hadir dipersidangan padahari dan tanggal tersebut;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara iniyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDALAM KONVENSI.Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensiadalah seperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi ternyata telah menunjuk kepadaKuasa hukumnya Nasrullah Saleh, SH.dan Muhammad Huna

Muhammad Huna,SH., 4. MustadiHartono,SH., advokat pada LBH PWI SumateraSelatan, yang beralamat di Jalan H.Ahmad BastariKomp.Jaka Permai No.09.RT.38.KelurahanSilaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, JakabaringPalembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal4 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagaiPembanding semula Tergugat;LAWANAEFILIA CHANDRA DEWI, SE. MM berkedudukan di komplek Demang HillBlok A.

Dan selanjutnyaoleh Termohon telah mengakomodir upaya penangkapan tersebut bersertabarang buktinya sebagai suatu perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dandiancam oleh Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun2009 tersebut dengan tanpa didukung oleh alat bukti lainnya huna terpenuhinyaelemen elemen kedua Pasal pidana Narkotika dimaksud;Dalam artian kalaulah dapat diterima bahwa barang bukti dengan takaranseberat 0,16 gram jenis ganja tersebut yang dialamatkan terhadap seolah olehperbuatan

Sedangkan istri keduanya bernamaWa Huna, tidak mendapatkan anak, dan Saksi tidak tahu siapa nama orangtuanya;Bahwa Saksi tidak pernah dengar orang yang bernama La Dee;Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Wabani, dia tinggal danberkebun di Wakulese.

BauBahwa jarak antara Paleango dengan Wakulese sekitar 2 (dua) kilometer, danPaleango dan Wakulese tersebut merupak namanama kebun;Bahwa La Ode Onde dan Wa Huna sekalisekali pernah tinggal di rumahkebun di tanah obyek sengketa;Bahwa sekarang tanah obyek sengketa dikuasai oleh anakanaknya La OdeOnde;Bahwa Saksi tidak tahu jika tanah obyek sengketa pernah dilakukanpengukuran oleh Badan Pertanahan Kota Baubau;Bahwa Saksi tidak tahu jika ada tanah Kasim Siruhu di dekat tanah obyeksengketa;Bahwa ada juga

lahan milik Penggugat III dan sebelah selatan dengan jalan raya;

Perk : PDM 79/SKRTA/Euh.2/05/2015 yang pada pokoknyamenuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa danmenngadili perkara ini memutuskan1 Menyatakan terdakwa NOVAN HENDRIKA bin M.A HARSONO terbuktibersalah melakukan tindak pidana Penyalag huna narkotika golongan Ibagi diri sendiri pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;2 Menjatuhkan pidana kepada NOVAN HENDRIKA bin M.A HARSONOsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaandengan pidana penjara

2017, sampai kini, dibangunan JI.TamansariRaya No.44A, Jakarta Barat, masih terpancang merek / papannamaCIPTA GUNA, Bubut & Reparasi milik Perusahaan BENGKEL BUBUTCIPTA GUNA (TerlawanV); Karena keberadaan Pelawan adalah fiktif, dan tidak menghuni diJl.Tamansari Raya 44A, Jakarta Barat, hanya akalakalan untukPerlawanan tanggal 31 Maret 2017 hingga terlupa tidak adaterpancang merek dagang//papannama PT CIPTA GUNA ABADI diJlTamansari Raya No.44A, Jakarta Barat; Karenanya PerlawananPELAWAN PT Cipta Huna

MUHAMMAD ZULKIFLIYASSIN,SH. dan MUHAMMAD HUNA,SH.

perlu lagi mempertimbangkan petitum petitum gugatanPenggugat ;DALAM GUGATAN REKONPENSI ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi yang olehPenggugat Rekonpensi adalah sebagaimana disebutkan diatas ;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam gugatan Rekonpensipada pokoknya menyatakan Tergugat Rekonpensi yang sudah menerima uangmuka pembayaran atas tanah sewa sejumlah Rp 3.000.000.000, ( tiga milyartrupiah ) namun tidak meningkatkan menjadi perikatan jual beli atas tanah sewatersebut huna

Fotokopi Sertiikat Hak Huna Bangunan No. 56 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 372 BK 126382.161. Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kab. Sarolangun Nomor: 530-119 Perihal Permohonan Hak Pakai Pemerintah Kab. Sarolangun Tanggal 31 Mei 2002.162. Fotokopi Surat Keterangan Plt. Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Tanggal 21 Agustus 2002.163. Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 08/PA/SR/HAT/HP/2002 Tgl. 18 Februari 2002.164.

Sarolangun PropinsiJambi, Daftar Isian 307 No. 699/2005.Fotokopi Sertiikat Hak Huna Bangunan No. 56 Provinsi Jambi Kab.Sarolangun Daftar Isian No. 372 BK 126382.Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kab. Sarolangun Nomor:530119 Perihal Permohonan Hak Pakai Pemerintah Kab. SarolangunTanggal 31 Mei 2002.Fotokopi Surat Keterangan Plt. Kepala Perwakilan Kantor PertanahanKab.

menguatkan dalildalil gugatannya, Para Penggugatmengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P6, yangperinciannya sebagai berikut ; 141 BuktiP1 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh H.Abd.Samad Bahtra, tanggal 15 Februari 2014 ; 2 BuktiP2 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kesaksian yang dibuat olehLa Rumpa, tanggal 17 April 1984 ; 3 BuktiP3 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rasullong,La Tangki, La Junu, I Rappe, Maipa, Lasama, I Huna

remedium artinya sarana yang paling terakhir untukpenegakan hukum apabila perangkat hukum lainya tidak lagiberfungsi ciri yang kedua dari hukum pidana khusus eksternal yangtermasuk didalamnya adalah hukum pidana perbankan merupakahpidana administrasi atau dengan kata lain hukum administrasi yangdiberikan sangsi pidana, yang ketiga hukum pidana merupakanHalaman 49 dan 107 hal.Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Sktpengganti apabila sangsi administrasi atau sangsi keperdataantidak dapat ditegakan;Bahwa huna

