1 (satu) set kartu Domino, Uang tunai sebesarRp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah papan kayu warnacoklat;e Bahwa permainan judi kiyu cak itu bersifat untunguntungan danmenggunakan uang sebagai taruhannya dimana hanya seorang dari pemainyang akan menjadi pemenangnya yaitu pemain yang memiliki kartu denganjumlah nilai tertinggi ;e Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tidak mempunyai jjindari pihak yang berwenang ;Menimbang, bahwaatasketeranganSaksitersebut di atas,ParaT

tunai sebesarRp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah papan kayu warnacoklat;e Bahwa permainan judi kiyu cak itu bersifat untunguntungan danmenggunakan uang sebagai taruhannya dimana hanya seorang dari pemainyang akan menjadi pemenangnya yaitu pemain yang memiliki kartu denganjumlah nilai tertinggi ;e Bahwa Para Terdakwa bermain judi tidak ada izin dari pihak yangberwenang ;Halaman 9dari20 Putusan Nomor15/Pid.B/2015/PN Pwr10Menimbang, bahwaatasketeranganSaksitersebut di atas,ParaT

FIRMAN KETAUN PERKASA. beralamat di Gedung Office 8 lantai 30Unit C SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 5253( Jalan Senopati Raya 8B ) Kebayoran Baru JakartaSelanjutnya disebut sebagai; TERGUGAT Il;Pengadilan Negeri T ersebut ; 2220022 nonnnn nn nnnnTelah membaca berkas dan suratsurat yang berkenaan dengan perkara ini ;Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;Telah =memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan ParaT@IPQUug al ;n2nn nnn n ncn nnn nnn nnn nnn nnn nena

Pemohon II; Bahwa Pemohon dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dandan belum di karunia keturunan; Bahwa lItsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitanakta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.Menimbang, bahwa berda fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan a Pemohon telah sesualdengan Syariat Islam an pasal 14 sampaipasal 30 Kompilasi an rukun sebuahperkawinan, serta Sampai pasal 44Kompilasi HukumMenimbang lis hakim jugaberpendapat tida akibat adanyakelelaian para Pe parat

TimPada tanggalPenyerahan Turunan : Rp. 1.800,Pencatatan : Rp. 5.000,Meterai : Rp. 6.000,Jumlah : Rp. 12.800,(Parat Kasir)(Paraf Penerima)Pen. No:543/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Tim Hal 6 dari 6 hal

Eksekusi parat (eksekusi langsung) obyek hak tanggunganEksekusi parat obyek hak tanggungan diatur Pasal 20 (1) aUUHT jis. Pasal 6 dan Pasal 11 (2) e UUHT.Menurut Pasal 20 (1) a jo. Pasal 6 UUHT, apabila debitorwanprestasi maka kreditor pemegang hak tanggunganpertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggunganatas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum danmengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu.Prosedur eksekusi parat yang dimaksud oleh Pasal 20 (1) aUUHT jo.

Pasal 6 UUHT tersebut mensyaratkan adanya janjibahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hakuntuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggunganapabila debitor wanprestasi (beding van eigenmachtigverkoop) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 (2) e UUHT.Pelaksanaan penjualan obyek hak tanggungan ataskekuasaan sendiri dilakukan melalui prosedur eksekusi parat.Tindakan atau pelaksanaan eksekusi parat dilakukan apabiladebitor wanprestasi.

Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Parat Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini sebesar Rp. 641.000 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hasbiah sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh ParaPenggugat/Para Pembanding dan Para Tergugat/ParaT erbanding;Ketua Majelis,tidDrs. H. Abdul Hakim M., HI.Hakim Anggota, Hakim Anggotattd tidDr. H. Barmawi, M.H. Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H,Panitera Pengganti,tidDra. HasbiahBiaya Perkara:1. Biaya Proses : Rp130.000,00 2. Redaksi : Rp 10.000,003. Meterai : Rp 10.000,00 +Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Mdo

1 (satu) unit handphone merk VIVO warna HITAM;Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ARDIAN ASNEDI Als DIAN Bin ABDUL KOSIM PARAT. 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu; 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna BIRU; Uang Tunai sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RUDI HARTONO Bin SUMARI.

Menghukum Penggugat, para Tergugat dan parat Turut Tergugat membayarbiaya perkara sejumlah Rp. 1.966.000, (satu juta Sembilan ratus enampuluh enam ribu rupiah);Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh PaniteraMahkamah Syariyah Bireuen, bahwa Turut Tergugat Il / Pembanding padatanggal 26 September 2014 telah mengajukan permohonan banding atasputusan Mahkamah Syariyah Bireuen Nomor : 0111/Pdt.G/2014/MSBir.tanggal 16 September 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Zulkadah1435 Hijriyah

Pasal 14 ayat (2) danayat (3), maka seharusnya sudah dipahami bahwa jenis prosedur lelangeksekusi hak tanggungan atas obyek jaminan milik Penggugat I, mau tidakmau masih harus melalui Fiat/ Perintah Ketua Pengadilan Negeri Makassar,bukan dengan jenis eksekusi Parat ( Parate Executie ) berdasarkan ketentuanPasal 6 UUHT.Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan ketentuan UUHT No.4 Tahun1996 pada Pasal 20 Jo.

