Ditemukan 175 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-08-2016 — Putus : 23-09-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1044 B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
108 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor2239/K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang telahberkekuatan hukum tetap (/nkrach van Gewijsde);Di samping itu, Ultimum Remedium dalam perkara a quodilatarbelakangi perpindahan atas peralihan kewenangan ataukompetensi untuk memeriksa dan mengadili dari Peradilan Administrasike Peradilan umum, yaitu bahwa sanksi pidana perpajakan tersebutdilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadaphukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penal lawmerupakan kebijakan
Register : 09-02-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 B/PK/PJK/2016 Tanggal 18 April 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 telah khilafdan menunjukkan kekeliruan yang nyata karena:a.
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1027/B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT. Gunung Melayu vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
292 — 462 — Berkekuatan Hukum Tetap
292 — 462 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor2239/K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang telahberkekuatan hukum tetap (/nkrach van Gewijsde);Di samping itu, Ultimum Remedium dalam perkara a quodilatarbelakangi perpindahan atas peralihan kewenangan ataukompetensi untuk memeriksa dan mengadili dari Peradilan Administrasike Peradilan umum, yaitu. bahwa sanksi pidana perpajakan tersebutdilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadaphukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penal lawmerupakan kebijakan
Register : 01-08-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1042 B/PK/PJK/2016 Tanggal 27 Oktober 2016 — PT. GUNUNG MELAYU VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
121 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
121 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor2239/K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang telahberkekuatan hukum tetap (/nkrach van Gewijsde);Di samping itu, Ultimum Remedium dalam perkara a quodilatarbelakangi perpindahan atas peralihan kewenangan ataukompetensi untuk memeriksa dan mengadili dari Peradilan Administrasike Peradilan Umum, yaitu bahwa sanksi pidana perpajakan tersebutdilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadaphukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penal lawHalaman 116 dari
Register : 09-11-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1745 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Desember 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
36 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor2239/K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Januari 2012 di antaranya yang diputus:1. Menyatakan Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana perpajakan Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dan/AtauKeterangan Yang Isinya Tidak Benar Atau Tidak Lengkap Secara BerlanjutHalaman 121 dari 126 halaman.
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 524/B/PK/PJK/2016 Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
nd771104be)j);Bahwa walaupun Putusan MA Republik Indonesia Nomor2239 K/PID.SUS/2012 dalam perkara Suwir Laut merupakanputusan yang terdapat kekhilafan dan kekeliruan nyata, dengan tidak= mengurangi kewajiban konstitusisebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A UUD 1945Amandemen Kedua, Pemohon Peninjauan Kembali dengan itikad baik dan patuh kepada hukum melakukan pembayaransyarat khusus yang tercantum dalam amar putusan tersebutdimana seyogyanya menurut ketentuan Pasal 14 a,b,c, dan fayat (1) KUH Pidana
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1011/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. INTI INDOSAWIT SUBUR vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
181 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
181 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor2239/K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang telahberkekuatan hukum tetap (/nkrach van Gewijsde);Di samping itu, Ultimum Remedium dalam perkara a quodilatarbelakangi perpindahan atas peralihan kewenangan ataukompetensi untuk memeriksa dan mengadili dari Peradilan Administrasike Peradilan umum, yaitu. bahwa sanksi pidana perpajakan tersebutdilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadaphukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penal lawmerupakan kebijakan
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1003 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
83 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor2239/K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang telahberkekuatan hukum tetap (Inkrach van Gewijsde);Disamping itu, Ultimum Remedium dalam perkara a quodilatarbelakangi perpindahan atas' peralihnan kewenangan ataukompetensi untuk memeriksa dan mengadili dari Peradilan Administrasike Peradilan umum, yaitu banhwa sanksi pidana perpajakan tersebutdilinat dari pbemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadaphukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penal lawmerupakan kebijakan
Putus : 18-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1191/B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — PT ANDALAS INTIAGRO LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
64 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
BahwaMajelis Hakim seharusnya melihat fakta yang ada bahwa PemohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) bukan merupakanpihak yang didakwa di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor2239/K/PID.SUS/2012 sehingga tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat(1) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagai dasar hukum yang digunakan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) di dalam penerbitan SKPKBnya.Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) pun tidakpernah diberi hak nya untuk
Register : 08-06-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 751 B/PK/PJK/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
44 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Majelis Hakim seharusnya melihat fakta yang adabahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukanmerupakan pihak yang didakwa di dalam Putusan MA Nomor2239/K/PID.SUS/2012 sehingga tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) UUKUP sebagai dasar hukum yang digunakan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) di dalam penerbitan SKPKBnya.
