Wayan MuliarsaJdSapaia Pelestarian Cagar Budaya GorontaloAlhnhetuk Nomor 100, Kelurahan Huangobotu. Kecamatan Dungingi,KotaGorontalo.Provinsi Gorontalo. Z.NRina Wirachmawati, SH. Statpada Bagian Bantuan Hukum, BiroJenderal Kementrian Pendidikan DanHukum Dan Organisasi SekretariatKebudayaan Alhnhahderal Sudirman Senayan Jakarta. .NSuprapti,SH JStafapada Bagian Bantuan Hukum, BiroJenderal Kementrian Pendidikan DanHukum Dan Organisasi SekretariatKebudayaan Alhnhahderal Sudirman Senayan Jakarta.

Kementerian Kebudayaan dan PariwisataRepublik Indonesia, Hak Pakai dalam jangka waktuselama tanah dipergunakan untuk lokasi pembangunanKantor Balai Pelestarian Peninggalan PurbakalaGorontalo dst....Diktum Keempat : Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa Sertipikat,penerima hak harus terlebih dahulu mendaftarkan hakatas tanahnya dst....Apabila ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009dihubungkan dengan rumusan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Gorontalo

Oleh karena iitu, Balai Pelestarian Peninggalan PurbakalaGorontalo telah melakukan pembelian atau pembebasan sebidang tanah denganpenjelasan sebagai berikut: a. Tanah tersebut pada awalnya adalah tanah hak milikH. Ahmad Husain dengana Sertipikat Hak Milik Nomor 256/Desa Huangobotu, Kecamatan Dungingi,Kota Gorontalo tertanggal 3 Maret 1992 dengan luas 7265 m2 (tujuh ribu duaratus enam puluh lima meter persegi).

Pembelian hak atas tanah tersebutdilakukan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Gorontalo denganbiaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari KementerianKebudayaan dan Pariwisata cq Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala KotaGorontalo sesuai dengan DIPA Nomor 0085/040 04.2.01/26/2011 tanggal 20Desember 2010.c Setelah pelepasan hak atas tanah dilakukan, Tergugat II Intervensi 2mengajukan permohonan hak pakai atas tanah tersebut kepada Kepala KantorPertanahan Kota Gorontalo dengan

tanggal 30 Juni 2011 ( BuktiT.ILinterv.25);b Surat Walikota Gorontalo Nomor 050/B.Pemb/1050 tanggal 22 Agustus 2011yang ditujukan kepada Kepala Balai Pelestarian Peninggalan PurbakalaGorontalo, perihal persetujuan pembigunan lokasi kantor Balai PelestarianPeninggalan Purbakala Gorontalo di Kelurahan Huangobotu, KecamatanDungingi, Kota Grontalo ( Bukti T.IL.Interv.26);c Surat pernyataan dari Pemilik tanah (H.

antaraTergugat dengan wanita idaman lain sejak lama terjadi dan bergantigantiwanita idaman lain, namun Penggugat meredam dan bersabar karenaPenggugat menghargai Tergugat sebagai Imam dan kepala keluarga sertaberharap agar mahligai rumah tangga antara Penggugat dan Tergugattidak kandas di tengah peyjalanan;Bahwa, puncaknya, dikarenakan Penggugat sudah tidak kuat menanggungbeban yang selalu mengalah dengan memilin bersikap diam, sehinggaPenggugat meminta nasehat perkawinan pada Badan PenasehatanPembina dan Pelestarian

Perkawinan (BP4) Kabupaten Sidoarjo, sehinggaBadan Penasehatan Pembina dan Pelestarian Perkawinan (BP4)Kabupaten Sidoarjo tersebut melakukan pemanggilan terhadap Penggugatdan Tergugat guna dinasehati (bukti P.3);Hlm.2 dari 13 hlm.

