juta lima ratus ribu rupiah)sesuai dengan kesepakatan, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi MiftahulMunir di Jalan Raya Romo Manyar untuk menyerahkan Raw Slime sebanyak kuranglebih 13 Kg dan terdakwa menerima uang sebesar Rp 32.500.000, (tigapuluhduajutalima ratusribu rupiah) dari hasil penjualan Raw Silme tersebut, bahwa dalam hal initerdakwa dalam mendapatkan Raw Slime dari saksi Suluh Hadi Als Sulung sudahmengetahui saksi Suluh Hadi Als Sulung tidak bekerja di PT Smelting selakuperusahaan penghasil

juta lima ratus ribu rupiah)11sesuai dengan kesepakatan, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi MiftahulMunir di Jalan Raya Romo Manyar untuk menyerahkan Raw Slime sebanyak kuranglebih 13 Kg dan terdakwa menerima uang sebesar Rp 32.500.000, (tigapuluhduajutalima ratusribu rupiah) dari hasil penjualan Raw Silme tersebut, bahwa dalam hal initerdakwa dalam mendapatkan Raw Slime dari saksi Suluh Hadi Als Sulung sudahmengetahui saksi Suluh Hadi Als Sulung tidak bekerja di PT Smelting selakuperusahaan penghasil

Kemudian sekitar bulan Oktober 2010, Tim Pembina PengembanganPembibitan Sapi Jawa Tengah dan Tim Teknis Kota Pekalongan melakukansosialisasi kegiatan Pengembangan Pembibitan Sapi di Gedung BalaiPenyuluhan Pertanian Kebun Bibit Kertoharjo Pekalongan yang dihadiri olehTerdakwa selaku Ketua Kelompok Ternak Lembu Aji dan beberapa Anggotakelompok ternak Lembu Aji;Atas hasil peninjauan lapangan Tim Pembina Pengembangan PembibitanSapi Jawa Tengah serta usulan kegiatan Pengembangan sapi Betinaproduktif dan penghasil

Kemudian sekitar bulan Oktober 2010, Tim Pembina PengembanganPembibitan Sapi Jawa Tengah dan Tim Teknis Kota Pekalongan melakukansosialisasi kegiatan Pengembangan Pembibitan Sapi di Gedung BalaiPenyuluhan Pertanian Kebun Bibit Kertoharjo Pekalongan yang dihadiri olehTerdakwa selaku Ketua Kelompok Ternak Lembu Aji, dan beberapa Anggotakelompok ternak Lembu Aji;Atas hasil peninjauan lapangan Tim Pembina Pengembangan PembibitanSapi Jawa Tengah serta usulan kegiatan pengembangan sapi Betinaproduktif dan penghasil

No.1801 K/Pid.Sus/2013e Atas hasil peninjauan lapangan Tim Pembina Pengembangan PembibitanSapi Jawa Tengah serta usulan kegiatan pengembangan sapi Betinaproduktif dan penghasil pupuk organik tahun 2010, selanjutnya pada tanggal10 November 2010 Tim Pembina Pengembangan Pembibitan Sapi di JawaTengah membuat Berita Acara Nomor : 524/3486.A tentang Penetapan HasilCalon Penggaduh (Penerima) / Calon Lokasi Pengembangan PembibitanSapi Program Peningkatan Ketahanan Pangan pada Kegiatan PenambahanPopulasi

Sapi dari Dinas Pertanian,Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan;Daftar Anggota (Lampiran Berita Acara Pembentukan Kelompok TernakLembu Aji);Laporan Perkembangan Ternak Sapi dari Dinas Pertanian, Peternakan danKelautan Kota Pekalongan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan HewanProvinsi Jawa Tengah;Surat Perintah Walikota kepada Dinas Pertanian, Peternakan dan KelautanKota Pekalongan terkait Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat KotaPekalongan;Usulan Kegiatan Pengembangan Sapi Betina Produktif dan Penghasil

