Bahwa DokumenBerdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, Pasal 11ayat (1) bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasilhutan kayu dilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan Kayu (SKSHHkK).

Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.66/ MENLHK / SETJEN / KUM.1/ 10 / 2019 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, pasal 1angka (4) disebutkan bahwa hutan alam adalah suatu lapangan/lahan yangtidak dibebani hak atas tanah yang bertumbuhan pohonpohon alami yangsecara keselurunhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alamlingkungannya.

Bahwa Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.66/MENLHK /SETJEN /KUM.1/10/2019 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam pasal 1angka (27) disebutkan bahwa kayu olahan adalah produk hasil pengolahankayu bulat di industri primer hasil hutan berupa kayu gergajian, veneer, danserpih.

(empatkoma dua lima enam nol meter kubik), Sebagaimana Berita AcaraPengukuran Barang Bukti Kayu Olahan pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021bukan termasuk kayu olahan yang dihasilkan dari pohon hasil budidayasesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.85/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 11/2016 tentang Pengangkutan Hasil HutanKayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak.

Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutanuntuk Perhitungan Provisi Sumber Daya dan Ganti Rugi Tegakan.

/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada pasal 1 (Satu) angka 27 (Dua PuluhTujuh), Yang dimaksud dengan KAYU OLAHAN adalah produk hasilpengolahan Kayu Bulat di Industri Primer hasil hutan berupa kayu gergajian,veneer, dan serpih;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada pasal 1 (Satu) angka 23

Masingmasing dokumen dipergunakan menyesuaikan dengan sortimen danperuntukan tersendiri serta tatacara penerbitan yang berbeda;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada pasal 11 ayat (2) huruf (b) yaituSKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyertaipengangkutan: (b).

Dengan catatan kayu olahan tersebut berasaldari perijinan yang sah;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam SKSHHK diterbitkan oleh karyawanpemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL selaku penerbit SKSHHKsesuai kompetensinya secara self assessment melalui Aplikasi SIPUHH;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada pasal 1 (Satu) angka 24 (Dua PuluhEmpat), Yang dimaksud dengan Nota Angkutan adalah dokumen angkutanyang digunakan untuk menyertai pengangkutan khusus dan/atau hasil hutantertentu;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada pasal

Apabila yang bersangkutan tidakmemiliki perijinan yang sah, maka tidak berhak menerbitkan dokumenangkutan/melakukan pengangkutan kayu olahan;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada pasal 11 ayat (2) huruf (b) yaituSKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyertaipengangkutan: (b).

b, perbuatantersebut Terdakwa lakukan dengan caracara yang pada pokoknya sebagai berikut:Berawal ketika saksi Riyanto mendapatkan informasi adanya pembalakan liardi hutan didaerah Sungai Kenak Desa Peniti Kecamatan Segedong KabupatenMempawah Kabupaten Kubu Raya yang telah ditetapbkan sebagai Kawasan HutanDengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagai tempat penelitian yang diserahkanpengelolaannya kepada Universitas Tanjung Pura berdasarkan Surat KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 656/Menlhk

, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan caracara yangpada pokoknya sebagai berikut:Berawal ketika saksi Riyanto mendapatkan informasi adanya pembalakan liardi hutan didaerah Sungai Kenak Desa Peniti Kecamatan Segedong KabupatenMempawah Kabupaten Kubu Raya yang telah ditetapbkan sebagai Kawasan HutanDengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagai tempat penelitian yang diserahkanpengelolaannya kepada Universitas Tanjung Pura berdasarkan Surat KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 656/Menlhk

18.30 Wib diPerempatan Sungai Kenak Dan Parit Kurnia Desa Peniti Dalam Il KecamatanSegedong Kabupaten Mempawah;Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi tergabung dalam tim yangmelakukan penindakan terhadap pembalakan liar di Perempatan SungaiKenak Dan Parit Kurnia Desa Peniti Dalam Il Kecamatan SegedongKabupaten Mempawah;Bahwa yang menjadi dasar penetapan kawasan hutan tersebut sebagaiKHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) adalah Surat keputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 656 / Menlhk

