garapan yang terletak di Dusun Pamanjengang DesaMoncongloe Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikBarang Bukti Dokumen Nomor Laboratorium 687 / DCF / IV / 2014tanggal 28 April 2014 :Kesimpulan :Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa : 1 (satu) lembar blangko Surat ketetapan luran Pembangunan Daerah(P.2), Desa / Kampung / Marga Dsb Moncongloe Nomor 153Kecamatan Mandai, Deswati II (Kabupaten /Kotapradja) Maros namawajib

bajar Malli bin Sabang Nomor 22 P2, alamat KampungPammanjengang, jenis tanah sawah luas 1 Ha, IPEDA tahun 1973pada document bukti (QB1) seperti tercantum pada Bab 1 tersebut diatas adalah merupakan Blangko hasil foto copy; 1 (satu) lembar Blangko Surat ketetapan luran Pembangunan Daerah(P.2), Desa / Kampung / Marga Dsb moncongloe Nomor 1122Kecamatan Mandai, Deswati Il (Kabupaten /Kotapradja) Maros namawajib bajar Malli bin Sabang Nomor 22 P2, alamat KampungPammanjengang, jenis tanah sawah luas 0,53

Foto copy Silsilah Keluarga Beddu Remmang Alm, tertanggal 1 September2014, yang diberi tanda bukti TILT 3;4, Foto copy tanda terima sementara Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas namawajib Pajak Arafah B Abd Rahman, tertanggal 20 Oktober 1994, yang diberitanda bukti T.L.II4 ;5. Foto copy tanda terima sementara Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas namawajib Pajak Arafah B Abd Rahman, tertanggal 20 September 2000, yang diberitanda bukti T.LIL5 ;6.

Lompo hewan Desa Pakkasalo, Kecamatan DuaBoccoE, tertanggal 31 Agustus 2014, Foto copy Silsilah Keluarga Beddu RemmangAlm, tertanggal 1 September 2014, yang diberi tanda bukti TLII 3, Foto copy tandaterima sementara Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama wajib Pajak Arafah BAbd Rahman, tertanggal 20 Oktober 1994, Foto copy tanda terima sementara PajakBumi dan Bangunan (PBB) atas nama wajib Pajak Arafah B Abd Rahman, tertanggal20 September 2000, Foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas namawajib

SPPT : 73.04.050.012.002 .0212.0, namawajib pajak TAJU B LURUANG (Bukti P9);10.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak TerutangPajak Bumi dan Bangunan tahun Bantaeng, 03 Jan2013, No. SPPT : 73.04.050.012.002 .0209.0, namawajib pajak LURUANG (Bukti P10);11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak TerutangPajak Bumi dan Bangunan tahun Bantaeng, 03 Jan2013, No.

SPPT : 73.04.050.012.002 .0211.0, namawajib pajak LOKMO B LURUANG (Bukti P11);12.Foto copy Surat Keberatan Pengantian/Mutasi Namapemegang Hak Tanah (Sertipikat Tanah) No. 15 An.Halaman 19 dari43 Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2014/PN.JOSALISI, Paranglabbua, 22 September 2010 (BuktiP12);13.

SPPT : 73.04.050.012.002 .0071.0, namawajib pajak SALISI BLURUANG (Bukti T4);Foto copy Surat Salinan Putusan Pengadilan TinggiMakkasar Nomor : 65/PID/2013/PT.MKS. atas NamaH. DAMANG BIN MADING (Bukti T5);Foto copy Surat Salinan Putusan Pengadilan NegeriJeneponto Nomor : 10/Pid.C/2013/PN.JO. atasNama H. DAMANG BIN MADING (Bukti T6);7. Foto copy Surat Pernyataan LURUANG,Bontorannu, 25 Juli 2005.(Bukti T7);8.