Laporan Perkembangan Ternak Sapi dari Dinas Pertanian, Peternakan danKelautan Kota Pekalongan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan HewanProvinsi Jawa Tengah;10.Surat Perintah Walikota kepada Dinas Pertanian, Peternakan dan KelautanKota Pekalongan terkait Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat KotaPekalongan;11.Usulan Kegiatan Pengembangan Sapi Betina Produktif dan Penghasil PupukOrganik Tahun Anggaran 2010;12.Berita Acara Kematian Ternak dan Surat Visum dari Dinas Pertanian,Peternakan dan Kelautan Kota

Delima,kemudian pindah ke rumah saksi dan dari pernikahan tersebutPenggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saatini diasuh oleh Penggugat; Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat danTergugat saat ini sudah tidak harmonis, karena terjadipertengkaran; Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran Penggugatdan Tergugat, saat terjadi pertengkaran Tergugat memukulPenggugat; Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebabpertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena masalah ekonomiyakni penghasil

PengelolaanLingkungan yang dimaksud dengan Pengelolaan limbah B3 adalahkegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan,pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian dari kegiatanpengelolaan limbah B3 tersebut didefinisikan lebih jauh di dalam Pasal 1Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sebagaiberikut: Dalam angka 13, disebutkan bahwa Pengurangan Limbah B3adalah kegiatan Penghasil

Dalam angka 21, disebutkan bahwa Pengumpulan Limbah B3adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil LimbahB3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, PengolahLimbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.

Nicosa Sejahtera DiDesa Raman Aji, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten LampungTimur, Provinsi Lampung; danPasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yangmenyebutkan bahwa Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatanmengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelumdiserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3,dan/atau Penimbun Limbah B3.Definisi Pengangkutan Limbah B3 yang disarikan dari KamusBahasa Indonesia sebagai suatu

NICOSA SEJAHTERA sebagai perusahaan yangmempunyai izin untuk melakukan kegiatan pengelolaan limbah,mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa limbah yangdikumpulkannya diperoleh dari penghasil limbah B3 yang mempunyaiizin. Dengan adanya perbuatan dari pihak PT. NICOSA SEJAHTERAyang membeli langsung oli bekas dari Terdakwa, baik itu melaluidirekturnya maupu karyawannya, padahal pihak PT.

NICOSA SEJAHTERA oleh pihakyang berwenang untuk mengumpulkan oli bekas, maka pihak PT.NICOSA SEJAHTERA mempunyai kewajiban untuk memastikanbahwa oli bekas yang dikumpulkannya diperoleh dengan cara yangbenar dan dari pihak yang mempunyai izin.Bahwa peran Terdakwa pada dasarnya hanya merupakan bagian kecildari rangkaian kegiatan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, dalamperkara aquo, karena posisi Terdakwa hanya sebagai pengangkut yangmenghubungkan antara penghasil limbah B3 dengan perusahaanpengumpul

Tergugat tidak dapatmenberi nafkah secara layak kepada Penggugat karenaTer gugat jarang bekerja dan bekerja hanyaunt uk dirinya sendiri tanpa memper hati kanPenggugat dan rummh tangga bersam dan dia ti daknempunyai penghasil an tetap ;b. Ter gugat sam sekali tidak mau memper hati kanPenggugat beserta anaknya, yakni ia lebihnementi ngkan diri sendiri dari pada kepenti nganPenggugat dan anaknyac.

Nomor 532/Pdt.p/2016/PA Mksada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahantersebut.Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal dantelah lama menjalin hubungan (pacaran) sehingga pernikahan akansegera dilangsungkan untuk menghindari mudharat yang jauh lebihbesar.Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer kecamatanRappocini dengan penghasil Rp. 1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus riburupiah) perbulan, sehingga dirasa mampu untuk menghidupi calonistrinya.Bahwa Pemohon

19.597.834.465,00Menurut TerbandingBahwa koreksi ini dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp19.597.834.465,00 dengan alasan merupakan PPN yang berasal dari perolehanBKP/JKP yang digunakan untuk pembibitan, penanaman dan pengangkutansesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf 1 Kep.Menkeu Nomor : 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukanoleh Terbanding dengan alasanalasan sebagai berikut:Perusahaan Pemohon Banding bergerak di industri Pulp (penghasil

