Ditemukan 711 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 07-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1514 B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DEGREMONT
172291 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1514/B/PK/PJK/2017Schedule of Works Stage 20052006 (Revised) diketahui bahwaproyek atau pekerjaan harus selesai pada tahun ke2 yaitu tahun2006, sehingga masih terdapat kekurangan bayar sebesarRp4.505.516.002,00 (jika total nilai kontrak Rp20.731.636.364,00cfm /nvoice) atau Rp6.578.679.638,00 (jika total nilai kontrakRp22.804.800.000,00 cfm Subcontract Agreement);Bahwa oleh karena masih terdapat kekurangan bayar dari total nilaikontrak sebesar Rp4.505.516.002,00 atau Rp6.578.679.638,00
    Putusan Nomor 1514/B/PK/PJK/2017Namun sebaliknya, nyatanyata berdasarkan /nvoice Nomor06/TGM/AH/F/065 tanggal 20 Desember 2006 diketahui bahwapersentase penyelesaian pekerjaan rehabilitasi tersebut hanya78,27% senilai Ro16.226.120.362,00 dari total nilai kontrakRp20.731.636.364,00 sedangkan berdasarkan klausul 7 (clause 7:Price) Subcontract Agreement disebutkan bahwa nilai kontrakproyek atau pekerjaan adalah sebesar Rp22.804.800.000,00 danberdasarkan lampiran Schedule of Works Stage 20052006(Revised
    ) diketahui bahwa proyek atau pekerjaan harus selesaipada tahun ke2 yaitu tahun 2006, sehingga masih terdapatkekurangan bayar sebesar Rp4.505.516.002,00 (jika total nilaikontrak Rp20.731.636.364,00 cfm /nvoice) atauRp6.578.679.638,00 (jika total nilai kontrak Rp22.804.800.000,00cfm Subcontract Agreement)Bahwa Majelis Hakim memiliki Kewenangan untuk menentukanbeban pembuktian dan alat bukti yang digunakan (bersifat aktif),sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim meneliti danmemberikan pertimbangan
Register : 27-02-2013 — Putus : 16-05-2013 — Upload : 12-09-2013
Putusan PA SURABAYA Nomor 1034/Pdt.G/2013/PA.Sby
Tanggal 16 Mei 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
232
  • Fotokopi /nvoice dari Hotel Istana Permata, tertanggal 16 November 2012, telahsesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda (P.5);6. Fotokopi /nvoice dari Hotel Istana Permata, tertanggal 16 November 2012, telahsesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda (P.6);7.
Putus : 19-06-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1551/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 19 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT PAMA PERSADA NUSANTARA
2720 Berkekuatan Hukum Tetap
  • menggugurkan faktafakta dan melemahkanbuktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbanganhukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupasubstansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh MajelisPengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambilalin pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu terbukti Penggugat sekarangTermohon Peninjauan Kembali menerbitkan 91 (sembilan puluh satu)Faktur Pajak masingmasing dengan /nvoice
Putus : 15-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3595 K/PDT/2015
Tanggal 15 Maret 2016 — PT IKHTIAR BARAYA UTAMA vs PT KOMPONINDO BETONJAYA
4342 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 3595 K/Pdt/201530.36.37.38.dengan Pembayaran Tahap Kedua pada Pengiriman Il sebesarRp1.586428.800,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta empatratus dua puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah) (/nvoice PelunasanPengiriman II) dan Invoice Pelunasan Pengiriman II yang telah diterimadengan baik oleh Tergugat pada tanggal 4 Desember 2006 sehinggaTergugat wajib membayarkan Pembayaran Tahap Kedua Pengiriman Ilpaling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya /nvoice PelunasanPengiriman yaitu
    Tergugat memilikikewajiban hukum untuk melakukan Pembayaran Tahap Kedua atasPengiriman Ill sebesar Rp2.180.885.960,00 (dua miliar seratus delapanpuluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluhrupiah) sejak Tiang Pancang Beton diterima oleh Tergugat dan palinglambat 1 (satu) bulan sejak Invoice diterima oleh Tergugat ;42.Bahwa Penggugat telah menerbitkan dan mengirimkan /nvoice Nomor43.181/KOBE/X11/2006 tanggal 14 Desember 2006 kepada Tergugat Illsebesar Rp2.180.885.960,00
