Faktur Tagihan UWTO Nomor. 480/F/PLI/II1/2002 tanggal 18 Maret2002, telah dilakukan Pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)sebesar Rp. 370.000.000. (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);4. Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan atasPengalokasian Tanah diatas tanah HPL Otorita Batam Nomor.114/JB/PL/III/2002 tanggal 18 Maret 2002 sebesar Rp. 25.875.000, (duapuluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), telahmenyerahkan Bank Garansi PT.

Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor. 14/KPTS/KA/L/VIII/2014 Tentang Perubahandan penyempurnaan Keputusan Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor. 01/KPTS/KA/L/IV/2003 tanggal 1 April 2003Tentang Tata Cara pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita Secara LunasSekaligus 30 Tahun Maupun Angsuran Cicilan atas Penyerahan BagianBagian Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam, Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Nomor. 20

/KPTS/KA/L/VII/2007 Tentang Pembayaran UangWajid Tahunan Otorita atas Penyerahan BagianBagian Tanah HakPengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam danKeputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNomor. 29/KPTS/KA/L/VII/2007 Tentang Keputusan Ketua OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam Tentang Tata CaraPembayaran sekaligus 30 Tahun Maupun Angsuran Cicilan atasPenyerahan BagianBagian Tanah Hak Pengelolaan OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam

Bahwa atas pengalokasian tanah yang diberikan kepada PenggugatRekonvensi, kemudian pada tanggal 27 Februari 2002, Otorita Batam/BPBatam menerbitkan Gambar Penetapan Lokasi atas nama PenggugatRekonvensi/PT.

Batam/BPBatam dan Penggugat Rekonvensi melakukan pembayaran Uang WajibTahunan Otorita (UWTO) secara lunas kepada Otorita Batam/BP Batamuntuk jangka waktu 30 tahun sebagaimana faktur tagihan Nomor.A80/F/PL/III/2002 tanggal 18 Maret 2002, Faktur Nomor.1138/FPL/IV/2007 tanggal 26 April 2007 pada tanggal 10 Mei 2007,Faktur Nomor.

Untuk dapat mendapatkan tanah diBatam, utamanya di atas tanah Hak Pengelolaan Otorita Batam (Tergugat),maka seseorang atau badan hukum dapat mengajukan permohonan tersebutkepada Otorita Batam. Selanjutnya, apabila Otorita Batam menyetujuinya,maka is akan menerbitkan Ijin Prinsip.

Walaupun yangdijadikan obyek sengketa adalah Surat Keputusan Penetapan Lokasi olehBadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasBatam, dahulu Otorita Batam. Apabila melihat keseluruhan dalil Penggugatdalam gugatannya akan kelihatan sebuah perwujudan bahwa Penggugatmendalilkan sebuah kepemilikan atas lahanlahan yang telah mendapatkanPenetapan Lokasi tersebut.

Nurhayati Surya Sumirat, SH Notarisdi Batam kepada Kepala Bagian Hukum SatLak Otorita Batam, tanggal 3Januari 1996, tentang pensertipikatan .................e cece eee ees (Bukti T 4n);Fotocopy Prosedur Surat Keputusan .................:ceeeeeeeeeeee (Bukti T40);Fotocopy Surat Perjanjian Nomor 84/SPJ/KAAT/I/1996, tanggal 30 Januari1996 tentang Pengalokasian dan penggunaan Tanah ...........

(Bukti T4p);Fotocopy Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Nomor : 77/SKEP/KAAT/II/1996, tanggal 1 Pebruari 1996,tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah di Kota Batam.eT (Bukti T 4q);Halaman 63 dari 96 Halaman dari Putusan No.20/G/2012/PTUN.TPI232425262728291Fotocopy Fatwa Planologi Nomor 314/FP.DITREN/XI/1989 dan FatwaPlanologi Pengganti Nomor 352/FP.DITREN/XII ...............

Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan HakPengelolaan kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;b.

Kemudian dijawab oleh dokter Rumah Sakit CamathaSahidya di Rumah Sakit Otorita Batam.

Kemudian pada hari Senintanggal 13 September 2021 sekira pukul 07.00 Wib saksi bersama istrisaksi dan didampingi oleh Urkes Batalyon Raider Khusus 136 Tuah Saktidibawa ke Rumah Sakit Otorita Batam dan langsung dibawa ke UGD(Unit Gawat Darurat).Bahwa di UGD (Unit Gawat Darurat) Rumah Sakit Otorita Batam saksidilakukan Observasi selama lima hari untuk mengetahui gejala yangsaksi alami, kemudian pada hari Jumat tanggal 16 September 2021sekira pukul 12.00 Wib perut saksi mengalami pembengkakan dan keras

Batam.Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 07.00Wib saksi bersama suami saksi yang didampingi oleh Urkes BatalyonRaider Khusus 136 Tuah Sakti di bawa ke Rumah Sakit Otorita Batamdan langsung dibawa ke UGD (Unit Gawat Darurat).

