• Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Mataram Nomor820/415/BKPSDM/IV/2019. Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 29 April 2019. Atas NamaYuslifar Artadi, ST NIP. 196711081997031006;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan WalikotaMataram Nomor 820/415/BKPSDM/IV/2019.

• Bahwa Penggugat yang merupakan PNS pada Dinas Pendidkan KabupatenTanah Laut telah memiliki izin untuk bercerai sebagaimana keputusan dariBupati Kabupaten Tanah Laut Nomor: 873.4/30MDI/BKPSDM/2018 padatanggal 24 Juli 2018 tentang pemberian izin perceraian;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Pelaihari Cg. Majelis Hakim yang memeriksa perkara iniuntuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:Primer:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

  Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;Subsider;Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (exaequo et bono);Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat telah datangmenghadap ke muka siding dengan menyertakan Surat Ijin Perceraian dariBupati Tanah Laut Nomor: 873.4/30MDI/BKPSDM/2018 pada tanggal 24 Juli2018, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidakmenyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya,Hal. 3 dari 11

  Fotokopi Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor: 873.4/30MDI/BKPSDM/2018, tanggal 24 Juli 2018, dari Kepala Bupati TanahLaut, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya(P.3);B. Saksi:1.

  tetap pada dalildalilnya danbuktibukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepadaberita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapat surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh BupatiTanah Laut Nomor: 873.4/30MDI/BKPSDM

• Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan ;Bahwa surat keputusan Tergugat Nomor 888/314/BKPSDM.

  Bahwa menurut pendapat Penggugat, keputusan Tergugat Nomor:888/314/BKPSDM.PSDMC Tahun 2018 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 31Desember 2018 yang telah dilakukan perubahan dengan keputusanWalikota Nomor 888/122/BKPSDM.

  Oleh karena itu tindakan Tergugat yang memberhentikanPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana keputusanTergugat Nomor : 888/314/BKPSDM.

  Bahwa jika diteliti dengan seksama Surat Keputusan Tergugat888/314/BKPSDM.PSDMC Tahun 2018 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 31Desember 2018 yang telah dirubah dengan Keputusan Walikota Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.PTK Hal. 25Singkawang Nomor 888/122/BKPSDM. PSDMC Tahun 2019 tentangperubahan atas keputusan Walikota Nomor: 888/314/BKPSDM.

  Mewajibkan Tergugat mencabut surat Keputusan Nomor:888/314/BKPSDM. PSDMC Tahun 2018 Tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 31Desember 2018 yang telah dilakukan perubahan oleh Tergugat dengan Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.PTK Hal. 39keputusan Nomor : 888/122/BKPSDM.PSDMC Tahun 2019 tentangperubahan atas keputusan Tergugat Nomor: 888/314/BKPSDM.

• Bahwa bulan juli 2020 sdr.Hasnapetril melaporkanPenggugat ke BKPSDM Kab. Pesisir Selatan atas tuduhantidak melaporkan pernikahan. Terhadap laporan ini,Penggugat tidak pernah dipanggil atau dimintaiketerangan.

  Putusan Nomor : 15/G/2021/PTUN.PDGSendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil (Objek Perkara) yangdititipkan oleh BKPSDM Kab. Pesisir Selatan.14.

  Pertemuan dengan Tergugatdihadiri oleh Yespi Kepala BKPSDM Kab.

  Bahwa kutipan gugatan diatas adalah dalil yang didasari atasketidakbenaran karena BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan sudahmelakukan prosedur sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku, dimana BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan sudahmemanggil penggugat dan penggugat pun sudah datang namun ketikapemeriksaan hampir selesai penggugat minta izin keluar sebentar dankemudian penggugat tidak masuk kembali ke dalam ruanganpemeriksaan.19.

  Hendrawati, telah memberikan keterangan sebagaimanaselengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang padapokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi berdinas di BKPSDM Kabupaten Pesisir SelatanSejak tahun 2017 sampai sekarang; Bahwa saksi menerangkan ikut dalam pemeriksaanYusmanidar, S.Pd (Penggugat) terkait objek sengketa yang diajukanoleh Yusmanidar, S.Pd (Penggugat); Bahwa saksi menerangkan jabatan Saksi di BKPSDM KepalaBidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN; Bahwa saksi menerangkan

• Bahwa Penggugat adalah PNS dan sudah mendapatkan ijin cerai dariWalikota Bima nomor: 863/1611/BKPSDM/VIII/2019 tanggal 26 Agustus2019;4. Bahwa sejak bulan Februari 2017 antara Penggugat dengan Tergugatterusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :a. Tergugat jarang ada di rumah, suka merusak nama baik Penggugat danberkata kasar terhadap Penggugat;b.

