Gunung Emas Abadi Diwakili Oleh : PT. Gunung Emas Abadi
Terbanding/Penggugat : PT. Bizcoal Indonesia,

Gunung Emas Abadi (PT. GEA), Suatu Perseroan Terbatas yang tundukdan didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, beralamat di JalanJanur Kuning VIII Blok WN 2 No. 15, Kelapa Gading, Jakarta Utara, namunsekarang diketahui beralamat di Jalan Janur Elok Il QE 4 No.7 Rt.012Rw.006 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal inimemberikan kuasa kepada FX.

Gunung Emas Abadi Diwakili Oleh : PT. Gunung Emas Abadi
Terbanding/Penggugat : PT. Bizcoal Indonesia,

Gunung Emas Abadi (PT. GEA), Suatu Perseroan Terbatas yang tundukdan didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, beralamat di JalanJanur Kuning VIII Blok WN 2 No. 15, Kelapa Gading, Jakarta Utara, namunsekarang diketahui beralamat di Jalan Janur Elok Il QE 4 No.7 Rt.012Rw.006 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal inimemberikan kuasa kepada FX.

WALIKOTA GUNUNG SITOLI LAWAN CV. PRIMA PERKASA, DKK

GUNUNG BATU LANTE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1722/B/PK/PJK/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT GUNUNG BATU LANTE, tempat kedudukan di JalanBatukarang Nomor 90 Polimak II Jayapura 99223, dalam hal inidiwakili oleh ISHAK MUSTAMI WIBOWO, Presiden Direktur,memberikan kuasa kepada SUGIANTO, Ak., Konsultan Pajakpada Kantor Konsultan Pajak PT Multi Utama Consultindo,beralamat di MUC Building, Jalan T.B.

Gunung Batu Lante(Pemohon Peninjauan Kembali) telah dikirimkan oleh Pengadilan Pajakkepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Juni 2014:Bahwa dengan demikian, pengajuan Peninjauan Kembali atas PutusanPengadilan Pajak Nomor 52278/PP/M.XIVB/99/2014 tanggal 30 April2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undangundang Pengadilan Pajak untuk mengajukan Permohonan PeninjauanKembali:Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Permohonan PeninjauanKembali ini dapat dipertimbangkan

Pada angka 3 surattersebut dinyatakan bahwa:Perum Bulog dalam hal ini sebagai pendistribusi beras selakupemungut telah melakukan pemungutan pajak PPN antara Perum Bulogdan rekanan baik terhadap PT Gunung Batu Lante ataupun rekananlainnya, Perum Bulog telah melakukan pemotongan pajak PPNterhadap rekanan atas kegiatan pendistribusian Beras Bulog, di dalampelaksanaan di lapangan Perum Bulog mengalami kesulitan mencar!

Putusan Nomor 1722/B/PK/PJK/2016keberatan digunakan NPWP nya untuk menampung setoran Pajak PPNyang dipungut oleh Perum Bulog;Bahwa penggunaan nama dan NPWP PT Gunung Batu Lante olehPerum Bulog untuk melaporkan PPN atas rekanan lainnya sematamatadilakukan agar Perum Bulog dapat melaksanakan kewajibanperpajakannya sebagai Pemungut PPN.

Selain itu, Perum Bulog jugatelah melakukan pemotongan PPh Pasal 15 dan menyetorkan PPh yangtelah dipotong atas transaksi dengan rekanan lainnnya denganmenggunakan NPWP PT Gunung Batu Lante;Alasan Formal Pengajuan Peninjauan Kembali:Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali membaca, meneliti danmempelajari lebin lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor92278/PP/M.XIVB/99/2014 tanggal 30 April 2014, dengan ini PemohonPeninjauan Kembali menyatakan sangat keberatan atas PutusanPengadilan Pajak tersebut,

PT GUNUNG PELAWAN LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

WARU GUNUNG INDUSTRY tersebut;

WARU GUNUNG INDUSTRY VS 1. ACHMAD, DK

WARU GUNUNG INDUSTRY, berkedudukan di JalanMastrip, Nomor 858, Waru Gunung, Karang Pilang,Surabaya, yang diwakili oleh Yuli Puspa selaku Direktur,dalam hal ini memberi kuasa kepada Iksan Rachmad, S.H.,karyawan PT. Waru Gunung Industry, Bagian UrusanKetenagakerjaan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal20 Desember 2018;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;Lawan:1. ACHMAD, bertempat tinggal di Banjaran, RT 02, RW 06,Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;2.

