Ditemukan 1941 data
299 — 670 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kedua Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak terpenuhi;(5) Jika Para Pemohon mewakili organisasinya maka menurut Termohon harusdilampirkan datadata yang menyebutkan kedudukan hukum Para Pemohon yangdapat bertindak mewakili organisasi dalam mengajukan permohonan hak ujimateriil ini;(6) Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan secara jelasbentuk organisasi apa yang Para Pemohon wakili, concern di bidang apaorganisasi tersebut, adakah hubungan sebabakibat (causal
Juga apakah Pemohon mengalamikerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaktidaknya bersifatpotensial, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, danapakah ada hubungan sebabakibat (causal verband) antara kerugian danberlakunya peraturan yang dimohonkan untuk diuji;(8) Menurut Termohon, Permohonan Para Pemohon tidak jelas dan tidak fokus(obscuur libels), utamanya dalam menguraikan/menjelaskan danmengonstruksikan telah timbulnya kerugian hak dan/atau kewenangan
tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidakterpenuhi;(5) Jika Pemohon mewakili organisasinya maka menurut Termohon harus dilampirkandatadata yang menyebutkan kedudukan hukum Pemohon yang dapat bertindakmewakili organisasi dalam mengajukan permohonan hak uji materiil ini;(6) Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan secara jelas bentukorganisasi apa yang Pemohon wakili, concern di bidang apa organisasi tersebut,adakah hubungan sebabakibat (causal
Nomor 42 P/HUM/2012.52yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaktidaknya bersifat potensial,yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah adahubungan sebabakibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya peraturanyang dimohonkan untuk diuji;(8) Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak fokus (obscuur(9)52libels), utamanya dalam menguraikan/menjelaskan dan mengonstruksikan telahtimbulnya kerugian hak dan/atau kewenangan Pemohon atas
Terbanding/Tergugat I : BACHROIEN
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kanwil DJKN Jawa Timur cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo
27 — 16
Hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengankerugian;Berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan melawanhukum menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atautidak berbuat) yang memenuhi kriteria:1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;Halaman 5 dari 13 Perkara Nomor 559/PDT/2016/PT SBY2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;3. Melanggar kaedah tata susila, atau;4.
183 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
haksebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturanperundangundangan;b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunyaperaturan perundangundangan yang dimohonkan pengujian;c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (kKnusus) dan aktualatau setidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yangwajar dapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebabakibat (causal
Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, makaPara Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagaiPemohon dan telah memenuhi syarat /egal standing sebagaiPemohon uji materiil PP 47/2017 dan mempunyai hubungan hukum(causal verband) terhadap pengujian PP 47/2017 terhadap UUKeuangan Negara, UU BUMN, dan UU Minerba. Oleh sebab itu,permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini selayaknyasecara formal dapat diterima;C.
Bahwa menurut Termohon, Pemohon sampai dengan Pemohon VItidak dapat membuktikan atau setidaknya tidak bisa menyajikan datadan informasi yang memperkuat dalilnya bahwa Para Pemohonmenderita kerugian yang bersifat spesifik, aktual, atau potensialyang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadisebagai akibat diterbikannya PP 47/2017 serta tidak adanyahubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yangdiderita oleh Para Pemohon dengan berlakunya ketentuan dalam PPa quo tersebut
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu hak untuk mendapatkanpengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil serta perlakuanyang sama di depan hukum, juga untuk memajukan dirinya secarakolektif untuk membangun bangsa dan negaranya tidak terhalangipemenuhannya dengan berlakunya PP a quo, sehingga tidak adakerugian yang diderita oleh Pemohon III sampai dengan PemohonVi;Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, mengingatPara Pemohon tidak memiliki kerugian dan tidak ada hubungan sebabakibat (causal
Artinya, Pemohon IIVI tidak dapatmembuktikan adanya kerugian yang secara langsung diakibatkan olehberlakunya objek hak uji materiil, karena hal tersebut seharusnya didasarkanpada adanya hubungan sebabakibat (causal verband) antara kerugian yangdiderita dengan berlakunya ketentuan objek hak uji materiil, sehinggaterpenuhi asas point dinteret point daction.