  Kuasa Penggugat hadirsendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Sesuai dengan ketentuanPasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dinas Kesehatan Kota Bima ) , yang tunduk pada PP No. 10 tahun 1983sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan PP Nomor 45 tahun 1990,maka Penggugat telah mengajukan surat ijin dari Pejabat berwenang Nomor:863/1611/BKPSDM

  Surat keputusan Pemberian Izin Perceraian nomor863/1611/BKPSDM/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang dikeluarkanOleh Walikota Bima Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dantelah dinazegellen diberi tanda P.3Bahwa di samping bukti suratsurat, Kuasa Penggugat mengajukan tigaorang saksi sebagai berikut:1.

  tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai PegawaiNegeri Sipil ( Dinas Kesehatan Kota Bima ) , yang tunduk pada PP No. 10tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan PP Nomor 45tahun 1990, maka Penggugat telah mengajukan surat ijin dari Pejabatberwenang Nomor: 863/1611/BKPSDM

• BupatiManggari Timur, Nomor: BKPSDM.888/1465.a/XII/2018, Tertanggal 11Desember 2018 Tentang: PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKANTINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN TINDAK PIDANAKEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ; KUALIFIKASI OBJEK : Bahwa Surat Keputusan PLT.

  sebagaimana yangdimaksud dalam angka 3 Surat dari BKN Nomor : K.2630/V.139Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiabersama Bagian Hukum ditugaskan untuk berkoordinasi denganPengadilan Negeri Ruteng, agar Pemerintah KabupatenManggarai Timur bisa mendapatkan salinan KeputusanPengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap ASNKabupaten Manggarai Timur yang terlibat dalam Tindak PidanaAC 0) 00 0) aPenjabat Sekretaris Daerah selaku Pejabat Yang Berwenangmengirimkan Surat Nomor : BKPSDM

  tertanggal 13 Juni 2019yang pada pokoknya menolakReplik Penggugat dan Tergugat masih tetap pada dalildalil Jawabannya ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan buktibukti surat berupa fotokopi yang telahbermeterai cukup dan telah dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkandenganasli atau fotokopinya, kKemudian diberi tanda P1 sampai dengan P6sebagai berikut :1.2.3.4.Bukti P1Bukti P2Bukti P3Bukti P4Fotokopi Surat Keputusan Bupati Manggarai TimurNomor: BKPSDM

  2018, tanggal 26 November 2018(fotokopi dari fotokopi) ; Fotokopi Kartu Disposisi Bupati, tanggal 26November 2018 (fotokopi dari fotokopi) ; Halaman 26dari 39 halaman Putusan No. 21/G/2019/PTUNKPG5.6.Bukti T5Bukti T6 Fotokopi Kartu kendali Surat Masuk Nomor urut:4903, tanggal 26 November 2018 (fotokopi dariFOLTGKOpI) 5 =22s2esseneseeense tenements teeeneneeneenee Fotokopi Kartu Disposisi Bupati, tanggal 26November 2018 (fotokopi dari fotokopi) ; Fotokopi surat dari Penjabat Sekretaris DaerahNomor: BKPSDM

  Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi (fotokopidari fotokopi) ; " Fotokopi Lampiran NomorBKPSDM.800/1312/2018, tanggal 21 November2018 Lampiran Namanama PNS Yang TelahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan Pada Pemerintah Kabupaten ManggaraiTimur Provinsi Nusa Tenggara Timur (fotokopi darifotokopi) ; Fotokopi Surat Keputusan Bupati Manggarai TimurNomor: BKPSDM

• Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di RSUD TamanHusada Bontang yang telah mendapatkan izin cerai berdasarkan suratKeputusan izin perceraian nomor 800/13/BKPSDM.03 tanggal 25 Februari2019 yang telah ditetapkan di Kota Bontang oleh Wali Kota Bontang NeniMoerniaeini.Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Agama Bontang cq.

