tidak ada kerugiannegara;Bahwa mengenai permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon,saksi melihat karena ada ketidakprofesionalan penyidik kepolisian ResortBulukumba dalam menangani kasus tersebut, ketidakprofesionalan tersebutkarena menurut pengalaman saksi tidak pernah lama dalam melakukanpembongkaran kasus korupsi, kalau konstruksi hukumnya jelas;Bahwa saksi melihat penanganan kasus pemohon sudah berlarutlarut;Bahwa saksi mencoba melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaandengan melakukan audiensi

dengan pihak kejaksaan;Bahwa menurut saksi dalam penangangan kasus korupsi Pelapor harusmelengkapi konstruksi hukumnya, sehingga penyidik mudah dalammengungkap kasus tesebut;Bahwa letak ketidakprofesionalannya adalah pada penetapan tersangkanyayang terlalu dipaksakan sebab setelah melakukan audiensi dengan DirsusTipikor Polda Sulawawesi Selatan Kombes Heri Dahana, saksi pernahmenanyakan pernah tidak diadakan gelar perkara, karena untuk Tipikor harusdigelar supaya terang benderang dimana perbuatan

permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon,saksi melihat karena ada ketidakprofesionalan penyidik kepolisian ResortBulukumba dalam menangani kasus tersebut, ketidakprofesionalan tersebutkarena menurut pengalaman saksi tidak pernah lama dalam melakukanpembongkaran kasus korupsi, kalau konstruksi hukumnya jelas; Bahwa saksi melihat penanganan kasus pemohon sudah berlarutlarut; Bahwa letak ketidakprofesionalannya adalah pada penetapan tersangkanyayang terlalu dipaksakan sebab setelah melakukan audiensi

Pengulu Kute/KepalaDesa se Kabupaten Aceh Tenggara, Penggugat akan diberhentikan olehTergugat sebagai Pengulu Kute/Kepala Desa Pulo Perengge, KecamatanBambel, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan alasan adanya laporan danpersetujuan masyarakat Desa Pulo Perengge untuk memberhentikanPenggugat dari jabatannya selaku Pengulu Kute/Kepala Desa denganalasan Penggugat melanggar sumpah janji surat pernyataan tidak mainjudi ;Bahwa kemudian, pada tanggal 30 November 2017, Penggugat denganwarga masyarakat melakukan audiensi

Bahwa benar Penggugat ada melakukan audiensi kepadaTergugat,dengan maksud ingin melakukan klarifikasi menyanggahtentang pengaduan laporan warga masyarakat Desa Pulo Perenggekepada Tergugat, tetapi Penggugat tidak dapat menyakinkan danmembuktikan kepada terggugat bahwa pengaduan tersebut adalahtidak benar dan penuh dengan rekayasa, hal ini terbukti dengan adanyapenolakan dari tergugat ketika hendak dipertemukan untukmenyampaikan bantahannya secara langsung dihadapan wargayang melapor tersebut;h.

menyerahkan dana desa tahap tahun 2017kepada masingmasing Kaur selaku Pengelola Kegiatan ; Pemerintan Kabupaten dalam hal ini Wakil Bupati juga adamemberikan nasihat dan bimbingan kepada Tergugat, disampaikanpada rapat dimana Penggugat dipanggil karena terlambatmenyampaikan Laporan Konsolidasi Realisasi Penggunaan DanaSesa tahap Tahun 2017; Bupati Aceh Tenggara juga ada melakukan klarifikasi langsungkepada Tergugat terkait laporan masyarat kute pulo perengge, yaitupada waktu Tergugat melakukan audiensi

Payung Raja Sakti;

1 (satu) bundel SPJ dan Dokumen Kontrak Belanja Konsumsi Audiensi Wakil Ketua DPRD Tahun Anggaran 2017 dengan CV. Payung Raja Sakti;

1 (satu) bundel SPJ dan Dokumen Kontrak Belanja Konsumsi Pertemuan dengan Media Tahun Anggaran 2017 dengan CV.