Religi dan Budaya; Bahwa pada pemanfaatan hasil yang dimaksud pada Permen LHK NomorP.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 Tentang Kawasan Hutan Dengan TujuanKhusus ada pada Pasal 1 adalah:Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor. 337/Pid.BLH/2020/PN MpwBahwa KHDTK Litbang Kehutanan adalah kawasan hutan yang ditetapkan olehMenteri untuk penelitian dan pengembangan kehutanan guna peningkatanpengurusan hutan dan peningkatan nilai tambah hutan serta hasil hutan;Bahwa KHDTK Diklat Kehutanan adalah kawasan hutan yang

Pimpinan lembaga keagamaanBahwaw terhadap mekanisme penebangan pohon di Kawasan Hutan DenganTujuan Khusus (KHDTK) kegiatan penebangan pada KHDTK dimungkinkannamun dalam rangka kegiatan pengelolaan dan seperti pada pasal 12 ayat 3Permen LHK Nomor: 15/MENLHK/SETJEN /KUM.1/5/2018 Tentang KawasanHutan dalam hal pengelolaan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)terdapat kegiatan penebangan kayu maka dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan dan atas persetujuan DirekturJenderal

RASYID bersalahmelakukan tindak pidana Melakukan pengangkutan kayu hasil hutantanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasilhutan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 4 ayat (4)Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 04 Nopember 2016tentang Pengangkutan Hasil Hutan

) yang tidakdibayarkan sebesar 145,72 (seratus empat puluh lima koma tujuh puluh duadolar Amerika), total GRT Sebesar Rp. 4.031.200, (empat juta tiga puluhsatu ribu dua ratus rupiah);Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanasebagaimana ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 4 ayat (4) Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.85/Menlhk

sebesar 145,72 (seratus empat puluh lima koma tujuh puluh duadolar Amerika), total GRT Sebesar Rp. 4.031.200, (empat juta tiga puluhsatu ribu dua ratus rupiah);Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanasebagaimana ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 53 KUHPidana Jo Pasal 4 ayat(4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.85/Menlhk

;Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Mrt.Bahwa apabila kayu bulat yang diangkut oleh Terdakwa merupakankayu yang tumbuh alami di hutan hak dan melakukan pengangkutantidak mematuhi aturan aturan dalam peraturan menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Rl Nomor P85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/210 Tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budi daya yang berasal dari hutan hak tersebut diatas dikenankan sanksi pidana yaitu dalam pasal 88 ayat (1) huruf a JoPasal 16 UU RI Noor 18 TAhun 2013 tentang

;Bahwa dapat ahli jelaskan terhadap hasil hutan yang berasal darihutan hak namun termasuk ke dalam katagori kayu alam (yangtumbuh secara alamiah tanopa dikembangbiakkan/campur tanganmanusia dalam proses perkembangbiakkan) (vide Pasal 4 ayat (4)Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 04Nopember 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Budidaya yangberasal dari hutan hak) maka tetap diperlukan izin/dokumen sesuaidengan peraturan

dan Ekosistemnya, tidak dibenarkanseseorang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalamkeadaan hidup termasuk daging hewan kukang;Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 332/Pid.B/LH/2020/PN MIgBahwa Hewan Kukang merupakan hewan yang dilindungi berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa dengan lampirannya pada Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan R.I. nomor : P.106/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/12/2018tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan R.I. nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenistumbuhan dan satwa yang dilindungi pada nomor urut 74 (tujuh puluh empat)dengan nama ilmiah NICTYCEBUS JAVANICUSPerbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggarPasal 40 Ayat (2) Jo.

Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tidak dibenarkanseseorang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalamkeadaan hidup termasuk daging hewan kukang;Bahwa Hewan Kukang merupakan hewan yang dilindungi berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa dengan lampirannya pada Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan R.I. nomor : P.106/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/12/2018tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan R.I. nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenistumbuhan dan satwa yang dilindungi pada nomor urut 74 (tujuh puluh empat)dengan nama ilmiah NICTYCEBUS JAVANICUS;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 332/Pid.B/LH/2020/PN MIgBahwa benar keterangan sdr Joko;Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah

dalam keadaan hidup termasuk daging hewan kukang; Bahwa Hewan Kukang merupakan hewan yang dilindungi berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa dengan lampirannya pada Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. nomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dansatwa yang dilindungi pada nomor urut 74 (tujuh