  Fotocopy Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor800/13/BKPSDM.03, tanggal 25 Februari 2019 yang dikeluarkan olehWalikota Bontang , bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya(bukti P.2);Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksisaksiyaitu :Suwardi bin Sabaruddin, umur 34 tahun agama Islam pekerjaan swastaPendidikan SMK bertempat tinggal di Jalan R.E.

  berkedudukansebagai Penggugat/Pemohon atau surat keterangan bagi yang berkedudukansebagai Tergugat/Termohon, sebagaimana maksud Pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa, Pejabat pada instansi dimana Penggugat bekerja,telah memberikan surat izin untuk bercerai kepada Tergugat, dengan SuratKeputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama Mustika Rilva MNomor800/13/BKPSDM

  .03, tanggal 25 Februari 2019 yang dikeluarkan olehWalikota Bontang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti(P.2);Menimbang, bahwa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor800/13/BKPSDM.03, tanggal 25 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh WalikotaBontang , bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, telah sesuaiyang dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dengan demikanMajelis Hakim berpendapat

  Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagaiikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqangholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatan Penggugat,Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, berupa photo copi Kutipan AktaNikah Nomor 007/04/VIII/2015 tanggal 06 Agustus 2015, bermeterai cukup dantelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti (P.2) berupa FotocipySurat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/13/BKPSDM

• DALAM POKOK SENGKETA:

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM.888/1504/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
  3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM.888/1504/ XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang

  Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati ManggaraiTimur Nomor: BKPSDM.888/1504/XII/2018, tanggal 14 Desember2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan"; 2222222 222223.

  Penjabat Sekretaris Daerah selaku Pejabat Yang Berwenangtelah mengirimkan Surat dengan Nomor: BKPSDM.800/1312/X1/2018 ,Perihal Usulan Pemberhentian PNS kepadaBupati Manggarai Timur, sesuai dengan ketentuan dalamPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen PNS; 2922222 none nen nnn4.

  Menyatakan Sah Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM.888/1504/XII/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan3.

  ., kepada Bupati Manggarai Timur Terhadap KeputusanBupati Manggarai Timur Nomor : BKPSDM.888/1504/XI1/2018,tanggal 14 Desember 2018 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Yang diHalaman 38 dari 67 Halaman Putusan No. 44/G/2018/PTUNKPGBukti P26Bukti P27Berhentikan Dengan Tidak Hormat atas nama Yulianus ArdiNggame, S. FIL.

  Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM.888/1504/XII/2018tanggal 14 Dsember 2018 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, diterbitkan oleh Plt. Bupati Manggarai TimurHalaman 55 dari 67 Halaman Putusan No. 44/G/2018/PTUNKPGpada tanggal 14 Desember 2018 (vide Bukti P1 sama dengan Bukti T9);2.

• Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Luwu Utaranomor 888/09/BKPSDM/IV/2019, tertanggal 29 April 2019, tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atasnama Tarmat Ibrahim, S.Pt., Nip. 19750307200701 1 014;3.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati LuwuUtara nomor: 888/09/BKPSDM/IV/2019, tertanggal 29 April 2019, tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atasnama Tarmat Ibrahim, S.Pt., Nip 19750307200701 1 014;4.

• Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil diRSUD Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu, telah mendapatkan izinuntuk berceral berdasarkan Surat Keputusan Nomor800/033/BKPSDM/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu tanggal07 September 2020;6. Bahwa, pada bulan Februari 2020 lalu') Tergugat pergimeninggalkan rumah, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampalsekarang yang sudah berjalan 8 bulan lamanya dan sudah tidak salingmemperdulikan lagi;7.

  menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kKuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut berdasarkan relaas panggilan Nomor 442/Pdt.G/2020/PA.Blp tanggal 8Oktober 2020 dan tanggal 15 Oktober 2020, tidak ternyata ketidakhadirannyatersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;Bahwa, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada RSUD BataraGuru Kabupaten Luwu dan telah mendapat izin perceraian dari atasannyayaitu Bupati Luwu berdasarkan Surat Keputusan Nomor800/033/BKPSDM

  Putusan No.442/Pat.G/2020/PA.BlpRSUD Batara Guru Kabupaten Luwu dan telah mendapat izin perceraian dariatasannya yaitu Bupati Luwu berdasarkan Surat Keputusan Nomor800/033/BKPSDM/IX/2020 tanggal O7 September 2020, maka secaraadministrasi gugatan Penggugat dapat diproses lebih lanjut, Sesualketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.

• Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil di Badan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah dan telah mendapatkan surat izin ceraiberdasarkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian nomor:800/42/BKPSDM.03 tanggal 27 September 2021 yang ditetapkan di KotaBontang oleh Wali Kota Bontang;10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yangditimbulkan dalam perkara ini.Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepadaKetua Pengadilan Agama Bontang cq.

  kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acarapanggilan (Relaas) Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Botg yang dibacakan di dalamsidang telah diapnggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyataketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, makaperkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperolehizin untuk melakukan perceraian dari atasannya/Pejabat yang berwenangberdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor800/42/BKPSDM

  Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan AgamaBontang untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telahmemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya/Pejabat yangberwenang berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor800/42/BKPSDM

• Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipildan telah mendapatkan izin atasan sebagaimana Surat KeputusanNomor:335/BKPSDM/TAHUN/2018 tertanggal 07 Februari 2018;10. Bahwa, Penggugat bersedia menanggung biayayang dikeluarkan akibat perkara ini;Berdasarkan alasan atau dalildalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas,Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. MajelisHal. 2 dari 10 Hal. Pen.

  dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakankarena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif gunamemenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 joPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, di depan sidang Penggugattelah menyerahkan surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor335/BKPSDM

  No.739/Pdt.G/2018/PA.PtkMenimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang masihaktif guna memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, di depan sidang Penggugattelah menyerahkan surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor335/BKPSDM/TAHUN 2018 Tentang Pemberian Izin Untuk MelakukanPerceraian tertanggal 07 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh WalikotaPontianak, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat selaku Pegawai NegeriSipil telah melaksanakan

• Bahwa sebagai PNS Penggugat sudah mendapatkan ijin perceraianberdasarkan Surat iin Perceraian Nomor: 873.4/V.351.3/A.R/BKPSDM/2019, tanggal 24 Mei 2019;7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugatmenyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersamaTergugat, oleh karena itu. Penggugat mengajukan masalah ini kePengadilan Agama Tenggarong;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Agama Tenggarong cq.

  tertulis berupa :Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti tertulis berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor:83/23/VII/1991 Tanggal 14 Juli 1991, bermaterai cukup dan telahsesuai dengan aslinya (bukti P.1); Asli Surat lin Perceraian atas nama Mudrika, S.Pd dikeluarkan olehBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKabupaten Kutai Kartanegara Nomor 873.4/V.351.3/A.R/V/BKPSDM

  Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat (bukti P.1) berupaKutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat di persidangan, harusdinyatakan terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugatterikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hakuntuk mengajukan perkara perceraian ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Asli Surat Ijin Perceraian atas namaMudrika, S.Pd dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan PengembanganSumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 873.4/V.351.3/A.R/V/BKPSDM

• No. 2515/Pdt.G/2020/PA Mks.izin perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Gowa, tentang Pemberian IzinPerceraian Nomor: 474.2/020/BKPSDM, tertanggal 21 Juli 2020 ;Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohonmengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar denganperantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agarkiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagaiberikut :1. Mengabulkan permohonan pemohon ;2.

  karenapemohon tetap pada dalildalil permohonannya untuk bercerai dengantermohon ;Bahwa, atas dalildalil pemohon tersebut, termohon tidakmenyampaikan jawaban karena termohon tidak pernah lagi hadir dipersidangan setelah menempuh peroses mediasi meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ;Bahwa pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh Izin dari pejabat yang berwenang untuk mengajukan permohonancerai talak ke Pengadilan Agama berdasarkan Surat Izin perceraian Nomor474.2/020/BKPSDM