WARU GUNUNG INDUSTRY tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara iniRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, maka biayaperkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009Halaman

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT GUNUNG BAYAN PRATAMACOAL tersebut tidak dapat diterima;

PT GUNUNG BAYAN PRATAMACOAL vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1087/B/PK/PJK/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT GUNUNG BAYAN PRATAMACOAL, tempat kedudukan diGedung Graha lIrama Lt. 12 Suite FH, Jalan Rasuna Said Blok X1Kav. 1 & 2, Jakarta Selatan 12950, Alamat Korespondensi diGedung Office 8 Lt. 36 Unit A SCBD Lot 28, Jalan JenderalSudirman Kav 5253 (Jalan Senopati Raya 8B) Senayan,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

12190 dalam hal ini diwakili oleh:ULINA FITRIANI, Direktur PT Gunung Bayan Pratamacoal, tempatkedudukan di Gedung Office 8, Lantai 36 Unit A SCBD Lot 28,Jalan Jenderal Sudirman Kav 5253 (Jalan Senopati Raya 8B)Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;Selanjutnya memberi kuasa kepada: RIDWAN, Kuasa Hukum,berkantor di Lubang Buaya, RT.002/005, Lubang Buaya, Cipayung,Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 321/GBPPP/2013 tanggal 22 Juli 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.43305/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 20 Februari 2013 juncto NomorPut.43355/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 10 April 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP380/WPJ.19/BD.05/2010tanggal 30 Juli 2010, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPh Badan Tahun 2007 Nomor 00005/206/07/091/09 tanggal 19 Juni2009 atas nama PT Gunung

perkara dalam peninjauan kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sertaperaturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT GUNUNG

GUNUNG MERANTI RAYA PLYWOOD (GMRB); SAIDAH, DKK.

GUNUNG MERANTI RAYA PLYWOODATAU KEWAJIBAN PT.

Gunung Meranti Raya Plywood (in casuPelawan) dan PT. Ata Surya Wood Working Mantuil sebagaimanatersebut pada gugatannya.Bahwa telah dikemukakan di atas bahwa antara PT. Gunung MerantiRaya Plywood (in casu Pelawan) dan PT.

Gunung Meranti Raya Plywood/Pelawan) danPenerima Fidusia (PT.

GUNUNG MERANTI RAYAPLYWOOD (in casu PEMOHON KASASI/PELAWAN) ataupun kewajibanPT.

GUNUNG MERANTI RAYA PLYWOOD (INCASU PEMOHON KASASI/PELAWAN), PT.

GUNUNG BAYAN PRATAMACOAL

GUNUNG BAYAN PRATAMACOAL, tempat kedudukan diGd.

Gunung Bayan Pratamacoal, NPWP01.467.051.7091.000, alamat : JI. Gd. Graha lrama Lt. 12 Jl.

Gunung BayanPratamacoal (Termohon Peninjauan Kembali/semula PemohonBanding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan olehPengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) pada tanggal 18 Februari 2013;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3)juncto Pasal 1 angka 11 UndangUndang Pengadilan Pajak, makapengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan PajakNomor: Put. 43022/PP/M.XII/15/2013 tanggal 30 Januari 2013 ini masihdalam tenggang

Gunung BayanPratamacoal/Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) dan PT Bayan Resources Tbk., diketahui bahwa PT.Gunung Bayan Pratamacoal/Termohon Peninjauan KembaliHalaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 315/B/PK/(semula Pemohon Banding) dan PT Bayan Resources Tbkdikuasai oleh pemilik yang sama yaitu Sdr.