    (dua miliar seratus delapan puluh juta delapanratus delapan puluh lima sembilan ratus enam puluh rupiah) (/nvoicePelunasan Pengiriman Ill) dan Invoice Pelunasan Pengiriman Ill telahditerima dengan baik oleh Tergugat tanggal 17 Januari 2007 sehinggaTergugat wajib melakukan Pembayaran Tahap Kedua pada Pengiriman IIIpaling lambat (satu) bulan sejak diterimanya /nvoice PelunasanPengiriman III yaitu selambatlambatnya pada tanggal 18 Februari 2007;Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan Pembayaran
Putus : 30-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2093 B/PK/PJK/2017
Tanggal 30 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BUMI CAHAYA UNGGUL
18472 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GR 10621637disebutkan bahwa harga barang adalah sebesar Euro709.25.Selanjutnya, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) menerbitkan tagihan/invoice kepadaPT Newmont Nusa Tenggara.Melalui dokumen /nvoice No. 8070108 tanggal 2 April2007, Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) menagih biaya pembelian barang dengan nilaisebesar USD 2,070.00 kepada PT Newmont NusaTenggara.Harga pembelian barang yang ditagihkan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuaidengan harga
    hargabarang adalah sebesar CHF 25,237.00.Dari dokumen invoice tersebut dapat diketahui bahwatransaksi pembelian terjadi atau terealisasi di Tahun Pajak2008Karena transaksi pembelian baru terjadi atau terealisasi diTahun Pajak 2008, maka di Tahun Pajak 2007 (tahundimana sengketa banding terjadi), Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) hanya menerbitkantagihan/invoice kepada PT Esa Kertas Nusantara atasuang muka pembelian barang sebesar 20% (atau senilaiUSD 5,862.60).Melalui dokumen /nvoice
    No. 8070418, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menagihuang muka pembelian barang sebagaimana tersebut diatas.Apabila transaksi pembelian barang terealisasi di TahunPajak 2007, maka dari transaksi pembelian tersebut akanditemukan adanya selisih antara harga barang menurutdokumen /nvoice yang akan ditagihkan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) denganHalaman 28 dari 54 halaman.
    Karena transaksi pembelian baru terjadi atau terealisasi diTahun Pajak 2008, maka di Tahun Pajak 2007 (tahundimana sengketa banding terjadi), Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) hanya menerbitkantagihan/invoice kepada PT Palma Progess Shipyard atasuang muka pembelian barang sebesar 20% (atau senilaiUSD 18,240.00).Melalui dokumen /nvoice No. 8070540, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menagihuang muka pembelian barang sebagaimana tersebut diatas.f.
    Putusan Nomor 2093/B/PK/PJK/201 7Dari dokumen invoice tersebut dapat diketahui bahwatransaksi pembelian terjadi atau terealisasi di Tahun Pajak2008Karena transaksi pembelian baru terjadi atau terealisasi diTahun Pajak 2008, maka di Tahun Pajak 2007 (tahundimana sengketa banding terjadi), Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) hanya menerbitkantagihan/invoice kepada PT Esa Kertas Nusantara atasuang muka pembelian barang sebesar 40% (atau senilai 2.920).Melalui dokumen /I/nvoice No. 8070460
Putus : 01-04-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1956 K/Pdt/2014
Tanggal 1 April 2015 — ADI HERIAWAN melawan SHERLI
3229 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jack M.Tabani, oleh Termohon Kasasi "telah disarankan untuk memesan barangbarang harus menggunakan bendera Cop Surat PT Tanindo dan jelas lahbukan Pemohon Kasasi yang memesan barang namun tanggung jawab padawaktu itu sebagai Manajer PT Tanindo, maka selaku karyawan PT Tanindoterpaksa melakukan penandatangan tanda terima /I/nvoice Nomor0605/INV/HDS/ 2008 tertanggal 5 Mei 2008 (bukti P. Nomor ).