Dan setibanya diUGD (Unit Gawat Darurat) Rumah Sakit Otorita Batam saksi tidakdiperkenankan masuk karena saksi membawa bayi dan saksi hanyamenunggu di depan UGD (Unit Gawat Darurat) Rumah Sakit OtoritaBatam, dan pada saat itu suami saksi didampingi oleh PetugasKesehatan Batalyon Raider Khusus 136 Tuah Sakti, Kemudian saksimenitipkan anak saksi ke saudara saksi dan selanjutnya saksi langsungmasuk ke ruang UGD Rumah Sakit Otorita Batam dan dari keteranganPihak Rumah Sakit bahwa suami saksi Suhendrik

Bahwa Saudara Sanders Rizki Sianturi, Saudara Feri Susanto danTerdakwa Ady Cahaya Ramadhan ada datang untuk menjenguk suamisaksi di Rumah Sakit Otorita Batam pada hari Selasa tanggal 14September 2021, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Septembr 2021Saudara Feri Susanto dan Terdakwa Ady Cahaya Ramadhan kemballidatang ke rumah sakit Otorita Batam; Bahwa penyebab dilakukan operasi LAPARATOMI terhadap suami saksidikarenakan adanya benturan keras dibagian perut yang menyebabkankelebihan cairan pada perut

Setelah mendengar kabar tersebut Terdakwamendatangi Rumah Sakit Otorita Batam untuk memberikan uangSumbangan duka cita kepada keluarga karyawan atas nama Reska,namun pihak keluarga belum bisa menerima uang sumbangan tersebutdengan alasan masih dalam kondisi berduka, Kemudian Terdakwa yangsaat itu bersama dengan salah satu staff Chatime pulang denganmembawa kembali uang sumbangan tersebut, namun Terdakwa tidakmelaporkan hal tersebut kepada perusahaan.

Setelah mendengar kabar tersebut Terdakwamendatangi Rumah Sakit Otorita Batam untuk memberikan uangSumbangan duka cita kepada keluarga karyawan atas nama Reska,namun pihak keluarga belum bisa menerima uang sumbangan tersebutdengan alasan masih dalam kondisi berduka, kemudian Terdakwa yangsaat itu bersama dengan salah satu staff Chatime pulang denganmembawa kembali uang sumbangan tersebut, namun Terdakwa tidakmelaporkan hal tersebut kepada perusahaan.

Setelah mendengar kabar tersebut Terdakwamendatangi Rumah Sakit Otorita Batam untuk memberikan uangsumbangan duka cita kepada keluarga karyawan atas nama Reska,namun pihak keluarga belum bisa menerima uang sumbangan tersebutdengan alasan masih dalam kondisi berduka, kemudian Terdakwa yangsaat itu bersama dengan salah satu staff Chatime pulang denganmembawa kembali uang sumbangan tersebut, namun Terdakwa tidakmelaporkan hal tersebut kepada perusahaan.

Untukdisampaikan kepada keluarganya, selanjutnya pada tanggal 06 Januari2020 karyawan yang bernama Reska meninggal, dan Terdakwabersama Abi langsung mendatangi Rumah Sakit Otorita Batam untukmemberikan uang santunan tersebut. Tetapi keluarga Reska tidakmenerima dengan alasan masih berduka.

ALI R;2) Surat dengan perihal LOKASI PERUMAHAN yang diterbitkan olehBadan Pelaksana Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam,tertanggal 31 Maret 1986, Nomor SPLP/1151/Ren/III/1986;3) Surat dengan perihal Gambar Rencana Bangunan yang diterbitkan olehBadan Pelaksana Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam,tertanggal 31 Maret 1986, Nomor SPLP/1151/Ren/III/1986;4) Faktur Pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita tertanggal 3131986(tiga puluh satu Maret seribu sembilan ratus delapan puluh

Pasal 6 ayat (2) Keppresmenyebutkan:a. seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkandengan HAK PENGELOLAAN kepada Ketua Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam;b.

Pasal 3: Semua aset Otorita Pengembangan Daerah Industri!Pulau Batam dialinkan menjadi aset Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kecuali aset yangtelah diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam, sesuai denganPeraturan Perundangundangan;d.

Foto copy Surat dengan Perihal GAMBAR RENCANA BANGUNAN yangditerbitkan oleh Kepala Badan Pelaksana Otorita Pengembangan Daerah IndustriHalaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120Pdt.G/2020/PN Btm.Pulau Batam, tertanggal 31 Maret 1986, Nomor : SPLPP/1151/Ren/III/1986,diberi tanda P3;4. Foto copy Faktur Pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita, tertanggal 31 Maret1986, Nomor : 2880/F/Asum/BHP/III/1986, diberi tanda P4;5. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi antara M. ALI.

Pasal 6 ayat (2) Keppres menyebutkan:a. seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan HAKPENGELOLAAN kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam;b.

