Alamat JENIS PELANGGARAN PELAKU USAHAPERORANGANPERKARA : vwTidak ada pencegahan banner covid 19Tidak menggunakan maskersetlap orang yang melanggar protokel kesahatan Tidak ada tempat cucl tangan/handsanitizerTidak meneuel tanganPASAL YANG BILANGGAR :Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo Pasal Tidak ada alat pengukur suhu/thermoguntempat umumTidak melakukan pembatasan Jarak dl27 huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tidak ada pengaturan Jarak Berkerumun

Alamat JENIS PELANGGARAN PELAKU USAHAPERORANGANPERKARA : vwTidak ada pencegahan banner covid 19Tidak menggunakan maskersetlap orang yang melanggar protokel kesahatan Tidak ada tempat cucl tangan/handsanitizerTidak meneuel tanganPASAL YANG BILANGGAR :Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo Pasal Tidak ada alat pengukur suhu/thermoguntempat umumTidak melakukan pembatasan Jarak dl27 huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tidak ada pengaturan Jarak Berkerumun

strong>);

Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Nasyira Raesha binti Pujiono, perempuan, lahir pada tanggal 29 Mei 2016, berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;

Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak tersebut sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesahatan

Bahwa dari Hasil pemeriksaan Urine pada Balai LaboratoriumKesehatan Provinsi Maluku yang ditandatangani oleh PLH Kepala BalaiLaboratorium Kesahatan Provinsi Maluku Dr. Ritha Tahitu.M.Kes. dengannomor Lab : 030K21/V/2019, tanggal 21 Mei 2019 yang hasil pengujianadalah Amphethamin dan Methampetamine positif." Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian LaboratoriumNoPM.01.03.119.05.19.0031 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujiaan Kimia Drs.

Bahwa dari Hasil pemeriksaan Urine pada Balai LaboratoriumKesehatan Provinsi Maluku yang ditandatangani oleh PLH Kepala BalaiLaboratorium Kesahatan Provinsi Maluku Dr.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidakmempunyai ijin dari menteri kesahatan RI ataupun pihak yang berwenanguntuk menggunakan Narkotika golongan bukan tanaman untuk dirinyasendiri.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika.ATAU,KEDUA;Bahwa Terdakwa FERIADI alias BELANDA bin SANIAH (a/m.) padahari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaktidaknyapada

Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidakmempunyai ijin dari menteri kesahatan RI ataupun pihak yang berwenanguntuk menggunakan Narkotika golongan bukan tanaman untuk dirinyasendiri.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika.ATAU,KETIGABahwa Terdakwa FERIADI alias BELANDA bin SANIAH (a/m.) padahari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaktidaknyapada

dilakukanterdakwa dengan cara mengambil sebagian tembakau gorilla tersebutselanjutnya dibuatkan litingan dengan menggunakan kertas vapir, setelahmenjadi lintingan dibakar lalu dihisap asapnya seperti layaknya merokok,adapun efek setelah mengkonsumsi tembakau gorilla tersebut perasaanterdakwa mengakibatkan mata terasa berat dan sedikit pusing kepala.Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut tanpadilengkapi ijin yang sah dari instansi terkait dan terdakwa bukan sebagaitenaga kesahatan

PUTUSANNomor : 0852/Pdt.G/2011/PA.SalBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelistelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ceraigugat antara :Penggugat, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil (di Dinas Kesahatan), , bertempat tinggal di ,Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 20 Oktober 2011 menguasakankepada

Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat,bahwa obat yang diedarkan harus memiliki ijin edar, yang mananomor ijin edar tersebut tidak dapat ditemui pada obatTrihexyphenidyl yang dimiliki oleh Terdakwa;Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia No. 72 Tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat kesehatan Pasal 1 ayat (4), bahwa yangdimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan atauserangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasidan alat kesahatan

dilarang oleh hukum, namun demikian Terdakwa melakukanHalaman 23 dari 29 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2021/PN Dpsupaya membawa dan menjual pil diduga Trihexyphenidyl danDextromethorphan HBr tersebut untuk mendapatkan keuntungan.Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alatkesehatan Pasal 1 ayat (4), bahwa yang dimaksud dengan peredaranadalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran ataupenyerahan sediaan farmasi dan alat kesahatan