P66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dariHutan Alam dan P.67/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari HutanTanaman pada Hutan Produksi Bahwa sistem kerja Penatausahaan Hasil Hutan melalui sistemOnline (SIPUHH Online) yaitu) SIPUHH mencatat danmelaporkan secara elektronik seluruh rangkaian pelaksanaanpenatausahaan hasil hutan mulai dari perencanaan produksi,penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan,pengangkutan

Dan berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan nomorP.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 hak akses dapat ditutupsementara dalam hal ditemukan adanya indikasi pelanggaranpenatausahaan hasil hutan, belum terpenuhinya kewajibanPNBP, atau adanya permintaan pihak lain yang dapatdipertanggungjawabka Dy dari 49 putusan No. 44Terhadap ketePattgartWRIP4eSebut Terdakwa tidak memberikan pendapat;2. Ahli Teguh Yuwono,S.Hut.

kayu gergajian, veneer dan serpihyang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolaholeh industri primer yang memiliki izin sah; Bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) P.43/ MenlhkSetjen/2015jo P.60/Menlhk /Setjen/Kum.1/7/2016 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam, Nota angkutanadalah dokumen angkutan yang menyertai pengangkutan hasilhutan dari kawasan hutan negara dari hutan alam dalam bentuk:1.

Bahwa untuk kayu olahan dari pohon yang tumbuh alamisebelum terbitnya alas hak atas tanah /menjadi hutan haksesuai pasal 4 ayat 4 Permenlhk Nomor P.85/Menlthk/Setjen/Kum.1/11/2016 jo P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Pengangkutan Hasil Hutan. Kayu Budidaya vang, Berasal dari Hutan Hakmengacu pada KteAtuatePerhenLHK P.43/MenlhkSetjen/2015jo P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 7/2016 tentang PenatausahaanHasil Hutan di Hutan Alam).

Sukses Etam Raya Nomor :522.3/2947/DKII/2019 Tanggal 12 Agustus 2019 adalahpenerapan ketentuan PermenLHK P.43/MenlhkSetjen/2015 joP.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 7/2016, khususnya pasal 15 tentangPenetapan TPTKO;Bahwa berdasarkan pasal 15 PermenLHK P43/MenlhkSetjen/2015 jo P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 7/2016 tentangPenatausahaan Hasil Hutan di Hutan Alam, dan Izin PenetapanTPTKO Nomor : 522.3/2947/DKII/2019 Tanggal 12 Agustus 2019yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi KalimantanTimur diatur bahwa

Dengan demikian jenis kayu tersebut merupakan hasilhutan.Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentangPenatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, kegiatanPenatausahaan hasil hutan kayu bulat di awali dengan kegiatanperencanaan produksi yaitu kegiatan timber cruising untuk mengetahuljenis dan jumlah kayu Alat sebagai dasar penyusunan rencanapenebangan.

Surat Keterangan sahnyahasil hutan adalah dokumen tentang hasil hutan kayu yang merupakanbukti legalitas hasil hutan yang diterbitkan melalui Aplikasi SIPUHH(berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Penatausahaan HasilHutan Yang Berasal dari Hutan Alam Pasal 1 Angka 23).

kayu bulat berjenis terap tanpa dilengkapi Dokumen SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKKB) tersebutterdapat potensi kerugian Negara berupa PSDH dan DR sebagaimanatelah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.71/MenLHK/setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016,Pasal 3 ayat 1 hasil hutan sebagai objek yang dikenakan PSDH pada butir(a) Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan/atau Hutan Tanaman yangberasal dari Hutan Negara.

P.71 / MenLHK / setjen / HPL.3 / 8 / 2016 tanggal 12 Agustus2016 yang berlaku mulai 1 Oktober 2016 tentang tata carapengenaan pemungutan dan penyetoran Provisi Sumber DayaHutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda PelanggaranEksploitasi hutan dan luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.c.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentangPenetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan ProvisiSumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian NilaiTegakan.Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 362/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmbd. SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.163/KptsII/2003, tgl 26 Mei2003, tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai DasarPengenaan luran Kehutanan.

P.48/MenLHK/ Setjen/Kum.1/8/2017tentang Perubahan atas PermenLHK No.