Putusan No.0670/Pat.G/20 19/PA.Sda.10.11.12,13.Bahwa, hasil dan nasehat yang dilakukan Badan Penasehatan Pembinadan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Sidoarjo, Tergugatmengakui perbuatannya dan membuat surat pernyataan yang intinyabersumpah untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi (bukti P.4);Bahwa, sekitar dua bulan setelah dinasehati oleh Badan PenasehatanPembina dan Pelestanan Perkawinan (BP4) Kabupaten Sidoarjo danTergugat menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangiperbuatannya

Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya bahwa Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalahpengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukansecara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengantetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dannilainya ;Bahwa kawasan hutan Konseervasi Tuti Adagae adalah merupakankawasan hutan wisata alam hutan konservasi fungsinya adalah merupakantaman wiasata alam, yang mana pengertian dari taman wisata alam itusendiri adalah kawasan pelestarian

mendapatkan ijin dari pihak Balai BesarKSDANTT ;Bahwa akibat yang dialami dari tindakan para terdakwa adalah dari sisijasa dan fungsi ekosistemnya yang meliputi pengatur udara, pengaturiklim mikro, pengatur gangguan, pengatur tata air, penjaga ketersedian air,penjaga erosi, sedimentasi, pembentukan lapisan tanah, siklus nutrien,pengelolaan limbah, penyerobukan, pengontrol biologi, refugia., produksipangan, bahan baku, sumber daya genetik, rekreasi, budaya, pendidikandan penelitian ;Bahwa Kawasan Pelestarian

Alam terdiri dari : Taman Nasional, TamanHutan Raya dan Taman Wisata Alam dan Pasal 30 menyatakan bahwaKawasan Pelestarian Alam mempunyai fungsi Perlindungan SistemPenyangga Kehidupan, Pengawetan Keanekaragaman Jenis tumbuhanhalaman 18 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN KIbdan Satwa, serta Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayatidan ekosistemya ; Bahwa Bila merujuk pada peraturan perundangundangan diatas makakawasan Taman Wisata Alam Tuti Adagae merupakan salah satuKawasan Pelestarian

alam untuk tujuan koleksitumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukanasli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan,pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi ;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang KONSERVASISUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA yang dimaksud denganTaman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutamadimanfaatkan untuk

saksi YUSUF LANGKAMING adalahmenyapu / membersihkan serbuk kayu pada saat mesin sensor sedangmemotong kayu jati tersebut;Menimbang, bahwa setelah kayu tersebut terdakwa olah menjadi papandan balok yaitu papan dengan ukuran 4 x 20 Cm panjang 2 Meter denganrincian tebal 4 Cm, Lebar 20 Cm dan panjang 2 Meter sedangkan ukuran balokukuran 6 X12 Cm panjang 2 Meter dengan rincian tebal 6 Cm, lebar 12 Cm danpanjang 2 Meter, di tebang dalam kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adagaeyang merupakan satu Kawasan Pelestarian

Bahwa sejak didirikan pada 15 Oktober 1980, Pemohon Keberatan telah aktif terlibat dalam aktivitas penyelamatan lingkungan hidupguna mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pemajuan,perlindungan, penegakan, dan penghormatan terhadap Hak AsasiManusia di Indonesia demi kemanusiaan;4.

Menegaskan di dalam Anggaran Dasarnya bahwa organisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsilingkungan hidup;c.

hutan pelestarian alam adalah kKawasan suaka alamdan kawasan pelestarian alam sebagaimana diatur UndangUndang KSDAE.

Selanjutnya, dalam penjelasannya jugadisebutkan ketentuanketentuan dalam UndangUndangKSDAE yang mengatur tentang kawasan suaka alam dankawasan pelestarian alam berlaku bagi kawasan hutan suakaalam dan kawasan hutan pelestarian alam;Bahwa cakupan kawasan konservasi sebagaimana disebutkanpada angka 5 dan 6 bagian ini adalah:a. Kawasan suaka alam mencakup cagar alam dan suakamargasatwa (vide Pasal 14 UU KSDAE) (Bukti P9):b.

alam dan kawasanhutan suaka alam serta taman buru diatur sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku (Bukti P8);Bahwa berdasarkan uraian pada angka 7, maka rujukanpengaturan pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam danHalaman 26 dari 96 halaman.

