Bahwa dari Penjelasan dalam proses Aanmaning tersebut di Pengadilan NegeriJambi, Pelawan diberitahu dan diperingatkan untuk melaksanakan permohonanEksekusi tersebut karena didasarkan kepada Irahirah demi Keadilan berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa dan diperlihatkan buku Risalah Lelang kulitnya sajatanpa diperkenankan untuk melihat isinya..

Bahwa pada saat proses Aanmaning tersebut, Pelawan melalui kuasa memohonagar diberikan Penetapan Eksekusi akan tetapi dipersulit dan diharuskanmengajukan Permohonan terlebih dahulu..

Bahwa guna mengetahui apa yang dieksukusi dan apa dasar eksekusi Pelawanmengajukan permohonan salinan Penetapan Eksekusi Nomor01/Pdt.Eks/2021/PN.Jmb yang disebutkan dalam Risalah Panggilan Aanmaning/Tegoran tersebut akan tetapi sampai Perlawanan ini diajukan Pelawan belum jugamendapat Penetapan atau Permohonan dimaksud.

Bahwa dengan tidak pernah diberitahukannya kepada Pelawan bagaimana isiPermohonan Eksekusi yang di Aanmaning / Tegor untuk dilaksanakan Pelawan, danPelawan tidak diberi tahu atas dasar apa Terlawan mengajukan Eksekusi secaraHal 2 dari 10 hal Putusan No. 86/PDT/2021/PT JMBAdminitrasi Aanmaning tersebut telah cacat hukum, karena telah melanggar azasketerbukaan kepada para Pihak seperti yang dicanangkan oleh Mahkamah Agungdan mengabaikan rasa keadilan, yang menyebabkan Pelawan sulit untukmempertahankan

Sragen yang dikeluarkan di Sukoharjo pada tanggal 08 Mei 2018 oleh NOUR CHOLISH RIFAN, SH,MH & PARTNERS ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM;

Gemolong Kab.Sragen yang dikeluarkan di Sukoharjo pada tanggal 08 Mei 2018 olehNOUR CHOLISH RIFAN, SH,MH & PARTNERS ADVOKAT &KONSULTAN HUKUM;1 (Satu) lembar penetapan Surat Kuasa Khusus dari Pengadilan NegeriSragen tanggal 04 April 2018;Halaman 2 dari 35 Putusan No.169/Pid.B/2018/PN Sgne 1 (satu) lembar Surat panggilan AANMANING (tegoran) dari PengadilanNegeri Sragen tanggal 23Maret 2018;e 3 (tiga) lembar berita acara panggilan AANMANING (tegoran) dariPengadilan Negeri Sragen;e 1 (satu) unit sepeda

Selanjutnya Terdakwamelangkah melengkapi adminitrasi dari kepala desa Kwangen, Kec.Gemolong sebagai kelengakapan untuk mewakili AANMANING (teguran)dan pada tanggal 23 Maret 2018 dilakukan pemanggilan AANMANING atauteguran dari Pengadilan Negeri Sragen untuk hadir pada hari kamis tanggalHalaman 5 dari 35 Putusan No.169/Pid.B/2018/PN Sgn29 Maret 2018 pukul 10.00 wib dengan hasil antara sdr.

Selanjutnya Terdakwamelangkah melengkapi adminitrasi dari kepala desa Kwangen, Kec.Gemolong sebagai kelengakapan untuk mewakili AANMANING (teguran)dan pada tanggal 23 Maret 2018 dilakukan pemanggilan AANMANING atauteguran dari Pengadilan Negeri Sragen untuk hadir pada hari kamis tanggal29 Maret 2018 pukul 10.00 wib dengan hasil antara sdr.

Sragen yangdikeluarkan di Sukoharjo pada tanggal 08 Mei 2018 oleh NOUR CHOLISHRIFAN, SH,MH & PARTNERS ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM;1 (satu) lembar penetapan Surat Kuasa Khusus dari Pengadilan NegeriSragen tanggal 04 April 2018;1 (satu) lembar Surat panggilan AANMANING (tegoran) dari PengadilanNegeri Sragen tanggal 23Maret 2018;3 (tiga) lembar berita acara panggilan AANMANING (tegoran) dariPengadilan Negeri Sragen;1 (Satu) unit Ssepeda motor Yamaha Mio Nopol AD 5085 VN;2 (dua) buah ID Card LBH LPKPK

Sragenyang dikeluarkan di Sukoharjo pada tanggal 08 Mei 2018 oleh NOURCHOLISH RIFAN, SH,MH & PARTNERS ADVOKAT & KONSULTANHUKUM;Halaman 33 dari 35 Putusan No.169/Pid.B/2018/PN Sgn1 (satu) lembar penetapan Surat Kuasa Khusus dari Pengadilan NegeriSragen tanggal 04 April 2018; 1 (Satu) lembar Surat panggilan AANMANING (tegoran) dari PengadilanNegeri Sragen tanggal 23Maret 2018; 3 (tiga) lembar berita acara panggilan AANMANING (tegoran) dariPengadilan Negeri Sragen; 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha

Terlawan/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Pembanding telah menggugatsekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan/Terbanding di mukapersidangan Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalildalil:1.Bahwa pada tanggal 18 Maret 2014, atas Perintah Ketua Pengadilan NegeriManado lewat Jurusita Pengganti Jannes Kategu, SH telah memberikanrelaas pemanggilan aanmaning

(Teguran) Nomor 321/Pdt.G/2011/PN Mdokepada Pelawan yang isi tegurannya adalah bahwa Pihak Pelawan harussegera melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor321/Pdt.G/2011/PN Mdo juncto Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor145/Pdt/2012/PT MDO secara sukarela;Bahwa sampai Relaas Panggilan Aanmaning tersebut Pelawan terima,Pelawan Belum Pernah Diberikan Pemberitahuan Putusan oleh PengadilanNegeri Manado atas Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor145/Pdt/2012/PT MDO yang telah dimohonkan

Bahwa sebagai bukti Pelawan terus berada di rumahnya adalahpemberitahuan tanggal 18 Maret 2014, atas Perintah Ketua PengadilanNegeri Manado lewat Jurusita Pengganti Jannes Kategu, SH telahmemberikan relaas pemanggilan aanmaning (Teguran) Nomor321/Pdt.G/2011/PN Mdo kepada Pelawan dan surat tersebut langsungPelawan terima di rumah Pelawan tanpa harus diantarkan ke tempat lain;5.

Bahwa benar mengenai Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor145/Pdt/2012/PT Mnd tersebut nanti diketahui Pihak Pemohon Kasasidahulu Pelawan/Pembanding saat Pihak Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding mendapatkan surat Aanmaning (pemberitanhuan eksekusi) dariPengadilan Negeri Manado;3.

Bahwa sebelum mengajukan permohonan Sita Eksekusi tersebutpada angka 3 di atas, Terbantah dengan surat permohonan tertanggal 25Oktober 2019, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua PengadilanNegeri Jakarta Selatan, agar kepada Tergugat diberikan tegoran(Aanmaning), untuk melaksanakan Putusan dimaksud secara sukarela,dan berdasarkan permohonan Terbantah tersebut, Ketua PengadilanNegeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan "Penetapan Ketua PengadilanNeger' Jakarta Selatan No. 98/Eks. Pdt/2019 j o.

Putusan Nomor 120/PDT/2021/PT DKI.untuk diberikan Tegoran/Aanmaning, agar secara suka rela melaksanakansendiri isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.839/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 08 Juni 2017, yaitu dengan SuratPanggilan Tegoran/Aanmaning No. 98/Eks.

Pdt/2019 Jo. 839/Padt.G2016/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Desember 2019, untuk hadir pada hari Rabutanggal 08 Januari 2020, akan tetapi ternyata Termohon Eksekusi tidakdatang atau menunjuk wakilnya/Kuasanya yang sah untuk datangmenghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimanatertuang dalam Berita Acara Tegoran/Aanmaning No. 98/Eks.Pdt/2019 Jo.839/Pat.G/2016/PN. Jkt.Sel tanggal 08 Januari 2020.8.

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir pada panggilan kel,maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan Panggilan Ke2terhadap Termohon untuk diberikan Tegoran /Aanmaning, yaitu denganSurat Panggilan Tegoran/Aanmaning No. 98/Eks.Pdt/2019 Jo.839'Pat.G/20 J6/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 Januari 2020, untuk hadir padahari Rabu tanggal 22 Januari 2020, akan tetapi Termohon juga tidakdatang atau menunjuk wakilnya/Kuasanya yang sah untuk datangmenghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimanatertuang

dalam Berita Acara Tegoran/Aanmaning No. 98/Eks.Pdt/2019 Jo.839/Pat.G/2016/ PN.

Putusan No.656/Pdt.G/2019/PA.JS10.11.12.terhadap Penggugat sebagaimana penetapan Aanmaning KetuaPengadilan Agama Jakarta Selatan, isinya adalah pemberitahuanSidang Aanmaning; Hari/Tanggal : Rabu, 24 Oktober 2018 Jam : 09.00WIBBahwa pada Sidang Aanmaning hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018yang dipimpin Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan,Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sampaikan kepada Wakil KetuaPengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa Penggugat belum menerimapemberitahuan Isi Putusan Kasasi

Nomor Nomor 64 K/Ag/2018 danWakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan sampaikan akanmengirim surat pemberitahuan isi Putusan Kasasi kepada Penggugatdan menunda Sidang Aanmaning sampai dengan hari Rabu, tanggal 28November 2018 jam 09.00 wib;Bahwa pada Sidang Aanmaning hari Rabu, tanggal 28 November 2018di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Ketua Pengadilan AgamaJakarta Selatan memberi kesempatan kepada Para Pihak untukdiselesaikan secara damai dan kekeluargaan dan Sidang Aanmaningdilanjutkan pada

hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 jam 09.00 wib;Bahwa pada Sidang Aanmaning hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan memerintahkan kepadaTERGUGAT untuk menyerahkan objek perkara berupa Sertifikat HakMilik Nomor , Kelurahan Pesanggrahan a/n PENGGUGAT untukdiserahkan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena dariTingkat Pertama s/d Kasasi Sertifikat Hak Milik Nomor , KelurahanPesanggrahan a/n PENGGUGAT berada dalam penguasaanTERGUGAT.