Kiat Makmur telah melunasi Uang Wajib Tahunan Otorita 30Tahun, atas tanah yang dialokasikan kepadanya, yang baru akanberakhir pada tanggal 10 Januari 2032 sesuai dengan Faktur TagihanUang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Nomor: 934/F/PL/IV/2006tanggal 06 April 2006;Halaman 19 dari 147 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2021/PTUN. TPIe PT. Kiat Makmur telah melakukan pengurusan dokumen dokumenyang diperlukan untuk pembangunan antara lain:a.

Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam Nomor: 2826/KPTS/KAAT/L/VII/2006 tanggal 07 Juli 2006tentang Pengalokasian dan Penggunaan tanah atas bagian bagian tertentu dari tanah hak pengelolaan otorita pengembangdaerah industri pulau batam;d. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2013 tanggal 28 Desember2007;8.

Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNomor: 2826/KPTS/KAAT/L/VII/2006 tanggal 07 Juli 2006 tentangPengalokasian dan Penggunaan tanah atas bagian bagian tertentudari tanah hak pengelolaan otorita pengembang daerah industri pulaubatam;d. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2013 tanggal 28 Desember2007;5.

Kiat Makmur telah melunasi Uang Wajib Tahunan Otorita 30Tahun, atas tanah yang dialokasikan kepadanya, yang baru akanberakhir pada tanggal 10 Januari 2032 sesuai dengan Faktur TagihanUang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Nomor: 934/F/PL/IV/2006 tanggal06 April 2006;Bahwa PT. Kiat Makmur telah melakukan pengurusan dokumen dokumen yang diperlukan untuk pembangunan antara lain:a. Gambar Penetapan Lokasi No. 22030021 tanggal 1101;b.

Executive Center Blok No. 1A Batam (sesuaidengan aslinya);Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita No:48/F/PL/V/2000 tanggal 25 Mei 2000 (sesuai dengan fotokopi);Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan AtasPengalokasian Tanah Diatas Tanah HPL Otorita Batam Nomor: 138/JD/PL/V/2000 tanggal 25 Mei 2000 (sesuai denganfotokopi);Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita No : 483/F/PL/V/2000 tanggal 25 Mei 2000 (sesuai dengan fotokopi);Foto Pemasangan Plang oleh BP Batam tanggal 22 Oktober2020 (sesuai Print

Batam(selanjutnya disebut "SK Walikotamadya Batam No. 6/1990") dimana Tergugat I bukanmerupakan anggota dari Panitia dimaksud dalam SK Walikotamadya Batam tetapipelaksanaan ganti rugi tersebut adalah untuk kepentingan Daerah Otorita Batam dimanadana ganti rugi tersebut adalah berasal dari Otorita Batam.Panitia dalam proses ganti rugi kepada Penggugat telah sesuai dengan ketentuanyang berlaku, hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya juga oleh Penggugatdokumen sebagai berikut:e Daftar Inventarisasi

(SK Terlampir Bukti T1)= Bahwa musyawarah juga dilaksanakan oleh telah dicapai kesepakatan hargaantara penggugat dan otorita Batam bahwa untuk pembayaran ganti rugi atastanah seluas 662.942 M?

Oleh karena Penggugat tidak memiliki hakapapun setelah menandatangani Surat Pernyataan melepaskan hak atas tanahdan menerima jumlah ganti rugi yang telah diberikan, maka adalah KELIRUdan tidak berdasar tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada Tergugat IV(Kepala Bagian Hukum Satuan Kerja Otorita Batam), sehingga sudah cukupalasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatanPenggugat.4.

Foto copy Lampiran Surat Nomor : 63/580.1/1995 tanggal 31 Juli 1995, yangdikeluarkan oleh Kantor Otorita Batam, diberi tanda bukti P2 ;3.

Foto copy surat Keputusan Walikotamadya Batam Nomor : 6.KPTS.1990 tanggal20 Maret 1990 tentang Panitia Penetapan harga dasar Ganti Rugi Tanah,Tanaman, biaya pemindahan kuburan untuk Pembebasan Tanah Khususkepentingan Daerah Otorita Batam, diberi tanda bukti T.III,V,VI, VII, VIU1 ;2.

kepada Penggugat, makaTergugat Il yang juga suami dari Tergugat menyerahkan jaminan berupa 1(satu) unit bangunan ruko terletak di Bengkong Harapan Blok E No. 114,Batam, yang merupakan milik Tergugat II berdasarkan: Faktur Tagihan UWTO No. 231/F/PL/III/1999;e Surat Keputusan No. 273/SKEP/KOPS/IMB/IX/2000, tanggal 25 September 2000 tentang IMB;e Gambar Penetapan Lokasi No. 24.99030090.004, tanggal 20 April 2000;e Surat Perjanjian No. 1222/SPJ/KPLAT/L/V/2004, tanggal 13 Mei 2004;e Surat Keputusan Ketua Otorita