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr Tanggal 18 Juni 2015 —
133 — 47
133 — 47
Bengkalis.Tanah yang berada di atas sertifikat tanah hak milik nomor2239, Kel Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas1.880 M2, tanggal 14 Mei 2013, terletak di Jl. Baru, KelWonosari, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis.Tanah yang berada di atas sertifikat tanah hak milik nomor2292, Kel Wonosari atas nama pemegang hak DWI UMIYATIseluas 4.035 M2, tanggal 12 Nopember 2013, terletak di Jl.Lembaga Kel. Wonosari, Kec. Bengkalis,Kab.
Register : 03-06-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 07-08-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 295/PDT/2020/PT BDG Tanggal 6 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat I : PT TJIPTA WIDJAYA SEJAHTERA
Terbanding/Tergugat : PT BANK CIMB NIAGA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : SUYANTO TJIPTA WIDJAYA
250 — 209
Terbanding/Tergugat : PT BANK CIMB NIAGA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : SUYANTO TJIPTA WIDJAYA
250 — 209
Perubahan Ke 3(Tiga) dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 2239/PT1/BDG/2009 tanggal 30 Nopember 2009, tertanggal 23 September 2010 Jo.Perubahan Ke4 (Empat) dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor2239/PT1/BDG/2009 tanggal 30 Nopember 2009, tertanggal 23 September2010 Jo. Perubahan Ke 5 (Lima) dan Pernyataan Kembali Perjanjian KreditNomor 2239/PT1/BDG/2009 tanggal 30 Nopember 2009, tertanggal 28Februari 2011 Jo.
Register : 04-05-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Tpg Tanggal 24 September 2018 — Penuntut Umum:
1.Dani K Daulay, S.H
2.Nolly Wijaya, SH., MH
Terdakwa:
Hendrisin, ST
421 — 21
1.Dani K Daulay, S.H
2.Nolly Wijaya, SH., MH
Terdakwa:
Hendrisin, ST
421 — 21
AIPP tertanggal 27 Oktober2017 dilakukan pembatalan dengan mengeluarkan surat nomor540/112/PM/ESDM/X1I/2017 tertanggal 10 November 2017 perihalRekomendasi Pembatalan atas SK IUP Khusus yang ditandatangani olehSaksi AMJON, sehingga kemudian oleh Saksi AZMAN TAUFIK selakuKepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ProvinsiKepulauan Riau mengeluarkan SK Gubernur Kepulauan Riau nomor2239/KPTS18/XI/2017 Pembatalan SK Gubernur Kepulauan Riau nomor1922/KPTS18/X/2017 tentang Persetujuan
Register : 19-03-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 17-09-2018
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Tpg Tanggal 15 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.ARIEF SYAFRIANTO, S.H., M.H
2.Dani K Daulay, S.H
3.Nolly Wijaya, SH., MH
Terdakwa:
WEIDRA Als AWE
411 — 23
1.ARIEF SYAFRIANTO, S.H., M.H
2.Dani K Daulay, S.H
3.Nolly Wijaya, SH., MH
Terdakwa:
WEIDRA Als AWE
411 — 23
AIPP tertanggal 27Oktober 2017 dilakukan pembatalan dengan mengeluarkan surat nomor540/112/PM/ESDM/X1I/2017 tertanggal 10 November 2017 perihalRekomendasi Pembatalan atas SK IUP Khusus yang ditandatangani olehSaksi AMJON, sehingga kemudian oleh Saksi AZMAN TAUFIK selakuKepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ProvinsiKepulauan Riau mengeluarkan SK Gubernur Kepulauan Riau nomor2239/KPTS18/XI/2017 Pembatalan SK Gubernur Kepulauan Riau nomor1922/KPTS18/X/2017 tentang Persetujuan
Putus : 17-05-2016 — Upload : 08-01-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 514 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 17 Mei 2016 — DU NUN alias AGUAN alias ANUN
182 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
182 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Bengkalis,Kabupaten Bengkalis dekat Pelabuhan Roro / PenyeberanganKapal Feri;Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor1328, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak Du Nundan Charles Anthony seluas 3.742 M2, tanggal 07 November2012 (Kongsi dengan Charles Anthony, tanah terletak di JalanPertanian, Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis,Kabupaten Bengkalis;Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor2239, Kelurahan Wonosari atas