dimaksuddalam pasal 106 ayat (1)Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala BadanPengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, bahwa obatyang akan atau telah diedarkan di wilayah Indonesia harus memiliki ijinedar sebagai bentuk persetujuan tegistrasi bagi produk obat yangdikeluarkan oleh BPOM RI agar menjadi sah untuk diedarkan diwilayah Indonesia.Bahwa setidaktidaknya, Izin pedagang Farmasi sesuai denganPeraturan Menteri Kesahatan

yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukandalam Pasal 83 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014tentang Tenaga Kesehatan, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:Setiap orang;Melakukan praktek seolah olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telahmemiliki izin sebagaimana dimaksud pasal 64 yaitu setiap orang yangHalaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1978/Pid.Sus/2019/PN Sbybukan Tenaga Kesahatan

Melakukan praktek seolah olah sebagai Tenaga Kesehatan yangtelah memiliki izin sebagaimana dimaksud pasal 64 yaitu setiapOrang yang bukan Tenaga Kesahatan dilarang melakukan praktekseolah olah sebagaiMenimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukumyang terungkap berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat yang terlampirHalaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1978/Pid.Sus/2019/PN Sbydalam berkas perkara dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yangdiajukan dalam perkara ini sebagai berikut

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabushabu tidak ada izin baik dari dokter maupunMenteri Kesahatan dan Terdakwa tidak ada keterangan dari dokter yang menyatakanTerdakwa harus direhabilitasi.20.

Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabushabu tidak ada izin baik dari doktermaupun Menteri Kesahatan dan Terdakwa tidak ada keterangan dari dokter yangmenyatakan Terdakwa harus direhabilitasi.21. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pada tahun 2010 pernah melakukan tindakpidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan sudah diputus oleh Pengadilan Militerdengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan.22.

Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabushabu tidak ada izin baik dari doktermaupun Menteri Kesahatan dan Terdakwa tidak ada keterangan dari dokter yangmenyatakan Terdakwa harus direhabilitasi.he Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai LaboratoriumNakoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 115 L /XI1/2015/BALAI LABNARKOBA Tanggal 10 Desember 2015 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan NarkotikaNasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyaljin dari menteri kesahatan RI ataupun pihak yang berwenang untuk menggunakanNarkotika golongan bukan tanaman untuk dirinya sendiri.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyaijin dari menteri kesahatan RI ataupun pihak yang berwenang untuk menggunakanNarkotika golongan bukan tanaman untuk dirinya sendiri.wonnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.ATAU.KETIGAn Bahwa Terdakwa FERIADI Als BELANDA Bin SANIAH (Alm) pada hari Rabutanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaktidaknya

beserta seluruh barang bukti di bawa keKantor BNNP Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;Bahwa berdasarkan keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas KesehatanPemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 455/0596/ NARKOBA/V/2018tanggal 21 Mei 2017 diperoleh kesimpulan ; setelah dilakukan pemeriksaanskrining dalam urin FERIADI Als BELANDA Bin SANIAH (Alm) didapatkan hasil :Met Amphetamin Positif.Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyaliin dari menteri kesahatan

Jakarta untuk melihatlangsung kondisi almarhum Pahmi Junanda;10 Bahwa setahu saksi Pemohon dan Pemonon iimengangkat Zahra Adila Junanda sebagai anak, untuk masa depanZahra Adila Junanda karena kondisi ibu Zahra Adila Junanda tunarungudan tunawicara sedangkan ayahnya sudah meninggal dunia;e Bahwa setahu saksi sejak lahir sampai sekarang Zahra Adila Junandadiasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon dan Pemohon II; Bahwa setahu saksi Pemohon adaian pensiunan BRI sedangkanPemohon Il adalah PNS di Dinas Kesahatan

adalah PNS di Dinas Kesahatan Kabupaten Lebong akan tetapisaksi tidak mengetahui pasti berapa penghasilan Pemohon dengan Pemohon Ilsetiap bulan dan setahu saksi Pemohon dan Pemohon II adalah orang yangbaik dan daiam kondisi senat dan dapat mengasuh dan membesarkan ZahraAdila Junanda dengan baik;Menimbang, bahwa pengetahuan saksi 2 Pemohon dan Pemohon Il(Hermalinda bint Syahnyanto) tentang maksud Pemohon dan Pemonhon ilmengangkat Zahra Adila Junanda sebagai anak dan saksi mengetahuibagaimana kedekatan

anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Rezqiano Rahel Bin Muhammad Andika, lahir pada tanggal 30 Agustus 2020 berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;

Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernamaXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 30 Agustus 2020 berada dalampemeliharaan (hadhonah) Penggugat sampai dengan anak tersebutdewasa dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akseskepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;5, Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anakanaktersebut sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulansampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biayapendidikan dan kesahatan dengan pertambahan sebesar

Mawardiumur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaanJasa Ekspedisi, tempat kediaman di Jalan Kerapu Raya No. 25,Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, KotaSemarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon II;bin Mappasulle, tempat tanggal lahir Gresik, 01 Oktober 1959,umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaanJasa Ekspedisi, tempat kediaman di Jalan Kesahatan Raya No.121, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, KotaSemarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai

kebiruan pada kelopak mataatas dan bawah pada mata kanan dengan ukuran empatkali lima sentimeter (4X5 cm), tampak memar berwarnamerah kebiruah pada kelopak mata atas dan bawah padamata kiri dengan ukuran empat kali empat sentimeter (4X4cm), tampak luka terawat sepanjang satu koma limasentimeter (1,5 cm) pada pertengahan hidung dan mulutdengan ukuran dua kali satu sentimeter (2X1 cm), tampakpembengkakan pada rahang bawah kanan sampaipertengahan leher kanan sesuai dengan Visum EtRepertum dari Dinas Kesahatan

Fotocopy sesuai dengan aslinya ljazah Sekolah Tinggi IImu Kesahatan IndonesiaMaju, atas nama Siska Agusti, tertanggal 16 Maret 2018, yang diberi tanda buktiP3 ;4. Fotocopy = sesuai dengan aslinya Kutipan akta nikah nomor293/17/XII/1992,tertanggal 10 Desember 1993, yang diberi tanda bukti P4 ;5. Fotocopy sesual dengan aslinya Surat Keterangan nomorB.2114/KK.14.01.6/PW.01/06/2017, tertanggal 20 Juni 2017, yang diberi tandabukti P5;6.

(Siti Rahma Marpaung binti Samin Marpaung);

Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anakanaktersebut sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulansampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biayapendidikan dan kesahatan dengan pertambahan sebesar 10 % setiaptahun;6.

terhadap Penggugat (Faridah Ayu binti Swardi);

Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anakanaktersebut sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulansampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biayapendidikan dan kesahatan dengan pertambahan sebesar 10 % setiaptahun;6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;7.

RAZAK selaku KepalaPuskesmas Kaleroang pada Pusat Kesahatan masyarakat Kaleroang Kabupaten Morowalidengan hasil pemeriksaan pada bagian perut sebelah kiri pusat terdapat luka yang berukurang3X2 cm menembus usus berdasarkan pemeriksaan luar penyebab kematian diduga karenaperdarahan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi tersebut diatas serta dihubungkandengan satu dan lainnya yang diajukan dipersidangan serta ketarangan Terdakwa jelasterdapat hubungan serta bersesuaian, sehingga oleh

ARYANTI ABD.RAZAK selaku Kepala Puskesmas Kaleroang pada Pusat Kesahatan MasyarakatKaleroang Kabupaten Morowali dengan hasil pemeriksaan pada bagian perutsebelah kiri pusat terdapat luka yang berukurang 3X2 cm menembus ususberdasarkan pemeriksaan luar penyebab kematian diduga karena perdarahan.e Bahwa benar Terdakwa dengan saksi Kamrin melakukan pembunuhan atas dirikorban Asis agar hubungan mereka tidak ada yang menghalangi.e Bahwa benar Terdakwa dengan saksi Kamrin adalah sepasang kekasih yangsaling

RAZAK selaku Kepala Puskesmas Kaleroangpada Pusat Kesahatan Masyarakat Kaleroang Kabupaten Morowali dengan hasil pemeriksaanpada bagian perut sebelah kiri pusat terdapat luka yang berukurang 3X2 cm menembus ususberdasarkan pemeriksaan luar penyebab kematian diduga karena perdarahan sehingga unsurini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;Hal 31 dari 37 hal.Put.No.12/Pid.B/2013/PN.PSO.32ad 5.