(seratus tiga puluhtiga meter koma enam puluh lima meter persegi) terletak di BengkongHarapan Blok E No. 113;e Gambar Penetapan Lokasi tanggal 9 Maret 1999 No. 99030090;e Surat Keputusan Ketua Otorita Batam tanggal 10 Mei 1999 No. 158/KPTS/KIAAT/V/1999;e Surat Perjanjian Pengalokasian Tanah Antara Badan Otorita Batam No.210/SPJ/KDAT/IV/1999, tanggal 28 April 1999;Bahwa sedangkan jaminan kredit yang ada pada Penggugat adalah berbeda(gugatan pada posita ke2) dengan obyek yang dikuasai oleh Tergugat

Ill,berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 28 Mei 2002,perbedaan dengan Penggugat sebagai obyek jaminan yaitu: Jaminan kredit Penggugat tanah dan bangunan seluas lebih kurang 191,11 M2, (Tergugat III luasnya +133,65M2);e Gambar Penetapan Lokasi Jaminan Kredit Penggugat No. 24.99030090.004, tanggal 20 April 2000 (milikTergugat III tanggal 9 Maret 1999 No. 99030090);e Surat Keputusan Ketua Otorita Batam, Jaminan Kredit Penggugat No. 1575/KPTS/KDAT/L/V/2004, tanggal17 Mei 2004 (milik

DokumentasiYang menjadi dasar kepemilikan atas bangunan ruko yang terletak diBengkong Harapan Blok E No. 114 adalah sebagaimana ternyata padabukti P.6, P.7, P.8 yang dikeluarkan oleh Otorita Batam sebagai instansiyang berwenang yang diperlihatkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat di persidangan sedangkan yang menjadi dokumentasikepemilikan dari Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Ill atasbangunan ruko yang terletak di Bengkong Harapan Blok E No. 113adalah Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli

Alamat/letak lokasiAlamat lokasi yang menjadi obyek jaminan sesuai dengan dokumentasiyang dikeluarkan oleh otorita sebagai instansi yang berwenang adalahterletak di Bengkong Harapan Blok E No. 114 dengan letak lokasi dipojok/hook di lingkungan pertokoan tersebut (bukti P.8), sedangkan milikTermohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Ill adalah terletak di BengkongHarapan Blok E No. 113, akan tetapi tidak ada dan tidak terdapat No.113 dalam dokumentasi yang dikeluarkan oleh Otorita Batam, sebagaiinstansi

TergugatRekonvensi yang harus dibagi dua, seperdua untuk PenggugatRekonvensi dan seperdua lainnya untuk Tergugat Rekonvensi;3Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan seperdua dariharta bersama kepada Tergugat Rekonvensi dan jika tidak dapat dibagisecara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelangoleh Kantor Lelang, kemudian hasilnya diserahkan seperdua kepadaPenggugat Rekonvensi dan seperdua kepada Tergugat Rekonvensi.4Menetapkan tunggakan Pembayaran uang wajib Tahunan Otorita

(UWTO)1(satu) unit rumah di Perum Bida Ayu berukuran 6x10 M2 yang terletakBlok M Nomor 103 , Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk, KotaBatam sampai lunasnya hutang tersebut adalah merupakan hutangbersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;Halaman 4 dari 15 hal put nomor 0024/Pdt.G/2016/PTA.Pbr5Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untukmembayar tunggakan Pembayaran uang wajib Tahunan Otorita (UWTO)tersebut diatas ;6.

Perumahan Bida Ayu di atas maka jawaban Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan keinginan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam hal inibukan menjadi gugatan balik (Rekonvensi) , maka Majelis Hakim Banding akanmemperbaikinya dalam diktum.Menimbang bahwa sepeda motor Honda Tiger Nopol BP 2569 LKtersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding, makakhusus objek tersebut harus ditolak.Halaman 10 dari 15 hal put nomor 0024/Pdt.G/2016/PTA.PbrMenimbang, bahwa tentang Utang Wajib Tahunan Otorita

sekalipun Penggugat Rekonvensi/Terbanding secara tegastidak mengajukan tuntutan dalam petitum, namun dalam jawab berkembangmengenai UWTO tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi AgamaPekanbaru secara mutatis mutandis jurisprudensi Putusan Mahkamah AgungNomor 425 K/Sip/1975, tanggal 15 Juli 1975 dapat dipedomani, jurisprudensiitu mengandung kaidah sesuatu yang diungkap dalam posita tetapi tidak adatuntutan dalam petitum, pengadilan diizinkan menambah petitum .Dengandemikian mengenai Utang Wajib Tahun Otorita

Menyatakan Utang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) terhadap rumah diBlok M Nomor 103 Perumahan Bida Ayu Kelurahan Mangsang, KecamatanSungai Beduk, Kota Batam menjadi Harta Bersama antara PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untukmelunasi hutang tersebut;4.

I;148.10.Bahwa sehubungan dengan poin tersebut diatas, sesungguhnya Penggugatmengakui masih memberikan US $ 5 lagi per meter persegi dari luas tanahdimaksud kepada bapak Benjamin selaku pihak I sebagai tanda jasa ataskeberhasilannya membuat pendekatan kepada pejabat otorita Batam padasaat itu;Bahwa apabila ditotal keseluruhan biaya yang telah dikeluarkanPenggugat untuk tanah objek sengketa seluas 40.000 m?