  MH. tertanggal 25 November2020 ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil karena pemohon tetappada dalildalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumahtangganya menurut prosedur hukum di pengadilan ;Menimbang, bahwa pemohon yang berstatus sebagai Pegawai NegeriSipil telah memperoleh Izin dari pejabat yang berwenang untuk mengajukanpermohonan cerai talak ke Pengadilan Agama berdasarkan Surat Izinperceraian Nomor 474.2/020/BKPSDM yang dikeluarkan oleh Bupati Gowatanggal 21 Juli 2020, sehingga

• yang telah ditentukan Pemohon dan Termohonhadir di persidangan;Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di PemerintahDaerah Kabupaten Serang yang untuk melakukan perceraian diatur olehPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon telah mendapatIzin Perceraian dari atasannya sebagaimana Surat Keputusan KepalaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM

  ) Kabupaten Serang Nomor 472.23/17/Bangrir/2019 TentangPemberian Izin Perceraian terhadap Pemohon yang dikeluarkan olehKepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM) Kabupaten Serang tanggal 19 Juni 2019.

  Olehkarenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil diPemerintah Daerah Kabupaten Serang telah mendapat izin dariatasannya sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KabupatenSerang Nomor 472.23/17/Bangrir/2019 Tentang Pemberian IzinPerceraian terhadap Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)Kabupaten Serang

• Bahwa, Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di PegawaiNegeri Sipil di Kantor Badan Perencanaan, Pembangunan dan LitbangKabupaten Luwu, telah mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan SuratKeputusan nomor : 800/008/BKPSDM/I/2019 yang dikeluarkan oleh BupatiLuwu tanggal 17 Januari 2019.6.

  Surat Keputusan Bupati Luwu nomor : 800/008/BKPSDM//I/2019yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu tanggal 17 Januari 2019 tentang izinbercerai atas nama Penggugat, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2;B. Bukti Saksi:Saksi 1, XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1., pekerjaanPNS, bertempat tinggal di Dusun Muara Utara, Desa Cimpu Utara, Kec.Suli, Kab.

  Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat.= Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil diPegawai Negeri Sipil di Kantor Badan Perencanaan, Pembangunan danLitbang Kabupaten Luwu, telah mendapatkan izin untuk berceralberdasarkan Surat Keputusan nomor : 800/008/BKPSDM/I/2019 yangdikeluarkan oleh Bupati Luwu tanggal 17 Januari 2019.= Bahwa, pada bulan September 2017 Tergugat pergi meninggalkanrumah, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarangyang sudah berjalan 2

  Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil diPegawai Negeri Sipil di Kantor Badan Perencanaan, Pembangunan danLitbang Kabupaten Luwu, telah mendapatkan izin untuk berceralberdasarkan Surat Keputusan nomor : 800/008/BKPSDM/I/2019 yangdikeluarkan oleh Bupati Luwu tanggal 17 Januari 2019.

• L I :

  DALAM PENUNDAAN :

  - Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan yang diajukan oleh Penggugat;

  DALAM EKSEPSI :

  - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;

  DALAM POKOK SENGKETA :

  • Mengabulkangugatan Penggugat seluruhnya;
  • Menyatakan Batal :

  • Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor 863/554/BKPSDM

  Gowa ;

• Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor: 821.2.29/576/BKPSDM, tanggal 13 Mei 2022 tentang Pembebasan Sementara Dalam Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa, Terhitung Mulai tanggal 1 Juni 2022 kepada Wahidah Abdullah, SH. M.Si., Nip. 196907251998032008, Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tk.

  I, IV/b, jabatan Auditor Madya, Unit Kerja Inspektorat Daerah ;

• Surat Perintah Penugasan Bupati Gowa Nomor 820/575/BKPSDM, tanggal 13 Mei 2022, kepada Wahidah Abdullah, SH. M.Si., Nip. 196907251998032008, Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tk.

  I, IV/b, jabatan Auditor Madya, Unit Kerja Inspektorat Daerah ;

• Surat Perintah Penugasan Bupati Gowa Nomor 820/575/BKPSDM, tanggal 13 Mei 2022, kepada Wahidah Abdullah, SH. M.Si., Nip. 196907251998032008, Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tk. I, IV/b, jabatan Auditor Madya, Unit Kerja Inspektorat Daerah, untuk terhitung mulai tanggal 1 Juni 2022 melaksanakan tugas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa ;

4.