HTI inidimaksudkan untuk mendukung industri Pulp Pemohon Banding;Hasil produksi dari industri penghasil bubur kertas (pulp) ini merupakanBarang Kena Pajak yang pada saat penyerahan kepada pihak pembalidikenakan PPN sebesar 10%;Semua Faktur Pajak yang Pemohon Banding kreditkan sudah sesuai denganperaturan pajak yang berlaku dan terkait erat dengan kegiatan usaha kamisebagai penghasil bubur kertas.

PPN Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang terakhirdiubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 yang berbunyisebagai berikut:Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukanpenyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidakterutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapatdiketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukanyang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan denganpenyerahanyang terutang pajak;Sebagai penghasil

Pembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuan danketerampilan kerja masyarakat di daerah penghasil bahan baku tembakau.Bahwa dana bantuan sosial kemasyarakatan (tembakau) tersebut padaawalnya berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yangberdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.07/2010tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TahunAnggaranAnggaran 2010 dan Pasal 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 44Tahun 2010 tentang Alokasi

Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 525/1458.3 tanggal 08September 2010 tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial KemasyarakatanBantuan Modal Kelompok Petani Tembakau antara IrEDY SUHARIYANTA,MMA selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul denganHM.IRSYAD/SARJONO selaku Ketua KUB Makmur yang = seharusnyadipergunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku dengan pembudidayaantembakau dan pembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuandan keterampilan kerja masyarakat di daerah penghasil

Pembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuan danketerampilan kerja masyarakat di daerah penghasil bahan bakutembakau. 22 nnn nn nnn nnn nnn nnn nen nnn ence cence ncn neeBahwa dana bantuan sosial kemasyarakatan (tembakau) tersebut padaawalnya berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yangberdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.07/2010tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TahunAnggaran 2010 dan Pasal 1 Peraturan Gubernur Daerah

Putusan Nomor XXxXxXPdt.G/2017/PA.BtmMenimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon pada tahapdupliknya tidak menyampaikan tanggapan dan tetap dengan jawabannyasemula;Menimbang, bahwa Pemohon berkerja sebai penjual Roti danmempunyai penghasil perbulannya sekitar Rp2.000.000, (dua Juta rupiah)dan menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah iddah selamaTermohon menjalankan masa iddah sejumlah Rp3.000.000, (tiga Jutarupiah) dan mutah berupa perhiasan cincin eman 24 karat seberat 2 gram;Menimbang, bahwa

Pasal 149 huruf (a) dan(ob) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan secara ex officio dapat menetapkankewajiban nafkah iddah terhadap suami untuk istrinya sepanjang istrinyatidak terbukti telah berbuat nusyuz dan menetapkan pula kewajiaban mutah;Menimbang, bahwa Pemohon berkerja sebagai penjual Roti danmempunyai penghasil perbulannya sekitar Rp2.000.000, (dua Juta rupiah)dan menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah iddah selamaTermohon menjalankan masa iddah sejumiah Rp3.000.000, (tiga Jutarupiah) dan

harmonis, namun sejak 2012 sudah tidak rukun dan tidak harmonislagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisinandan pertengkaran akan tetapi saksi tidak pernah mendengar ataumenyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat sedang berselisih ataubertengkar akan tetapi Penggugat sering bercerita kepada saksimasalah rumah tangganya; Bahwa menurut Penggugat penyebab perselisihan danpertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugattidak terbuka dalam segala hal termasuk penghasil

2012 sudah tidak rukun dan tidak harmonislagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisinandan pertengkaran akan tetapi saksi tidak pernah mendengar ataumenyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat sedang berselisih ataubertengkar akan tetapi Penggugat sering bercerita kepada saksimasalah rumah tangganya;Hal. 4 dari 12 halaman Bahwa menurut Penggugat penyebab perselisihan danpertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugattidak terbuka dalam segala hal termasuk penghasil