PT GUNUNG MARAS LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 87/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT GUNUNG MARAS LESTARI, beralamat di Plaza ABDA Lt. 2Zone C, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59, Jakarta, 12190,alamat Korespondensi Gedung Office 8 Lt. 32 SCBD Lot. 28,Jalan Jenderal Sudirman Kav. 5253, Jakarta, 12190, diwakilioleh Karli Boenjamin selaku Direktur PT GUNUNG MARASLESTARI, alamat Jalan Pantai Mutiara

MULIA D 40 14/05/2009 6 250.00059 02.490.240.5304.000 PT GUNUNG MULIA D 41 14/05/2009 6 238.63660 01.221.953.1114.001 PT NUSA PUSAKA KENCANA 316 05/06/2009 6 40.00061 01.557.113.60216.000 PT SEMPANA SAKTI UTAMA 26 01/05/2009 6 49.40062 01.238.852.6304.000 PT SINAR MERCU KENCANA 218 02/06/2006 6 2.387.38163 02.025.873.7091.000 PT TRAKINDO UTAMA 72704 15/06/2009 6 361.412JUMLAH 1.193.942.577 Halaman 4 dari 36 halaman.

maupunkeberatan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put66922/PP/M.VI.B/16/2015, tanggal 10 Desember 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1358/WPJ.07/2014 tanggal 17 Juni 2014, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa nomor 00015/207/09/058/13 tanggal 28 Maret 2013 MasaPajak Juni 2009 atas nama: PT Gunung

PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) perlu juga menginformasikan Putusanatas sengketa pajak yang identik dengan sengketa a quo:4.1 Putusan Pengadilan Pajak;Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor 66922 merupakan putusanyang tidak mencerminkan asas ketertiban, kepastian hukum dankeadilan serta menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak sesuai,bertentangan bahkan bertolak belakang dengan Putusan PengadilanPajak Nomor Put.59356/PP/M.IIB/16/2015 tanggal 5 Februari 2015dalam sengketa antara PT Gunung

Putusan Nomor 87/B/PK/PJK/201 7Peninjauan Kembali: PT GUNUNG MARAS LESTARI dan membatalkanPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put66922/PP/M.VI.B/16/2015, tanggal 10Desember 2015, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkaraini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danmempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon PeninjauanKembali, namun tidak ditemukan halhal yang dapat melemahkan alasanPeninjauan Kembali dari

GUNUNG BATU LANTE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 27/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT GUNUNG BATU LANTE, tempat kedudukan di Jalan Batukarang,No. 90, Polimak II Jayapura 99223, dalam hal ini diwakili oleh ISHAKMUSTAMI WIBOWO, Presiden Direktur PT Gunung Batu Lante;Selanjutnya memberi kuasa kepada: SUGIANTO, Ak., tempat tinggal diJalan Almagfiroh, No. 80, RT.06, RW.04, Balekambang, Kramatjati

STP PPN Rp 198.761.160 Rp 198.761.160 Bahwa koreksi sebesar Rp/7.829.913.475,00 itu sendiri dilakukan TermohonPeninjauan Kembali berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP) pemungutanPPN oleh Perum Bulog Divisi Regional Papua selama Tahun 2008.menyimpulkan bahwa selurunh SSPRp9.938.058.020,00 yangmenggunakan Nama dan NPWP PT Gunung Batu Lante merupakanTermohon Peninjauan Kembalipemungutan PPN dengan jumlah sebesartransaksi penjualan jasa antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan PerumBulog Divisi Regional

kewajiban pemungutanPajak Perum Bulog tetap melakukan pemotongan Pajak PPN terhadaprekanan yang kemudian disetorkan ke NPWP PT Gunung Batu Lantedikarenakan PT Gunung Batu Lante merupakan rekanan yang bersedia atautidak keberatan digunakan NPWP nya untuk menampung setoran Pajak PPNyang dipungut oleh Perum Bulog;Bahwa penggunaan nama dan NPWP PT Gunung Batu Lante oleh PerumBulog untuk melaporkan PPN atas rekanan lainnya sematamata dilakukanagar Perum Bulog dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya

Selain itu, Perum Bulog juga telah melakukan pemotonganPPh Pasal 15 dan menyetorkan PPh yang telah dipotong atas transaksidengan rekanan lainnnya dengan menggunakan NPWP PT Gunung BatuLante:Alasan Formal Pengajuan Peninjauan Kembali;Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali membaca, meneliti danmempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor52276/PP/M.XIVB/99/2014 tanggal 30 April 2014, dengan ini PemohonPeninjauan Kembali menyatakan sangat keberatan atas Putusan PengadilanPajak tersebut,

Putusan Nomor 27/B/PK/PJK/2017Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT GUNUNG BATU LANTE tersebut adalah tidak beralasan, sehinggaharus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, makaPemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanyadinukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan di Gunung Tua, tersebut;

GUNUNG TUA PINAYUNGAN HARAHAP gelar TONGKU PINAYUNGAN, DKK

Nama GUNUNG TUA PINAYUNGANHARAHAP gelar TONGKUPINAYUNGAN;tempat lahir Gunungtua;umur / 48 tahun/15 Agustus 1961;tanggal lahirjenis kelamin Lakilaki;kebangsaan Indonesia;tempat tinggal : Desa Tobing Tinggi, KecamatHuristak, Kabupaten PadarLawas;agama Islam;pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;2.

GUNUNG TUA PINAYUNGAN HARAHAP gelarTONGKU PINAYUNGAN, Terdakwa II. ALI JAKSA HARAHAP gelar BAGINDANAJANGGAM, Terdakwa Ill. LUKMAN SIREGAR gelar BAGINDA ROKKAYA,Terdakwa IV. RISWAN HAPANDEAN SIREGAR alias RISWAN, Terdakwa V.KARIMUN SIREGAR gelar BAGINDA SATIA, Terdakwa VI. MUDA HARAHAPalias MUDA, Terdakwa VII. SYUKUR SIREGAR alias SYUKUR, dan SornongHarahap alias Sornong (Terdakwa dalam berkas terpisah).

GUNUNG TUA PINAYUNGAN HARAHAP gelar TONGKUPINAYUNGAN mengancam saksi korban dengan mengatakan "JanganCoba Masuk, kubunuh" sambil mengacungkan sepotong batang kayu kearah saksi korban;e Terdakwa Il. ALI JAKSA HARAHAP gelar BAGINDA NAJANGGAMmengancam saksi korban dengan mengatakan "bunuh" dan memakimaki saksi korban dengan mengatakan "Bujang inammu" sambilmemegang sebilah parang ;e Terdakwa Ill.

Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesarRp.1.000, (seriou rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yangbersidang di Gunung Tua No. 247/Pid. B/2010/PN. Psp. Gnt tanggal 28 Juli2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa 1. Gunungtua Pinayungan Harahap gelar TongkuPinayungan, Terdakwa 2. Ali Jaksa Harahap gelar Baginda Najanggam,Terdakwa 3. Lukman Siregar gelar Baginda Rokkaya, Terdakwa 4.

Pid/2011/PN.Psp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuanyang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Februari 2011 Jaksa/PenuntutUmum pada Cabang Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan di Gunung Tuamengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Maret 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal O1 Maret 2011;Membaca suratsurat yang bersangkutan

GUNUNG RAJA PAKSI

GUNUNG RAJA PAKSI, berkedudukan di JI.

Gunung Raja Paksi, yang terletak di JI.

Gunung Raja Paksi, yang di JI.Imam Bonjol 4, Warung Bongkok, Suka Danau, Cikarang Barat, Bekasi 17520, Jawa Barat;5.