Dan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan sampaikandalam Sidang Aanmaning tersebut kepada Penggugat untuk melakukanPengecekan Sertifikat Hak Milik (SGHM) No. /Desa Pesanggrahan a/nPENGGUGAT pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 di PaniteraPengganti;Bahwa pada Sidang Aanmaning hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018Sertifikat Hak Milik (SHM) No. /Desa Pesanggrahan a/n PENGGUGATHal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.656/Pat.G/2019/PA.JS13.14.15.diserahkan Kuasa Hukum TERGUGAT kepada Dr. H.

Penetapan Aanmaning No. 02/PDT.AHT/2016/PN.DPS tanggal 16Mei 2016 ("Penetapan Aanmaning);b. Penetapan Sita No. 02/PDT.AHT/2016/PN.DPS tertanggal 22November 2016 ("Penetapan Sita Eksekusi"); danc.

, jam 10.00 WTTA, agar kepada para Pembantah danTurut Terbantah diberikan tegoran/aanmaning agar melunasiutangnya kepada Terbantah yang telah jatuh tempo berdasarkanPerjanjian Fasilitas Perbankan Syariah;b.

disebutkan pada Relaas PanggilanTegoran/Aanmaning perkara No.

No. 02/PDT.AHT/2016/PNDps, tanggal 16 Mei 2016berdasarkan SHT No. 1047 dan SHT 6628/2014 yang diajukan Terbantahkepada Pengadilan Negeri Denpasar (Penetapan Aanmaning), selanjutnyadiberi tanda T19;Berita Acara Aanmaning Teguran No. 02/Pdt.AHT/2016/PN.Dps., tertanggal31 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda T20;Surat No. 006/R&P/RYT/VI/2016, selanjutnya diberi tanda T21;Surat No.

Ref.060/GL/PP+PPP/VII/16, selanjutnya diberi tanda T22;Berita Acara Aanmaning Teguran No. 02/Pdt.AHT/2016/PNDps, tertanggal25 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda T23;Surat No. 1526/SG/JB, tertanggal 24 Agustus 2016 yang dikirim olehStefanus & Rekan yang merupakan Kuasa Hukum dari Turut Terbantah,selanjutnya diberi tanda T24;Surat No. 079/GL/PP+PPP/XI/16, selanjutnya diberi tanda T25;Berita Acara Aanmaning Teguran No. 02/Pdt.AHT/2016/PNDps, tertanggal21 September 2016, selanjutnya diberi tanda

Bahwa dalam Panggilan Aanmaning tersebut dinyatakan : :.. eksekusiuntuk pengosongan lahan... SHGB No. 91/Sario Tumpaan ...danSHGB No.94/Sario Tumpaan .... (Cetak tebal dari Pelawan).6. Bahwa Pelawan sangat keberatan terhadap Aanmaning dimaksud danuntuk itu Pelawan mengajukan Perlawanan ini dengan alasan lebih jelasdan rinci sebagaimana terurai di bawah ini.7.

Menolak Permohonan Eksekusi Para Terlawan sebagaimana dimaksuddalam Penggilan Aanmaning Pengadilan Negeri Manado tertanggal 3Februari 2016 No.

Menolak Permohonan Eksekusi Para Terlawan sebagaimana dimaksuddalam Penggilan Aanmaning Pengadilan Negeri Manado tertangal 3Februari 2016 No.

sebagaimana dimaksuddalam Penggilan Aanmaning Pengadilan Negeri Manado tertangal 3Februari 2016 No.

Selanjutnya jika Pemberitahuan Putusan verstek tersebut tidakdisampaikan langsung kepada Tergugat/si terhukum itu sendiri, makaperlawanan dapat diterima sampai dengan hari ke8 terhitung sejakdilakukan peringatan (aanmaning) menurut Pasal 196 H/R dan Pasal207 RBg, sehingga yang menjadi syarat adalah harus terlebihdahulu ada aanmaning/peringatan.

Berikutnya perlawanan dapat diterima sampai pada hari ke14 setelahdilaksanakannya perintah tertulis menurut Pasal 197 H/R dan Pasal 208RBg, dengan syarat bahwa telah dilaksanakan perintah tertulismenurut Pasal 197 H/IR dan Pasal 208 RBg namun pihak yang kalahtidak datang untuk di aanmaning.

Jika Tergugat tidak hadir pada waktu aanmaning maka tenggangwaktunya adalah hari kedelapan sesudah Sita Eksekusidilaksanakan. (Pasal 129 ayat (2) Jo Pasal 196 HIR dan Pasal 153ayat (2) Jo Pasal 207 RBg).

mengingat Judex Juris tidak secaralengkap menjelaskan isi Pasal 129 HIR/ 153 RBg sebagaimanaPemohon Peninjauan Kembali telah mengutipnya dari Buku IlPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sertaKeputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan berkenan dengan Hak MelakukanPerlawanan Terhadap Putusan Verstek sebagaimana di atas.Bahwa oleh karena dalam perkara perlawanan tersebut bellumdilakukan aanmaning

