oleh karenanya Majelis Hakimmenilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat(verstek);Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupayamenasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumahtangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugattelah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakimmenilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya

keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugatmengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 7 adalah meskipun saksi keduaPenggugat tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat danTergugat secara langsung dan hanya mendengar cerita dari Penggugat, namunmengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumahsejak bulan Maret tahun 2020 sehingga dapat menjadi dasar pembuktianhukum terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya

Hal. 83;Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim selalumenasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaikikembali hubungan dengan Tergugat namun sikap Penggugat selalumenunjukkan penolakannya terhadap upaya damai sehingga keduanyadipandang tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masingmasingsebagai suami terhadap istri dan sebaliknya sebagai seorang istri terhadapsuami, sebagaimana dikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 yang isi dan pasalnya

ihwalyang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satukesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahgugatan cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Halaman 9 dari 35 halaman putusan Nomor 251/Padt.G/2020/PA.PstKompetensi AbsolutMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

membina rumah tangga dengan Tergugat danmenyelesaikan masalah hak asuh bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasilkarena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dan meminta hakasuh kedua orang anak, dengan demikian Majelis Hakim menilai usahaperdamaian telah diupayakan meskipun Tergugat tidak hadir sebagaimanaupaya damai tersebut dilaksanakan dalam kondisi kedua belah pihak hadirberdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya

putusan Nomor 251/Padt.G/2020/PA.PstMenimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Penggugatmendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sahyang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturanperkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai denganTergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

gugatannya,Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yangbernama Saksi Pertama sebagai saksi 1 Penggugat dan Saksi Kedua sebagaisaksi 2 Penggugat yang masingmasing sebagai kakak kandung dan temanHalaman 16 dari 35 halaman putusan Nomor 251/Padt.G/2020/PA.Pstkerja Penggugat;Menimbang, bahwa karena saksisaksi yang dihadirkan Penggugat kedalam persidangan sebagai orangorang dekat dengan Penggugat danTergugat (vide; Pasal 76 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangisi dan pasalnya

tidak mengetahui secara langsung sebab perselisinan danpertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui akibat perselisihanPenggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumah sejak 27 September 2020,namun berkesuaian satu sama lain mengenai penyebab perselisihan dan akibatperselisihan sehingga dapat menjadi persangkaan hakim mengenai dasaralasan perceraian Penggugat dan Tergugat terhadap pembuktian hukum dalamposita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 yang isi dan pasalnya

untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal inwal yangtelah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satukesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahgugatan cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Kompetensi AbsolutMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan,Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agarbersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasilkarena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikianMajelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapanpersidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkanketentuan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan yang isi dan pasalnya

tidak diubah dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;MediasiMenimbang, bahwa pada sidang sebelum pembacaan gugatan,Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan,maka berdasarkanPasal 4

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya (ex a gou et bono);Formil GugatanMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuatunsurunsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas parapihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan olehPenggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan danpertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39ayat (2) poin (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanyang isi dan Pasalnya

Bukti SaksiMenimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya,Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yangbernama Saksi Pertama yaitu ibu kandung Penggugat sebagai saksi 1Penggugat dan Saksi Kedua yaitu tetangga Penggugat sebagai saksi 2Penggugat;Menimbang, bahwa karena saksisaksi yang dihadirkan Penggugat kedalam persidangan sebagai orangorang dekat dengan Penggugat danTergugat (vide; Pasal 76 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangisi dan pasalnya

rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah adanyapihak ketiga yang bernama nurul dengan bukti yang cukup kuatsehingga mengakibatkan kondisi rumah tangga Pemohon denganTermohon semakin memburuk, selanjutnya Pemohon tidak pernahserius mengajak Termohon untuk tinggal di Semarang atas hal ituTermohon menjadi ragu untuk tinggal di Semarang, Termohonsebenarnya mengizinkan Pemohon untuk bertemu dan bermaindengan anak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon, namundengan syarat harus di rumah Termohon, pasalnya

Pemohon tidakpernah mau peduli dengan keadaan anak Pemohon denganT@rMOl ON j nn nnn nnn nnn nnn nen nn nnn nnn cree nnn ence ence eensBahwa dalam pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa dirinyaselalu memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya itu tidakbenar, pasalnya dari orang tua Pemohon tidak pernahmenyampaikan kepada Termohon jika ada titipan dariPOMON ON) 2 nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn cree nnn nen n nn nn nnn nee nn nnn neeBahwa pernyataan Pemohon yang mengatakan jika Termohon tidakmau

Kristen, dan tetap dengan keyakinannyaberagama Kristen Protestan setelah menikah dengan Pemohon I, sehinggadengan adanya bukti surat tertanda P4 dan P5 yang berkorelasi denganketerangan para saksi, menunjukkan Para Pemohon yang berbedakeyakinan tersebut merupakan subjek hukum dan cakap hukum untukmelangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 7 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf (a) besertapenjelasan pasalnya