Teh Tarek Sakti;

1 (satu) bundel SPJ dan Dokumen Kontrak Belanja Konsumsi Snack dan Nasi Kotak Audiensi Ketua DPRD Batam Tahun Anggaran 2018 dengan PT. Wisata Bhakti Madani;

1 (satu) bundel SPJ dan Dokumen Kontrak Belanja Konsumsi Pertemuan Pimpinan dengan Masyarakat Tahun Anggaran 2018 dengan CV.

Khayla Catering;

1 (satu) bundel SPJ dan Dokumen Kontrak Belanja Konsumsi Audiensi Wakil Ketua DPRD Kota Batam Tahun Anggaran 2018 dengan PT. Inong Prima Ventura;

1 (satu) bundel SPJ dan Dokumen Kontrak Belanja Konsumsi Pertemuan Ketua DPRD dengan Media Tahun Anggaran 2018 dengan CV.

Teh Tarik Sakti;

1 (satu) bundel SPJ dan Dokumen Kontrak Belanja Konsumsi VIP Audiensi Ketua DPRD Kota Batam Tahun Anggaran 2019 dengan PT. Inong Prima Ventura;

1 (satu) bundel SPJ dan Dokumen Kontrak Belanja Konsumsi VIP Audiensi Wakil Ketua DPRD Kota Batam Tahun Anggaran 2019 dengan PT.

1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Kontrak Belanja Konsumsi VIP Audiensi Ketua DPRD Kota Batam Tahun Anggaran 2019;

1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Kontrak Belanja Konsumsi VIP Audiensi Wakil Ketua DPRD Kota Batam Tahun Anggaran 2019;

Pada tanggal 16 Maret 2013 dan 28 Maret 2013 diadakan Audiensi denganfasilitator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen (Komisi !)untuk mencari solusi tentang permasalahan Pemiilihan Kepala DesaMojodoyong dan memohon agar dibuka kembali almari yang berisidokumen/Arsip Pemilihan Kepala Desa, namun tidak mendapatkan jalanK@IU Al : +2 = 22 non nnn non nnn en nnn nnn ne nnn nnn nnn nen nn ne noe nen cone nee ene nec.

sesuai dengan aslinya);Dokumentasi Penyelenggaraan Kongres Luar Biasa DeliSerdang (fotokopi Sesuai dengan aslinya);Notulen/Berita Acara Keputusan Kongres Luar Biasa PartaiDemokrat Tahun 2021 (fotokopi dari fotokopi);Laporan hasil audiensi penyampaian sikap dan dokumenterkait penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) PartaiDemokrat Deli Serdang yang disampaikan oleh KanwilKementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat (fotokop!

dari fotokopi);Laporan hasil audiensi penyampaian sikap dan dokumenterkait penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) PartaiDemokrat Deli Serdang oleh Kanwil Kementerian Hukum danHAM Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi dari fotokopi);Laporan hasil audiensi penyampaian sikap dan dokumenterkait penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) PartaiHalaman 86 dari 200 halaman.

Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.Bukti T34Bukti T35Bukti T36Bukti T37Bukti T38Bukti T39Bukti T40Bukti T41Demokrat Deli Serdang oleh Kanwil Kementerian Hukum danHAM Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi dari fotokopi);Laporan hasil audiensi penyampaian sikap dan dokumenterkait penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) PartaiDemokrat Deli Serdang oleh Kanwil Kementerian Hukum danHAM Provinsi Sulawesi Selatan (fotokopi dari fotokopi);Laporan hasil audiensi penyampaian sikap dan dokumenterkait penyelenggaraan

Kongres Luar Biasa (KLB) PartaiDemokrat Deli Serdang oleh Kanwil Kementerian Hukum danHAM Provinsi Kalimantan Barat (fotokopi dari fotokopi);Laporan hasil audiensi penyampaian sikap dan dokumenterkait penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) PartaiDemokrat Deli Serdang oleh Kanwil Kementerian Hukum danHAM Provinsi Bengkulu (fotokopi dari fotokopi);Laporan hasil audiensi penyampaian sikap dan dokumenterkait penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) PartaiDemokrat Deli Serdang oleh Kanwil Kementerian