(peringatan) sebagaimana jugaditerangkan dalam putusan Judex Juris Hakim Tingkat Kasasi, makatentunya jika mengacu kepada Pasal 129 H/R/153 RBg, pengajuanperkara perlawanan dimaksud belum dapat dilakukan dikarenakanbelum pernah dilakukan aanmaning (peringatan), sehingga perlawan(verzet) secara formil harus ditolak atau setidaktidaknya tidakdapat diterima.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 Pelawan menerimaRelaas Panggilan Teguran (Aanmaning) dari Pengadilan Negeri Rokan Hiliruntuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Rabutanggal 19 Mei 2021, yakni:18.1. Relaas Panggilan Teguran (Aanmaning) Nomor1/Pen.Aanm.Eks/Fid/2021/PN Rh;18.2. Relaas Panggilan Teguran (Aanmaning) Nomor2/Pen.Aanm.Eks/Fid/2021/PN Rh;18.3. Relaas Panggilan Teguran (Aanmaning) Nomor3/Pen.Aanm.Eks/Fid/2021/PN Rh;18.4.

Relaas Panggilan Teguran (Aanmaning) Nomor4/Pen.Aanm.Eks/Fid/2021/PN Rh.19. Bahwa sebagai wujud nyata adanya itikad baik dan sebagai sikaptunduk dan taat pada hukum, maka Pelawan telah memenuhi PanggilanTeguran (Aanmaning) tersebut, dan Pelawan telah bertemu dengan KetuaPengadilan Negeri Rokan Hilir serta bertemu pula dengan Kuasa HukumTerlawan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 19 Mei2021;20.

eksekusi akan membawa kerugian bagi Pelawan;Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang saling berbantah ini,Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:Menimbang, bahwa setelah meneliti jawabjinawab diantara Pelawandan Terlawan diketahui bahwa Terlawan telah mengakui bahwa Terlawan adamengajukan permohonan eksekusi terhadap Jaminan Fidusia di PengadilanNegeri Rokan Hilir atas objek sengketa berupa barang bergerak yang dikuasaloleh Pelawan dan permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan masih padatahap aanmaning

)dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan telah memenuhi panggilan teguran(aanmaning) tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 dimana Pelawantelah bertemu dengan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan Kuasa HukumTerlawan;Menimbang, bahwa dalam jawaban Terlawan mendalilkan bahwa telahmengajukan permohon eksekusi jaminan fidusia objek sengketa di PengadilanNegeri Rokan Hilir dan proses permohonan eksekusi Terlawan pada saat inimasih pada tahap annmaning;Menimbang, bahwa mengenai ketentuan perlawanan

dan belum ada perintah ataupenetapan sita eksekusi sehingga oleh karena belum adanya perintah ataupenetapan sita eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir,serta alasan yang diajukan gugatan perlawanan tidak berdasarkansebagaimana dalam ketentuan disebutkan diatas, dan hanya berdasarkanteguran (aanmaning), maka dinilai bahwa perlawanan yang diajukan olehPelawan adalah perlawanan yang Prematur;Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas, maka dinilaidalil eksepsi Terlawan

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 30/Pdt.G/2011/PN.Mtw tanggal 22 Mei 2012, sepanjang mengenai uang paksa (dwangsoom) sehingga berbunyi sebagai berikut ; - Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak dilakukan tegoran guna pelaksanaan isi putusan (aanmaning) hingga putusan ini dilaksanakan;- Menguatkan

eksekusi riil dikabulkan olehMajelis Hakim ;Menimbang, bahwa namun demikian harus ditentukan sejak kapan uang paksatersebut mulai dikenakan dan sampai kapan dikenakan;Menimbang, bahwa amar putusan tentang uang paksa dalam putusan MajelisHakim tingkat pertama tidak menentukan batas waktu mulai dikenakan uang paksa,maka Majelis Hakim Tinggi harus memperbaiki dengan menyatakan pengenaan uangpaksa sejak pihak Pembanding dahulu Tergugat I dilakukan penegoran isi putusanoleh Pengadilan Negeri Muara Teweh (aanmaning

sertaPeraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 30/Pdt.G/2011/PN.Mtw tanggal 22 Mei 2012, sepanjang mengenai uang paksa (dwangsoom)sehingga berbunyi sebagai berikut ; Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar uang paksa(dwangsoom) sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejakdilakukan tegoran guna pelaksanaan isi putusan (aanmaning

,telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Bahwa pada tanggal 29 agustus 2018 oleh Ketua Pengadilan NegeriNegara telah memberikan teguran/aanmaning kepada pelawan dalamperkara permohonan eksekusi perkara No:2/Pdt.Eks/2018/PN.Nga.Bahwa maksud dari aanmaning tersebut adalah untuk melaksanakanpoin 9 yang bunyinya Menghukum Tergugat dan Tergugat II MembagiTanah Sengketa Asal Warisan Peninggalan Almarhum Iruja alias PanJuana SHM No 349 atas nama Iruja alias Pan Juana luas 24.500 M?