Majelis Hakim karena Terdakwamendapat pengecualian dari pasal 3 ayat (1) diatas,dikarenakankegiatan Terdakwa termasuk yang menunjangpelestarian kawasan lindung (Pasal 3 ayat 4 huruf c yangmerupakan pengecualian Pasal 3 ayat (1) Peraturan MenteriNegara Lingkungan Hidup Republik indonesia Nomor 05 Tahun2012 yang tidak wajib AMDAL), KARENA DIHUBUNGKANDENGAN DAKWAAN KESATU DALAM PERKARA A.QUOMAJELIS HAKIM MEMBEBASKAN TERDAKWA DARI DAKWAANTERSEBUT. bBerarti perbuatan terdakwa termasuk yangmenunjang pelestarian

memoribanding Terdakwa tersebut dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Negara LingkunganHidup Nomor 05 Tahun 2012, tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yangdiwajibkan memiliki Amdal selengkapnya berbunyi sebagai berikut: kewayibanmemiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi rencanaUsaha dan/atau Kegiatan:a. eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, danpanas bum;b. penelitian dan pengembangan dibidang ilmupengetahuan;Cc. yang menunjang pelestarian

kepentingan pertahanan dan keamanan Negera yangtidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup;e. budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting terhadaplingkungan hidup; danf. budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dantidak mengurangi fingsi lindung kawasan dan di bawah pengawasanketat.Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dipertimbangkanselanjutnya adalah, apakah usaha dan atau kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwadapat dikategorikan sebagai kegiatan yang menunjang pelestarian

kawasan lindung maka rencana usaha dan/atau kegiatan yang akandilakukan oleh UPTD KPHL Bukit Barisan dapat dipertimbangan memenuhi kriteriapengecualian wajib Amdal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) huruf cPeraturan Mentri Negera Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2012 tentang JenisRencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal;Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah usaha danatau kegiatan yang dilakukan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai kegiatan yangmenunjang pelestarian

Balai Pelestarian Cagar BudayaMakassar harus ikut ditarik/dilibatkan dalam perkaraperdata ini baik selaku Tergugat atau Turut Tergugat,dengan tidak digugatnya Kementerian Pendidikan danKebudayaan Cq. Direktorat Jenderal Kebudayaan Cq.Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, maka secarahukum gugatan Penggugat mengandung Error in personadalam bentuk Plurium Litis Consortium sehingga harusdinyatakan tidak dapat diterima.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassarharus ikut ditarik/dilibatkan dalam perkara perdata ini baik selakuTergugat atau Turut Tergugat.Bahwa dengan tidak dijadikan Ahli Waris SIMON EZRA SIMONatau kuasanya atas nama AGNES MARIA TOAR, SH. MCL., danNotaris Lucy Mulyani, SH. serta Kementerian Pendidikan danKebudayaan Cq. Direktorat Jenderal Kebudayaan Cq.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar dimanamenurut Tergugat dan Il bahwa bangunan/gedung yang berdiri diatas tanah obyek sengketa adalah sebagai benda cagar budaya,situs dan atau kawasan cagar budaya.2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Libelly) dikarenakan :1. Obyek Gugatan Tidak Jelas karena batasbatas tanah obyeksengketa tersebut di atas adalah keliru,2.2.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar harus ikutditarik/dilibatkan dalam perkara perdata ini2. Gugatan Penggugat Kabur (obscurelibelly) :2.1.

Balai Pelestarian CagarBudaya Makassar, menurut Majelis bahwa pemilik asal obyek sengketamaupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Direktorat JenderalKebudayaan Cq. Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar tidak harusdilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo, karena yang secara nyatamenguasai dan mengklaim tanah obyek sengketa bukan lagi pemilik asaltanah obyek sengketa maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cq.Direktorat Jenderal Kebudayaan Cq.