Hukum danHAM Provinsi Maluku (fotokopi dari fotokopi);Laporan hasil audiensi penyampaian sikap dan dokumenterkait penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) PartaiDemokrat Deli Serdang oleh Kanwil Kementerian Hukum danHAM Provinsi Jawa Tengah (fotokopi dari fotokopi);Laporan hasil audiensi penyampaian sikap dan dokumenterkait penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) PartaiDemokrat Deli Serdang oleh Kanwil Kementerian Hukum danHAM Provinsi Sulawesi Utara (fotokopi dari fotokopi);Laporan hasil audiensi

Foto copy Tanda Terima Permohonan Audiensi dengan Gubernurtentang Penyelesaian Permasalahan (kasus) Trans Jogja yangsudah meresahkan dan menindas rakyat terutama pada pekerjaTrans Jogja di PT.Jjogja Tugu Trans, dengan diberi tanda bukti27.

Foto copy Surat penyampaian Hasil Aspirasi dari DPRD DIY kePimpinan Komisi C DPRD DIY yang ditembuskan ke Guburnur DIY,Kepala Dishubkominfo DIY, Kepala Disnakertrans DIY, DirekturPT.Jogja Tugu Trans dan Komisi Perjuangan Rakyat Yogyakarta danTanda Terima Surat Permophonan Audiensi dengan Komisi C dan DDPRD DIY tentang penyelesaian Permasalahan (kasus) Trans Jogja,dengan diberi tanda bukti28.

Saksi SLAMET RAHARJO, SH, yang pada pokoknyamenerangkan sebagaiberikut :e Bahwa saksi sebagai Pegawai Disnakertrans KotaYogyakrta ;e Bahwa Permasalahan PHK Penggugat ditangani olehDisnakertrans Kabupatene Bahwa pernah ada permintaan audiensi kemudian kitaadakan musyawarah 3 kali pada tgl 23, 27 dan 30September antara Pekerja danPeNQUSal a jeseeeseeeree rence seniener rere renee erese Bahwa setahu saksi PT.

Pejabat Pemerintahan.Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajid menetapkanKeputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) harikerja setelan berakhirnya tenggang waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (4).Bahwa setelah Penggugat mengajukan Surat keberatan terhadapTergugat, maka Tergugat mengundang Penggugat untuk menghadiriaudiensi sebagaimana terdapat dalam suratnya No. 180.2/1087/Hk/2018 tertanggal 10 Desember 2018;Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018, pukul 14.00 Wib,di telah lakukan Audiensi

Bahwa terhadap KTUN Obyek Sengketa sebagaimana tersebutdiatas, Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimanaterdapat dalam surat Penggugat tertanggal 29 November 2018 dantelah diadakan audiensi akan tetapi tidak ada tanggapan dan padasaat itu Tergugat justru menganjurkan Penggugat untuk langsungmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara serta tidakada Keputusan Tergugat terhadap upaya administratif Penggugat,bahwa KTUN Obyek Sengketa ditandatangani oleh Tergugat padatanggal 23

Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada harmoni sosial.Bahwa Pengurus Yayasan Upakara dan/atau Kuasa dari 111 Purna KaryawanKementerian Luar Negeri Republik Indonesia No. 286/UPA/III/2013 tanggal 7Maret 2013 telah membuat surat kepada TERGUGAT (KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA) termasuk di dalamnyaPARA PENGGUGAT, yang pada inti suratnya adalah:meminta Audiensi, Penjelasan dan Perlindungan Hukum atas permasalahantanah yang terletak di Perumahan Karyawan Departemen

