seluas 3.605 HA di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna; 4.

Keputusan Bupati Natuna Nomor 363 Tahun 2016 tertanggal 28Desember 2016 Tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nomor 167Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan a.n PT.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati NatunaNomor : 363 Tahun 2016 tertanggal 28 Desember 2016 TentangPencabutan Atas Keputusan Bupati Nomor : 167 Tahun 2007Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan an. PT. Kartika JemajaJaya Di Atas Lahan Seluas 3.605 HA Di Pulau Jemaja KecamatanJemaja Dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna ;3.

Bahwa benar TERGUGAT dalam perkara Nomor: 8 /G/2017/PTUN TPIpada tanggal 28 Desember 2016 telah mengeluarkan KTUN ObyekSengketa yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Nomor: 363 Tahun 2016tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nomor: 167 Tahun 2007Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan an. PENGGUGAT Di AtasLahan Seluas 3.605 Ha Di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan JemajaTimur Kabupaten Natuna (Bukti Surat T1);6.

Fotokopi Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 363 Tahun 2016 tentangPencabutan atas Keputusan Bupati Nomor 167 Tahun 2007tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan an. PT. Kartika JemajaJaya di atas Lahan Seluas 3.605 ha di Pulau Jemaja KecamatanJemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna tertanggal 28Desember 2016 (sesuai dengan aslinya) ...........0: ee (Bukti T1);2. Fotokopi Surat Bupati Kepulauan Anambas Nomor: 595/Kdh.KKA/XIV/2016tertanggal 1 Desember 2016 Perihal: Peninjauan Kembali IUP an.PT.

Fotokopi Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor: 167 Tahun 2007 tentangPemberian Izin Usaha Perkebunan an. PT. Kartika Jemaja Jaya diAtas Lahan Seluas 3.605 ha di Pulau Jemaja Kecamatan Jemajadan Jemaja Timur Kabupaten Natuna tertanggal 3 Mei 2007(SESUAI GENGAN ASINYA) seccnscssvcnecnssmmnnnuunccuvsennemscwmnensnes (Bukti T3);4. Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004tentang Perkebunan (fotokopi dari fotokopi)................

Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86 tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara Nomor 12 tahun 2010, Nomor 13 tahun 2010 masing masing tanggal 11 Januari 2010, Nomor 63 tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010, Nomor 105 tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 dan Nomor 158 tahun 2010 tanggal 29 April 2010 ;--------------------------------------------------------------3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86 tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara Nomor 12 tahun 2010, Nomor 13 tahun 2010 masing masing tanggal 11 Januari 2010, Nomor 63 tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010, Nomor 105 tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 dan Nomor 158 tahun 2010 tanggal 29 April 2010 ;---------------------------------4.

Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 tahun 2010 tanggal 29 April 2010 tentang pemberian izin usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Aneka Tambang Tbk (KW. 10 APR 005) seluas 16.920 HA (IUP Operasi Produksi wilayah Mandiodo, Lasolo/B-Lalindu) ;-----------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 20.219.000,- (Dua puluh juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ; ---------------------

DALAM POKOK PERKARA :1Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;2 Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86Tahun 2012 tanggal 16 Pebruari 2012 tentang Pembatalan dan PencabutanSurat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara Nomor 12 tahun 2010 ,Nomor 13 tahun 2010, masing masing tanggal 11 Januari 2010, Nomor63 tahun 2010 tanggal 8 Pebruari 2010, Nomor 105 tahun 2010 tanggal 29maret 2010 dan Nomor 158 tahun 2010 tanggal 29 April 2010 ;3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan

Bupati KonaweUtara Nomor 86 tahun 2012 tanggal 16 Pebruari tahun 2012 tentangPembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Penjabat Bupati KonaweUtara Nomor 12 tahun 2010, Nomor 13 tahun 2010, masing masingtanggal 11 Januari 2010, Nomor 63 tahun 2010 tanggl 8 Pebruari 2010,Nomor 105 tahun 2010 tanggal 29 maret 2010 dan Nomor 158 tahun2010 tanggal 29 April 2010; 4 Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Bupati Konawe UtaraNomor 158 tahun 2010 tanggal 29 April 2010 tentang Pemberian IzinUsaha Pertambangan

Negara, oleh karena itu permohonan bandingdari Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya secara formal dapat diterima, dengandemikian Kedudukan Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding danPenggugat menjadi Terbanding dalam sengeta a quo di Tingkat Banding ini ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara KendariNomor : 10/G/2013/P.TUN.Kdi, tanggal 10 Oktober 2013 pada pokoknya telahmenolak Eksepsi Tergugat seluruhnya, dan mengabulkan gugatan Penggugatuntuk seluruhnya, dengan menyatakan batal Surat