bersamasama penggugat masingmasing memperoleh 1/3 bagian dariluas tanah sengketa seluruhnya.Bahwa pada berita acara aanmaning ke Ill perkara No:2/Pdt.Eks/2018/PN.Nga tanggal 14 agustus 2018 termohon eksekusi Wayan Juana telah meninggal dunia sebelum diajukan eksekusi dantidak ada ahli warisnya, kalaupun ada ahli waris almarhum WayanJuana semua anaknya perempuan dan sudah kawin keluar dan padawaktu aanmaning termohon eksekusi tidak pernah hadir dihadapanKetua Pengadilan Negeri Negara.Bahwa dalam pembagian

yang diperoleh berdasarkanHalaman. 2 dari 13 Putusan Nomor 188/ PDT/2019/PT DPSjual beli, dengan demikian objek yang dibagi oleh terlawan dan II adalahError In Objek.Bahwa sebagai fakta hukum baik dalam sidang aanmaning maupun padasaat pengukuran yang dilakukan oleh terlawan dan terlawan Il,termohon eksekusi tidak pernah hadir oleh karena termohon eksekusi ( Wayan Juana) telah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli warisyang sah menurut hukum dan tidak ada penetapan Pengadilan yangmenyatakan berhak

perampasan hak secara massif yangdilakukan oleh terlawan bekerjasama dengan terlawan Il dalampembagian dan letak tanah yang ditunjuk tidak ada persetujuan daritermohon eksekusi atau ahli warisnya yang dapat diterima secarahukum berupa penetapan ahli waris oleh karena termohon eksekusi telah diketahui oleh semua pihak dalam perkara dan pihak pengadilansendiri bahwasanya termohon ekseksui telah meninggal dunia dandiakui oleh Terlawan dan Terlawan II sebelum diajukan permohonaneksekusi dan pada waktu aanmaning

Eksepsi Bantahan Tidak Jelas atau Kabur (Exceptio Obscuur Libel)1) Bahwa perlu Terbantah jelaskan terlebin dahulu kepada Majelis Hakimpemeriksa Bantahan aquo bahwa Pembantah mengajukan Bantahanterhadap Penetapan Aanmaning No.16/Eks.G/2015/PN.BKS. sebagaipelaksanaan / eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 29/Pdt.G/2010/PN.Bks. tertanggal 31 Agustus 2010 Jo.

Namun ternyataPembantah tidak hadir pada tanggal tersebut tanpa memberikan alasanyang sah dan begitu juga pada saat panggilan terguran/Aanmaning keduapada tanggal 29 Juni 2015, Pembantah juga tidak memenuhi panggilantersebut. Adapun hingga saat ini Pembantah tidak juga memenuhikewajibannya kepada Terbantah sesuai Putusan No. 29/Pdt.G/2010/PN.Bks.

Eksepsi Bantahan Tidak Jelas atau Kabur (Exceptio Obscuur Libel)Bahwa perlu Terbantah jelaskan terlebin dahulu kepada Majelis Hakimpemeriksa Bantahan aquo bahwa Pembantah mengajukan Bantahan terhadapPenetapan Aanmaning No.16/Eks.G/2015/PN.BKS. sebagai pelaksanaan /eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 29/Pdt. G/2010/PN.Bks.tertanggal 31 Agustus 2010 Jo.

Namun ternyata Pembantah tidak hadir padatanggal tersebut tanpa memberikan alasan yang sah dan begitu juga pada saatpanggilan terguran/Aanmaning kedua pada tanggal 29 Juni 2015, Pembantahjuga tidak memenuhi panggilan tersebut. Adapun hingga saat ini Pembantahtidak juga memenuhi kewajibannya kepada Terbantah sesuai Putusan No.29/Pdt. G/2010/PN.Bks.

Putusan PT Bandung No. 218/Pdt/2011/PT.Bdg.ataupun kekeliruan dalam prosedur dikeluarkannya Penetapan Aanmaning olehKetua PN Bekasi. Adapun Bantahan Pembantah hanya membahas ataumempermasalahkan kembali tentang materi pokok perkara gugatan wanprestasiyang sebenarnya telah diperiksa dan memperoleh Putusan yang berkekuatanhukum tetap.

Nomor 2226 K/Pdt/2017Panggilan aanmaning tersebut diatas tanpa ditanda tangani oleh siapapun danyang menerima siapa juga tidak tertera dan oleh juru Sita tidak diisi (kosong),yang pasti Pelawan tidak menandatangani aanmaning Nomor2/Pen.Amn/2015/PN Bil.;Bahwa, atas adanya Risalah Panggilan aanmaning Nomor 2/Pen.Amn/2015/PNBil.

Sumarlik selaku pemegang jinhak pakai Tempat usaha/Kios/Toko/Bedak didalam Pasar DaerahPrigen yang mengaku didapat dengan mengantikan ijin hak atas namaAlmarhum Juwariyah alias Zainal Abidin yakni orang tua Terlawan;Bahwa, atas dasar uraian Pelawan tersebut diatas, dapatdisimpulkan aanmaning Nomor 2/Pen.Amn/2015/PN Bil.

atau yang clikenal dengan warung SariRasa, Adalah Salah Objek; Bahwa, aanmaning/peringatan pengosongan yang benar adalahToko yang terletak di Pasar Indah A. Taman Wisata RT 002 RW08, Kelurahan Pecalukan, kecamatan Prigen KabupatenPasuruan, seluas 92 m?