5 — 0
ust On: S16 aba y ule al) clus (ill CO) Causal Yes4 ga Y alle 5g Gang ald Gpoluall alSa (ysArtinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan ta tidak memenuhi panggilan itu, maka iatermasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.Hal. 5 dari 11 hal Put Nomor 0341/Pdt.G/2016/PA.PasDan berdasar ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., maka perkara ini diputustanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;Menimbang, bahwa
76 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
kegiatanoperasional penambangan sirtu yang tidak peduli lingkungan dan sikapingkar janji yang dilakukan oleh Termohon Kasasi itulah yang telahmenjadikan selurun warga masyarakat Dusun Terongdowo, DesaSukoreno, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan unjuk rasa 'ProtesKeras' sehingga secara darurat harus bertindak untuk menyelamatkanlingkungannya dari kerusakkan yang berlanjut, yakni dengan caramemblokir jalan keluar masuk dusun a quo, dan hal tersebut telah tidakdipertimbangkan dalam putusan a quo ;tentang hubungan causal
83 — 12
dianggap mempunyai niat untukmelukai orang tersebut";Menimbang, bahwa bersadarkan keseluruhan pertimbangan Olehkarenanya berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas MajelisHakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;Ad.3 Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain.Menimbang, bahwa mengenai unsur "menghilangkan nyava orang lain"dalam literatur hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yaknipertama,adanya wujud perbuatan, kedua, adanya suatu kematian dan ketiga,adanya hubungan sebab akibat (causal
bagian tubuh yang mana;Menimbang, bahwa mengenai adanya kematian, berdasarkan faktafaktayang terungkap dipersidangan bahwa korban Jarre saat ini telah meninggaldunia yang mana jasad dari Korban Jarre ditemukan di lokasi kejadiansebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan dan penyebabkematiannya berdasarkan oleh keterangan saksisaksi dan pengakuanterdakwa karena disebabkan oleh perbuatan terdakwa yangberkalikalimengarahkan parangnya ke tubuh korban Jarre;Menimbang, bahwa mengenai hubungan causal
verband antara wujudperbuatan dengan kematian korban, dalam literatur hukum pidana dikenaladanya beberapa teori sepertifeor syarat conditio sine qua non atau teorikhusus, dan lain lain, akan tetapi untuk memberikan pegangan kiranya dapatdijadikan landasan dalam menentukan mengenai hubungan causal verbandadalah arrest Hoog Militer Gerechtschof tanggal 8 Februari 1924 yang dalampertimbangannya menyatakan bahwa "sebab dari akibat dapat dilihat Qariadanya hubungan langsung antara perbuatan dengan akibat
9 — 1
pLuol causal Isl gall Gola!
14 — 3
Lei p MwWYLLisl 25,ables JI Qrai irs tho Va tai led adi: om le rsPS Ul o lino oiw Vl OY Tay mE Yo Bi gO ar 9 WIJlasdl tg) ob lang SqoJ Yah causal aol WeArtinya: Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudahdianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suamiisteri telah hampa, karenameneruskan perkawinan berarti menghukum salah satusuami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalahaniaya yang bertentangan dengan keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan
67 — 11
.: 588/Pid.B/2013/PN.PDG, tanggal 20 Nopember 2013 Page 11 of 15dengan Visum Et Repertum dr.Asyumaredha dari RSI Siti RahmahPadang Nomor : 001/MR.RSI.SR/VII/2013 tanggal 20 Agustus 2013;Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dimaksudsebabsebab kematian adalah karena luka terbuka pada kemaluan,tungkai bawah, luka lecet pada bahu, patah tulang tungkai bawahkanan, keluar darah dari hidung akibat kekerasan tumpul; kematianmana mempunyai hubungan causal yang langsung dan adequatedengan tabrakan
393 — 235 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdapat hubungan causal verband antara kerugian yangdialami Pemohon dengan keberlakuan objek PermohonanPengujian a quo;Dengan berlakunya PER15/MBU/2012 menyebabkanPemohon tidak dapat bekerja sebagaimana keahlian yangdimilikinya;e. Adanya kemungkinan pemulinan hak Pemohon jikaPermohonan Pengujian a quo dikabulkan;Halaman 5 dari 65 halaman.