    Tarbani yang mempunyai kaitanpada awalnya dalam melakukan pemesanan atas barangbarang a quotersebut, bukanlah Pemohon Kasasi yang harus bertanggung jawabhanya karena sebagai Manajer PT Tanindo ada waktu itu dantandatangan di atas /nvoice, dan hal ini bukanlah tidak ada iktikad baikuntuk membayar hutang kepada Termohon Kasasi tersebut oleh karenaPimpinan PT Tanindo tidak ada tanggung jawabnya sehingga PemohonKasasi terpaksa melakukannya demi menyelamatkan PT Tanindo yangseharusnya bukan Pemohon Kasasi
Putus : 30-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 747/B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Nopember 2015 — PT. MULTI ALAM ELOK vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
3016 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sengketa ini karena berdasarkan keterangan yang ada pada KeputusanKeberatan Nomor: KEP7168/KPU.01/2012 tanggal 19 Desember 2012menyatakan bahwa Terbanding dalam menetapkan kembali nilai pabeandengan menggunakan Metode Pengulangan (Fallback) yang diterapkan secarafleksibel dengan sumber data harga pasar dengan perhitungan faktormultiplikator menjadi sebesar CIF USD133. 471.84;bahwa faktanya Nilai Pabean yang diberitahukan oleh Pemohon pada saatimportasi adalah sesuai dengan nilai yang tercantum dalam /nvoice
    WintechTechnical Limited dengan PT Adab Alam Electronik, tercantum antara lain : Term of Payment : Cash on Delivery Port of Discharge : ShenzenBahwa /nvoice Nomor 071201201 tanggal 09 Juli 2012 C & F Jakarta dengantotal nilai sebesar USD 29,628.00 yang ditujukan kepada PT Multi Alam ElokQQ PT Adab Alam Electronic.Bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwaharga USD 29,628.00 telah dibayar sesuai dengan besaran nilainya, tetapiHalaman 8 dari 27 halaman.
    ((vide Lampiran P13)Bahwa faktanya atas pembelian impor tersebut juga telah dicatat dandibukukan di dalam account Buku Hutang Nomor account 3101.H01 Hutang HK Wintech Technical Limited (vide Lampiran P14)Bahwa faktanya di dalam buku besar hutang kepada HK WintechTechnical Limited untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2012tersebut PT Adab Alam Electronic pada tanggal 28 Agustus 2012 telahmencatat dan mengakui adanya hutang kepada HK Wintech TechnicalLimited atas pembelian impor dengan /nvoice nomor
Register : 02-03-2015 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 B/PK/PJK/2015
Tanggal 28 April 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INDOBAJA PRIMAMURNI;
3314 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 15.264.627.285 15.841.428.166 15.841.428.166 576.800.83812 PPN Yang Kurang Bayar o 57.680.087 57.680.087 57.680.0873 Sanksi Administrasi4 Kenaikan Pasal 15 (2) KUP 0 57.680.087 57.680.087 57.680.0875 Jumlah Sanksi Administrasi 0 57.680.087 57.680.087 57.680.0876 ibayar vaty Masih hans o 115.360.174 115.360.174 115.360.174 Bahwa menurut Pemeriksa ataupun Peneliti Keberatan, koreksi atas peredaranusaha tersebut di atas dikarenakan terdapat selisih Kuantum penerimaan bahanbaku selama Maret 2008 antara I/nvoice
    Karenafaktanya berdasarkan buktibukti import (/nvoice, Packing List, BL, PIB, SPPB)dan Laporan Penerimaan Bahan ditambah buktibukti pengiriman barang daripelabuhan ke Pemohon Banding jelas sekali tercatat bahwa bahan telah diterimaPemohon Banding secara utuh berdasarkan kuantum yang diterima.