Bahwa olehkarena sudah merupakan ketentuan hukum bahwa proses suatu eksekusi haktanggungan yang diawali dengan aanmaning/teguran, sehingga apabila ParaPelawan mengajukan perlawanan pada saat aanmaning tidaklah tepat danberalasan menurut hukum sama sekali.2. KOMPETENSI RELATIF/NISBIBahwa Peradilan mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa ataumengadidili serta menyelesaikan perkaraperkara berdasarkan daerah hukumnyadimana wilayah Tergugat/Terlawan bertempat tinggal.

sekali menghadap KetuaPengadilan Negeri, padahal surat aanmaning telah sampai dan diterima langsungoleh Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi, sehingga walaupun demikian masihdilakukan kembali aanmaning kedua pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017Jam. 09. 00 Wib.

Bahwa tudingan Para Pelawan atau Para Termohon Eksekusi dalam positabutir 12 yang seolaholah terbitnya Relaas Panggilan Aanmaning No.32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim., Jo. APHT No.07/15 tanggal 31 Oktober 2017 danRelaas Panggilan Aanmaning No. 32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim., Jo.

Relaas panggilan Aanmaning terhadap Tuan Haji Abdul Somad, diberi tanda P 2a;Relaas panggilan Aanmaning terhadap Ny. Hj. Sadiah, diberi tanda P 2b;Alamat kantor Notaris D.Sukardi, SH.MM.M.Kn., diberi tanda P 3;Surat Pernyataan atas nama H. Abdul Somad, diberi tanda P 4;Surat Pernyataan atas nama Ny. Hj.

Relaas Panggilan Aanmaning,tanggal 31 Oktober 2017,diberi tanda T.I 8;9. Relaas Panggilan Aanmaning, tanggal 23 November 2017, diberi tanda T.1 9;10. Surat Perjanjian, tanggal 1 Maret 2012, diberi tanda T.I 10;11. Tanda setoran PT Bank Mandiri, diberi tanda T.I 11;12. Surat Keterangan, tanggal 16 Agustus 2017, diberi tanda T.I 12;ORWNP&)Hal 29 dari 35 hal, Putusan Perdata No. 464/Pdt.PLW/2017/PN.JKT.TIM.13. Penetaapan No. 32/2017 Eks/PN.Jkt.Tim. Jo. APHT 1 No. 07/2015, diberi tandaT. 13;14.

Hal. 4tidak disampaikan secara langsung maka Verset dapat diterima sampai denganhari kKedelapan setelah diberi peringatan/ aanmaning dan jika Tergugat tidakdatang pada waktu aanmaning tenggang waktu tersebut delapan hari setelahdilakukan sita eksekusi;Menimbang, bahwa dalam putusan Verset disebutkan pemberitahuanputusan Verstek dilakukan melalui RRI Jayapura, hal ini berarti pemberitahuanputusan Verstek tersebut tidak secara langsug disampaikan kepada ParaPembanding, sehingga tenggang waktu untuk

mengajukan Verset adalah 8 harisetelah aanmaning atau jika ia tidak hadir pada waktu aanmaning waktumengajukan Verset 8 hari setelah sita eksekusi, bahkan menurut pasal 83 Rvperlawanan masih dapat diajukan pada waktu pelaksanaan eksekusi;Menimbang, bahwa dalam berkas perkara tidak terdapat bukti tentangadanya peringatan atau aanmaning dalam perkara ini, sehingga sita eksekusidan eksekusi belum dilaksanakan.

menyatakanmeletakkan Sita Eksekusi di atas asset milik Para Tergugat sebagai sumberpelaksanaan pembayaran hutang, Hakim memberi pertimbangan Sita Eksekusihanya dapat diletakkan apabila terdapat permohonan dari Pemohon Eksekusiterhadap suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap (inkracht van gewisjde) dengan prosedur sebagai berikut: Pemohon Eksekusi mengajukan permohonan Sita Eksekusi dan Eksekusikepada Ketua Pengadilan Negeri; Ketua Pengadilan Negeri membuat Penetapan Perintah Peringatan(Aanmaning

) kepada Tergugat yang dikalahkan/Termohon Eksekusi, agarmelaksanakan putusan; Jurusita memanggil Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi untukmenghadiri sidang (Insidentil) Aanmaning; Jika tenggang waktu Aanmaning terlampaui (8 hari) sedang TermohonEksekusi tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela, maka KetuaPengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan perintahn kepadaPanitera/Jurusita untuk melaksanakan Sita Eksekusi (Executorial Beslaag); Proses pelaksanaan sita eksekusi dilaksanakan sebagaimana

Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan MahkamahAgung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian GugatanSederhana yang tata caranya adalah sebagai berikut:(1) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang tidakdiajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), makaputusan berkekuatan hukum tetap;(2) Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secarasukarela;(2a) Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan aanmaning

paling lambat 7(tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi;(2b) Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan aanmaning palinglambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan aanmaning;(2c) Dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan aanmaning tidak dapatdilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan dapatmenyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2b);(3) Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusandilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum

Bahwa Aanmaning dan penetapan Aanmaning No. 23/Eks/2014/PN.Jkt.UtJo. No. 112/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Ut Jo. No. 215/PDT/2009/PT.DKI. Jo. No.1102 K/ Pdt/2010 Jo. No. 560 PK/Pdt/2011, yang dijadikan sebagai salahsatu dasar dan tahapan untuk penetapan eksekusi dan sita eksekusiadalah cacat hukum, yaitu:a.