Bahwa Penggugat tidak memasukkan/menarik Kepala SatuariPelaksana Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, yang telahmenerbitkan Surat Keputusan No. : 173/SKEP/KA/IMB/VII/1991 tanggal 25Juli 1991 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Jo. Surat Bukti PelaksanaanMendirikan Bangunan Nomor: B/107/KADITWASDALySBPMB/X/1994tertanggal 27 Oktober 1994 atas objek sengketa aquo;253.6. Bahwa Penggugat tidak memasukkan/menarik PT.

Bahwa Akta Kerja Sama Nomor 163 tanggal 20 Oktober 1990 tersebutBatal demi Hukum oleh karena tidak mendapat persetujuan dari BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan BebasBatam (d/h Otorita Pengembangan Daerah Idustri Pulau Batam) (vide:Surat Perjanjian 007/UMPERJ/I/1991, tetanggal 31 Januari 1991 tentangPENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENGURUSAN TANAHATAS BAGIANBAGIAN TERTENTU DARIPADA TANAH HAKPENGELOLAAN OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRIPULAU BATAM), Jo.

Bahwa, Tergugat IT membeli tanah seluas 12.855,25 M2 (dua belas ribudelapan ratus lima puluh lima koma dua puluh lima meter persegi)beserta 27 (dua puluh tujuh) bangunan rumah dari Tergugat I, setelahterlebih dahulu meneliti secara cermat dan teliti dokumendokumen asli yangdikeluarkan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tertuju47&h.8.kepada yaitu PT.

PerseroanTerbatas PT Karya Indah Lestari Abadi, diberi tanda TI.1;Fotocopy Akta Perubahan Nomor : 11, tanggal 03 Maret 1987, diberi tandaT1.2;Fotocopy Kutipan dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman Nomor :0)22969.HT.01.01.TH.87, tertanggal 16 April 1987, diberi tanda T1.3;Fotocopy Surat Faximile dan Telex Kantor Pusat Otorita Batam KepadaDirektur Perencanaan Otorita Batam Nomor : 460/101990 tanggal 28Oktober 1990, diberi tandaFotocopy Surat Kepala Badan Pelaksana Otorita Pengembangan DaerahIndustri

Halaman 89Putusan No. 4/G/2016/PTUN.TPIT3T4T5Fotokopi Keputusan Ketua Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam Nomor:14/KPTS/KA/L/VIII/2004 tentang Perubahan danPenyempurnaan Keputusan Ketua OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor:01/KPTS/KA/L/IV/2003 tanggal 01 April 2003 tentangTata Cara Pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita(UWTO) secara lunas sekaligus 30 (tiga puluh) Tahunmaupun Angsuran Cicilan atas Penyerahan BagianBagian Tanah Hak Pengelolaan OtoritaPengembangan Daerah

Industri Pulau Batam.Fotokopi Keputusan Ketua Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam Nomor:20/KPTS/KA/L/VII/2007 tentang Pembayaran UangMuka Wajib Tahunan Otorita (UWTO) AtasPenyerahan BagianBagian Tanah Hak PengelolaanOtorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.Fotokopi Keputusan Ketua Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam Nomor:29/KPTS/KA/L/VII/2007 tentang Keputusan KetuaOtorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamtentang Tata Cara Pembayaran Uang Wajib TahunanOtorita

Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan, dengan hakpengelolaan kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam.; b.

Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) secara LunasSekaligus 30 (tiga puluh) Tahun Maupun Angsuran Cicilan AtasPenyerahan BagianBagian Tanah Hak Pengelolaan OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Bukti T3); Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNomor 20/KPTS/KA/L/VII/2007 Tentang Pembayaran UWTO AtasPenyerahan BagianBagian Tanah Hak Pengelolaan OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Bukti T4);Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNomor

Federal Investindo tertanggal 27 Februari 2002 (Bukti P7) dengan koordinat:X 9150,391 X 9345,186 X 9325,218 X 9130,423A B C DY 3905,462 Y 3859,752 Y 3761,766 Y 3807,476Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 18 Maret 2002 Tergugatmenerbitkan Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita Nomor480/F/PL/III/2002 tertanggal 18 Maret 2002 (Bukti P10);Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Maret 2002 Tergugat jugamenerbitkan Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan = AtasPengalokasian Tanah Di Atas Tanah HPL Otorita

(enam belasjuta delapan ratus sembilan puluh ribu) dibayar setelah surat jijin ijinperinsip dikeluarkan oleh pihak Otorita Batam;d. Pembayaran angsuran kedua sebesar Rp16.890.000. (enam belas jutadelapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibayar setelah fakturpelunasanuang wajib tahunan Otorita (UWTO) dikeluarkan dari OtoritaBatam;Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 3093 k/Pdi/20155.