(Bukti P3);Bahwa perlu PENGGUGAT jelaskan bahwa nama/kata: SHAO XINGatau SHAO HSING (transliterasi kanji: #282 atau 244), adalah namasuatu daerah dalam wilayah Republik Rakyat Cina yang terkenalsebagai penghasil arak/wine dari beras. Dalam dunia kuliner masakanCina, penggunaan arak/wine beras yang berasal dari daerah Shao Hsingsebagai bumbu/saos/penyedap masakan adalah juga sudah sangatterkenal.

yang tidak terpadu (non integratea);bahwa telah sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment)sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndangPajak Pertambahan Nilai, sehingga tercipta adanya keadilan pembebananpajak;Menurut Pemohon Bandingbahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas PajakMasukan sebesar Rp 28.096.140,00 yang dipertahankan oleh Terbandingdengan penjelasan sebagai berikut:bahwa Nature of business Pemohon Banding adalah industri penghasil

Putusan Nomor 287/B/PK/PJK/2016bahwa Tandan Buah Segar hasil kebun sendiri yang Pemohon Banding hasilkanseluruhnya kemudian diolah lebih lanjut untuk menghasilkan Crude Palm Oil;bahwa hasil produksi dari industri penghasil Crude Palm Oil ini merupakanBarang Kena Pajak yang pada saat penyerahannya kepada pihak pembelidikenakan Pajak Pertambahan Nilai;bahwa semua Faktur Pajak yang Pemohon Banding kreditkan sangat jelasterkait erat dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sebagai penghasil CrudePalm Oil

Banding informasikan sebelumnyabahwa Pemohon Banding memproduksi Crude Palm Oil yang merupakanBarang Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%,dengan demikian maka semua Faktur Pajak Masukan yang Pemohon Bandingperoleh adalah berhubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak yangPemohon Banding hasilkan, hal ini berarti bahwa Faktur Pajak Masukan atasaktivitas kebun Pemohon Banding sebagai contoh, atas pembelian pupuk untukkebun merupakan Pajak Masukan yang terkait dengan industri penghasil

Terbandingatas Pajak Masukan sebesar Rp28.096.140,00 yang dipertahankanoleh Terbandingbahwa nature of business Pemohon Banding adalah industripenghasil minyak kelapa sawit Crude Palm OilCPO) yang mengolahTandan Buah Segar sebagai bahan baku dari hasil kebun sendirimenjadi Crude Palm Oil sebagai hasil akhir pabrikasi;bahwa Tandan Buah Segar hasil kebun sendiri yang PemohonBanding hasilkan seluruhnya kemudian diolah lebih lanjut untukmenghasilkan Crude Palm Oil;bahwa hasil produksi dari industri penghasil

sehingga KUA Kecamatan Xxxxxmenolak keinginan anak Pemohon untuk menikah;Bahwa saksi tahu adanya penolakan KUA Kecamatan Xxxxx untukmenikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya;Bahwa alasan mendesak Pemohon ingin anaknya menikah dengancalon istrinya karena keduanya telah menjalin hubungan asmara sejak 2tahun yang lalu dan keduanya begitu akrab sehingga dikhawatirkanuntuk melakukan hubungan yang dilarang agama dan negara;Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagainelayan dengan penghasil

No. 037/Padt.P/2019/PA.Pdn Bahwa alasan mendesak Pemohon ingin anaknya menikah dengan anaksaksi karena keduanya telah menjalin hubungan asmara sejak 2 tahunyang lalu dan keduanya begitu akrab sehingga dikhawatirkan untukmelakukan hubungan yang dilarang agama dan negara; Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagainelayan dengan penghasil setiap bulannya sekitar 4 juta; Bahwa saksi tahu di antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidakmemiliki hubungan darah, tidak ada halangan

dapat PemohonBanding utarakan bahwa pembelian pupuk dan perlengkapan perkebunan yangdilakukan oleh Pemohon Banding adalah nyatanyata merupakan kegiatan yangberhubungan langsung dalam memproduksi/menghasilkan BKP berupa CPO,oleh karena itu sudah sewajarnya PPN Masukannya dapat dikreditkan sebagaiPajak Masukan;Bahwa semua Faktur Pajak (FP) yang Pemohon Banding kreditkan sudahsesuai dengan peraturan Perpajakan yang berlaku dan sangat jelas terkait eratdengan kegiatan usaha Pemohon Banding sebagai penghasil