Pasal 35 huruf (a) beserta penjelasan pasalnya yang pada pokoknyaPencatatan Perkawinan tersebut berlaku pula bagi perkawinan yangditetapbkan oleh Pengadilan, yaitu perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama;4. Pasal 35 huruf (b) beserta penjelasan pasalnya yang pada pokoknyaPencatatan Perkawinan tersebut berlaku pula bagi perkawinan yangdilakukan oleh warga negara asing di Indonesia;Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2021/PNPsb.5.

berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkandengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwadi antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan pasalnya

penjelasan Pasal 7 ayat(3) dinyatakan juga: Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi merekayang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnyaberdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbanganmoral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dandampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya

Penetapan No. 222/Pdt.P/2020/PA.Sorbahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danpenjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini denganalasanalasan berikut:= Bentuk hubungan calonmempelai perempuan dengan calon mempelai lakilaki sudah sangat eratdan intim bahkan sekarang anak Pemohon dan Pemohon II sudah dalamkeadaan hamil, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (ghalabat alzhan) kedua calon

oleh karenanya Majelis Hakimmenilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat(verstek);Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupayamenasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumahtangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugattelah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakimmenilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya

perselisihan dan pertengkaran Penggugat danTergugat secara langsung dan hanya mendengar cerita dari Penggugat, dansaksi 2 Penggugat melihat sebanyak 2 (dua) kali pertengkaran Penggugat danTergugat namun tidak mengetahui langsung sebab perselisihan tetapimengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumahsejak bulan Februari tahun 2020 sehingga dapat menjadi dasar pembuktianhukum terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya

Hal. 83;Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim selalumenasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaikikembali hubungan dengan Tergugat namun sikap Penggugat selalumenunjukkan penolakannya terhadap upaya damai sehingga keduanyadipandang tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masingmasingsebagai suami terhadap istri dan sebaliknya sebagai seorang istri terhadapsuami, sebagaimana dikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 yang isi dan pasalnya

berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkandengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwadi antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan pasalnya

Penetapan No. 672/Pdt.P/2020/PA.Sormoral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dandampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahamibahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelaiperempuan;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang diperolehdalam perkara ini sebagaimana

telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapatbahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danpenjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini denganalasanalasan berikut:; Bentuk hubungan calonmempelai perempuan dengan calon mempelai lakilaki sudah sangat eratdan intim bahkan sekarang anak Pemohon dan Pemohon II sudah dalamkeadaan hamil 3 (tiga) bulan, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan(ghalabat

. 1 tahun 1974 jo pasal 70 ayat (1) Undang undangNo. 7 tahun 1989, permohonan tersebut dapatdikabulkan, sedang untuk perceraian mana sesuai denganhak dan permohonan Pemohon, bila putusan telahberkekuatan hukum tetap Majelis Hakim terlebih dahuluperlu) menetapkan dengan Ikrar talak di hadapan sidangPengadilan Agama Kabupaten Madiun yMenimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkaradalam bidang perkawinan, maka berdasarkan denganketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7tahun 1989 yang bunyi pasalnya

tidak dirubah dalamUndang undang revisi pertamanya Nomor 3 tahun = 2006,yang juga pasalnya tidak dirubah dalam Undang undangrevisi keduanya Nomor 50 tahun 2009, bahwa semua biayaperkara yang timbul akibat dari perkara ini dibebankankepada Pemohon ; Memperhatikan pasal 70 Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 jo pasal 24 PP.

No.1061/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.14Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkaradalam bidang perkawinan, maka berdasarkan denganketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7tahun 1989 yang bunyi pasalnya tidak dirubah dalamUndang undang revisi pertamanya Nomor 3 tahun = 2006,yang juga pasalnya tidak dirubah dalam Undang undangrevisi keduanya Nomor 50 tahun 2009, bahwa semua biayaperkara yang timbul akibat dari perkara ini dibebankankepada Pemohon ; Memperhatikan pasal 70 Undang Undang Nomor

dimanaterbukti Para Pemohon beragama Islam, dihubungkan dengan ketentuan dalamPasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 yangmerupakan perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antarakompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkandalam penjelasan pasalnya

Perkawinansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 jo.Pasal 40 (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dan Pemohon II untuk diitsbatkan pernikahannya harus ditolak;Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan Hakim dan hakimkonstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasaHalaman 7 dari 10 Penetapan No.145/Pdt.P/2021/PA.Blcnkeadilan yang hidup di masyarakat, dan dalam penjelasan pasalnya

Pasalnya,praktek usaha mereka telah menyengsarakan rakyat, khususnya masyarakatkalangan menengah ke bawah. "Dalam menjalankan usahanya rentenir tersebut menggunakan badanhukum koperasi. Mereka meminjamkan uang kepada masyarakat denganmenerapkan bunga sangat tinggi" ; Dasar hukum untuk membubarkan "koperasi" rentenir itu adalah Undangundang (UU) nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Pemohon dan Pemohon II beragamaIslam, dinubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalahmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnyasebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya

Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 UndangUndangNomor 1 tahun 1974, dengan demikian permohonan Pemohon dan Pemohon Iluntuk diitsbatkan pernikahannya harus ditolak;Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan Hakim dan hakimkonstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup di masyarakat, dan dalam penjelasan pasalnya disebutkanbahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah kediaman orang tua Pemohon kurang lebih selama 1 bulan 20 hari,dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum hidup rukun danHalaman 1 dari 10 HalamanPutusan Nomor 2161/Pdt.G/2016/PA.Wsbbelum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (qobladukhul);Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudahtidak berjalan dengan harmonis pasalnya pernikahan antara Pemohon denganTermohon atas

Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo (Kutipan Akta NikahNomor:) tertanggal 04 April 2016;o Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah kediaman orang tua Pemohon kurang lebih selama 1 bulan 20 hari,dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum hidup rukun danbelum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (qobladukhul);o Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudahtidak berjalan dengan harmonis pasalnya

jabatan dan integritas serta persyaratan lain sesuai peraturan perundangundangan;Harusnya jika membaca dan menelaah Undang Undang Aparatur Sipil Negara posisiyang di lelang Eselon I otomatis peserta lelangnya Eselon II, kalaupun ada lama jabatandisebutkan sebagai nilai penunjang dan catatan poin lama jabatan, karena dalam UndangUndang Aparatur Sipil Negara tidak disebutkan masa kerja jabatan;PAGELelang jabatan Dirjen Pajak yang di buka seluasluasnya bagi Pegawai Negeri Sipilmenimbulkan pertanyaan, pasalnya

Jelas jika ada peserta lelang Dirjen Pajak nantibukan dari nuraninya melainkan dari ambisi jabatan yang harus di dapat melalui lelangini, ambisi jabatan ini berbahaya karena akan adanya dealdeal kepentingan golonganatau kelompok tertentu;Menteri Keuangan sepertinya belum paham tentang Sumber Daya Manusia diDepartemen yang di pimpinnya, karena Lelang Jabatan Dirjen Pajak yang akandiselenggarakan npertama kali dalam sejarah Republik ini menjadi tanda Tanya besar,pasalnya pegawai pajak yang sekarang

Pemohon dan Pemohon II beragamaIslam, dinubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalahmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnyasebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya

Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 UndangUndangNomor 1 tahun 1974, dengan demikian permohonan Pemohon dan Pemohon IIuntuk diitsbatkan pernikahannya harus ditolak;Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan Hakim dan hakimkonstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup di masyarakat, dan dalam penjelasan pasalnya disebutkanbahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi

dikabulkan danmohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukupmenunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yangtidak terpisah dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

RBg, oleh karenanya Majelis Hakimmenilai perkara ini telan dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Termohon(verstek);Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupayamenasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumahtangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohontelah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakimmenilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya

Termohon untuk didengarketerangannya di persidangan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonan cerainyadengan Termohon, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu teman Pemohon sebagai saksi 1 dan teman Pemohonsebagai saksi 2;Hal 9 dari 17 halaman Putusan No 187/Pdt.G/2021/PA.PstMenimbang, bahwa saksisaksi yang dihadirkan Pemohon ke dalampersidangan sebagai orangorang dekat dengan Pemohon (vide; Pasal 76 ayat(1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya

oleh karenanya Majelis Hakimmenilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat(verstek);Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupayamenasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumahtangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugattelah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakimmenilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya

keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugatmengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 8 adalah meskipun kedua saksiPenggugat tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat danTergugat secara langsung dan hanya mendengar cerita dari Penggugat, namunmengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumahsejak bulan Juni tahun 2020 sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukumterhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) UndangundangNomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya

Hal. 83;Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim selalumenasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaikikembali hubungan dengan Tergugat namun sikap Penggugat selalumenunjukkan penolakannya terhadap upaya damai sehingga keduanyadipandang tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masingmasingsebagai suami terhadap istri dan sebaliknya sebagai seorang istri terhadapsuami, sebagaimana dikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 yang isi dan pasalnya

Bahwa, pemicu dari peristiwa tersebut adalah: Tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga kurang bertanggungjawab dalam hal ekonomi rumah tangga, pasalnya penghasilan Tergugat selama ini hanya digunakan untuk kesenangan Tergugat sendiri yaitu(memelihara burung), sementara kebutuhan pokok rumah tangga kerapdikesampingkan oleh Tergugat akibatnya Penggugat harus berupayamencari nafkah sendiri untuk bisa bertahan hidup; Penggugat seringkali meminta Tergugat agar lebih bertanggung jawab,namun Tergugat

terbukti Para Pemohon beragama Islam, dihubungkan denganketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50 Tahun2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa diantara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkandalam penjelasan pasalnya

Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal40 a Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon danPemohon II untuk diitsbatkan pernikahannya harus ditolak;Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan Hakim dan hakimkonstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup di masyarakat, dan dalam penjelasan pasalnya disebutkanbahwa ketentuan itu dimaksudkan agar