Luar Negeri,Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.Bahwa atas Surat Pengurus Yayasan Upakara No. 286/UPA/III/2013 tanggal 7Maret 2013 tersebut di atas, TERGUGAT (KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA) hanya memberikan surat tembusan kepadaPengurus Yayasan Upakara atas Surat TERGUGAT (KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA) Nomor 2506/26.3600/VI/2013, tanggal 18 Juni 2013, Perihal: Permohonan Audiensi AtasPermasalahan Tanah terletak di desa Rangkapan

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannyahalaman 25 sampai dengan 28 yang intinya menyatakan Tergugat melakukanperbuatan melawan hukum karena tidak merespon surat dari pengurus YayasanUpakara (termasuk didalamnya Para Penggugat).Dimana dalam gugatannya Para Penggugat mengatakan telah berkirim surat kepadaTergugat tanggal 7 Maret 2013 yang isi suratnya adalah meminta Audiensi,Penjelasan dan Perlindungan Hukum atas pemasalahan tanah yang terletak diPerumahan Karyawan

Terhadap hal tersebut telah direspon olehTergugat dengan Surat Nomor 2506/26.3/600/V 1/2013 18 Juni 2013 yang ditujukankepada Tergugat Il yang intinya memerintahkan Tergugat Il untuk melaksanakanpenelitian administrasi fisik dan yuridis atas penyelesaian masalah yang dimaksud.Demikian juga terhadap Pengurus Yayasan Upakara yang melayangkan suratkepada Tergugat Nomor 138/UPA/IV/2014 tanggal 3 April 2014 yang isinya jugameminta Audiensi, Penjelasan dan Perlindungan Hukum atas pemasalahan tanahyang

SK 81/DJA/1978 tanggal 2Agustus 1978Bukti T.14 Surat Permohonan Yayasan Upakara No. 286/UPA/II/2013 tanggal 7 Maret 2013 Prihal Permohonan Audiensi atas Permasalahan TanahTerletak di Desa Rangkapan Jaya, Kota Depok (d/h Kabupaten Bogor),Provinsi Jawa Barat; Menimbang, bahwa setelah dicocokan dengan aslinya ternyata butibukti tersebuttelah sesuai dengan aslinya dan telah diberikan materai cukup, sehingga dapat dijadikanalat bukti yang sah dalam perkara ini ;mengajukan buktibukti berupa :Menimbang,

untuk dimintai keterangan / di BAP.bahwa saksi sempat melihat crew dan pengunjung cafe disuruh berjalansambil jongkok , ada beberapa pengunjung dan pegawai cafe yang lukalukaberdarah, TV flat pecah kacanya, tower bir dan patung sinterklas rusak, sofarobek, sebagaimana barang bukti di persidangan.bahwa kedatangan massa tersebut tidak diundang.bahwa akibat kejadian tersebut, pihak cafe mengalami kerugian sekitarRp 185.000.000, (seratus delapan puluh lima juta rupiah).bahwa sebelumnya pernah terjadi audiensi

dan Restaurant lebih kurang ada tigatempat, ditempat lain ada juga dancer, kebetulan penari yang kerja ditempatsaksi juga kerja dibeberapa restaurant lainnya yang juga menjual minumankeras seperti ditempat saksi ;Bahwa Tidak ada caf lain yang seperti caf saksi yang diminta ditutup olehOrmas Luis;Bahwa usaha saksi yang lain adalah karaoke didaerah Sukoharjo yang jugamenjual minuman keras yang juga diminta tutup oleh LUIS, akan tetapi karaokelain tidak diminta ditutup oleh LUIS ;Bahwa Mereka minta audiensi