P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10.2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam. Sedangkanuntuk pengangkutan kayu yang berasal dari Hutan Hak sebagaimanaPermenLHK No. P.85/MenLHK/Setjen/Kum.I/ 11/2016 Pasal 4 (1) bahwaPengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hakdilengkapi dengan Nota Angkutan. (2) Pengangkutan lanjutan hasil hutankayu budidaya yang berasal dari hutan hak berupa kayu bulat dan atauolahan rakyat dilengkapi Nota Angkutan Lanjutan.

P.48/MenLHK/ Setjen/Kum.1/8/2017 tentangPerubahan atas PermenLHK No. P.85/MenLHK/Setjen/Kum. 1/11/2016tentang Pengangkutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak, Pasal10 (2) bahwa dalam hal pengangkutan hasil hutan hak tidak dilengkapidokumen Nota Angkutan, maka terhadap hasil hutan tersebut dilakukanpelacakan terhadap kebenaran atau asal usul hasil hutan hak.

P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 Pasal 4 (1) bahwaPengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hakdilengkapi dengan Nota Angkutan. (2) Pengangkutan lanjutan hasil hutan kayubudidaya yang berasal dari hutan hak berupa kayu bulat dan atau olahan rakyatdilengkapi Nota Angkutan Lanjutan. Selanjutnya sebagaimana PermenLHKNo. P.48/MenLHK/ Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Perubahan atas PermenLHKNo.

P.85/MenLHK/Setjen/Kum. 1/11/2016 tentang Pengangkutan KayuBudidaya yang berasal dari Hutan Hak, Pasal 10 (2) bahwa dalam halHalaman 29 dari 32 Putusan Nomor 509/Pid.B/LH/2020/PN Bywpengangkutan hasil hutan hak tidak dilengkapi dokumen Nota Angkutan, makaterhadap hasil hutan tersebut dilakukan pelacakan terhadap kebenaran atauasal usul hasil hutan hak.

KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/MENLHK/SETJENPLA. 2/4/2016, tanggal 20 April 2016 sebagaimana telah diubah denganKeputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.393/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016, dengan dalildalil yang padapokoknya sebagai berikut:l. Kewenangan Mahkamah Agung;1.1.

Nomor SK.314/MENLHK/SETJENPLA.2/4/2016, tanggal 20 April 2016,sebagaimana dirubah dengan SK Nomor 393/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2016 tidak memenuhi = syarat sebagaiKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat beschikingkarena Keputusan tersebut berlaku secara umum untuk seluruhmasyarakat yang berada pada Provinsi Riau;b.

Nomor SK.314/MENLHK/SETJENPLA.2/4/2016,tanggal 20 April 2016 sebagaimana telan diubah denganKeputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Sk.393/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2016 tentang Perubahan Peruntukan KawasanHalaman 7 dari 86 halaman.

Nomor SK.314/MENLHK/SETJENPLA.2/4/2016, tanggal 20April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadiHalaman 46 dari 86 halaman.

Memerintahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I.untuk memperbaiki Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:SK.878/MenhutlI/2014, tanggal 29 September 2014 jo Nomor SK.314/MENLHK/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 sebagaimana dirubahdengan SK.393/MENLHK/SETJEN/PLA.0O/5/2016, tanggal 23 Mei2016;4.

Terdakwa menangkap dan memelihara burung kakak tua putih jambulkuning yang memiliki nama ilmiah cacatua sulphurea, terdakwa tidak berhakuntuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut burung tersebut sesuaidengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa tanggal 27 januari 1999 dan menurut PP masihtermasuk satwa yang dilindungi dan menurut Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.29/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang

Terdakwa menangkap dan memelihara burung kakak tua putin jambulkuning yang memiliki nama ilmiah cacatua sulphurea, terdakwa tidakmengetahui burung tersebut dilindungi sesuai dengan ketentuan PeraturanPemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwatanggal 27 januari 1999 dan menurut PP masih termasuk satwa yang dilindungidan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.29/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang perubahanatas Peraturan Meneteri

, 93 jenis burung, 31 jenis reptil, 20 jenis insekta, 7 jenis ikan,1 jenis anthozoa, 14 jenis Bivalia, 14 jenis Palmea, 1 jenis Raflesicia, 29jenis anggrek, 1 jenis Nephentacae, dan 13 jenis Dipterocarpaceae.Bahwa burung kaka tua putih jambul kuning adalah termasuk jenis satwayang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa tanggal 27 januari 1999dan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: P.92/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentangperubahan atas Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup dan kehutananRepublik Indonesia Nomor:P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangjenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.Bahwa sebaran populasi burung kaka tua putin jambul kuning di Indonesiaterbatas di daerah pulau Maluku.Bahwa menurut Ahli oleh karena burung Kakatua putin jambul kuningadalah merupaka satwa yang dilindungi, baik dalam keadaan hidup ataumati atau yang sudah menjadi bagianbagian kecil tidak boleh dimemilikidan