Melalui eksekusi parat ( Parate Executie ) sebagaimana Pasal 6 UUHT;2.

Pasal 14 ayat (2) dan (3)UUHT No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan a quo.Berdasarkan fakta dan alasan juridis a quo, maka jelas telah terbukti bahwajenis prosedur lelang eksekusi yang dilakukan Tergugat bekerja sama turuttergugat melalui eksekusi parat dalam perkara ini, terbukti melanggarketentuan Perjanjian Kredit No.23 Tanggal 21 Mei 2014 dengan addendumnyaJo. UUHT No.4 tahun 1996 terkait pilinan jenis proses eksekusi haktanggungan dan karenanya termasuk Perbuatan Melawan Hukum.3.

dalam UUHT terkait mekanisme jenis pelaksanaan eksekusijaminan dalam perkara ini untuk tetap melalui Fiat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Makassar, tentunya dilandasi filosofi pertimbangan hukumbahwa Lembaga Peradilan tentunya akan mempertimbangkan secara adil dansaksama dari berbagai aspek, termasuk yang menjadi sengketa dalamperkara ini terkait pembebanan tagihan kepada obyek jaminan milikPenggugat I yang jauh melampaui batas maksimal yang dijamin, tidak akanterjadi; tidak seperti pada eksekusi parat

Pertimbangan lainnya, bahwa menjadi tanda tanya bagi para Penggugat, adaapa dibalik kengototan para Tergugat untuk melabrak ketentuan yang telahdisepakati, dengan menempuh cara praktis langsung melalui pilinanmekanisme lelang eksekusi parat yang tidak disepakati dalam perjanjian kredit;jangan sampai ada udang dibalik batu kolusi dengan pihakpihak tertentuuntuk segera memiliki obyek jaminan milik Penggugat sekedar berlindungdibalik syaratsyarat formal lelang belaka.5.

Setelah berhasil mengambil semuanya kemudiankeluar melalui pintu. garasi dan mengambil sepeda motorkemudian keluar naik sepeda motor tersebut kembali kerumahterdakwa I,Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa kemudian tasdibuka, kemudian emas dan jam tangan diringkesi Terdakwa sedangkan uang tunai saat itu dibagi dua;Bahwa kemudian parat pergi kerumah Kukuh dengan maksuduntuk menjual emas tersebut dan keesokan harinya terdakwa IIdiberi uang oleh terdakwa sebesar rp. 7.000.000, (tujuh jutarupiah), sedangkan

Setelah berhasil mengambilsemuanya kemudian keluar melalui pintu garasi dan mengambil sepedamotor kemudian keluar naik sepedamotor tersebut kembali kerumahterdakwa I,Menimbang bahwa setelah sampai dirumah terdakwa kemudian tasdibuka, kemudian emas dan jam tangan diringkesi Terdakwa sedangkan uang tunai saat itu dibagi dua,Menimbang bahwa kemudian parat pergi kerumah Kukuh denganmaksud untuk menjual emas tersebut dan keesokan harinya terdakwa IIdiberi uang oleh terdakwa sebesar rp. 7.000.000, (tujuh

.06/2016 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang dapat dijelaskan bahwa: PMK No.93/PMK.06/2010 merupakan ketentuan intern jajaranKementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negarayaitu memberi petunjuk tentang pelaksanaan lelang;Halaman 11 dari 31 Pts Nomor 72/Pdt.G/2019/PT Smr Muatan materi dalam PMK No. 93/PMK.06/2010 sepanjangtentang LELANG EKSEKUSI pasal 6 UUHT (misalnya Pasal 5, Pasal 36(5) dan peraturan terkait dalam PMK No. 93/PMK.06/2010)menjadisumber hukum berlakunya eksekusi parat

Sebagai sumber hukum berlakunya eksekusi parat UUHT, PMKNo. 93/PMK.06/2010 TIDAK MEMENUHI SYARAT BENTUK HUKUMyang dimaksud UUHT jucties UU No. 10 Th 2004 dan UU No. 12 Th 2011yang menentukan bentuk hukum peraturan pelaksanaan eksekusi obyekHT adalah PERATURAN PEMERINTAH;* Bahwa selain tidak memenuhi syarat bentuk peraturanpelaksanaan, sepanjang tentang eksekusi obyek HT, PMK No.93/PMK.06/2010 melampaui batas wewenang.

