No. 231K/Pid.Sus/2011Tahun 2007 yang intinya Menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan PAP ; Menyampaikan tata cara dan persyaratan yangdiperlukan setiap peserta kegiatan PAP ; Menyampaikan bahwa pembiayaan sertifikat kegiatan PAPoperasional, pengukuran, panitia sampai dengansertifikat ditanggung oleh negara melalui DIPA KantorPertanahan Kab.Barru) T.A 2007 dan untuk tanah yangterkena BPHTB sebesar sama dengan luas tanah kali NJOPkurang Rp.10.000.000, kali 5 %;Bahwa hal tersebut sesuai dengan Peraturan

No. 12 PK/Pdt/2011Tahun 1997 menyatakan bahwa setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejakditerbitkannya sertifikat tidak ada keberatan kepada pemegang sertifikat danKepala kantor Pertanahan, maka tidak dapat lagi dituntut ;Bahwa dengan demikian, Penguasaan fisik yang dilakukan Tergugat atastanah a quo tidak mempunyai landasan hukum, sehingga sangat beralasan biladinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;Bahwa perbuatan Tergugat atas tanah tersebut, sangat merugikanPenggugat karena tidak dapat memanfaatkan

Copy kwitansi angsuran pembayaran KSP Bojong Permai yang belumpernah diajukan sebagai bukti dalam persidangan.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat :bahwa alasanalasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan,karena dalam putusan judex juris tidak terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruannyata sebagaimana maksud dalam pasal 67 huruf f UndangUndang No.14Hal.15 dari 17 hal.Put.No.583 PK/Pdt/2011Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang

Putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2018 1 (satu) berkas Asbuilt Drawing pekerjaan Jalan Pusaka KabKaur TA. 2011; 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kabid Bina Marga selaku KPANomor : 08 Tahun 2011 tanggal 20 September 2011 tetangPenunjukan PPTK di Dinas PU Kabupaten Kaur; 1 (satu) berkas Dokumen Kotrak pekerjaan pengawasan CVIndra Jaya Konsultan No: 620/19/KONTKONSULT/BM.PU/KK/2011Tahun 2011; 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Ke1 (satu) Bulan Oktober2011; 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Ke2 (dua) Bulan November2011

No.21 K/Pdt/2011Tahun 2008 = 12 bulanTotal = 59 bulanKerugian Immateril :Kerugian Immateril Penggugat sebenarnya tidak dapat disetarakan dengansejumlan uang karena sejak timbulnya perkara ini, Penggugat telah banyakberkorban waktu, tenaga maupun materi yang tidak bisa diperhitungkan tetapiuntuk mempermudah pemeriksaan perkara ini maka Penggugat menetapkansebesar Rp. 500.000.000.

Putusan Nomor 567/B/PK/PJK/2011Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajakserta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali:DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesarRp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hariRabu, tanggal09

Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLS Barang dan Jasa) nomor : 00089/SPP/LS.2.01.02.01/2011tanggal 16 September 2011. 10.Surat Perintah membayar Langsung nomor00089/SPM/LS/2.01.02.01/2011 tanggal 16 September 2011 11.Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 05457/SP2D/2.01.02.01/2011tahun 2011 tanggal 23 September 2011. 12.Jaminan uang muka PERSEROAN TERBATAS Asuransi UmumBumiputramuda 1967 Nomor Bond : 1212.11.2011.09.00050 tanggal 12September 2011. 13.Ringkasan Kontrak

uang sebanyak Rp. 205.623.600, untukpembayaran uang muka pengadaan bibit karet dan saprodi paket IIItanggal 18 Agustus 2011. 17.Surat Pernyataan tanggungjawab belanja nomor : 900/089.1I2/2011 18.Berita acara pembayaran uang muka nomor : 900/018/BAP/027/2011tanggal 18 September 2011. 19.Permohonan uang muka pekerjaan PERSEROAN TERBATAS Tirta Agromakmur nomor : 93/TAM/IX/2011 20.Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa SPPLS Barang dan Jasa nomor : 00210/SPP/LS/2.01.02.01/2011tahun

Jasa SPPLS Barang dan Jasa nomor : 00210/SPP/LS/2.01.02.01/2011tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011.Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan jasa21. SPPLS Barang dan Jasa nomor : 00210/SPP/LS/2.01.02.01/2011 tahun2011 tanggal 12 Desember 2011Rincian Surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa SPP22.

Putusan Nomor 561/B/PK/PJK/201503/Dir/SMART/XII/2012 tanggal O8 Desember 2012, pada pokoknyamengemukakan halhal sebagai berikut:Bahwa bersama dengan surat ini Pemohon Banding mengajukanBanding atas Keputusan Keberatan yang diterbitkan Terbanding Nomor Kep849/WPJ.17/2012, tertanggal 13 September 2012, tentang SKPKB PajakPenghasilan Pasal 4 (2) Nomor 00010/240/07/907/11 tanggal 3 Agustus 2011Tahun Pajak 2007;Bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding karena Keberatan yangPemohon Banding ajukan atas SKPKB

No. 2264 K/Pid.Sus/2011Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 dalam DakwaanPertama, dan membebaskan dari Dakwaan Kedua ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WARYUNAH BIN SAJU denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (Satu) bulan dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan dengan perintah Tetap ditahan ;Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar Nota penjualan tertanggal 10 Oktober 2007 yangdikeluarkan oleh Toko

No. 38 PK/Pdt/2011tahun 2000 jo. Putusan Mahkamah Agung R.!. No. 2732K/Pdt/2003 tanggal 14 September 2007 antara KetuaSinode Gereja Kristen Injili melawan Daniel Yoku dankawan kawan) ;. Bahwa data fisik dan data yuridis inilah yangdipersoalkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sejakawal perkara ini bergulir termasuk di dalam pembuktiandan penerapan hukum yang terdapat kekeliruan secaranyata;.

bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihakyang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalampeninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusanini.Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 839/B/PK/PJK/2011Tahun

No. 129 PK/TUN/2011Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undangundang No. 51 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : 1. SUPRIYANTO, 2. ACHMAD RUMANTO, 3.