Gunung Raja Paksi kepada PT.3845. Bukti P9 Manunggal Engineering ; : Foto copy dari Status progress PT. Gunung Raja Paksikepada PT. Manunggal Engineering tanggal 21November 2008 ; 22220 ne none nno noe 46. Bukti P10 : Foto copy dari Minutes of Meeting PT. ManunggalEngineering dan PT. Gunung Raja Ekapaksi padatanggal 16 Juli 2009 ;47. Bukti P11 : Foto copy dari Surat PT.. Gunung Raja Paksi No.

Gunung Raja Paksi tertanggal 06 JanuariFoto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan lewat email dari PT. Gunung Raja Paksi kepada PT.Manunggal Engineering masa berlaku L/C PT. ME telah berakhir sejak tanggal 5 Desember 2008 ;Foto copy dari Commercial Invoice PT. Gunung Raja Paksi kepada PT. Manunggal Engineering No.003/INV.ESC/I/09 tanggal 06 Januari 2009 ;Foto copy sesuai dengan aslinya Commercial Invoice PT. Gunung Raja Paksi kepada PT.

Gunung Emas Abadi Diwakili Oleh : PT. Gunung Emas Abadi
Terbanding/Penggugat : PT. Bizcoal Indonesia,

Gunung Emas Abadi (PT. GEA), Suatu Perseroan Terbatas yang tundukdan didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, beralamat di JalanJanur Kuning VIII Blok WN 2 No. 15, Kelapa Gading, Jakarta Utara, namunsekarang diketahui beralamat di Jalan Janur Elok Il QE 4 No.7 Rt.012Rw.006 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal inimemberikan kuasa kepada FX.

Gunung Emas Abadi Diwakili Oleh : PT. Gunung Emas Abadi
Terbanding/Penggugat : PT. Bizcoal Indonesia,

Gunung Emas Abadi (PT. GEA), Suatu Perseroan Terbatas yang tundukdan didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, beralamat di JalanJanur Kuning VIII Blok WN 2 No. 15, Kelapa Gading, Jakarta Utara, namunsekarang diketahui beralamat di Jalan Janur Elok Il QE 4 No.7 Rt.012Rw.006 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal inimemberikan kuasa kepada FX.

PT BPR GUNUNG MAS VS NY. SUKATI, dk.

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:PT BPR GUNUNG MAS, berkedudukan di DR.

Memerintahkan kepada Terlawan Eksekusi PT BPR Gunung Mas(Terlawan 1) untuk menyerahkan Surat kendaraan yaitu BPKB Nomor M06530800 yang telah diikat dengan jaminan fidusia Nomor:02/2018tanggal 22 Mei 2018 yang di tindaklanjuti dengan terbitnya SertifikatJaminan Fidusia No.W 13.00397362 AH 05.01 tahun 2018 tanggal 7 Juni2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Provinsi Jawa Tengah;7.

Memerintahkan kepada Terlawan PT BPR Gunung Mas untukmenyerahkan Surat kendaraan yaitu BPKB Nomor M06530800 yangtelah diikat dengan jaminan fidusia Nomor: 02/2018 tanggal 22 Mei 2018yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia No.W13.00397362 AH 05.01 tahun 2018 tanggal 7 juni 2018 yang dikeluarkanoleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ProvinsiJawa Tengah kepada Pelawan;6.

pada Terlawan sebagai jaminan hutang Terlawan IItanpa persetujuan dari Pelawan selaku pemilik;Bahwa dengan demikian fidusia yang diletakkan atas mobil HondaCRV AD 7216 DC milik Pelawan adalah tidak sah karena tanpa persetujuandari Pelawan:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarangdalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PTBPR GUNUNG

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT GUNUNG BANGAU tersebut;