Hal ini berarti bahwa FPMasukan atas aktivitas kebun Pemohon Banding sebagai contoh, ataspembelian pupuk dan perlengkapan untuk kebun merupakan Pajak Masukanyang terkait dengan industri penghasil CPO yang merupakan BKP dan obyekPPN;Bahwa pendapat Pemohon Banding berdasarkan pada kenyataan yangada bahwa hasil akhir produk Perusahaan Pemohon Banding seluruhnya adalahCPO yang merupakan BKP, sehingga sangat jelas bahwa perusahaanPemohon Banding hanya melakukan penyerahan BKP.

Putusan Nomor 792/B/PK/PJK/2014nyata merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dalammemproduksi/menghasilkan BKP berupa CPO, oleh karena itu sudahsewajarnya PPN masukannya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan;bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Bandingmenyatakan Nature of Business perusahaan Pemohon PeninjauanKembali, semula Pemohon Banding adalah Industri penghasil minyakkelapa sawit (Crude Palm OilCPO) yang mengolah TBS sebagai bahanbaku hasil kebun sendiri menjadi CPO sebagai

Donggala, dari hasilpenerimaan pajak bahan golongan galian C tersebut, PemerintahHalaman 3 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2015/PT.PALKabupaten Donggala mengalokasikan untuk desa penghasil Galian Cmendapat bagian 10% dari total penyetoran ke Kas Daerah Kab.Donggala, berdasarkan Pasal 68 ayat (1) huruf b PeraturanPemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa yang menyatakan Bagihasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluhpersen) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagiandiperuntukkan

10% ke desa harusdisetorkan ke Kas Desa berdasarkan Peraturan Bupati Donggala No.19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial,Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga PemerintahKabupaten Donggala pada Pasal 8 ayat (5) yang menyatakanBantuan keuangan disalurkan langsung ke Kas Daerah/Kas Desadan penggunaannya dianggarkan, dilaksanakan dandipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan keuangandaerah.Bahwa Desa yang mendapatkan bagi hasil Pajak Galian C sebesar10% adalah desa penghasil

Donggala, dari hasilpenerimaan pajak bahan golongan galian C tersebut, PemerintahKabupaten Donggala mengalokasikan untuk Desa penghasil Galian CHalaman 9 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2015/PT.PALmendapat bagian 10% dari total penyetoran ke Kas Daerah Kab.Donggala, berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) huruf b PeraturanPemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa yang menyatakan Bagihasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluhpersen) untuk Desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagiandiperuntukkan

10% ke Desa harusdisetorkan ke Kas Desa berdasarkan Peraturan Bupati Donggala No.19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial,Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga PemerintahKabupaten Donggala pada Pasal 8 Ayat (5) yang menyatakanBantuan keuangan disalurkan langsung ke Kas Daerah/Kas Desadan penggunaannya dianggarkan, dilaksanakan dandipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan keuangandaerah.Bahwa Desa yang mendapatkan bagi hasil Pajak Galian C sebesar10% adalah desa penghasil

Putusan Nomor 967/B/PK/PJK/20172)TBS oleh PT X (perkebunan TBS) dibebaskan, makapenghitungan PPN adalah sebagai berikut: Pemohon Banding BebanUraian PT X (Perkebuman TBS) PT (Pabrik CPO) =Pajak DPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPN Tidak Dapatos 0 Dikreditkan Tidak DapatTBS 400 Dibebaskan 400 Rikeeddion cPO 300 30 30 Netto oO 30 30 Bahwa dalam hal peran unit perkebunan penghasil TBSdan peran unit pabrik CPO dilakukan oleh perusahaanyang sama (sebagaimana kondisi Pemohon Banding),dan Pajak Masukan atas