Penerapan hukum tersebut sangatlah berlebihlebihan ataupun melebihi apa yang menjadi kewenangannya serta telahmelakukan kekhilafan dan kelalaian yang mendasar dalam penerapanhukumnya ;Bahwa sengketa dalam pokok perkara ini adalah mengenai harta kekayaangonogini Bapak dan Mbok Kromowidjojo yang berupa tanah sawah danpekarangan sengketa dalam Buku C untuk Desa No. 75 atau Buku NamaWajib Pajak No. 75 yang pada tanggal 3 Maret 1967 telah dibuat UgeranJual Beli antara Bp.

Kromowidjojoalias Sido yang didasari Surat Ugeran Pertolongan tanggal 3 Maret 1967yang tidak sah berdasarkan hukum, dan apalagi pencatatan Buku C NamaWajib Pajak No. 485 an. Sugito tersebut terjadi tahun 1967 setelahberlakunya PP No. 10 Tahun 1961, yang mana pencatatan Buku C setelahtahun 1960 adalah menyalahi peraturan perundangundangan yang berlaku,dengan demikian Buku C Nama Wajib Pajak No. 485 an.

diajukan ke depan persidanganoleh pemohon, didapati fakta hukum bahwa dikarenakan adanya kesalahanpenulisan nama dan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut makaditakutkan akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, sehinggaberdasarkan fakta tersebut maka Hakim menilai bahwa perubahan perbaikannama dan tempat lahir tersebut sudah selayaknyalah untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undangundang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perbaikan namawajib

Hal.5 dari 7 Halaman.Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi perubahan nama RUSHANDAYANI menjadi ROSALIA HANDAYANI, adalah tidak bertentangandengan adat kebiasaan masyarakat Surakarta, dan menurut pengetahuanhakim, nama tersebut bukan gelar kebangsawanan atau gelar yangberhubungan dengan marga (trah), sehingga tidak bertentangan denganhukum adat di Surakarta dan dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastianhukumnya, adalah cukup beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa perubahan/penambahan namawajib

pajak: Tasisala, alamat objek pajak/wajib pajak: Jl Kantor LurahLing Tantanan;e fotocopy DHKP Tahun 2013 Kelurahan Tantanan TallunglipuKecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara Propinsi SulawesiSelatan dengan highlight / stabilo dari pihak Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi Nomor: 1606 NOP: 004.0086.0 atas namawajib pajak: Tasisala, alamat objek pajak/wajib pajak: Jl Kantor LurahLing Tantanan;fotocopy DHKP Tahun 2012 Kelurahan Tantanan TallunglipuKecamatan Tallunglipu Kabupaten

Toraja Utara Propinsi SulawesiSelatan dengan highlight / stabilo dari pihak Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi Nomor: 1606 NOP: 004.0086.0 atas namawajib pajak: Tasisala, alamat objek pajak/wajib pajak: Jl Kantor LurahLing Tantanan;fotocopy DHKP Tahun 2009 Kelurahan Tantanan TallunglipuKecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara Propinsi SulawesiSelatan dengan highlight / stabilo dari pihak Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi Nomor: 1606 NOP: 004.0086.0 atas namawajib

pajak: Tasisala, alamat objek pajak/wajib pajak: Jl Kantor LurahLing Tantanan;fotocopy DHKP Tahun 2008 Kelurahan Tantanan TallunglipuKecamatan Tallunglipu Kabupaten Tana Toraja Propinsi SulawesiSelatan dengan highlight / stabilo dari pihak Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi Nomor: 1606 NOP: 004.0086.0 atas namawajib pajak: Tasisala, alamat objek pajak/wajib pajak: J1 Kantor LurahLing Tantanan;fotocopy DHKP Tahun 2007 Kelurahan Tantanan TallunglipuKecamatan Tlp Kabupaten Tana Toraja

Propinsi Sulawesi Selatandengan highlight / stabilo dari pihak Para Penggugat Konvensi / ParaTergugat Rekonvensi Nomor: 1605 NOP: 004.0086.0 atas nama wayibpajak: Tasisala, alamat objek pajak/wajib pajak: Jl Kantor Lurah LingTantanan; fotocopy DHKP Tahun 2006 Kelurahan Tantanan TallunglipuKecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja Propinsi SulawesiSelatan dengan highlight / stabilo dari pihak Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi Nomor: 1605 NOP: 004.0086.0 atas namawajib pajak: Tasisala