Sesuai sistem pemberian hak gugatan kepada organisasi tertentuoleh undangundang sebagaimana ketentuan Pasal 92 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup, yang menyatakan: "dalam rangka pelaksanaantanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untukkepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dengan demikianPenggugat berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarianfungsi

IMAM SYAFI'.Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ganti nama dari namaSYAMSUL HIDAYAT diganti menjadi SAMI KANDHA DIPURA ;Bahwa Alasannya setahu saksi Pemohon merasa kurang nyaman dengannama SYAMSUL HIDAYAT dan dilingkungan kampus Pemohon sudah dikenaldengan nama baru yaitu SAMI KANDHA DIPURA serta KANDHA DIPURAadalah nama kakek Pemohon ( pelestarian sejarah keluarga ) ;e Bahwa Pemohon belum menikah ;e Bahwa Saya mengenal nama pemohon yaitu SAMI KANDHA DIPURA barubaru ini Th. 2014 sebelumnya

nama pemohon SYAMSUL HIDAYAT ;e Bahwa Penggantian nama SAMI KANDHA DIPURA tersebut tidak adamasalah hukum yang lain hanya sematamata Pemohon kurang nyamandengan nama SYAMSUL HIDAYAT dan untuk pelestarian sejarah keluargae Pemohon menggunakan nama SAMI KANDHA DIPURA untuk mengenangdan menghormati kakek Pemohon yang bernama KANDHA DIPURA .e Bahwa Pemohon beralamat di Dsn.

Alam Perairan TamanNasional Komodo tanggal 31 Maret 1999 seluas 132.572 Ha;12) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 172/KptsI/2000tanggal 29 Juni 2000, tentang Penetapan Kawasan Pelestarian AlamPerairan Taman Nasional Komodo seluas 132.572 Ha;13) Keputusan Dirjen PHKA : SK.No. 65/Kpts/DJV/2001 tanggal 30 Mei2001 tentang Zonasi Taman Nasional Komodo;14) Keputusan Dirjen PHKA No.: SK.21/IVSET/2012 tanggal 24 Februari2012 tentang Review Zonasi Taman Nasional Komodo;15) Surat Keputusan Direktur

Bahwa dalam fakta persidangan terungkap yaitu dalam pengajuan Eksepsi danJawaban dari Tergugat tanggal 19 Desember 2017 hal. 5 dalam pokok perkarapoin 3 huruf a angka 13 yang menyatakan Keputusan Menteri Kehutanan danPerkebunan No. 172/Kptsll/2000 tanggal 29 Juni 2000, tentang PenetapanKavasan Pelestarian Alam Perairan Taman nasional Komodo seluas 132.572Ha, sedangkan obyek sengketa telah menjadi milik Para Pembanding/ semulaPara Penggugat Tahun 1997.

(Vide bukti T3);Halaman24 dari 54 halaman Putusan Nomor117/PDT/2018/PTKPG11)Berita Acara Tata Batas Kawasan Pelestarian Alam Perairan TamanNasional Komodo tanggal 31 Maret 1999 seluas 132.572 Ha. (Videbukti T5);12)Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 172/KptsI/2000tanggal 29 Juni 2000, tentang Penetapan Kawasan Pelestarian AlamPerairan Taman Nasional Komodo seluas 132.572 Ha.

Berita Acara Tata Batas Kawasan Pelestarian Alam Perairan TamanNasional Komodo tanggal 31 Maret 1999 seluas 132.572 Ha;Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 172/KptsI/2000tanggal 29 Juni 2000, tentang Penetapan Kawasan Pelestarian AlamPerairan Taman Nasional Komodo seluas 132.572 Ha;. Keputusan Dirjen PHKA : SK.No. 65/Kpts/DJV/2001 tanggal 30 Mei 2001tentang Zonasi Taman Nasional Komodo;.