Dalam relaas panggilan aanmaning/tegoran tanggal 3 Desember 2014,dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara terjadi banyak kekeliruan/kejanggalan, yaitu: Dalam judul Relaas panggilan aanmaning/tegoran kepada pemohoneksekusi Yang dipanggil adalah Termohon eksekusi/Pelawan; sinya : agar kuasa hukum Pemohon eksekusi datang menghadapketua pengadilan negeri Jakarta utara ....dst.

Penutup : panggilan aanmaning/tegoran ini saya laksanakan dikediamanan Termohon eksekusi sendiri.Dan reelaas tersebut sangat terlihat jelas dan nyata pengadilan negeriJakarta Utara tidak cermat.Kesalahan tersebut tidak dapat dianggap sepele atau salah ketik, karenaberakibat fatal. Artinya dari relaas tersebut, tidak jelas siapa sebenarnyayang dipanggil?

Pemohon eksekusi atau Termohon eksekusi.Berdasarkan hal tersebut aanmaning dianggap tidak pernah ada,sehingga proses/tahapan eksekusi selanjutnya yaitu penetapaneksekusi dan sita eksekusi menjadi batal demi hukum.b. Dalam penetapan Aanmaning Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.23/Eks/2014/PN.Jkt.Ut Jo. No.112/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Ut Jo. No.215/PDT/009/PT.DKI. Jo. No.1102 K/Pdt/2010 Jo. No.560 PK/Pdt/2011,tanggal 24 November 2014 ;Halaman 2, bagian membaca pula: tertulis1.

Fotocopi sesuai asli Risalah Panggilan untuk diteguran (Aanmaning) No.03/Pen.Aan.2012/15/Pdt.G/2011/PN.Stb tanggal O09 April 2012 yangditujukan kepada Rusli (salah satu Pelawan) (Bukti P9);1410.

PutusanPengadilan Tinggi Medan No. 04/PDT/2006/PTMDN tanggal 24 Juli 2006 danatas permohonan tersebut Pengadilan Negeri Stabat telah menerbitkanteguran (aanmaning) berdasarkan risalah panggilan untuk diteguran(aanmaning) No: 03/Pen.Aan.2012/15/Pdt.G/2011/PN.Stb bertanggal 04 April2012, padahal terdapat ketidakjelasan obyek yang dimohonkan (error inobjecto) antara yang tertulis di dalam gugatan Para Terlawan dengan amarPutusan, di mana pada point ke6 petitum Surat gugatan Para Terlawantertanggal 28

No: 05/Pdt.Kas/2006/PN.STB tanggal 10Oktober 2006;Bahwa Para Terlawan telah mengajukan permohonan eksekusi kePengadilan Negeri Stabat agar Para Pelawan memenuhi PutusanPengadilan Negeri Stabat No. 17/Pdt.G/2005/PN.Stb tanggal 18 Oktober2005 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi MedanNomor 04/PDT/2006/PTMDN tanggal 24 Juli 2006, dan atas25permohonan tersebut Pengadilan Negeri Stabat telah menerbitkanPenetapan aanmaning dan Risalah Panggilan untuk Diteguran(aanmaning) No: 03/Pen.Aan.2012

/15/Pdt.G/2011/PN.Stb tanggal 04April 2012;e Bahwa atas permohonan eksekusi Putusan yang diajukan Para Terlawandan Penetapan aanmaning dan Risalah Panggilan untuk Diteguran(aanmaning) dari Pengadilan Negeri Stabat tersebut, Para Pelawankemudian mengajukan Perlawanan ini;Menimbang, bahwa dari fakta di atas, maka menurut Majelis yangmasih menjadi persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:a.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor04/PDT/2006/PTMDN tanggal 24 Juli 2006 telah memperoleh kekuatan hukumtetap, hal tersebut dikuatkan pula oleh alat bukti surat bertanda P9 dan P10masingmasing berupa Risalah Panggilan untuk diteguran (Aanmaning) No.03/Pen.Aan.2012/15/Pdt.G/2011/PN.Stb tanggal 09 April 2012 yang ditujukan2kepada Rusli dan Sriyani (Para Pelawan), yang dengan adanya RisalahPanggilan untuk diteguran (aanmaning) yang diterbitkan berdasarkanPenetapan aanmaning tersebut menunjukkan bahwa

Ratna Susilowati, yang ke 4 (empat) bidang tanah danbangunan yang menjadi sengketa milik Penggugat I dan Penggugat III,terletak di Jalan Patriot No.15 RT.003 / 03, Kampung Dua, KelurahanJakasampurna, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi, yang tidak melaluiprosedur hukum pelaksanaan lelang (tanpa Aanmaning danlainlainnya);4.