• Bahwa, pada tanggal 27 Agustus 1993, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima berdasarkanKutipan Akta Nikah Nomor : 278/4/IX/1993 tanggal 27 Agustus 1993;Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telahmendapatkan surat izin cerai dari Walikota Bima Nomor863/1238/BKPSDM/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018;Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugatbertempat tinggal di rumah

  Selanjutnya oleh Ketua Majelisdiberi tanda P.2;3.Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 863/1238/BKPSDM/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh WalikotaBima, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti surat tersebuttelah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelisdiberi tanda P.3:;B. Saksi:Saksi Lili Herawati binti M.

  mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu TandaPenduduk Nomor NIK 5206184803750001, tanggal 04 Juli 2012, atas namaSri Mulyanti ( Penggugat ) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat) dan P.2(Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 278/4/IX/1993 tanggal 21 Agustua1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Ag ama Kecamatan Belo,Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat), dan P.3 (FotokopiKeputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 863/1238/ BKPSDM

  tersebutdapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan paraSaksi di bawah sumpah, yang saling bersesuaian maka harus dinyatakantelah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalamsebuah perkawinan yang. sah, oleh karenanya gugatan cerai yang telahdiajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukangugatan perceraian;Menimbang, bahwa bukti P.3 yaitu Fotokopi Keputusan PemberianIzin Perceraian Nomor 863/1238/ BKPSDM

• Dalam Pokok Perkara:

  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-401/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P., M.T., NIP. 19720920 199903 1 005;

  Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-401/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P., M.T., NIP. 19720920 199903 1 005 dan Mewajibkan Tergugat untuk melakukan rehabilitasi hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

• Menghukum Tergugat untuk

  Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan BupatiKutai Kartanegara Nomor 888/III.1401/A.SK/VII/BKPSDM/2019Tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama CorneliusBernard Robert, S.T.P., M.T.

  Bahwa pada Tanggal 30 Juli 2019 diterbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.1401/A.SK/VII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P.,M.T.

  Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor 888/III.1401/A.SK/VII/BKPSDM/2019 Tanggal30 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama CorneliusBernard Robert, S.T.P., M.T. NIP 19720920 199903 1 005:3.

  Menyatakan BERLAKU dan SAH Keputusan Bupati KutaiKartanegara No. 888/III.1401/A.SK/VII/BKPSDM/2019tertanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatannama Cornelius Bernard Robert, STP, MT, Nip.197209201999031005; 3.

  Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:888/II1.1401/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 TentangPemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P., M.T., NIP.19720920 199903 1005;3.

• Obyek Gugatan:Keputusan Bupati Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:888/7/BKPSDM/2019, Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Yang Ada Hubungannya DenganJabatan, tanggal 25 April 2019 Atas Nama ARIFUDDIN, S.H., M.H.NIP. 580025652/196805042002121 006;Il.

  Bahwa selanjutnya tergugat Bupati Luwu melalui keputusan BupatiLuwu Nomor: 821.20/02/BKPSDM/2017 yang ditetapkan padatanggal 03 Januari 2017 memutuskan ARIFUDDIN ARSYAD, SH,MH NIP.196805042002121006, Pangkat/ Golongan Ruang:Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor: 72/G/2019/PTUN.Mks.Pembina IV/a, Eselon Ill/o, Jabatan Lama Dpb Pada PemerintahKabupaten Luwu, Jabatan Baru Kepala Bidang Sengketa Konflikdan Perkara Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu:.

  Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yangdi keluarkan oleh Tergugat berupa:Keputusan Bupati Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:888/7/BKPSDM/2019, Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 25 April 2019Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor: 72/G/2019/PTUN. Mks.Atas Nama ARIFUDDIN, SH, MH, NIP. 580025652 /196805042002121006;3.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negarayang di keluarkan tersebut berupa;Keputusan Bupati Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :888/7/BKPSDM/2019, Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 25 April 2019Atas Nama ARIFUDDIN, SH, MH, NIP. 580025652 /196805042002121006;4.

  ;Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati LuwuNomor 888/7/BKPSDM/2019, tanggal 25 April 2019,tentang Pemberhentian karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatanyang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas namaARIFUDDIN ARSYAD, S.H., M.H.;Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara PenyerahanKeputusan Bupati Luwu atas nama ARIFUDDIN, S.H.