Bahwa kalau ada penari striptis atau telanjang pasti saksi berhentikan ataularang ; Bahwa saksi hanya menerima laporan dari staf tentang keuangan dan masalahmasalah urgent ; Bahwa sebelum kejadian ada audiensi, setelah audiensi pihak social kitchenmembenahi sesuai dengan kesepakatan dengan Ormas LUIS, khususnyaterhadap tuduhan katanya penari striptis, managemen social kitchen sudahmengingatkan para penari untuk tidak melakukan striptis dalam setiappertunjukan dan berpakaian yang lebih sopan ; Bahwa

pengunjung cafe disuruh berjalan sambiljongkok , ada beberapa pengunjung dan pegawai cafe yang lukalukaberdarah, TV flat pecah kacanya, tower bir dan patung sinterklas rusak, sofarobek, sebagaimana barang bukti di persidangan.bahwa kedatangan massa tersebut tidak diundang.bahwa akibat kejadian tersebut, pihak cafe mengalami kerugian sekitarRp 185.000.000, (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan pihak caf ataupemilik caf Social Kitchen tidak meminta ganti kerugian.bahwa sebelumnya pernah terjadi audiensi

SOEKARNO);Bahwa pada tanggal 7 Februari 2012 telah dilaksanakan audiensi di KantorDinas Bupati Sukoharjo antara Tergugat dengan Penggugat terkait denganjangka waktu penyelesaian proyek pembangunan Pasar Kota Sukoharjo(PASAR IR.

SOEKARNO) yang dijanjikan oleh Tergugat akan diselesaikandalam waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak konstruksi dimulai;Bahwa pada tanggal 7 Februari 2012 dalam forum audiensi itu pula jugadisepakati dan dijanjikan oleh Tergugat bahwa terhadap Penggugatbeserta seluruh pedagang Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR.

SOEKARNO)akan dibebaskan dari semua bentuk pungutan untuk menempatinya kembalisetelah pembangunan pasar tersebut selesai;Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012 kembali dilaksanakan audiensi di RuangKerja Bupati Sukoharjo antara Tergugat dengan Penggugat bersertaHalaman 8 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2014/PN Skh.seluruh pedagang Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR.

SOEKARNO) yangintinya mempertegas komitmen pihak Tergugat sebagaimana telahdinyatakannya pada forum audiensi sebelumnya pada tanggal 7 Februari2012;5. Bahwa pada tanggal 4 April 2012 telah dilakukan sosialisasi di Gedung BudiSasono Sukoharjo tentang relokasi pedagang Pasar Kota Sukoharjo(PASAR IR. SOEKARNO) ke pasar darurat selama proses pembangunanPasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO) berjalan;6. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2012 Pasar Kota Sukoharjo (Pasar Ir.

Soekarno) dikerjakan, sebagai tahap awal olehPemerintah Kabupaten Sukoharjo selaku Pengguna anggaran telahmelakukan sosialisasi kepada pedagang dengan cara audiensi;Bahwa untuk meringankan beban kerugian bagi pedagang pasardarurat kota Sukoharjo selama pelaksanaan pembangunan pasar,berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2013tentang Pembebasan Pembayaran retribusi bagi Pedagang pasardarurat Pasar Kota Sukoharjo;Bahwa perbuatan hukum keperdataan yang diuraikan penggugatterkait dengan

Hal ini sesuai dengan Anjuran Suku DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur No. 17/ANJ/VIII/2009 tertanggal12 Agustus 2009 (vide bukti T14);Bahwa setelah Serikat Pekerja Suara Pembaruan (SPSP) resmi tercatatdi Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur, pengurusSerikat Pekerja Suara Pembaruan mengundang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk audiensi dalam rangka untuk memperkenalkan atausilaturahmi pengurus serikat pekerja dengan pimpinan di lingkungan suarapembaruan

, namun surat permohonan itu tidak dibalas dan TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi, juga tidak menghadiri audiensi tertanggal 7April 2009 (Vide bukti T18);Bahwa Serikat Pekerja Suara Pembaruan telah dua kali mengundangperundingan bipartit terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi,namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah menggubris danhal.9 dari 30 hal.