Bukti Surat T5 berupa Berita Acara Tata Batas Kawasan Pelestarian AlamPerairan Taman Nasional Komodo seluas 132.572 ha tertanggal 31 Maret1999;Bukti Surat T6 berupa Keputusan Menteri Kehutanan dan PerkebunanNomor 172/kptslIV2000 tertanggal 29 Juni 2000, tentang PenetapanKawasan Pelestarian Alam Taman Nasional seluas 132.572 ha;.

usaha kelompok atau pemanfaat.Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melaluipelatihan, bimbingan lapangan dan pendampingan dalam setiapkegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaanpinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melaluipapan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak'yang membutuhkan.Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaianpermasalahanpermasalahan yang menyangkut perencanaanpelaksanaan dan pelestarian

Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prisnsipdan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan olehBKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengantujuan pelestarian dana bergulir.m Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja samadengan pihak luar/pihak lain dlam kaitannya denganpengembangan potensi wilaya.n Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaanpengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman dan memfasilitasipengembangan usaha kelompok atau pemanfaat.Oo Membantu

pengembangan kapasitas pelaku program melaluipelatihan, bimbingan lapangan dan pendampingan dalam setiapkegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.p Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan,pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasilainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secaralangsung kepada pihak yang membutuhkan.q Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaianpermasalahanpermasalahan yang menyangkut perencanaanpelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.e

bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MandiriPedesaan di Kecamatan, bertanggung jawab terhadappengelolaan dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPMMandiri Pedesaan bertanggung jawab terhadap pengelolaanPNPM Mandiri Pedesaan baik yang bersifat keuanganmauoun non keuangan, ' bertangungjawab terhadappengelolaan dana bergulir, melakukan pembinaan terhadapkelompok peminjam, melakukan sosialisasi dan penegakanprinsipprinsip PNPM Mandiri Pedesaan dalam peremcanaan,pelaksanaan dan pelestarian

satu) minggu sebelum pelaksanaan, melakukan evaluasidan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD)dan Laporam Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh Desadalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Pedesaan dansesuai dengan ketentuan, melakukan bimbingan tehnis danpemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporanpelaku desa, membuat draft aturan penguliran yang sesuaidengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Pedesaanuntuk disahkan BKAD / MAD dan menegakkan dalampelaksanaan dengan tujuan pelestarian

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang saatkeluarnya objek sengketa a quo bertugas di lingkup pemerintahanHalaman 4 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdidaerah Kabupaten Buton Utara sebagai Kepala BidangPengolahan Layanan, Pelestarian dan Pembinaan KearsipanDinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Daerah Kab.Buton Utara; 220 0= nnn non noe nnn nnn nnn non nnn ncnnn. Bahwa Penggugat telah dirugikan akibat telah diterbitkannyaObjek Sengketa oleh Tergugat yaitu : a.

DAN ALASAN GUGAT AN; 0 202000 2ncneenenenncnencn en1:Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkatberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Tenggara Nomor : Sk.821.12.2/Mn/24811 Tanggal 30Nopember 1990 ; 202 22 222 222 22222Bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil yang saatkeluarnya objek sengketa a quo bertugas di lingkupPemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara sebagai KepalaBidang Pengolahan Layanan, Pelestarian

nnn ene nnnHalaman 62 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.KdiBahwa PENGGUGAT adalah pegawai negeri sipil yang diangkatberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,melalui KEPUTUSAN Gubernur Kepala Daerah Tingkat SulawesiTenggara, Nomor : SK.821.12.2/MN/24811, tanggal 30 November 1993 ;Bahwa PENGGUGAT adalah pegawai negeri sipil yang sebelum keluarnyaobjek sengketa a quo bertugas dilingkup pemerintahan daerah KabupatenButon Utara sebagai Kepala Bidang Pengolahan Layanan, Pelestarian