Didalamperkembangan hukum pidana asas tenis eviden ini mempunyaiturunan yang dikenal istilah huna ria pricipel dikususkan tindakpidana atau kejahatan yang berkaitan dengan perekonomian ataukeuangan huna ria pricipel tidak terlepas dari hukum pidana khususeksternan bersifat sebagai pengganti yang mengandung maknaapabila dalam tindak pidana yang berkaitan dengan sektorkeuangan atau perbankan atau perekonomian apabila sangsiadministrasi atau sangsi perdata telah ditegakan dengan sendirinyamenutup peluang

remedium artinya sarana yang paling terakhir untukpenegakan hukum apabila perangkat hukum lainya tidak lagiberfungsi ciri yang kedua dari hukum pidana khusus eksternal yangtermasuk didalamnya adalah hukum pidana perbankan merupakahpidana administrasi atau dengan kata lain hukum administrasi yangdiberikan sangsi pidana, yang ketiga hukum pidana merupakanHalaman 49dan 106 hal.Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Sktpengganti apabila sangsi administrasi atau sangsi keperdataantidak dapat ditegakan;Bahwa huna

Didalamperkembangan hukum pidana asas tenis eviden ini mempunyaiturunan yang dikenal istilah huna ria pricipel dikususkan tindakpidana atau kejahatan yang berkaitan dengan perekonomian ataukeuangan huna ria pricipel tidak terlepas dari hukum pidana khususeksternan bersifat sebagai pengganti yang mengandung maknaapabila dalam tindak pidana yang berkaitan dengan sektorkeuangan atau perbankan atau perekonomian apabila sangsiadministrasi atau sangsi perdata telah ditegakan dengan sendirinyamenutup peluang

permohonan dikirim ke Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional ;Lebih dahulu mendengarkan pertimbangan dari team pertimbangan Hak GunaUsaha ;Menteri Negara Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkansurat keputusan pemberian Hak Guna Usaha ;Pemohon mendaftarkan surat keputusan pemberian Hak Guna Usaha keKantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim ;Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten menerbitkan Sertipikat Hak GunaUsaha ;8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pemberian Hak Huna

baik Kecamatan maupun Kelurahan ataupun KantorPertanahan, secara nyata tidak dapat dibuktikan dan dijelaskan secara rinci dalam gugatan;Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 menyebutkan: Karena objek gugatan tidak jelaSs, maka gugatan tidak dapat diterima;Faktanya sepanjang Jalan Eks PT KWS/RT 04 Desa KaranganSeberang, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, apabila diHalaman 8 dari 32 Perkara Nomor 218/PDT/2021/PT SMRhubungkan dengan Sertipikat Hak Huna

Muhammad Huna,SH.,kesemuanya adalah Para Advokat Peradi yangberalamat di Jalan KHM. Asyik, No. 94, seberang Ulu Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal30 Oktober 2018 yang selanjutnya disebut sebagaiPembanding semula Penggugat;LAWAN :1. MARYAM binti (Alm) KMS HASANUDIN, tempat/tanggal lahir Palembang 7Desember 1945, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaanlbu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia,Agama Islam, Alamat Jalan Kadir TKR Lr.

Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 16 Desa/Kelurahansarolangun Kembang kecamatan Sarolangun Kabupaten SarolangunPropinsi Jambi, Daftar Isian 307 No 700/2005.Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 17 Desa/Kelurahansarolangun Kembang kecamatan Sarolangun Kabupaten SarolangunPropinsi Jambi, Daftar Isian 307 No 701/2005.Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 18 Desa/Kelurahansarolangun Kembang kecamatan Sarolangun Kabupaten SarolangunPropinsi Jambi, Daftar Isian 307 No 699/2005.Fotokopi Sertiikat Hak Huna

para terdakwa tidak pernah memintaijin kepada PT.TKA untuk mengambil kayukayu yang adadalam daerah Hak Guna Usaha PT.TKA , dan PT.TKAsendiripun tidak pernah memberikan ijin kepada paraterdakwa untuk mengambil kayukayu yang masuk dalamareal Hak guna usaha PT TKA ;Menimbang, bahwa setelah menghubungkan seluruhfakta fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakimberkesimpulan para Terdakwa tidak pernah meminta ijinkepada pemilik ataupun kuasanya yang berhak atas kayukayu yang tumbuh dalam areal hak Huna

/Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun,Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, Daftar Isian 307 Nomor700/2005;147) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 17Desa/Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun,Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, Daftar Isian 307 Nomor701/2005;148) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 18Desa/Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun,Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, Daftar Isian 307 Nomor699/2005;149) Fotokopi Sertiikat Hak Huna

Perkebunan Nusantara IV(Persero);Bahwa di lapangan pada saat itu kondisinya masih merupakan hutan/semak belukar serta di lapangan tidak dipasang pilarpilar/ patok batas hak huna 43usaha (HGU) oleh Tergugat yang seluruhnya sesuai peraturan dan ketentuandari Badan Pertanahan Nasional (BPN) bahwa setiap pemegang HGU wajibuntuk melakukan pemasangan pilarpilar batas sesuai kordinatnya, dengankeadaan tanpa kordinat dan pedoman yang akurat di lapangan, maka tanpakesengajaan Penggugat melakukan aktivitas