Ratna Susilowati yang ke 4 bidang tanah dan bangunan yangmenjadi sengketa milik Penggugat I dan Penggugat III terletak di JalanPatriot No.15 RT.03 /03 Kampung Dua, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan...........11Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi yang tidak melalui persedur hukumpelaksanaan lelang (tanpa Aanmaning) ;4. Menyatakan Hutang Tergugat I dan Penggugat II tidak pasti ;5.

Ratna Susilowati yang ke 4 bidang tanah dan bangunan yangmenjadi sengketa milik Penggugat I dan Penggugat III terletak di JalanPatriot No.15 RT.03 / 03 Kampung Dua, Kelurahan Jakasampurna,Kecamatan Bekasi Selatan, yang tidak melalui prosedur hukumpelaksanaan lelang (tanpa Aanmaning) ;5.

, tidak memenuhi aturan perundangundangan danbertentangan dengan pasal 196 HIR (Lihat halaman 42 putusan tingkatpertama yang dibenarkan dan dianggap tepat oleh judex factie), sedangkankenyataannya menurut buktibukti T.6 s/d T.12 dan T.18 s/d T.21 sudahjelas terbukti kepada para Penggugat / para Termohon Kasasi telahdilakukan Aanmaning / Tegoran serta sudah dilaksanakan semua prosedurHukum Lelang Eksekusi, maka apa jadinya Cara untuk melakukanperadilan semacam ini ?

Sudah ada Penetapan Aanmaning / Tegoran (T.10) ;. Sudah ada risalah panggilan (T.19) ;. Sudah ada Berita Acara somasi (T.20) ;. Sudah ada Penetapan Sita Eksekusi (T.11) ;. Sudah ada Berita Acara Sita Eksekusi (T.6) ;. Sudah ada Penetapan Lelang Eksekusi (T.12) ;. Sudah ada Pemberitahuan Lelang (T.7) ;ony nun fF WwW WY. Sudah ada Pengumuman lelang di Harian Merdeka 2X berturutturut (T.8 T.9);6.

Kadarusman ahli waris mengajukan gugatan perdata PMH kePengadilan Negeri Lamongan dalam perkara No. 08/Pdt.G/2016/PN Lmgtanggal 12022016 dan gugatan ke TUN dalam perkara No.45/G/2016/PTUN Sby;Bahwa kami menemukan kejanggalan terhadap Risalah Panggilan Tegoran (Aanmaning) No. 14/Pdt.Eks/2016/PN Lmg dan memanggil Alm.Kadarusman sebagai Termohon Eksekusi di Pengadilan Negeri Lamonganuntuk rnenghadap Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, kemudianPanggilan aanmaning ke Il memanggil ahli waris/Para Pelawan

Bahwa dengan mendasarkan apa yang telah terurai tersebut diatas jelasRisalah tegoran Aanmaning yang dilakukan oleh Ketua PengadilanNegeri Lamongan adalah bertentangan dengan UUHT, apalagi perkaraini telah ada gugatan perdata maupun gugatan di PTUN Sby, sertasubyek hukum yang dijadikan sebagai Termohon Eksekusi adalah tidakjelas sehingga tidak mempunyai kepastian hukum;Maka berdasarkan apa yang telah terurai tersebut diatas, maka Para Pelawanmohon agar ketua Pengadilan Negeri Lamongan berkenan memutus

SP tertanggal 16 September 2013 berdasarkan PK No0000441/PPPK/02387/1900/1012 dan PK No 0000490/PPPK/02387/1300/1211 diberi tanda bukti P9;Fotokopi SP Il tertanggal 20 Pebruari 2014 berdasarkan PK No0000441/PPPK/02387/1900/1012 dan PK No 0000490/PPPK/02387/1300/1211 diberi tanda bukti P10;Fotokopi P Ill tertanggal 22 Juli 2015 berdasarkan PK No000076/2387/PK/1209 tanggal 8 Desember 2009 diberi tanda bukti P11;Fotokopi Blokir pertanahan diberi tanda bukti P12;Fotokopi Risalah Panggilan Tegoran (Aanmaning

Kadarusman sebagaiTermohon Eksekusi di Pengadilan Negeri Lamongan untuk menghadapKetua Pengadilan Negeri Lamongan, kemudian Panggilan Aanmaning ke Ilmemanggil ahli waris/Para Pelawan, sedangkan dalam perkara ini baliknama kepemilikan tanoa melalui peralihan hak dari Para Pelawan sebagaiahli waris Kadarusman ke Pelawan telah terjadi;Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw2016/PN Lmg.Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Pelawan tersebut, Terlawanmenyangkal dalildalil gugatan

;Menimbang, bahwa Sertipikat merupakan tanda bukti kepemilikan atassebidang tanah maka permohonan eksekusipun juga harus ditujukan kepadapemilik tanah sebelumnya (Kadarusman, B.Sc), meskipun orang tersebut telahmeninggal dunia, sebagaimana pula bukti P13 yaitu Risalah Panggilan Tegoran (Aanmaning) No. 14/Pdt.Eks/2016 pada hari Senin tanggal 5 September 2016bahwa panggilan aanmaning tersebutpun juga ditujukan kepada TermohonEksekusi (Kadarusman, B.Sc,) dimana Panggilan dilaksanakan di Kepala DesaBanjarmedalan