Putus : 21-12-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1754/B/PK/PJK/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS INDONESIA
5227 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Fotokopi FP Masukan dan /nvoice sebanyak 2 (dua) atas namaPT Nusa Kita Cemerlang sebesar Rp8.325.000;bahwa atas koreksi PPN Masukan yang disengketakan, PemohonPeninjauan Kembali telah melakukan permintaan tindak lanjutklarifikasi data Pajak Keluaran ke KPP tempat PKP Penjualterdaftar;bahwa berkaitan dengan jawaban Kklarifikasi yang tetap dijawab"Tidak Ada dengan tidak ada penjelasan sejak proses pemeriksaanmaupun proses keberatan dan mempertimbangkan ketentuansebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan
    konfirmasi Tidak Adasebesar Rp69.715.668,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quoberdasarkan Uji Kebenaran Materi telah didukung buktibukti yang memadaiberupa /nvoice
Putus : 11-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1697/B/PK/PJK/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KAO INDONESIA
4019 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adanya kesalahan dalam penginputan produk, pemberian diskon, kodeproduk, jenis produk, jumlah produk atau sebab lainnya yang bersifat"human error;Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa dalam sistempencatatan penjualan perusahaan Pemohon Banding, PPN melekat padaseluruh produk atau barang jadi, baik pada saat pencatatan penjualan(penerbitan /nvoice dan Faktur Pajak), maupun pada saat koreksi penjualan(Invoice dan Faktur Pajak) yang mana secara otomatis sistem akanmenjurnal piutang (A/R) dan
    Putusan Nomor 1697 B/PK/PJK/2017atas penjualan yang dikoreksi;Bahwa Credit Memo dan Nota Retur diterbitkan untuk mengkoreksipenjualan yang disebabkan adanya pengembalian produk atau retur produk,atau adanya koreksi penjualan selain pengembalian produk sebagaimanayang disebutkan di atas;Bahwa sedangkan Debit Memo diterbitkan untuk mencatat penerbitanFaktur Pajak dan /nvoice yang baru (Faktur Pajak dan Invoice yang benar);Bahwa untuk lebih mudah memahami pencatatan Pemohon Banding,berikut Pemohon Banding
    Selanjutnya atas penjualan yang dikoreksi atau salahtersebut, Pemohon Banding menerbitkan /nvoice dan Faktur Pajak baruyang benar (Debit Memo). Maka penjurnalan yang terjadi di dalam sistempenjualan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:Mencatat Penjualan (Penerbitan Faktur Pajak Awal):Dr. A/R Rp4.895.759,00;Cr. Sales Rp4.450.690,00;Cr. PPN Keluaran Rp 445.069,00;Mencatat Credit Memo (Penerbitan Nota Retur):Dr. Sales Rp4.450.690,00;Dr. PPN Keluaran Rp 445.069,00;Cr.
Putus : 29-08-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 779/B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Agustus 2016 — Direktur Jenderal Pajak vs. PT. Granitoguna Building Ceramics
3518 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pemohon setuju atas koreksi yang telah dibatalkan, sementaraatas sisa koreksi yang dipertahankan sebesar Rp526.329.626,00,menurut Pemohon seharusnya juga dibatalkan, karena:e Atas selisin rekapitulasi ekspor menurut Kertas Kerja dan Fisik daridokumen ekspor dimaksud, terdapat perbedaan nilai ekspor yangdisebabkan adanya perbedaan kurs, nilai cost dan insurance yangbelum diperhitungkan, dan perbedaan nilai PEB dan /nvoice;e Menurut Pemohon, jumlah ekspor sesuai dengan fisik dokumenekspor adalah
    Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)melakukan koreksi atas penjualan lokal ke pihak afiliasi PTDjabes Sejati karena merupakan penjualan kepada pihak yangmempunyai hubungan istimewa dengan harga jual yang lebihrendah dari pihak independen;Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)pada Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Kertas KerjaPenjualan ke Related Party, disebutkan jenis dan ukuranbarang pada tiaptiap /nvoice dengan harga transaksi PTDjabes Sejati dan harga pembandingnya
    Sinar Mas Multiartha;Berdasarkah /nvoice tersebut harga 40x40 Crystal Blackadalah sebesar Rp191.400,00 dengan diskon 52%,sehingga harga satuan menjadi Rp114.840,00.
Putus : 31-05-2017 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 416 K/Pdt/2017
Tanggal 31 Mei 2017 — VIQI HARDIAN FIRMANSYAH VS ANDI PURNAWIJAYA
6034 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ViqgiMagelang (Penggugat/TergugatRekonvensi), Nomor 307/IMP/SBY/2013, yang berjumlah sebesarRp103.004.304,00 (seratus tiga juta empat ribu tiga ratus empat rupiah),tertanggal /nvoice 29 Mei 2013:2. Surat Tagihan Impor Bp. ViqgiMagelang (Penggugat/TergugatRekonvensi), Nomor 359/IMP/SBY/2013, yang berjumlah sebesarRp189.041.897,00(seratus delapan puluh sembilan juta empat puluh saturibu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), tertanggal Invoice 17Juni 2013;3. Surat Tagihan Impor Bp.
    ViqiMagelang (Penggugat/TergugatRekonvensi), Nomor 437/IMP/SBY/2013, yang berjumlan sebesarRp374.843.750,00 (tiga ratus tujun puluh empat juta delapan ratus empatpuluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tertanggal /nvoice 16 Juli 2013;5. Surat Tagihan Impor Bp. ViqiMagelang(Penggugat/TergugatRekonvensi), Nomor 505/IMP/SBY/2013, yangberjumlah sebesar Rp6.600.0000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah),tertanggal /nvoice21 Agustus 2013;Halaman7 dari 18hal.Put.