2004 tentang Perubahan atasUndangundang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undangundangsebagaimana terdapat dalam pasal : Pasal 60 Ayat (2) Mayarakat dan atau perorangan berperan serta dalampengawasan kehutanan Pasal 69 Ayat (1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara danmenjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan Pasal 73 Ayat :(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian

I dan akibat dari kelalaian Tergugat IIdalam melakukan pengawasan kawasan hutan, maka kawasan hutan telah nyatanyata mengalami kerugian, yaitu berkurangnya kawasan hutan seluas 145 Hasehingga hutan sebagai paruparu dunia menjadi menipis dan dapat memicuterjadinya pemanasan global (global warming) sehingga Penggugat sebagaiorganisasi lngkungan hidup yang bergerak dalam bidang pelestarian hutan danIngkungan juga merasa ikut dirugikan;Terhadap dalil gugatan Pengugatan tersebut, Tergugat Imenolak dengan

Hutan Pelestarian Alam terdiri atas Taman Nasional, Taman Hutan Raya danTaman Wisata Alam,ii. Taman Burub. Hutan Lindung ;c. Hutan Produksi yang terdiri :i. Hutan Produksi Terbatasii. Hutan Produksi Biasaii. Hutan Produksi yang dapat dikonversi (ayat (1)).Kriteria penetapan fungsi hutan Suaka Alam dan Hutan Pelestarian Alam sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 diatur dengan peraturan pemerintahtersendiri (ayat (2)).

Hutan Produksi Terbatas : kawasan hutan dengan faktorfaktor lelas lereng, jenistanah dan intensitas hujan, setelah masingmasing dikalikan dengan angkapenimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima), di luarkawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buruij Hutan Produksi yang dapat dikonversi :1.

Kawasan hutan dengan faktorfaktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitashujan setelah masingmasing dikalikan dengan angka 124 (seratus dua puluhempat atau kurang, diluar hutan suaka alam, dan hutan pelestarian alam2. kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagipengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan (ayat (3)).Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Taman Buru, Hutan Lindung dan HutanProduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri (ayat

Bahwa berdasarkan Pasal 73 UndangUndang Nomor 41 tahun 1999tentang Kehutanan, yang menyatakan:(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :a. berbentuk badan hukum;b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat didalamgugatan pada angka 4 dan 5 halaman 3 yang mana isi dari gugatanPenggugat saling bertentangan dimana tujuan didirikan organisasi untukmeningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsihutan dan lingkungan hidup secara swadaya masyarakat.

hutanjuga diadopsi oleh UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu diatur dalam pasal 92ayat (1), yang berbunyi :Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhakmengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkunganhidup;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung juga mengeluarkan SuratKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentangPemberlakuan Pedoman Penanganan

fungsi hutan atau fungsi lingkungan hidup,yang dalam hal ini Penggugat selaku Organisasi Lingkungan Hidup menilaiyang melakukan kegiatan yang merugikan pelestarian fungsi hutan atau fungsilingkungan hidup pada obyek perkara ini ialah Penggugat, namun untukmembuktikan bahwa apakah Tergugat adalah pihak yang telah mengekibatkanrusaknya pelesatarian fungsi hutan atau fungsi lingkungan hidup, makaharuslah dilakukan dengan melakukan pemeriksaan dan pembuktian terlebihdahulu;Menimbang, bahwa berdasarkan

Menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebutdidirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; danc. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnyapaling singkat 2 (dua) tahun;d.

Pelestarian 2.000.000, Sulaiman Hal 24 dari 111 Put.

Pelestarian Gotong Royong Rp. 5.000.000,12. Belanja Pembangunan Inprastruktur Rp. 42.624.000,13. Belanja Tunjangan Penghasilan Rp. 22.500.000,Perangkat Desa14.