Kegiatan Audiensi Bupati OKU dengan Organisasi Karang TarunaseKabupaten OKU pada tanggal 17 Maret 2008 sebesarRp.56.065.000,G. Kegiatan Yasinan Takziah Almarhumah Ibu NurjanahbintiAbdullah Martjan di Rumah Kabupaten sebesar Rp.27.900.000.H. Kegiatan Silaturahmi Masyarakat Kabupaten OKU di RumahKabupaten sebesar Rp.254.700.000, dengan rincian:1.1. Pada tanggal 10, 14, 19 dan 31 Maret 2008 SilaturahmiMasyarakat Kabupaten OKU di Rumah Kabupaten sebesarRp.104.300.000,2.

22 April 2008 tentang Biaya Audiensi Bupati OKUdengan Organisasi Karang Taruna di Kabupaten OKUdengan jumlah Rp.56.065.000, (lima puluh enam juta enampuluh lima ribu rupiah);640. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Nomor: 531/IX/SPP.1/2008 tanggal 22 April 2008tentang Biaya Audiensi Bupati OKU dengan OrganisasiKarang Taruna di Kabupaten OKU dengan jumlahRp.56.065.000, (lima puluh enam juta enam puluh lima riburupiah);641. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Nomor

Kabag Perlengkapandan Umum (Sugeng, S.Sos) tanggal 8 April 2008 yangditujukan kepada Bupati/Wagub/Sekda melalui Ass Illperinal Biaya Audiensi Bupati OKU dengan OrganisasiKarang Taruna di Kabupaten OKU dengan jumlahRp.56.065.000, (lima puluh enam juta enam puluh lima riburupiah);645. 1 (satu) lembar asli Surat Penyampaian RealisasiAnggaran dari SKPD yang ditandatangani KasubbagAnggaran Djanadi, S.IP tanggal 14 April 2008 kepadaKepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah OKU (dialog/audiensi dengan toko

BupatiOKU tanggal 1642008 No. 1044/IX/KU/2008 ataspermohonan Kabag Perlengkapan dan Umum setdaKabupaten OKU tentang Biaya Audiensi Bupati OKUdengan Organisasi Karang Taruna di Kabupaten OKU;639. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM)Tahun Anggaran 2008 No SPM: 530/SPM/Setda/2008tanggal 22 April 2008 tentang Biaya Audiensi Bupati OKUdengan Organisasi Karang Taruna di Kabupaten OKUdengan jumlah Rp.56.065.000, (lima puluh enam juta enampuluh lima ribu rupiah);640. 1 (satu) lembar asli Surat

OKU tentangBiaya Audiensi Bupati OKU dengan Organisasi KarangTaruna di Kab. OKU.639 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM)Tahun Anggaran 2008 No SPM : 530/SPM/Setda/2008tanggal 22 April 2008 tentang Biaya Audiensi Bupati OKUdengan Organisasi Karang Taruna di Kab.

OKU denganjumlah Rp. 56.065.000, (lima puluh enam juta enam puluhlima ribu rupiah).640 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Nomor : 531/IX/SPP.1/2008 tanggal 22 April 2008tentang Biaya Audiensi Bupati OKU dengan OrganisasiKarang Taruna di Kab.

Pd untukpembayaran biaya sewa sound system dengan jumlah Rp.2.000.000, (dua juta rupiah).664 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Biaya SewaSound system dalam rangka audiensi Bupati OKU denganOrganisasi Karang Taruna Se Kab.

(fotokopi sesuai dengan download);Surat Ketua Umum Himpenindo Kepada PresidenRepublik Indonesia Nomor : 08C/Ketum/ Himpenindo/VIII/2017, tertanggal 28 Agustus 2017 PerihalPermohonan Audiensi Terkait Dampak PemberlakuanPP 11/2017 tentang Manajemen PNS TerhadapPeneliti Madya.

(fotokopi sesuai denganfotokopi);Surat Ketua Umum Himpenindo Kepada Menteri Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 08E/Ketum/Himpenindo/VIII/2017, tertanggal 28 Agustus 2017Perihal : Permohonan Audiensi Terkait DampakPemberlakuan PP 11/2017 Terhadap Peneliti Madya.