Register : 07-02-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 137/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 30 September 2019 — PT. TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK. lawan PT BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT
321239
  • Laporan Penasihat Keuangan Pembentukan Bank PembangunanDaerah Provinsi Banten Closing Report Transaksi tanggal 1 Mei 2017 ;10.Bahwa oleh karena itu, merujuk pada Pasal 3 ayat (2) PERJANJIAN,11PENGGUGAT kemudian mengirimkan Tagihan Advisory Success Fee(Invoice) tahap kepada TERGUGAT No.015/FaDW/IX/2016.T RIMtanggal 7 September 2016 sebesar Rp. 3.300.000.000, (tiga miliar tigaratus juta rupiah) termasuk PPN ;Tagihan (/nvoice) tahap tersebut, dibayarkan oleh TERGUGAT kepadaPENGGUGAT tanggal 18 Oktober
    demioptimalisasi penyelesaian perkara ini kami mohon kepada Majelis Hakimuntuk menghukum TERGUGAT membayar Uang Paksa (dwangsom)sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta Rupiah) setiap hari apabila TERGUGATmasih lalai dalam melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT ;28.Merujuk pada ketentuan Pasal 1250 KUHPerdata, maka sudah sepatutnyaTERGUGAT dibebankan untuk membayar Bunga Moratoir kepadaPENGGUGAT sebesar 6% (enam persen) per tahun, yang dihitung sejaktanggal 3 Maret 2017 yaitu tanggal jatuh tempo tagihan (/nvoice
    ) tahap II No.036/FaDW/II/2017.TRIM tanggal 16 Februari 2017, sebagai akibat darikelalaian dari kealbaan TERGUGAT membayar tagihan (/nvoice) tahap IlNo. 036/FaDW/II/2017.TRIM tanggal 16 Februari 2017 ;29.Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan PENGGUGAT berdasarkan buktibukti yang cukup kuat dan beralasan menurut hukum, maka PENGGUGATmohon kiranya putusan yang dijatunkan dalam perkara ini dapat dijalankanterlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding,kasasi dan upaya hukum
    Menghukum TERGUGAT untuk membayar Bunga Moratoir sebesar 6%(enam persen) per tahun sejak tanggal 3 Maret 2017 yaitu tanggal jatuhtempo tagihan (/nvoice) tahap Il No. 036/FaDW/II/2017.TRIM tanggal 16Februari 2017 ;8. Menyatakan bahwa putusan terhadap perkara ini dapatdilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipunada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya ;9.
    Menghukum TERGUGAT untuk membayar Bunga Moratoir sebesar 6%(enam persen) per tahun sejak tanggal 3 Maret 2017 yaitu tanggal jatuhtempo tagihan (/nvoice) tahap Il No. 036/FaDW/II/2017.TRIM tanggal 16Februari 2017 ;Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari iniditetapbkan sejumlah Rp.447.000,00 (Empat ratus empat puluh tujuh riburupiah);Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Selatan
Putus : 16-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1321/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 16 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT M-I INDONESIA
18760 Berkekuatan Hukum Tetap
  • meneliti dan menguji Kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidakmenyerahkan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang memilikiketerkaitan dengan hubungan istimewa dan yang didukung denganperjanjian M BV French Branch berikut bukti /nvoice
Register : 16-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4018 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BEHN MEYER AGRICARE;
5440 Berkekuatan Hukum Tetap
  • karenapemenuhan dan penenunaian kewajiban perpajakan yang dilakukan olehPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sepanjangincasu telah sesuai dengan hak dan kewajiban melalui prosedur dansubstansi hukum yang benar di antaranya berupa dalam uji bukti, PemohonBanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali menunjukkan dokumenpendukung asli dan fotokopinya yang sudah dimeteraikan kemudian untukKoreksi Co Car Lease & Expense berupa: Cash/Bank Voucher atas SewaMobil kepada Serasi Autoraya, /nvoice
Putus : 19-10-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1222 K/PID.SUS/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — HARMAN AL IDRUS, S.H., bin LA BARENDA
11050 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Fotocopy /nvoice Nomor INV201602011 tanggal 01Februari 2016 (beserta lampiran);b. Banquet Reservation form Regritation (Mei 2013);Hal. 37 dari 77 hal. Put. No. 1222K/PID.SUS/2017Cc. Banquet Reservation form Regritation (Juni 2013);d. Banquet Reservation form Regritation (Maret 2014);e. Banquet Reservation form Regritation (April 2014);f. Banquet Reservation form Regritation (Mei 2014);g. Banquet Reservation form Regritation (Juni 2014);h. Banquet Reservation form Regritation (Agustus 2014);i.