/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang perubahanatas Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik IndonesiaNomor:P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dansatwa yang dilindungj;Dengan demikian unsur Dengan sengaja menangkap, melukai,membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, danmemperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;Menimbang, bahwa oleh karena unsurunsur sebagaimana tersebutdalam dakwaan Primair telah terpenuhi seluruhnya, maka dakwaan subsidairtidak

. : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 TentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo. : P. 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.2.

IYAL Bin ISMAIL jugadapat ditangkap pada tempat tersebut.Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintanh Republik IndonesiaNomor : 7 Tahun 1999, tanggal 27 Januari 1999 sebagaimana yang telah diubahberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, bahwa sisik Trengggiling yang menjadi barang

RI No. : 5 Tahun 1990 TentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999, Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhandan Satwa jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap Surat

Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor : 7 Tahun 1999, tanggal 27 Januari 1999 sebagaimana yang telahdiubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo. : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi, bahwa sisik Trengggiling yang menjadi barang bukti dalamperkara ini termasuk bagian satwa yang dilindungi

Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang;Menimbang, bahwa lebih lanjut ahli menjelaskan berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rl NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, bahwa satwasatwa yang menjadi barang bukti dalam perkara ini termasuk bagian Satwa yangdilindungi oleh Undangundang yaitu : Trenggiling (Manis

Nota Angkutan untuk Hutan Hakyang menerbitkan adalahpemilik hutan hak yang kayunya hasil budidaya atau termasuk dalamjenisjenis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.85/MenlhkSetjen/Kum.1/11/2016 Jo.P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017, tentang Pengangkutan Hasil HutanKayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor P.85/MenlhkSetjen/Kum. 1/11/2016,Jo.P.48/MENLHK/SETJEN/Kum.1/8/2017, tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak, pada prinsipnyapengangkutan kayu yang berasal dari Hutan Hak menggunakan NotaAngkutan. Dalam kayu yang berasal dari hutan hak tersebut tumbuhsecara alami, maka mengikuti ketentuan penatausahaan hasil hutan yangberasal dari hutan negara yang menggunakan SKSHHK.

/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam atau Nota Angkutanuntuk hutan hak jika kayu olahan tersebut berasal dari hutan haksebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Jo.

P.48 /MENLHK / SETJEN / Kum.1 / 8 / 2017, tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak.Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN BIs Bahwa apabila tidak ada izin usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu(IUPHHK) maka dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHK) tidak dapat diterbitkan. Bahwa dalam mengangkut dan membawa hasil hutan harus dilengkap!

R. = Rp557.856,Campuran Ketentuan pengenaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), DanaReboisasi (DR) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor : P.71/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2016 tentangtatacara pengenaan, pemungutan dan penyetoran Provisi Sumber DayaHutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), Ganti Rugi Tegakkan (GRT), DendaPelanggaran Ekploitasi Hutan dan luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.Serta PSDH diatur dalam Peraturan Menteri dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.64/MENLHK/

Diktum KEEMPAT sebagai berikut :Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan/atau Badan Otorita PengelolaKawasan Pariwisata Danau Toba wajib melaksanakan seluruhkewajiban pelepasan kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversisebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor SK.921/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 dankewajiban sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang tata Cara PelepasanKawasan Hutan Produksi yang Dapat

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tentang Pelepasan KawasanHutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama Gubemur SumateraUtara Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba,Terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas +386,50 (tiga ratus delapan puluh enam dan lima puluh perseratus)Hektar;3.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.155/Menlhk/Setjen/PLA.2/3/2017 tentang Perubahan Fungsi AntarFungsi Pokok Kawasan Hutan Dari Sebagian Kawasan Hutan LindungSibisa menjadi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, DiKabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas + 386,50 (tigaratus delapan puluh enam dan lima puluh perseratus) Hektar;c.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan = NomorSK.155/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2017 tentang Perubahan Fungsi AntarFungsi Pokok Kawasan Hutan Dari Sebagian Kawasan Hutan Lindung Sibisamenjadi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, di Kabupaten TobaSamosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas + 386,50 Ha;4.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tentang Pelepasan Kawasan HutanProduksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama Gubernur Sumatera Utara UntukPengembangan Wilayan Kawasan Pariwisata Danau Toba, Terletak diKabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas + 386,50 Ha;5.