PT GUNUNG BANGAU VS DANIEL EDENATA SILALAHI, A.Md

PUTUSANNomor 468 K/Pdt.SusPHI/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkatkasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT GUNUNG BANGAU, dahulu berkedudukan di Jalan YosSudarso Km.6,8 Tanjung Mulia, Medan, sekarang di Jalan AmirHamzah Nomor 14 AB, Kelurahan Karang Berombak, KecamatanMedan Barat, Kota Medan, diwakili olen Rahmad, S.E., selakuDirektur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Firdaus

HakHak yang diberikan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/TergugatDalam Konvensi (PT Gunung Bangau) kepada Tergugat DalamRekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi (Sdr. Daniel EdenataSilalahi) sesuai UndangUndang Nomor 13/2003 tentangKetenagakerjaan, yaitu: hanya diberi biaya Perumahan dan biayaPerobatan sebesar 15 % dari Pesangon dan uang jasa (PenghargaanMasa Kerja) + biaya kembali ketempat asal, dengan perincian sebagaiberikut:1.

Ganti rugi atas semua biayabiaya PenggugatDalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi(PT Gunung Bangau) berikan kepada TergugatDalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi(Sdr. Daniel Edenata Silalahi) atas PemutusanHubungan Kerja sebagaimana dimaksud poin8 A dan B diatas, yaitu: = Rp22.231.520,00 Halaman 7 dari 19 hal. Put.

Bahwa Rekonvensi Pemohon Kasasi/Penggugat DalamRekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi (PT Gunung Bangau) sudah jelasdan terang benderang terbukti (dapat dibuktikan), sebab TermohonKasasi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugar Dalam Konvensi telahmengakui kesalahan berat yang dilakukannya;3.

Bapak Ketua Mahkamah Agung cqBapak Ketua Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini untuk dapatmenyatakan menerima Rekonvensi Pemohon Kasasi/Penggugat DalamRekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi (PT Gunung Bangau) seluruhnya;8. Bahwa selanjutnya dimohon kepada Yth.

GUNUNG SEJAHTERA IBU;

./2016tanggal 07 Januari 2016;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT GUNUNG SEJAHTERA IBU PERTIWI, beralamat di JalanPulo Ayang Raya Blok OR1, Kawasan Industri Pulogadung,Jatinegara, Jakarta Timur 13930;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan

Gunung Sejahtera Puti Pesona Rp 265.789.470b. PT. Gunung Sejahtera Dua Indah Rp 135.351.690Bahwa atas kedua transaksi tersebut telah tercatat di laporankeuangan tahun 2009;Bahwa penyebab selisih ekualisasi menurut Pemohon Bandingadalah adanya kurang angkut sebesar Rp12.302.635 yangseharusnya mengurangi peredaran usaha cfm.

UndangUndang KUP;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.64318/PP/M.VB/16/2015, tanggal 30 September 2015 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP510/WPuJ.20/2013 tanggal 03 Juni 2013, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak November 2010 Nomor: 00149/207/10/007/12tanggal 24 April 2012, atas nama: PT Gunung

dalam proses keberatan yang tidak diberikanpada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang padasaat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihakketiga, pembukuan, catatan, data informasi, atau keteranganlain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaiankeberatannya;Bahwa dalam proses keberatan, pada tanggal 25 Oktober2012 Termohon Peninjauan Kembali menyampaikan copydokumen Perjanjian Kerjasama Program Pemuliaan danKebun Kelapa Sawit antara PPKS dan Termohon PeninjauanKembali (PT Gunung

16/2015 tanggal 30 September 2015 harus dibatalkan;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.64318/PP/M.VB/16/2015 tanggal 30 September 2015 yang menyatakan:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap keputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP510/WPuJ.20/2013 tanggal 3 Juni 2013tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak November 2010 Nomor: 00149/207/10/007/12tanggal 24 April 2012, atas nama: PT Gunung