, alamat objek pajak/wajib pajak: Jl Kantor LurahLing Tantanan;fotocopy DHKP Tahun 2005 Kelurahan Tantanan TallunglipuKecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja Propinsi SulawesiSelatan dengan highlight / stabilo dari pihak Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi Nomor: 1605 NOP: 004.0086.0 atas namawajib pajak: Tasisala, alamat objek pajak/wajib pajak: Jl Kantor LurahLing Tantanan;fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku 1, 2,3, 4, 5 tahun 2003 Nomor: 946 NOP: 004.0187.0

., (yang bertindak atas namaWajib Pajak PT Bank Lippo, Tbk. ) NPWP:01.311.742.9091.000, adalah telan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

pemohon, menurutpengadilan berdasarkan literatur maupun keterangan saksi, ternyata tidak bertentangandengan hukum serta tidak bertentangan pula dengan adat istiadat, oleh karenanya dapatdikabulkan;Menimbang bahwa proses pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo.Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa pencatatan perubahan namawajib

P4 semuanya atas namaWajib Pajak HAVID (Penggugat/Pembanding) serta saksisaksi masingmasing bernama: Indra Jaya, S.Sos, Wa Jalena, La Ode Samad danSabaruddin,S.Sos, sedangkan pada sisi lain Tergugat I/Terbanding gunamenguatkan sangkalannya juga telah mengajukan buktibukti surat bertandaT.I1 s/d.

oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dantidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon menetapkanIdentitas Pemohon Sebenarnya Nama: SYAHDAN Tempat Tanggal Lahir diPULAU KIJANG pada tanggal 01 Januari 1989 sesuai denganIjazah Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan, dengan perbaikan redaksi;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohondikabulkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 Jo UndangUndang Nomor: 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan namawajib

., (yang bertindak atas namaWajib Pajak PT Bank Lippo, Tbk.) NPWP: 01.311.742.9091.000,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 352/B/PK/Pjk/2018perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, makaHakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diatas dikabulkan, makakepada Pemohon diberikan yin untuk mengubah namanya pada Kutipan Akta KelahiranNomor 722/1984 tanggal 29 Agustus 1984 dari nama semula HANRA diubah menjadina Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) (3) UU No. 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan namawajib

dengan hukum sehingga petitumPemohon pada angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimatsebagaimana dalam amar Penetapan;Menimbang, bahwa olehkarena terkait dengan permohonan Pemohon adamengenai perubahan nama maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3)Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan namawajib

dengan hukum sehingga petitumPemohon pada angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimatsebagaimana dalam amar Penetapan;Menimbang, bahwa olehkarena terkait dengan permohonan Pemohon adamengenai perubahan nama maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3)Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan namawajib

Putusan Nomor 2865 K/Pdt/2014 Sebelah Selatan : dengan tanah Arahman Bo dan tanah sengketa atas namawajib pajak Sahada seluas + 18.000 m? yang dikuasai olehTergugat; Sebelah Barat : dengan Jalan Raya Lintas Raberas; Sebelah Timur : dengan sisa tanah sengketa seluas + 2.977 m? yang dikuasaioleh Pengugat;Dan;Sebagian tanah sawah pertanian seluas + 18.000 m?

Pajak melalui Inspeksi PBB Denpasar Dinas LuarTingkat I PBB Sumbawa Besar, melalui suratnya tertanggal 16 Mei 1989,mengembalikan/menghidupkan kembali wajib pajak atas nama semula yaituBadollah Bin Uki, dan membatalkan nama wajib pajak baru yaitu atas nama KasimMahdi (Tergugat);Bahwa meskipun Tergugat telah berusaha merebut atau menggelapkan tanah objeksengketa secara melawan hukum, namun menurut surat pernyataan Tergugat sendiritertanggal 17 Januari 1989, Tergugat telah mencabut dan mengembalikan namawajib