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan danharkat serta martabatnya33Menetapkan barang bukti berupa ;1) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) dengannomor: 0059/ SPMLS/BJ/PU/2011 tanggal 26 Oktober 2011Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah Rp.816.298.000.

,(delapan ratus enam belas juta dua ratus sembilanpuluhdelapan ribu rupiah);2) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) dengannomor : 0060/SPMLS/ BJ/ PU/2011 tanggal 26 Oktober 2011Tahun Anggaran2011 dengan jumlah Rp.81.629.000, (delapanpuluh satujuta enam ratus dua puluh sembilanribu rupiah);3) 1 (Satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) dengannomor : 00187/SPMLS/ BJ/ PU/ 2011tanggal 09 Desember2011 Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah Rp.1.836.672.955,(satu milyard delapan ratus

Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan JasaSPPLS Barang dan Jasa Nomor 00210/SPP/LS/2.01.02.01/2011tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011.23. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 00210/SPM/LS/2.01.02.01/2011 tanggal 12 Desember 2011.24. Daftar Pengantar SP2D Nomor 900/210.11.2/2011 tanggal 12Desember 2011.25. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11165/SP2D/2.01.02.01/2011 tanggal 27 Desember 2011.26.

No. 504 K/Pid.Sus/2016 SPPLS Barang dan Jasa Nomor 00210/SPP/LS/2.01.02.01/2011tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011. 23. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 00210/SPM/LS/2.01.02.01/2011 tanggal 12 Desember 2011.24. Daftar Pengantar SP2D Nomor 900/210.1I.2/2011 tanggal 12Desember 2011.25. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11165/SP2D/2.01.02.01/2011 tanggal 27 Desember 2011.26. Permohonan Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 25/TAM/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011.27.

Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan JasaSPPLS Barang dan Jasa Nomor 00210/SPP/LS/2.01.02.01/2011tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011.23. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 00210/SPM/LS/2.01.02.01/2011 tanggal 12 Desember 2011.24. Daftar Pengantar SP2D Nomor 900/210.1I.2/2011 tanggal 12Desember 2011.25. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11165/SP2D/2.01.02.01/2011 tanggal 27 Desember 2011.26.

Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan JasaSPPLS Barang dan Jasa Nomor 00210/SPP/LS/2.01.02.01/2011tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011.23. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 00210/SPM/LS/2.01.02.01/2011 tanggal 12 Desember 2011.24. Daftar Pengantar SP2D Nomor 900/210.II.2/2011 tanggal 12Desember 2011.25. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11165/SP2D/2.01.02.01/2011 tanggal 27 Desember 2011.26.

No. 14 K/PID.SUS/2011Tahun 2006, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan caracara antara lainsebagai berikut:Bahwa pada wakiu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermulapada hari Rabu, tanggal 29 April 2009, Terdakwa pergi ke Balai Karangan dandi sana Terdakwa membeli gula pasir asal Malaysia tersebut sebanyak 10(sepuluh) karung, tertulis "Thailand White Sugar dari masyarakat BalaiKarangan (tukang pikul / yang mengangkut gula pasir dengan menggunakanmotor), kKemudian setelah terkumpul sebanyak

No. 048PK/Pdt.Sus/2011Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, padahal Pasal155 = ayat 3 UU No. 138 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan, menyatakanQoutesPengusaha dapat melakukan penyimpangan' terhadapketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupatindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedangdalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetapwajib membayar upah beserta hakhak lainnya yangbiasa diterima pekerja/buruh ;UngqouteDan lagi THR bukanlah hakhak yang biasa diterimaoleh Para Penggugat, akan

No.3849 K/Pdt.Sus/2011Tahun 2000, UndangUndang No.48 Tahun 2009 dan UndangUndangNo.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : TuanSANUSI tersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapbkan sebesarRp.5.000.000, (lima juta rupiah) ;Demikianlah

No. 346 K/PID/2011Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 506/Pid.B/2010/PN.Slmn tanggal 18 Nopember 2010;MENGADILI SENDIRI:Menyatakan Terdakwa I. YUSROL HANA'! Bin ABDUL JALIL BAKRI danTerdakwa II.

(delapan puluh satujuta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah ) ;Hal 30 putusan No.9/Pid.SusTPK/2016/PT JAP3).4).311 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) denganNomor : 00187/SPMLS/BJ/PU/2011 tanggal 09 Desember 2011Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah Rp.1.836.672.955 (SatuMiliyar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluhdua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah ) ;1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) denganNomor : 0188/SPMLS/BJ/PU/2011 tanggal

09 Desember 2011Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah Rp.183.667.295.

dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian,yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga MenengahFarmasi/Asisten Apoteker, dimana di dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian Apoteker telahmemiliki Sertifikat kompetensi profesi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seorangApoteker untuk dapat menjalankan pekerjaan/praktik profesinya di seluruh Indonesia setelah lulusuji kompetensi.Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 889/MENKES/PER/V/2011Tahun