Pembayaran uang wajib tahunan otorita (UWTO) untuk jangka waktu 30tahun dengan rincian : muka sebesar Rp76.000.000, (tujuh puluh enam juta rupiah);Ikutnya sebesar Rp626.020.000, (enam ratus dua puluh enam jutaua puluh ribu rupiah); uang jaminan pelaksanaan pembangunan sebesar Rp. 17.550.500,(tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);3.

Nomor 3093 k/Pdt/2015dikeluarkan oleh pihak Otorita Batam;4. Pembayaran angsuran kedua sebesar Rp16.890.000, (enam belas jutadelapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibayar setelah fakturpelunasan uang wajib tahunan Otorita (UWTO) dikeluarkan dari OtoritaBatam;5.

Karjonokaryawan Otorita Batam (sebagai petugus dari OB yang melakukan gantirugi) sebesar Rp15.000.000., (lima belas juta rupiah);Tergugat telah juga menyampaikan dan meminta kepada Sdri.

Sebagai bahan Pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Batam bahwalokasi yang diberikan dari pihak Otorita Batam kepada PT Damai MandiriPerkasa menjamin lokasi tersebut benarbenar syah secara hukummaupun tidak adanya tuntutan yang tertulis kepada Otorita Batam bahwalokasi telah dikuasai oleh pihakpihak yang lain;8.

. : 233/SK, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I: PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHANBEBAS BATAM (ahulu dikenal dengan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam/Otorita Batam); beralamat di Gedung Bida, Batam Centre,Kepulauan Riau, Pulau Batam, yang dalam hal ini memberi kuasa kepadaAZWAR, S.H., YULI WIDIASTUTI, S.H., VITRIA KUSUMA NINGRUM,S.H., DENI TONDANO, S.H., GAUNG UNGGUL WIBOWO, S.H., DESNIKOGARFIOSA, S.H. dan SANTO PRASTOWO, S.H., Pegawai Badan PengusahaanKawasan

PengembanganDaerah Industri Pulau Batam/Otorita Batam) dengan suratsurat dan data lapangansebagai berikut:Faktur Nomor : 465/F/Asum/BHP/XI//85 tanggal 24 Desember 1985;Surat Alokasi Nomor : SPLP/424/Ren/XII/1985 tanggal 24 Desember1985;Gambar Penetapan Lokasi No. : BTA.PL/438/1985 tanggal 24 Desember1985;Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam (SKEP) Nomor : 464/SKEP/KA/XII/1986 tanggal 31Desember 1985;Fatwa Planologi No. 352/FPDITREN/XII/1989 tanggal

Undangundang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal 97 ayat (1), (2), dan (3) ).3 Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam (SKEP) Nomor 464/SKEP/KA/XII/1986 pada halaman 3, point 5, menyebutkan:Tanah kaveling tersebut diatas tak dapat dipindahkan/dialihkan secara keseluruhan atausebagiansebagian kepada pihak lain kecuali pada Otorita Batam (Turut Tergugat II (dua)).Hal ini sesuai dengan status khusus tanah/lahan objek pekara yang merupakanHakPengeolahan

Apa yang terjadi disini adalah peralihan/jual beli lahan/tanahobjek pekara yang illegal, yang berkedok Jual Beli Bangunan, tidak sesuai dengan syaratsyarat dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam (SKEP) Nomor 464/SKEP/KA/XII/1986 yang mana menyatakan tanahkaveling tidak dapat dialihkan kecuali kembali ke Otorita Batam, sehingga Akta PerikatanJual Beli No. 92 tanggal 15 Nopember 1989 Ria Adji Hendarto S.H. harus dinyatakan bataldemi hukum karena

Pembangunan Batamutama adalah selaku pemegang hak yang sah dan sita jaminandapat dilaksanakan.12 Terhadap semua suratsurat kepemilikan yaitu gambar Penetapan Lokasi, SuratKeputusan Kepala Badan Pelaksana Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam(SKEP) (atau yang sekarang disebut sebagai Surat Keputusan Ketua OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam (tentang Pengalokasian dan PenggunaanTanah atas Bagianbagian Tertentu dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau

Pembanding /Tergugat sependapat dengan pertimbangan hukum MajelisHakim tingkat pertama bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui tanahobyek sengketa pada awalnya berada dalam penguasaan Pemerintah DKIJakarta, dalam hal ini Badan Pelaksana Otorita Pluit yang sekarang menjadiPT Jakarta Propertindo;2.

Menyatakan sah secara hukum Kartu Tanda Bukti Pembayaran KavelingTeluk Gong No. 746/KPT/1974, tertanggal 10 Agustus 1974, atas nama TjhinKui Khim yang di buat oleh Pemerintah DKI Jakarta, Badan Pelaksanaotorita pluit yang di tanda tangani oleh Herusuko, SH, Ketua BadanPelaksana otorita pluit DKI Jakarta;6. Menyatakan sah secara hukum Akte Jual Beli No. 107, tertanggal 18 Juli2012 yang di buat di hadapan Notaris PPAT Suwarni Sukirman, SH., Notarisdi Jakarta;7.

Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim tingkatbanding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakimtingkat pertama, baik dalam provisi, dalam eksepsi, dalam konpensi, dan dalamrekonpensi sudah tepat dan benar, didasari fakta hukum dan buktibukti yangdiajukan ke persidangan, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalahstatus tanah kavling yang risalahnya berasal dari PT Jakarta Propertindo (d/hBadan Pelaksana Otorita

Pluit DKI Jakarta, maka PT Jakarta Propertindo (d/hBadan Pelaksana Otorita Pluit DK!

Soehoed selaku Ketua Otorita Asahan kepada MenteriKeuangan RI;2) Surat Nomor: 0123/I/OA/S2/88 tanggal 23 Pebruari 1988dari A.R.

BuktiT18 : Surat Ketua Otorita AsahanNomor 32?1I/OA/S2/03, tertanggal 19 Januari 1993, PerihalKeterangan Mengenai PT. Aldevco (sesuai denganfotocopy) ;45. Bukti T19 : Surat Otorita Asahan Nomor501/I/OA/S2/90, tertanggal 14 Juni 1990 Perihal PT.Aldevco (Sesuai dengan fotocopy);Hal 107 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.

Aldevco juga dan,Otorita Asahan itu berkaitan denganPT. Aldevco ; Bahwa Kapasitas AR. Soehoed pada waktu di panggil Kejaksaan,dalam kapasitas selaku Direktur PT.

Pak Soehoed ; Bahwa Kalau Otorita Asahannya sendiri saksi kurang paham,karena saya masuk tidak sebagai Otorita Asahan ; Bahwa yang saksi ketahui mengenai hubungan Otorita Asahandengan PT. Aldevco pada waktu itu saham yang masuk di Aldevcouangnya dari PT.

Soehoed,uangnya dari Otorita Asahan, tetapi kalau di laporan keuangannyatidak, tapi keterangan yang diberikan kepada saya seperti itu ; Bahwa saksi tidak tahu Otorita Asahan itu bentuknya PerseroanTerbatas juga bentuk badan hukumnya ; Bahwa saksi tidak tahu pemilik Otorita Asahan ; Bahwa Saksi bekerja di Aldevco sejak tahun 1990 pemilik saham100% adalah alm. AR Soehoed. saksi pernah mendengar nama pakTrenggana Kesuma ; Bahwa Pak Trenggana sebagai Direktur Keuangan PT.

., Keduanya KewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Pengacara Pada Kantor Pengacara ONYKOSASIH, SH & REKAN, beralamat di Jalan Bunga Raya Nomor19 Komplek Pasar Baloi Persero Lubuk Baja Batam, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;melawan:I KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASANPERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBASBATAM (dahulu Ketua Otorita Daerah PengembanganIndustri Pulau Batam), bertempat kedudukan di GedungBIDA

tanah Hak Pengelolaan,dengan uraian sebagai berikut :e Bidang tanah terletak di wilayah Pengembangan Sekupang, subwilayah Pengembangan Tanjung Uncang, lokasi Tanjung UncangUtara, seluas lebih kurang 156.599 m2 (seratus lima puluh enam ribulima ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan Koordinatsebagaimana diuraikan dalam Gambar Penetapan Lokasi tertanggal29 Juni 2006 No. 26020314 ;10 Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagai penerima Hak,yaitu :e Membayar Uang Wajib Tahunan Otorita

dengan cara lunas untuk jangkawaktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung mulai tanggal 15 Juni 2006 sampaidengan tanggal 14 Juni 2036 sesuai bukti pembayaran faktur tagihanUang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Nomor : 2205/F/PL/VII/2006tanggal 31 Agustus 2006 (cicilan ke1),Nomor : 421/F/PL/II/2007tanggal 15 Februari 2007 (cicilan keIL,II,IV terakhir tahap I, Nomor :1357/F/PL/V1/2007 tanggal 14 Juni 2007 (cicilan ke ILIU,IV, terakhir tahap 2) dan Nomor : 1438/F/PL/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008 ;Membayar Uang

Muka sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai UangWayjib Tahunan Otorita (UWTO) 30 (tiga puluh) tahun, sebagaimanatercantum dalam faktur tagihan Uang Muka Nomor : 85/FUMPL/L/V/2006 tanggal 18 Mei 2006, sebesar Rp 346.500.000,(tiga ratus empatpuluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;Membayar Uang Jaminan Pelaksanaan Pembangunan atas Pengalokasiantanah diatas tanah Hak Pengelolaan Otorita Batam,sebesar 2,5% (duasetengah persen) dari nilai Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) 30(tiga puluh) tahun, sebagaimana

Putusan Nomor 137/PK/TUN/201412 Bahwa sesuai dengan Faktur Tagihan No.1537/F/PL/VI/2007 tanggal 14 Juni2007 dan Nomor : 1438/F/PL/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008, diketahuibahwa luas tanah dan panjang pantai tersebut oleh Penggugat telah dibayarlunas Uang Wajib Tahunan Otorita 30 (tiga puluh) Tahun ;13 Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan di lokasi, Penggugat mengetahui adapihak ketiga yakni PT.