., (yang bertindak atas namaWajib Pajak PT Bank Lippo, Tbk.) NPWP: 01.311.742.9091.000,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Pasal 93 dan Pasal97 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan TataCara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa perubahan namawajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan, maka karenanya perludiperintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan perubahan namaanaknya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalampermohonan

2019:Bukti T.14 : berupa fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran tanahNomor: 1335/2020 tanggal 30 Juli 2020;Bukti T.15 : berupa fotocopy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 06tanggal 29 Maret 2013;Bukti T.l6a =: berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi Dan Bangunan pedesaan dan Perkotaan TahunHalaman 29 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2020/PN Cbi10.11.12.13.Bukti T.I6bBukti T.I6cBukti T.I6dBukti T.6eBukti T.6fBukti T.l7aBukti T.I7b2015, NOP: 32. 03. 191. 011. 0300551.0 atas namaWajib

Pajak Tergugat serta Surat Tanda Terima Setoran(STTS);berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi Dan Bangunan pedesaan dan Perkotaan Tahun2016, NOP: 32. 03. 191. 011. 0300551.0 atas namaWajib Pajak Tergugat serta Surat Tanda Terima Setoran(STTS);berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi Dan Bangunan pedesaan dan Perkotaan Tahun2017, NOP: 32. 03. 191. 011. 0300551.0 atas namaWajib Pajak Tergugat serta Surat Tanda Terima Setoran(STTS);berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

PajakBumi Dan Bangunan pedesaan dan Perkotaan Tahun2018, NOP: 32. 03. 191. 011. 0300551.0 atas namaWajib Pajak Tergugat serta Surat Tanda Terima Setoran(STTS);berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi Dan Bangunan pedesaan dan Perkotaan Tahun2019, NOP: 32. 03. 191. 011. 0300551.0 atas namaWajib Pajak Tergugat serta Surat Tanda Terima Setoran(STTS);berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi Dan Bangunan pedesaan dan Perkotaan Tahun2020, NOP: 32. 03. 191. 011. 0300551.0 atas namaWajib

Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari DinasPendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 31 Maret 2017 atas namawajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat Ill, dapat ditunjukkan aslinya dansetelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P7;. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari DinasPendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 1 April 2018 atas namawajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat III, selanjutnya diberi tanda P8;.

Pemberitahuan Kedua dari PPRIMUS PARERA/Penggugat,tanggal 26 Februari 2018, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksaternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P14;15.Foto copy Surat Pemberitahuan ketiga dari PRIMUS PARERA, tanggal 5Maret 2018, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuaidengan aslinya selanjutnya diberi tanda P15;16.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari DinasPendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 4 Januari 2013 atas namawajib

Bukti surat T 7, berupa Tanda Terima Sementara dari Kantor PelayananPBB Maumere tanggal 11 Juli 2010 atas nama Damianus Manans/Tergugat dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari DinasPendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 5 Januari 2010 atas namawajib pajak Yayasan IPP Ende;Bukti surat T 8, berupa Surat Tanda Terima Setoran ( STTS) dari DinasPendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 4 Mei 2015 atas namawajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat Ill dan Surat Pemberitahuan PajakTerhutang

Bukti surat T 9, berupa Surat Tanda Terima Setoran ( STTS) dari DinasPendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 29 April 2016 atas namawajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat III dan Surat Pemberitahuan PajakTerhutang (SPPT) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende,tertanggal 1 April 2016 atas nama wajib pajak WILLY PAUL DOY/TergugatIII;10.Bukti surat T 10, berupa Surat Tanda Terima Setoran ( STTS) dari Dinas11Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 2 Juni 2017 atas namawajib pajak WILLY PAUL

wajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat Ill dan SuratPemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari Dinas Pendapatan Daerah KabupatenEnde, tertanggal 1 April 2016 atas nama wajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat Ill,dan bukti surat T 10, berupa Surat Tanda Terima Setoran ( STTS) dari DinasPendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 2 Juni 2017 atas nama wajib pajakWILLY PAUL DOY/Tergugat III dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 1 April 2017 atas namawajib