    Stempelnya berbeda;Harusnya ditulis ditujukan kepada siapa dan tanggal berapa;"/nvoice tanggal 15 Mei 2014 sebesar Rp51.000.000,00 untuk paketmeeting Rp140.000 x 350 pak sebesar Rp49.000.000 dan kamar suiteroom sebesar Rp2.000.000,00. Kegiatankegiatan tidak jelas (kegiatan Mei2014);Hal. 45 dari 77 hal. Put.
    No. 1222K/PID.SUS/2017Keterangan saksi bahwa invoice yang tunjukkan pada saksi formnya samanamun ada yang tidak sesuai dengan invoice yang dikeluarkan GrandVictoria stempelnya berbeda;"/nvoice tulis tangan (tidak ada tanggal/bulan/tahun) sebesarRp35.560.000,00 untuk paket sewa ruangan kegiatan 1 X makan 2 X coffebreak, sound dan dekorasi ruangan.
    Stempelnya berbeda;Harusnya ditulis ditujukan kepada siapa dan tanggal berapa;"/nvoice tulis tangan (tidak ada tanggal/bulan/tahun) sebesarRp36.560.000,00 untuk paket sewa kamar suite room 1 hari x 1 kamarsebesar Rp1.000.000 dan sewa ruangan kegiatan 1 X makan 2X coffebreak, sound dan dekorasi ruangan sebesar Rp35.560.000,00.
    Fotocopy /nvoice Nomor INV201602011 tanggal 01 Februari 2016(beserta lampiran);Banquet Reservation form Regritation (Mei 2013);Banquet Reservation form Regritation (Juni 2013);Banquet Reservation form Regritation (Maret 2014);bCcde. Banquet Reservation form Regritation (April 2014);f. Banquet Reservation form Regritation (Mei 2014);g. Banquet Reservation form Regritation (Juni 2014);h. Banquet Reservation form Regritation (Agustus 2014);i. Banquet Reservation form Regritation (Oktober 2014);j.
Putus : 26-08-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2790/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 26 Agustus 2020 — PT PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
14045 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2790 B/PK/Pjk/2020putusan a quo karena in casu penerbitan keputusan Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali telah dilakukan berdasarkankewenangan, prosedur dan substansi hukum dan secara terukur dalamrangka penyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik(AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatankarena diperoleh petunjuk bahwa dokumen pendukung importasi baranga quo berupa Surat Keterangan Asal (Form JIEPA) TIDAK SAMAdengan uraian barang dalam PIB dan /nvoice
Register : 16-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2804 B/PK/PJK/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — PT. HOGY INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3215 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lagi pula Penggugat sekarang Pemohon PeninjauanKembali terlambat melaporkan PEB yang telah disertai BL dan /nvoice(difiat muat) sesuai dengan masa diterbitkannya PEB atau Bill of Ladinga quo, sehingga in casu Penggugat sekarang Pemohon PeninjauanKembali tidak melaksankan hak dan kewajiban melalui prosedur dansubstansi hukum yang benar dan oleh karenanya koreksi Tergugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan
Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1899/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, VS CV MONTA PERKASA
2016 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1899/B/PK/PJK/2017memperlihatkan buktibukti dari pihak ketiga yang terdiri dari buktiperubahan berupa Pajak Masukan, PIB, /nvoice, Bill of Lading danPacking List dan bukti penjualan berupa Pajak Keluaran, /nvoice danSurat Jalan yang telah diakui oleh Terbanding;Bahwa berdasarkan bukti perhitungan persediaan barang, pemakaiandan penjualan, yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan,Majelis dapat melihat bahwa Pemohon Banding pada bulan September2008 melakukan pembelian sebesar
Putus : 24-10-2019 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3944/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV,
3130 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu, bukti pendukung yang memperkuatPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali berupapengujian arus kas/uang dan arus barang sesuai dengan transaksi, AsliBank Voucher pembayaran yang terdiri dari surat permohonanpembayaran, /nvoice dan kuitansi dari lawan transaksi serta salinan cekbilyet giro dan rekening koran atas pembayaran atas transaksi terkaityang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajakdengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alihpertimbangan