Cabangbungin Kab.Bekasi, dengan batasbatasSebelah Utara : Pengairan ( Perum Otorita Jatiluhur /POJ )Sebelah Timur : Tanah Sawah Dita/DempetSebelah Selatan : Tanah Sawah Pr.Imah/HarunSebelah Barat : Tanah sawah H.

Bahwa Perum Otorita Jatiluhur yang telahmembebaskan tanah Girik C. 1689 Persil 74 S.Il,sehingga Perum Otorita Jatiluhur (kini Perum Jasa Tirta II)mempunyai data tentang atas nama siapa Girik C. 1689Persil 74 S.II dan dimana letak tanah Girik C. 1689Persil 74 S.Il tersebut;3).

Tapak Serang, Desa Lenggahjaya,Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi telahdibebaskan oleh Perum Otorita Jatiluhur seluas 3.520 M2 (tigaribu lima ratus dua puluh meter persegi) pada tanggal 28Agustus 1981;b.

Cabangbungin Kab.Bekasi, dengan batasbatas :Sebelah Utara: Pengairan ( Perum Otorita Jatiluhur /POJ )Sebelah Timur : Tanah Sawah Dita/DempetSebelah Selatan : Tanah Sawah Pr.Imah/HarunSebelah Barat Tanah Sawah H PardiAdalah benar..

CabangbunginKab.Bekasi, tersebut telah dibebaskan oleh Pemerintah Cq PengairanCq Perum Otorita Jatilunur seluas : 3.520 M2 ( Bukti P3.b yangdikuatkan keterangan saksi Para Penggugat Nasan,dan Saadih )d.

SALOMON GLOBAL ASIA
Terbanding/Tergugat : Ketua Otorita pengembangan Daerah industri Pulau Batam/BP Kawasan selanjutnya

Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam / BPKawasan, semula sebagai Turut Tergugat sekarangsebagai Turut Terbanding;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal24 Oktober 2014 Nomor 177/Pen.Pdt./2014/PT.PBR, tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilanTingkat Banding dan pada hari yang sama penunjukan Penitera Pengganti olehPanitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;Membaca berkas perkara dan surat

Bahwa Tergugat telah melunasi Uang Wajib Tahunan Otorita(UWTO) selama 30 tahun;f. Bahwa atas lahan tersebut, telah terbit Sertipikat Hak Atas tanahatas nama Tergugat I; Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Tergugat dariTergugat II yang menyatakan bahwa Penggugat melepaskan hak atastanah dan tanam tumbuh diatasnya sesuai Surat PernyataanMelepaskan Hak Atas Tanah dan Kwitansi tanggal 03 Maret 1997;Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 275/Pdt. G /2019/PN. Btm.4.

Btm.terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 tentangPerubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973tentang Daerah Industri Pulau Batam;Pasal 6 ayat (2) Keppres menyebutkan:a) Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkandengan Hak Pengelolaan kepada Ketua Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam;b) Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberiwewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam untuk :1. merencanakan peruntukan

Bahwa Tergugat telah melunasi Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)selama 30 tahun;f.

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM) DAHULU OTORITA BATAM., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM;

Bahwa tepatnya tanggal 18 November 1999 pihak Otorita Batammengeluarkan Gambar Penetapan Lokasi (PL) dengan luas lahan26.360 m?

, kemudian pada tanggal 18 Desember 1999 Otorita Batammengeluarkan Faktur Tagihan Uang Wajid Tahunan Otorita Batamsebesar Rp336.090.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilanpuluh ribu Rupiah) untuk pembayar UWTO 5 (lima) tahun, sumber uanguntuk membayar UWTO tersebut murni berasal dari pembayaranpedagang kaki lima atas penjualan brosur pasar yang saat itu dilakukanoleh Penggugat dan rekanrekan;Bahwa dengan adanya tunggakan Uang Wajib Tahunan Otorita Batamyang diketahui oleh Penggugat dalam

Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Nomor 1098/KPTS/KAAT/VI/2001, 21 Juni 2001,tentang Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Tertentu Dari PadaTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam, atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;Bertentangan dengan peraturan perundangundang yang berlaku yaitu:1. UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1960;2.

Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam Nomor 1098/KPTS/KAAT/VI/2001, tertanggal 21 Juni 2001,tentang Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Tertentu daripadaTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam, Kepada Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan objek sengketa yangditerbitkan oleh Tergugat II berupa:a.

Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam, tentang Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Tertentudaripada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam, atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi(HPKP);Halaman 188 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017b. Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor 9904868, Luas Lahan 26.360m?, tanggal 18 November 1999, atas nama Himpunan Pengusaha KecilPribumi (HPKP);7.