Artinya, keberatan Pemohon uimateriil harus didasarkan pada adanya hubungan sebab akibat(causal verband) antara kerugian yang diderita oleh Pemohondengan berlakunya ketentuan peraturan perundangundangandimaksud. Atau dengan kata lain, permohonan uji materiil harusdilakukan oleh pihak yang kepentingannya benarbenar dirugikan(asas point d'interet point daction).2.
P/HUM/2018Pemohon dirugikan dengan tidak dapat bekerja sebagaimanakeahlian yang dimilikinya sejak berlakunya PER15/MBU/2012;c) Kerugian yang dialami Pemohon bersifat spesifik atausetidaktidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajardapat dipastikan akan terjadi;Kerugian Pemohon yaitu. tidak dapat bekerja sebagaimanakeahliannya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup Pemohonbeserta keluarganya, serta kehilangan potensi untuk dapatmengembangkan diri sesuai keahliannya;d) Terdapat hubungan causal
Adanya hubungan sebab akibat (causal verband).Bahwa terhadap kedudukan Pemohon sebagaimana disebutkan diatas dihubungkan dengan syaratsyarat yang harus dipenuhi untukadanya kerugian hak para Pemohon dapat diuraikan sebagai berikut:orang perorangan yang mengajukan permohonan Hak Uji Materiilharus dapat membuktikan adanya kerugian yang bersifat spesifik(kerugian secara langsung) sebagai akibat terbitnya objekpermohonan, dimana dalam permohonan ini menurut Majelis hakimPelaksanaan Tender Barang dan
90 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebutdengan kerugian;Berdasarkan rumusan Pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan melawanhukum menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atautidak berbuat) yang memenuhi kriteria:1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;3. Melanggar kaedah tata susila, atau;4.
103 — 50
Kerugianmoril menyangkut kehormatan, harga diri, tekanan batin, terror dan lainlain, ditaksir nilai dengan uang sesuai status social Penggugat;Adanya hubungan causal, untuk menuntut ganti kerugain haruslah adahubungan causal antara Perouatan Melawan Hukum itu dengankerugian yang diderita Penggugat, hubungan itu harus jelas dapatdikabulkan;Tergugat dengan sengaja dan sistematis melakukan perbuatanmelawan hukum kepada Penggugat dengan cara merusak kehormatanPenggugat, nama baik Penggugat dan terror
10 — 0
pLuol causal Isl gall Gola!
14 — 3
5) Aaa y Sl diay Qastll (galla pos OH 134Ail Alle tyille Legh COLA ye Causal jae y Laglthel Guy b peal al so deeArtinya: Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istriatau dengan pengakuan suami membuat istri tidak tahan lagi, sehinggaHal12 dari 15 halaman Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2070/P t BrbfHakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat meceraikandengan talak bain:Menimbang, bahwa dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHAP)
Tahun 2003 tentangMahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UndangUndang DasarNegara 1945;64b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telahdirugikan oleh suatu UndangUndang yang diuji;c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik(khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaranyang wajar dapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebab akibat (causal
Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yangdimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensialyang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah adahubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya UndangUndang yang dimohonkan untuk diuji. Dalam hal ini, Pemerintah berpendapatbahwa:a.