Pelestarian kegotongroyongan sebesar Rp. 2.500.000, k. Pembangunan insfrastruktur sebesar Rp. 73.524.000,Dan juga biaya aparatur dan operasional pemerintah desa sebesarRp. 49.896.000,Jadi total dana ADD tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp.166.320.000,Hal 58 dari 111 Put.

Pelestarian kegotongroyongan sebesar Rp. 5.000.000,. Pembangunan insfrastruktur sebesar Rp. 42.624.000,1 ODan juga biaya aparatur dan operasional pemerintah desa sebesarRp. 49.896.000,Hal 59 dari 111 Put.

Pelestarian gotongroyongan 5.000.000, Sulaiman4, Belanla.

Sesuai dengan ketentuan Hukum NotarisRepublik Rakyat China dan Aturan Prosedur Notarisasi pada tanggal 7Agustus 2014 telah dilakukan proses Pelestarian Bukti (Preservation ofHal. 8 dari 18 hal.

Putusan Nomor 58 PK/PID.SUS/2015Evidence) di Internet untuk mencari bukti tentang ikan mas koki sebagaigambar dalam perangko tua di China tahun 19491967;Hasil yang diperoleh dari proses Pelestarian Bukti (Preservation of Evidence)di internet tersebut adalah:Khusus 38 Ikan Mas Koki Lubang: P11 x 11,5Nama: Ikan Mas Koki Nomor: Khusus 38Singkatan: Ikan Koki Perancang: LIU Shuoren, SUNGolongan: Perangko khusus dengan Chuanzhekata Khusus Tema: HewanJumlah dalam 1 perangkat 12 Jumlah dalam seperangkat:

Sesuai dengan ketentuan Hukum NotarisRepublik Rakyat China dan Aturan Prosedur Notarisasi telah dilakukanproses Pelestarian Bukti (Preservation of Evidence), yaitu pada tanggal 8Agustus 2014 mendatangi Reading Room of Reserved Book di lantai 4Perpustakaan Nasional China # 33 Zhongguancun Nandajie, HaidianDistrict, Beijing untuk mencari Katalog Perangko Rakyat Republik China19491980 (Postage Stamp Catalogue of Peoples Republic of China 19491980), dengan memperoleh hasil berupa:a.

Putusan Nomor 58 PK/PID.SUS/2015faktafakta, lalu. dikaitkan dengan teoriteori, peraturan perundangan,yurisprudensi dan logika, sebagai berikut:1)Novum Surat Keterangan Notaris Guan Shijie;Bahwa berdasarkan hasil dari Pelestarian Bukti (Preservation ofEvidence) baik melalui internet maupun dalam buku di China jelasdiketahui bila ternyata gambar (seni lukis) ikan mas koki adalahmerupakan gambar dalam perangkoperangko di China.

Kawasan Pelestarian Alam :1. Tanam Nasional, berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1990tentang konservasi sumber daya alam adalah kawasan pelestarian alamyang mempunyai ekosistim/asli dikelola dengan sistim zonasi yangdimanfaatkan untuk tujuan pelestarian, ilmu pengetahuan pendidikan,menunjang budi daya pariwisata dan rekreasi.2. Taman Wisata Alam terdiri dari :a. Daratan danb. Perairan.3. Taman Hutam Raya.C.

Bahwa berdasarkan Pasal 73 UndangUndang Nomor 41 tahun 1999tentang Kehutanan, yang menyatakan :(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung javwab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan permakilanuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ;(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :a. berbentuk badan hukum;b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya

Bahwa PENGGUGAT didirikan dengan salah satu tujuannya adalah untukmeningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsiHal 2 dari 25 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PBRhutan dan lingkungan hidup.

dengan demikian luasan Kawasan Hutan di wilayahProvinsi Riau semakin menipis , hutan yang disebut sebagai paruparudunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang dihasilkan padaKonfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telah menjadiberkurang/menipis,danhal tersebut semakin memicu terjadinya pemanasanglobal (global warming), maka oleh sebab itu PENGGUGAT sebagaiorganisasi yang bergerak di bidang kehutanan yang didirikan dengan tujuanuntuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian

Tujuan didirikan Yayasan Riau Madani tidak lagi untuk meningkatkanperan serta masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.Bahwa dalam pelaksanaan kegiatannya Penggugat telah melakukanbanyak Gugatan ke Pengadilan namun sebahagian besarnya dicabutdengan mengadakan upaya perdamaian dengan para tergugat,Penggugat kelihatannya mewakili kepentingan Masyarakat banyaknamun jika dipahami justru) memanfaatkan Yayasan gunakepentingan pribadinya, bagaimana mungkin kapasitas penggugatyang mengajukan gugatan

jikasebaliknya gugatan tersebut banyak yang dicabut dengan melakukannegosiasi perdamaian dengan para Tergugat, praktikpraktik yangseharusnya MAJELIS HAKIM YANG MULIA ketahui yang dilakukanoleh Penggugat dengan berkedok Yayasan yang bergerak dibidangkehutanan.Bahwa dengan demikian bergesernya tuju~an YAYASAN Penggugatsehingga tidak lagi bertujuan untuk meningkatkan peran sertamasyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, melainkanuntuk kepentingan pribadi pengurus Yayasan, maka sudahseharusnya

Bahwa berdasarkan Pasal 73 UndangUndang Nomor 41 tahun 1999tentang Kehutanan, yang menyatakan :1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukangugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :a. berbentuk badan hukum;a. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya

Bahwa PENGGUGAT didirikan dengan salah satu tujuannya, yaitu untukmeningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutandan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Riau, hal ini sebagaimanadinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta PendirianYayasan Firmar Abadi;.

Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undangundang (UU) No. 41Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan Dalam rangkapelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidangkehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.

Dan ketentuan ayat (2) Organisasibidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. berbentukbadan hukum; b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnyadengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untukkepentingan pelestarian fungsi hutan; dan c. telah melaksanakankegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.2.

Bahwa organisasi dimaksud tersebut dalam anggaran dasarnya harusdengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi yangantara lain adalah untuk (tentu telah melaksanakan) kegiatankepentingan pelestarian fungsi hutan, menyelenggarakanpenelitian, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bidangkehutanan.halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2019/PN Bkn.3.

Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/caramusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baikbaik dengan memintabantuan kepada Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)bahkan Penggugat sudah datang dan meminta nasehat dari Badan Penasehatan,Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta, namun tidakmembuahkan hasil sebagaimana Penggugat harapkan;7.

Penggugat untuk menyusui (anak Penggugat dan Tergugat)namun Penggugat menolaknya dengan alasan tidak boleh oleh orang tua (ibunyaPenggugat);Bahwa Tergugat pernah diusir 2 (dua) kali dari rumah orang tua Penggugat oleh ibuPenggugat pada tahun 2007, dan juga pada tahun 2008 diusir oleh Penggugat;Bahwa tiadak benar Penggugat pernah mengajukan pengaduan terhadappermasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, melainkan mereka(Penggugat dan Tergugat) bersamasama mendatangi Badan PenasihatPembinaan dan pelestarian

Sukarami Nomor : 1671076706890012 tanggal 10Noppember 2008 ( Pg. 1 );Foto kopi Kutipan Akta Nikah bermarai cukup sesuai dengan aslinya dari KantorUrusan Agama Kecamatan Talang Kelapa Nomor : 254/06/II/2006 Tanggal 01Maret 2009 ( Pg. 2 );Poto Kopi Kutipan Akta Kelahian bermaterai cukup sesuai dengan aslinya dariBKKB dan Catatan Sipil Kabupaten Banyasin Nomor : 477/21064/KBCAPIL/2008 tanggal 15 Oktober 2008 ( Pg. 3 );Poto Kopi bermaterai cukup sesuai dengan aslinya dari Badan PenasihatPembinaan Dan Pelestarian