PT GUNUNG MARAS LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 89/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT GUNUNG MARAS LESTARI, beralamat Plaza ABDA Lt.2Zone C, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190, alamatKorespondensi Gedung Office 8 Lt. 32 SCBD Lot. 28, JalanJenderal Sudirman Kav. 5253, Jakarta, 12190, diwakili oleh KarliBoenjamin selaku Direktur PT GUNUNG MARAS LESTARI, alamatJalan Pantai Mutiara

maupunkeberatan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put66924/PP/M.VI.B/16/2015, tanggal 10 Desember 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1379/WPJ.07/2014 tanggal 18 Juni 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor 00017/207/09/058/13 tanggal 28Maret 2013 Masa Pajak Agustus 2009 atas nama: PT Gunung

PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) perlu juga menginformasikan Putusanatas sengketa pajak yang identik dengan sengketa a quo;4.1 Putusan Pengadilan Pajak:Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor 66924 merupakan putusanyang tidak mencerminkan asas ketertiban, kepastian hukum dankeadilan serta menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak sesuai,bertentangan bahkan bertolak belakang dengan Putusan PengadilanPajak Nomor Put.59356/PP/M.IIB/16/2015 tanggal 5 Februari 2015dalam sengketa antara PT Gunung

Putusan Nomor 89/B/PK/PJK/201 7Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT GUNUNG MARAS LESTARI dan membatalkan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put66924/PP/M.VI.B/16/2015, tanggal 10 Desember2015, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis

dihukum untuk membayar biaya perkara dalamPeninjauan Kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturanperundangundangan yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali : PT GUNUNG

ASIAN AGRI GROUP GUNUNG MELAYU; RAFLI PANJAITAN

ASIAN AGRI GROUP GUNUNG MELAYU, berkedudukandi Desa Batu) Anam, Kecamatan Bandar Pulau,Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberi kuasakepada ANDI ARIESTA SEMBIRING dan kawan, stafHRD PT. GUNUNG MELAYU, berkantor di Jalan LetnanJenderal MT.Haryono No.

Asian Agri Group Gunung Melayu untuktetap mempekerjakan Rafli Panjaitan, sehubungan pemberianPHK tidak mengacu kepada UndangUndang Nomor : 13 Tahun2003 dan isi PKB BKSPPS Tahun 2005. (p2).Bahwa melalui surat Nomor : 39/0RG/PUK FSP.PPGM/X/2007 tanggal 2 Oktober 2007, PUK SP.PP.PPSPSI PT.Asian Agri Group Gunung Melayu telah memohonkan kepadaperusahaan PT. Asian Agri Group Gunung Melayu untukBipartit dalam penyelesaian kasus PHK Rafli Panjaitan.

Asian Agri Group Gunung Melayu tidak mendapatkan titiktemu, maka melalui surat Nomor : 0O5/HIP/PUK FSP.PPGM/IV/2008, tanggal 12 April 2008, PUK SP.PPSPSI PT. AsianAgri Group Gunung Melayu melimpahkan kasus / memberikankuasa penuh kepada PC FSP.PPSPSI Kab. Asahan untukmemohonkan bantuan penyelesaian ketingkat lebih lanjut.

Gunung Melayu terhitung sejaktanggal 01 Oktober 2007. Sehingga gugatan dinyatakanbatal demi hukum.. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Sdra.Sugiman / Mill Manager adalah keliru) karena Sdra.Sugiman adalah karayawan di PT. Gunung Melayu dan padasaat sekarang ini yang bersangkutan sudah tidak bekerjalagi di PT. Gunung Melayu. Oleh karena itu GugatanPenggugat adalah cacat formil.. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada PI. AsianAgri Group Gunung Melayu yang beralamat di PT.

AsianAgri Group Gunung Melayu adalah salah alamat karenaTergugat adalah PT. Gunung Melayu yang berkedudukan diDesa Batu Anam Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan,sehingga gugatan Penggugat tersebut juga cacat formil.. Bahwa jabatan Penggugat sabagai Kepala Gudang yangdisebutkan di dalam gugatan Penggugat adalah kelirukarena di PT. Gunung Melayu khususnya di Pabrik tidakada jabatan untuk Kepala Gudang, tetapi jabatan yangada adalah Krani Material.