yaitu:76a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikanoleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebutdianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undangundang yangdiuji;c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksudbersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensialyang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebab akibat (causal
sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MKharus memenuhi lima syarat, yaitu:a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan olehUUD 1945;b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggapdirugikan oleh berlakunya undangundang yang dimohonkan pengujian;c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (knhusus) dan aktual atausetidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikanakan terjadi;d. adanya hubungan sebabakibat (causal
Kerugian tersebut bersifatspesifik dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugiandimaksud dengan berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian;Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon mempunyai kedudukanhukum (/egal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;873.8 Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa,mengadili, dan memutus permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukanhukum (/egal standing) maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkanpokok permohonan
402 — 309 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antarakerugian dimaksud dengan berlakunya peraturan perundangundangan yang dimohonkan pengujian;e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannyapermohonan, maka kerugian hak yang didalilkan tidak akan atautidak terjadi lagi.Berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas bahwa pihak yangmengajukan permohonan hak uji materiil terhadap suatu peraturanHalaman 28 dari 58 halaman.
CPNS, bukan disebabkan olehdiberlakukannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 61 Tahun2018, namun sematamata karena Para Pemohon tidakdapat memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalamperaturan perundangundangan; Oleh karenanya berdasarkan uraian di atas, kerugian yangdialami oleh Para Pemohon bukan merupakan kerugian yangnyatanyata terjadi (aktual), berakibat kKnusus terhadap ParaPemohon (spesifik), atau berpotensi terjadi di masamendatang.10.4.Para Pemohon tidak menguraikan hubungan sebab akibat(causal
verband) antara kerugian dengan objek permohonan;Oleh karena tidak terdapat kerugian yang nyatanyata terjadi(aktual), berakibat khusus terhadap Para Pemohon (spesifik),atau berpotensi terjadi di masa mendatang, maka telah Jjelasbahwa Para Pemohon tidak dapat menguraikan hubungansebab akibat (causal verband) antara kerugian dideritadengan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 61 Tahun2018;10.5.Para Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan bahwadengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian ParaPemohon
Pemohon Il tidak dapat membuktikan adanyakerugian yang secara langsung diakibatkan oleh berlakunya objek hak Ujimateriil, karena hal tersebut seharusnya didasarkan pada adanya hubungansebabakibat (causal verband) antara kerugian yang diderita denganberlakunya ketentuan objek hak uji materiil, sehingga terpenuhi asas pointdinteret point daction.
68 — 18
Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Untukmemecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukumdengan kerugian, terdapat dua teori yaitu : Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yangmelakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawabjika perbuatannya menimbulkan kerugian (yang dianggapsebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syaratsyarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).
1.Pr. SALMA GAFUR
2.Pr. MINCE GAFUR
Tergugat:
1.RONAL GUGU
2.RAHAMA GUGU
Turut Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA GORONTALO
2.Lurah Tenda Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo
115 — 23
Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugianyang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang iaakan derita pada waktu yang akan datang.Menimbang, bahwa dalam Perbuatan Melawan Hukum hal penting yangtidak bisa dikesampingkan adalah adanya hubungan causal (Sebabakbat) antaraperbuatan dan kerugian.
Terkait hubungan causal antara perbuatan melawanhukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu, teori Conditio sine guanon,dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalubertanggung jawab jika perbuatannya merupakan suatu kondisi mutlak yangmenimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahanadalah semua syaratsyarat yang harus ada untuk timbulnya akibat) dan TeoriAdequate veroorzaking, menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawabuntuk
Terdapat hubungan causal jika kerugian menurutaturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akantimbul dari perobuatan melawan hukum.Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pertimbangan mengenai apayang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum dan teori hukum yangmelandasinya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaraa quo sebagaimana tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidakdisangkal baik oleh Para Penggugat
RICKY LUNTUNGAN
Tergugat:
MIRAICHEL KRISTUNI SILANO
94 — 28
Perdata(KUH Perdata) Pasal 1365 yang bunyinya sebagai berikut : "Tiaptiapperbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karenakesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN BitAdapun unsur perbuatan melawan hukum dari pasal 1365 KUHPerdatatersebut adalah sebagai berikut : Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatig)e Harus ada kesalahan (schuld)e Adanya hubungan causal
10 — 0
pLuol causal Isl gall Gola!