Seluruh jenis eksekusi dalam UndangUndangNo. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (eksekusi parat, eksekusipertolongan hakim, dan eksekusi penjualan dibawah tangan) belumberlaku karena belum ada Peraturan Pemerintah yang dimaksud olehPasal 26 UndangUndang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.Sehubungan dengan istilah menggunakan tersebut, maka walaupunprosedur eksekusi menurut Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg sama denganprosedur eksekusi menurut Pasal 20 (1b)UUHT, namun yang berlaku adalahketentuan

Pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syaratsyaratyang ditentukan oleh UndangUndang, oleh karena itu permohonan bandingtersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pihak Tergugattersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, maka kedudukan Tergugatsebagai Pembanding sedangkan Para Penggugat kedudukannya sebagai ParaT

AB GIDIT; ~~ ~~ nnn rn etm 1 (satu) buah tabung kaca; 2222 nn neo =satu) buah mancis; 20 202 one non nae en nee nenebuah handphone Nokia X1; buah tas kecil berwarna kuning dan pink; 1 (satu) 1 (satu)1 (Satu)(satu) buah gunting; (satu) buah handphone Blackberry warna putih; (satu) helai celana pendek merk Lewast Sport Premium Stylewana Nita) 2 22 nn non non non noe nen nnn nnn nne nee enebenar adalah barang bukti yang ditemukan dan disita sewaktudilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap paraT

tanpa memerlukanpersetujuan lagi daripemberi Hak TanggunganEksekusi Paraf (eksekusi langsung ) obyek hak tanggunganEksekusi paraf obyek hak tanggungan diatur Pasal 20 (1)aUUHT jis Pasal 6 dan Pasal 11 (2) e UUHT.Menurut pasal 20 (1) a jo Pasal 6 UUHT, apabila debitorwanprestasi maka kreditor pemegang hak tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan ataskekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum dan mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu.Prosedur eksekusi parat

yang dimaksud oleh Pasal 20 (1) aUUHT jo Pasal 6 UUHT tersebut mensyaratkan adanya janjibahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hakuntuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggunganapabila debitor wanprestasi (beding van eigenmachting verkoop)sebagaiman diatur dalam Pasal 11 (2) e UUHT.Pelaksanaan penjualan obyek hak tanggungan ataskekuasan sendiri dilakukan melalui prosedur eksekusi parat.Tindakan atau pelaksanaan eksekusi parat dilakukan apabiladebitor wanprestasi.

Kontra memori banding;Menimbang, bahwa berdasarkan Aelaas Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Barabai tanggal 14 Desember 2015, bahwa sebelum berkas perkaradikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugattelah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkasperkara(inzage), di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai;Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2016/PT.BJMTENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh KuasaPara Pembanding/ParaT

sebagaimana ternyata dari akte Permohonan Peninjauan KembaliNo. 98/Srt.Pdt.G/P/2/1995/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriMakassar, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yangmemuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeritersebut pada tanggal 05 Januari 2004 ;bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat/paraTerbanding yang pada tanggal 27 Februari 2004 telah diberitahu tentangmemori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat /paraT

ditelobun oleh adik yang bernama Dani yangmemberitahukan kalau kaca depan rumah pecah dilempar oleh seseorangdengan menggunakan benda keras 5bahwa Saksi tidak tahu permasalahannya apa, tetapi kejadian tersebutkarena ada perkelahian antar kampung yaitu antara kampung Suryatmajandengan Cokrodirjan ; 722222 nnn nnn nnn nnn nnnbahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pelemparan kaca rumahSaksi tersebut ; 222222 n nnn nn en nn nn nn nn nena nnnbahwa kaca rumah Saksi yang pecah telah diganti oleh keluarga paraT

Fotokopi Kartu KK No. 33750219040700004 tanggal 28 Mei 2018, telahdicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sebagai bukti(P.2)danm di parat;23.

penyerahan jaminan hutang berupa bendatetap dari Debitur kepada Kreditur selama hutangnya masihberlangsung;b) Akta Hipotik sekarang hanya diperuntukkan pada jaminanbenda tetap seperti kapal laut;c) Akta Hipotik dengan jaminan benda tetap tanah sekarang SuratPemberian Hak Tanggungan (SPHT) atau Akta PemberianHak Tanggungan (APHT);d) Akta Hipotik atau SPHT/APHT harus bersifat Notariil denganirahirah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA;4) Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan :Memiliki Parat

Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyaikekuatan eksekutorial yang sama dengan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapyang berlaku sebagai pengganti grosse akte Hypotheeksepanjang mengenai hak atas tanah, ObyekHakTanggungan dijual melalui pelelangan umum menuruttata cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan untuk pelunasan piutang pemegang HakTanggungan Tingkat Pertama dengan hak mendahulu daripada krediturkreditur lainnya;b) Perjanjian hutang piutang memiliki kekuatan Parat

Eksekusimemenuhi syarat mutlak pasal 224 HIR danharusdilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan Negerisetempat;hal 6 dari 42 hal Put.No.467/PDT/2016/PT.SMGc) Parat Eksekusi / kekuatan Eksekutorial hak Kreditur untukmenjual lelang eksekusi benda tetap hakt anggungan hutangatas kekuasaan sendiri apabila Debitur ingkar janji(wanprestasi) melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut melaluitata cara dalam peraturan perundangundangan yangberlaku;d) Pelanggaran