P.71/MenLHK/setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yangberlaku mulai 1 Oktober 2016 tentang tata cara pengenaanpemungutan dan penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, DanaReboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi hutandan luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.c.

Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk PerhitunganProvisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan PenggantianNilai Tegakan.d. SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.163/KptsII/2003, tgl 26 Mei 2003,tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan luranKehutanan.Bahwa benar Ahli menjelaskan sebagai berikut yaitu :a.

Nota Angkutan adalah salah satu dokumen surat keterangan sah hasilhutan kayu yang digunakan untuk menyertai pengangkutan sesuaidengan Pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.43/Menlhk/ Setjen/2015 JoP.60/Menlhk/Setjen/Kum/2016 tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang berasal dari Hutan Alam.Bahwa benar Kelompok Jenis Meranti (Kruing) sebanyak 231 Keping =16,7936 M?

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.43/Menlhk/Setjen/2015 JoP.60/Menlhk/Setjen/Kum/2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayuyang berasal dari Hutan Alam, pengangkutan hasil hutan yang berasal darihutan alam dari kayu bulat yang mengalami proses perubahan bentukmenjadi kayu gergajian hanya dapat dilakukan pada IUIPHHK dan dalampengangkutannya wajib dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu Olahan (SKSHHKKO) diterbitkan oleh GANISPHPL secara selfassement

seharusnya menggunakan dokumen berupa suratketerangan sahnya hasil hutan kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO)berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.43/Menlhk/ Setjen/2015 JoP.60/Menlhk/Setjen/Kum/2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayuyang berasal dari Hutan Alam.Bahwa benar perbuatan terdakwa bersamasama BUDI SAZALI BinAZHARUDDIN tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan melanggarketentuan pasal 16 Jo Pasal 88 ayat 1 huruf a Undang Undang RI nomor18 tahun 2013,

Untuk penatausahaan hasil hutan yangberasal dari hutan alam dan Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hakmaka praturan yang mengatur dalam PUHH adalah Peraturan Mentri LHKNomor: : P. 85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo P.48/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/ 2017 Tentang Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya Yangberasal dari hutan hakBahwa yang dimaksud dengan SIPUHH adalah serangkaian perangkat danprosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan

Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan NomorP.43/menlhksetjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yangberasal dari hutan alam dan PermenLHK Nomor : P. 85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/ 2016 Jo.

P. 48/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2017 TentangPengangkutan hasil hutan kayu budidaya Yang berasal dari hutan hakBahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Lingkungan hidup danKehutanan Nomor : P. 60/menLHK/setjen/Kum.1/2016 Tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.43/menlhksetjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yangberasal dari hutan alam, bahwa penerbitan dokumen SKSHHK, salah satusyaratnya harus telah dibayar lunas PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), DR

P.48/MenLHkK/ Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang Perubahan atas PermenLHKNomor : P. 85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016Bahwa menurut Ahli bahwa Sdr. NANDES Bin SUHAIMI yang telahmengangkut hasil hutan kayu, dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truk ColtDiesel Nomor Polisi BG 4350 ML, dari Muara Danau Kab.

P. 48/MenLHK/Setjen/ Kum.1/8/2017Tentang Perubahan atas PermenLHK Nomor : P. 85/MenLHK/ Setjen/Kum.1/11/2016Halaman 24 dari 29 halaman putusan nomor 628/Pid.Sus.LH/2019/PN JmbMenimbang, bahwa menurut Ahli bahwa Terdakwa yang telah mengangkuthasil hutan kayu, dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truk Colt Diesel Nomor PolisiBG 4350 ML, dari Muara Danau Kab.