Keputusan Bupati KonaweUtara Nomor : 86 tahun 2012 tanggal 16 Pebruari 2012 tentang pembatalan danpencabutan Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara Nomor: 12 tahun2010, Nomor 13 tahun 2010 masing masing tanggal 11 Januari 2010, Nomor 63tahun 2010 tanggal 8 Pebruari 2010, Nomor 105 tahun 2010 tanggal 29 Maret2010 dan Nomor 158 tahun 2010 tanggal 29 April 2010, karena penerbitan SuratKeputusan a quo telah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang

Aneka Tambang( Persero ) Tbk di Kabupaten Konawe Utara dinyatakan sah dan berlaku, yangsecara lengkap termuat dalam Memori Bandingnya pada halaman 11 sampaidengan halaman 15, dan pada gilirannya mohon agar Gugatan Penggugat ditolakseluruhnya dan menyatakan Sah dan berlaku Surat Keputusan Bupati KonaweUtara Nomor 86 tahun 2012 tanggal 16 Pebruari 2012 tentang Pembatalan danPencabutan Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara No. 12 tahun 2010;Nomor 13 tahun 2010 masing masing tanggal 11 Januari

II, tahap III Desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka kabupaten Sumba Barat Tahun 20113) 1 (satu) bundel Asli SPJ ADD Tahap I, Tahap II, Tahap III Desa Hupu Mada Kecamatan Wanokaka kabupaten Sumba Barat Tahun 20124) 1 (satu) bundel Fotocopy SPJ ADD Tahap I, tahap II, Tahap III Desa Hupu Mada Kecamatan Wanokaka kabupaten Sumba Barat Tahun 20135) 1 (satu) bundel Asli SPJ ADD Tahap I, tahap II, Tahap III Desa Hupu Mada Kecamatan Wanokaka kabupaten Sumba Barat Tahun 20146) 1 (satu) bundel Asli Surat

Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/296/2010 tanggal 09 April 2010 tentang Penetapan alokasi dana desa untuk desa desa se- kabupaten sumba barat Tahun Anggaran 2010.7) 1 (satu) bundel Asli Surat keputusan Bupati Sumba barat Nomor KEP/HK/674/2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang Penetapan nama nama anggota badan permusyawaratan desa (BPD) hasil pemilihan pada desa-desa dalam kecamatan wewewa selatan, kecamatan wanokaka dan kecamatan wewewa timur masa bakti 2007-20138) 1 (satu) bundel fotocopy

Surat Keputusan Bupati Nomor KEP/HK/288/2011 tanggal 06 April 2011 tentang Penetapan alokasi dana desa untuk desa desa ke kabupaten sumba barat tahun Anggaran 20119) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor KEP/HK/147/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan penerima bantuan subsidi/hibah/bantuan sosial/ bantuan keuangan lingkup pemerintah kabupaten sumba barat Tahun Anggaran 201210) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor KEP/HK/58/2014 tanggal 13 Januari 2014

tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 201411) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Nomor KEP/HK/21/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 201312) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor KEP/HK/59/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pemberhentian dan pengangkatan anggota badan permusyawaratan desa hasil pemilihan pada desa-desa se Kabupaten Sumba Barat masa bakti 2014-2020.13) 1 (satu) bundel Asli APBDES tahun Anggaran

Keputusan Bupati Sumba Barat NomorKEP/HK/296/2010 tanggal 09 April 2010 tentang Penetapan alokasi danadesa untuk desa desa se kabupaten sumba barat Tahun Anggaran 2010.7) 1 (satu) bundel Asli Surat keputusan Bupati Sumba barat NomorKEP/HK/674/2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang Penetapan namanama anggota badan permusyawaratan desa (BPD) hasil pemilihan padadesadesa dalam kecamatan wewewa selatan, kecamatan wanokaka dankecamatan wewewa timur masa bakti 200720138) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan

Bupati NomorKEP/HK/288/2011 tanggal 06 April 2011 tentang Penetapan alokasi danadesa untuk desa desa ke kabupaten sumba barat tahun Anggaran 20119) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati NomorKEP/HK/147/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan penerimabantuan subsidi/hibah/oantuan sosial/bantuan keuangan lingkuppemerintah kabupaten sumba barat Tahun Anggaran 201210) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor KEP/HK/58/2014tanggal 13 Januari 2014 tentang Penetapan Alokasi

Keputusan Bupati Sumba Barat NomorKEP/HK/296/2010 tanggal 09 April 2010 tentang Penetapan alokasi danadesa untuk desa desa se kabupaten sumba barat Tahun Anggaran 2010.1 (satu) bundel Asli Surat keputusan Bupati Sumba barat NomorKEP/HK/674/2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang Penetapan nama namaanggota badan permusyawaratan desa (BPD) hasil pemilihan pada desadesa dalam kecamatan wewewa selatan, kecamatan wanokaka dankecamatan wewewa timur masa bakti 200720131 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan

Bupati Nomor KEP/HK/288/201 1tanggal 06 April 2011 tentang Penetapan alokasi dana desa untuk desadesa ke kabupaten sumba barat tahun Anggaran 20111 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor KEP/HK/147/2012tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan penerima bantuansubsidi/hibah/bantuan sosial/ bantuan keuangan lingkup pemerintahkabupaten sumba barat Tahun Anggaran 20121 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor KEP/HK/58/2014tanggal 13 Januari 2014 tentang Penetapan Alokasi Dana

fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor KEP/HK/147/2012tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan penerima bantuansubsidi/hibah/bantuan sosial/ bantuan keuangan lingkup pemerintahkabupaten sumba barat Tahun Anggaran 201210)1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor KEP/HK/58/2014tanggal 13 Januari 2014 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa TahunAnggaran 201411)1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Nomor KEP/HK/21/2013 tanggal02 Januari 2013 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran201312

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 486 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2016 s/d 2017 tertanggal 28 September 2016 atas nama Syarkani; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 486 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2016 s/d 2017 tertanggal 28 September 2016 atas nama Syarkani; 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Keuchik Gampong Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2015 s/d 2021;5.

Keputusan Bupati Aceh Barat Daya No: 486Tahun 2016 Tentang Pemeberhentian dan Pengangkatan PejabatKeucik Gampong Kuta Bak Drien Kecamatan TanganTanganKabupaten Aceh Barat Daya Periode 2016 s/d 2017 atas namaSYARKANI.

Keputusan Bupati Aceh BaratDaya No. 486 Tahun 2016 Tentang Pemeberhentian danPengangkatan Pejabat Keuchik Gampong Kuta Bak Drien KecamatanTanganTangan Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2016 s/d 2017,Tertanggal 28 September 2016 atas nama SYARKANI, kepentinganPenggugat sangat dirugikan karena tidak lagi dapat menjalankantugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang Keuchik GampongKuta Bak Kecamatan TanganTangan Kabupaten Aceh Barat Daya ;Bahwa sejak keluar Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya No.

Bukti P1 : Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 327Tahun 2015, tentang Pemberhentian Dan PengesahanPengangkatan Keuchik Terpilin Gampong Kuta Bak DrienHalaman 33 dari 66 halamanPutusan Perkara Nomor : 38/G/2016/PTUNBNA2. Bukti P 23. Bukti P34. Bukti P4a:5. Bukti P 4b :6. Bukti P5a:7.

Bukti P5b:Kecamatan TanganTangan Kabupaten Aceh Barat Daya(fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 397Tahun 2016, tentang Pemberhentian Dan PenunjukanPelaksana Tugas Keuchik Gampong Kuta Bak DrienKecamatan TanganTangan Kabupaten Aceh Barat Daya(fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 486Tahun 2016, tentang Pemberhentian Dan PengangkatanPenjabat Keuchik terpilin Gampong Kuta Bak DrienKecamatan TanganTangan Kabupaten Aceh Barat

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 486Tahun 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat KeuchikGampong Kuta Bak Drien, Kecamatan TanganTangan, Kabupaten AcehBarat Daya Periode 2016 s/d 2017 tertanggal 28 September 2016 atas namaSyarkani;3.

-------------------------------------- M E N G A D I L I -------------------------------------

DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/090/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan

;

;

--------------------------------------M E N G A D I L I----------------------------------------

DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/091/BKD/2016 tentang

Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/330/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 Oktober 2016 atas namaRosmariani;

;

Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor800/INSPEKTORAT/2014 Tentang Pembentukan Tim Verifikasidan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 03Maret 2014:15.2.

Keputusan Bupati Dompu Nomor800/85/INSPEKTORAT/2014, tentang Pembentukan Tim Verifikasi danPemantau Data Base Pegawai Honorer KII Kabupaten Dompu.

Keputusan Bupati Dompu CacatHukum dan batal demi hukum; Bahwa saksi menyatakan tahu Obyek Sengketa perkara iniadalah Surat Keputusan Bupati Dompu tentang Pencabutan SK 134 CalonPegawai Negeri Sipil Kategori II;Bahwa saksi menyatakan tidak ingat Nomor Surat Keputusan Bupati Domputentang Pencabutan SK CPNS Kategori II;Putusan Nomor 32/G/2017/PTUN.MTR 44wa sSaksi menyatakan Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Dompu(Obyek Sengketa) pada tanggal 17 Nopember 2016; Bahwa saksi menyatakan tahu dasar

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor814.2/091/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal21 September 2015 Nomor : 814.2/330/BKD/2015 tentang PengangkatanCalon Pegawai Negeri Sipil tanggal O5 Oktober 2016 atas namaRosmariani;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati DompuNomor 814.2/091/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Domputanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/330/BKD/2015 tentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 Oktober 2016 atasnama Rosmariani;4.