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);Surat Ketua Umum Himpenindo Kepada KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor : O08F/Ketum/Himpenindo/VIIl/2017, tertanggal 28 Agustus 2017Perihal : Permohonan Audiensi Terkait DampakPemberlakuan PP 11/2017 Terhadap Peneliti Madya.

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);Halaman 80 dari 111 halaman Putusan Nomor 243/G/2018/PTUNJKTBukti P26Bukti P27Bukti P28Bukti P29Bukti P30Surat Ketua Umum Himpenindo Kepada KetuaKomisi Aparatur Sipil Negara Nomor : 08G/Ketum/Himpenindo/VIIl/2017, tertanggal 28 Agustus 2017Perihal : Permohonan Audiensi Terkait DampakPemberlakuan PP 11/2017 Terhadap Peneliti Madya.

(fotokopi sesuai denganfotokopi);Surat Peneliti Koroan PHK (Asosiasi Peneliti MadyaIndonesia) tertanggal 2 Agustus 2018 PerihalPermohonan Audiensi Untuk Membantu PenyelesaianAtas Ketidakadilan dan Diskriminasi PP 11/2017Terhadap Peneliti Madya. (fotokopi sesuai denganfotokopi tanda terima asli).

KEINTECH melakukan audiensi dengan DinasTenaga Keija Kabupaten Bekasi untuk mempertanyakan masalah penutupanperusahaan yang dilakukan oleh TERGUGAT.

Bang MyongWon tertanggal 16 Desember 2012;BUKTI P8 Pengumuman tentang penutupan/pemberhentian operasionalperusahaan tertanggal 21 Desember 2012;BUKTI P9 Risalah audiensi serikat pekerja/buruh pimpinan tingkat perusahaanfederasi perjuangan buruh Jabotabek PT. KEINTECH dengan DinasTenaga Kerja Kab. Bekasi tertanggal 08 Januari 2013;BUKTI P10 : Berita ..BUKTIP 10BUKTI P11BUKTI P12BUKTI P 13BUKTI P14=29=KEINTECH dengan Dinas Tenaga Kerja Kab.

pengumuman tentang menghentikan operasional perusahaanterhitung tanggal 22 Desember 2012 yang mana dalam pengumuman Tergugat telahmenyanggupi akan membayar kewajibannya kepada karyawan sesuai dengan peraturan yangberlaku dengan demikian kesepakatan tersebut bertentangan dengan undangundang No. 13Tahun 2003 pasal 164 ayat (1) dan tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata JoPasal 1338 KUHPerdata, sehingga kesepakatan tersebut batal demi hukum;Menimbang, bahwa mencermati bukti P9 tentang Risalah Audiensi

Putusan Nomor 113 K/TUN/2017 Bahwa oleh karena objek sengketa dikeluarkan tanggal 21 Januari2011 maka Para Penggugat dianggap telah mengetahui adanyaobjek sengketa terhitung sejak tanggal 21 Januari 2011; Bahwa seandainya pun benar quon non pada butir 10 positagugatan disebutkan:pada tanggal 24 Juni 2015 Anim Ucok, warga Desa Antajaya,Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor telah menerima dokumendari Kasi Trantio Kecamatan Tanjungsari terkait Primkokar Perhutanisesuai dengan permohonan dalam audiensi

dengan PemerintahDaerah Kabupaten Bogor pada tanggal 11 Juni 2015; Bahwa pada tanggal 11 Juni 2015 dilakukan audiensi denganPemerintah Daerah Kabupaten Bogor sehingga Para Penggugattelah mengetahui adanya objek gugatan terhitung sejak tanggal 11Juni 2015;7.

Dikarenakan konflik yang tidak berujung damaimaka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal ini diwakili olehDirektur Jenderal Kekayaan Intelektual mengambil inisiatif untukmelakukan audiensi kepada pihak yang bertikai.