Sedangkan gambar 7karakter wajahnya yang kekar menunjukkan berkelamin jantan;Harimau Sumatera (Panthera tigris Sumatrae) dan Macan Tutul(Panthera pardus melas) termasuk jenisjenis satwa yang dilindungisebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi pada nomor

/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, yaitu HarimauSumatera (Panthera tigris sumatrae) dan Macan Tutul (Panthera pardusmelas) termasuk famili Felidae terdapat pada nomor urut 55 dan 56;Bahwa setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan ataumemiliki kulit, tubuh atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi ataubarangbarang yang dibuat

Satwa burung Merak Hijau (PavoMuticus) termasuk salah satu jenis satwa yang dilindungi sebagaimanatercamtum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RINomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang Dilindungi pada nomor urut 171;Bahwa Merak Hijau atau dalam nama ilmiahnya Pavo Muticusmempunyai bulu yang indah.

Rusa Timor (RusaTimorensis) termasuk salah satu jenis satwa yang dilindungisebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi pada nomor urut32;Bahwa Rusa Timor atau dalam nama ilmiahnya Rusa Timorensis adalahhewan mamalia pemamah biak (ruminan) yang termasuk

Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungli, yaitu :a) Burung Merak Hijau (Pavo Muticus) termasuk Famili Phasianidaeterdapat pada nomor urut 171;b) Rusa Timor (Rusa Timorensis) termasuk famili Cervidae terdapatpada nomor urut 32;Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN NgwBahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentangPemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar pada Pasal 11 Ayat (1).Hasil penangkaran satwa

membeli KantongSemar Kelam (Nepenthes clipeata) harus mempunyai izin dari PemerintahRepublik Indonesia, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah dariPemerintah Republik Indonesia terkait kepemilikan 30 ) individu Kantong SemarKelam (Nepenthes clipeata).Bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) individu Kantong Semar Kelam(Nepenthes clipeata) termasuk dalam jenis tumbuhan yang dilindungi terdaftardalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi nomor urut 810 (delapan ratus sepuluh).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.AtauKedua :Bahwa Terdakwa RAHMAN bin BANYU, pada hari Selasa

dalamdan/atau luar negara Indonesia harus mempunyai izin dari Pemerintah RepublikIndonesia, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari PemerintahRepublik Indonesia terkait kepemilikan 30 (tiga puluh) individu Kantong SemarKelam (Nepenthes clipeata).Bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) individu Kantong Semar Kelam(Nepenthes clipeata) termasuk dalam jenis tumbuhan yang dilindungi terdaftardalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi nomor urut 810 (delapan ratus sepuluh).Halaman 5 dari 10 halaman, putusan Nomor 202/PID.B/LH/2020/PN SagPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Membaca

Dalamhal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :KS.1/Menlhk/Setjen/KUM.6/1/2020, tanggal 6 Januari 2020,memberikan kuasa kepada:1. Drs. Maman Kusnandar, M.M., Jabatan Plt. Kepala BiroHukum;2. Supardi, S.H., M.H, Jabatan Kepala Bagian Advokasi danDokumentasi Hukum;3. Endi Sugandi, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukumdan Kerjasama TeknikDitjen PKTL;4. Fahrurazzi, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum danKerjasama Teknik Ditjen PHPL;5. Drs.

AcaraPersidangan dalam perkara tersebut;Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 236/G/2019/PTUNJKT.Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29November 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta pada tanggal 29 November 2019 dengan register Nomor :236/G/2019/PTUNJKT, yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan untukmenyatakan batal atau tidak sah serta untuk mencabut Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.327/Menlhk

pencabutan gugatan dengan suratnya Nomor56/TUN.LSI/I&IlBO/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal Permohonan PencabutanPerkara Nomor 236/G/2019/PTUNJKT yang ditandatangani oleh Kuasa HukumPenggugat dan diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 20 Mei2020 dengan alasan pada pokoknya telah dilakukannya tindak lanjut terkaitdengan permasalahan tumpang tindih area lahan oleh Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor SK. 154/Menlhk

Setjen/HPL.3/3/2020 TentangPerubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 674/KPTSII/1996tanggal 22 Oktober 1996 Tentang Pemberian Pengusahaan Hutan TanamanIndustri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan seluas + 14.400 (empat belas ribuempat ratus) hektar di propinsi Daerah Tingkat Kalimantan Selatan kepada PT.Kirana Chatulistiwa (Kepmenlhk No.154/ Menlhk/Setjen/HPL.3/3/2020);Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:(1

Riau untukProses lebih lanjut;Bahwa menurut MUSLINO, S.Si selaku ahli pada Balai Besar KoservasiSumber Daya Alam (BKSDA) Riau, berdasarkan UndangUndang RI Nomor 5tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan EkosistemnyaPasal 20 (1) satwa di golongkan dalam jenis yang dilindungi karena digolongkan dalam : Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarangDan sesuai denngan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P.106/MENLHK

/ SETJEN/ KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi yang mana satwa belangkas tergolongFamily Limulidae yang tercantum dalam lembaran lampiran nomor urut 785Belangkas besar Tachypleus gigas dan Satwa Belangkas yang ditemukan olehpetugas Ditpolairud Polda Riau dalam keadaan mati tersebut tergolong keHalaman 4dari 19 halaman Putusan Nomor 5/Pid.BLH/2020/PN

pada Balai Besar Koservasi Sumber Daya Alam(BKSDA) Riau; Bahwa berdasarkan UndangUndang RI Nomor 5 tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 20 (1)satwa di golongkan dalam jenis yang dilindungi karena di golongkan dalamHalaman 7dari 19 halaman Putusan Nomor 5/Pid.BLH/2020/PN RhlTumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan dan Tumbuhan dan satwayang populasinya jarang;Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P. 06/ MENLHK

/ SETJEN/ KUM.I / 12/2018tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.I/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, satwa belangkastergolong Family Limulidae yang tercantum dalam lembaran lampirannomor urut 785 Belangkas besar Tachypleus gigas;Bahwa Satwa Belangkas yang ditemukan oleh petugas Ditpolairud PoldaRiau dalam keadaan mati tersebut tergolong ke dalam Filum ArthropaSubfilum Chelicerata Kelas Merostomata ordo

/ SETJEN/KUM. / 12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomorP.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhandan Satwa yang dilindungi, satwa belangkas tergolong Family Limulidaeyang tercantum dalam lembaran lampiran nomor urut 785 Belangkasbesar Tachypleus gigas;Bahwa Satwa Belangkas yang ditemukan oleh petugas DitpolairudPolda Riau dalam keadaan mati tersebut tergolong ke dalam FilumArthropa Subfilum Chelicerata Kelas Merostomata ordo

Ahli IRFAN HIDAYAT ISMAIL Pendapatnya sebagai berikut :Bahwa kayu rimba campuran sebanyak 92 (sembilan puluh dua) keping(10,1072 M) merupakan hasil hutan karena kayu tersebut belumdibudidayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentangpenangkutan hasil hutan kayu budidaya dan tidak diperbolehkan untukdiangkut tanpa dilengkapi dengan dokuen yang sah terkait penangkutan kayu,hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan KehutananNomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutanyang berasal dari Hutan Alam.Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang diakibatkan olehpara terdakwa yaitu PSDH dan DR nya adalah:Total PSDH = Rp.788.361 ,40.Total DR = Rp.3.627.221,4.Total GRT = Rp.7.883.616,00.Jadi total kerugian negara keseluruhan = Rp.12.299.198,8.Menimbang, bahwa atas Pendapat Ahli tersebut, Para terdakwa membenarkannya.Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar

kelompok rimba campuran dengan rincian:Jenis Medang Labu sebanyak 9 (sembilan) keping (0,8924 M).Jenis Rengas Tembaga sebanyak 83 (delapan puluh tiga) keping (9,2148 M).Bahwa kayu rimba campuran sebanyak 92 (sembilan puluh dua) keping (10,1072M) merupakan hasil hutan karena kayu tersebut belum dibudidayakansebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang penangkutan hasil hutankayu budidaya dan tidak diperbolehkan untuk diangkut

tanpa dilengkapi dengandokuen yang sah terkait penangkutan kayu, hal ini diatur dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam.Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang diakibatkan oleh paraterdakwa yaitu PSDH dan DR nya adalah:Total PSDH = Rp.788.361,40.Total DR = Rp.3.627.221,4.Total GRT = Rp.7.883.616,00.Jadi total kerugian negara keseluruhan = Rp.12.299.198,8.

MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam ,berdasarkan hasilperhitungan kerugian negara yang diakibatkan oleh para terdakwa yaitu PSDH danDR nya adalah.