Dimana pada tanggal08 Januari 2018 melalui surat Direktur Merek dan Indikasi Geografistertanggal 21 Desember 2017, Direktur Jenderal Kekayaan IntelektualHalaman 36 dari 91 halaman Putusan Nomor : 112/G/2018/PTUNJKTmengundang pihakpihak yang berkonflik untuk membicarakan terkaitmerek PENTAKOSTA tersebut.13.Bahwa audiensi yang dilakukan pada tanggal 08 Januari 2018 tidaklahmembuahkan hasil positif, dimana para pihak tetap pada pendirianmasingmasing.

Bukti T16 : Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : HKI.4HI.06.06.06581/2017, tanggal 21 Desember 2017, halUndangan Audiensi ; (Foto kopi Cap Basah);17. Bukti T17 : Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.1Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : HKI.4HI.06.06.06582/2017, tanggal 21 Desember 2017, halUndangan Audiensi ; (Foto kopi Cap Basah);18.

(YBH RAM)Nomor : 140/130/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020, Perihal :Mediasi dan Audiensi (fotokopi sesuai dengan asili);Surat dari Kepala Desa Buin Baru kepada Herman, S, H(YBH) Nomor : 140/26/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020,Perinal : Hasil Peninjauan Kembali Keputuan KepalaDesa Buin Baru dalam hal Pemberhentian PerangkatDesa (fotokopi sesuai dengan asli);Surat dari Kepala Desa Buin Baru kepada Bapak BupatiSumbawa Nomor : 141/01/V1/2020 tanggal 20 Mei 2020,Perihal : Surat Ucapan Terimakasih (fotokopi

P28 : Notulen Rapat tanggal 16 Juli 2020, Pertemuan / Mediasidan Audiensi Kepala Desa Buin Baru dengn BPD danPerangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);29. P29 : Surat dari Camat Buer kepada Ketua BPD Desa BuinBaru Nomor : 140/ = / VII/2020 tanggal 14 Juli 2020,Perihal : Mediasi dan Audiensi (fotokopi sesuai denganfotokopi);30.

dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 9Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilinan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan WakilWalikota, Termohon juga telah melakukan Focus GroupDiscussion (FGD) dengan para ahli Hukum Tata Negara danPemerhati Pemilu (T3);Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 9Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilinan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan WakilWalikota, Termohon juga telah melakukan audiensi

Termohon telah melakukan tahapan (1) konsultasi dengan DPRdan Pemerintah, (2) uji publik dengan para pemangku kepentingan (PartaiPolitik, LSM, stakeholder lainnya), (3) Focus Group Discussion denganpakar hukum, (4) audiensi dengan Mahkamah Agung, serta (5) penyuluhanHalaman 26 dari 32 halaman.

beratmendatangi area tambak yang digarap PENGGUGAT dengan maksudhendak melakukan alih fungsi lahan yakni lahan pertambakan produktifdiganti menjadi tempat pembuangan lahan disposal;Bahwa PENGGUGAT merasa sebelumnya tidak pernah ada sosisalisasidari TERGUGAT berkenaan tanah tambak yang di garap selama 20tahun lebih oleh PENGGUGAT Akan dijadikan lahan disposal;Bahwa karena PENGGUGAT merasa keberatan atas tindakan yangdilakukan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT pada tanggal 12 Juli 2018mengajukan Permohonan Audiensi

Padahal diketahui sampaisaat ini TERGUGAT belum pernah melakukan Audiensi,dialog danKejelasan tentang Bukti Kepimilikan area pertambakan yang dikelola olehPENGGUGAT kurang lebih 26 tahun tersebut;Bahwa PENGGUGAT sangat menyayangkan EKSEKUSI PAKSA yangdilakukan oleh TERGUGAT, karena TERGUGAT yang seharusnyamemberikan perlindungan, menjamin kesejahteraan masyarakat,menyelenggarakan tata kelola pemerintahhan yang baik denganmendasarkan pada asasasas umum pemerintahan yang baik danperaturan perundangundangan