Pupuk 100 (10) (10) Tidak DapatTBS 400 Dibebaskan 400 Dikreditkan cPO 300 30 30 Netto (10) 90 80 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) danbutir 2) di atas terlinat jelas ada ketidakadilan dalambeban pajak yang ditanggung antara perkebunanpenghasil TBS dan pabrik CPO pada 2 (dua) badanusaha terpisah, dengan apabila perkebunan penghasilTBS dan pabrik CPO merupakan bagian dari unit usahadalam 1 badan usaha seperti yang terjadi padaTermohon Peninjauan Kembali;Bahwa dalam hal peran unit perkebunan penghasil

Putusan Nomor 967/B/PK/PJK/2017 Pemohon Banding BebanUraian PT X (Perkebunan TBS) PT Y (Pabrik CPO) Pajak DPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPN Tidak Dapatcae 100 Dikreditkan Tidak DapatTBS 400 Dibebask: 40)ibebaskan 0 Dikreditkan cPo 900 30 30 Netto oO 30 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) danbutir 3) di atas terlihat jelas ada keadilan dalam bebanpajak yang ditanggung antara perusahaanperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO pada 2(dua) badan usaha terpisah, dengan apabilaperkebunan penghasil

bukti diamankan di Mapolsek DahaUtara untuk proses hukum selanjutnya;Bahwa untuk menghasilkan arus listrik dalam merangkai alat setrumikan antara lain mesin genset, capacitor sebanyak empat buah, stopkontak satu buah, serok ikan yang di pasang kabel terhubung kecapacitor, satu buah ces / perahu bermesin sebagai alat transportasi,sedangkan cara kerjanya adalah empat buah capacitor yang di gabungsebagai pengatur arus listrik yang berasal dari mesin genset, sedangkanmesin genset berfungsi sebagai penghasil

bukti diamankan di Mapolsek DahaUtara untuk proses hukum selanjutnya;e Bahwa untuk menghasilkan arus listrik dalam merangkai alat setrumikan antara lain mesin genset, capacitor sebanyak empat buah, stopkontak satu buah, serok ikan yang di pasang kabel terhubung kecapacitor, satu buah ces / perahu bermesin sebagai alat transportasi,sedangkan cara kerjanya adalah empat buah capacitor yang di gabungsebagai pengatur arus listrik yang berasal dari mesin genset, sedangkanmesin genset berfungsi sebagai penghasil

yangterhubung ke capacitor dan mesin gensit, satu buah stik yang ada tembaganya;Bahwa untuk menghasilkan arus listrik dalam merangkai alat setrum ikan antara lainmesin genset, capacitor sebanyak Empat buah, stop kontak satu buah, serok ikan yang dipasang kabel terhubung ke capacitor , satu buah ces / perahu bermesin sebagai alattransportasi, sedangkan cara kerjanya adalah Empat buah capacitor yang di gabungsebagai pengatur arus listrik yang berasal dari mesin genset, sedangkan mesin gensetberfungsi sebagai penghasil

pemeriksa, biaya BBMRp39.033.142,00,00 sparepart Rp.08.929.450,00 dan biaya lainlainRp.029.441.446,00, dan biaya administrasi bank senilai Rp.02.034.500,00, buktibuktitelah Pemohon Banding temukan;Bahwa sehingga menurut Pemohon Banding, jumlah pajak yang masihharus dibayar:Peredaran Usaha Rp28.222.449.520,00Persediaan awal Rp 323.873.177,00Pembelian Rp28.133.861.260.00Barang untuk dijual Rp28.457.734.437,00Persediaan akhir Rp 943.707.385.00Rp27.514.027.052.00Penghasilan Bruto Rp 708.422.468,00Pengurang penghasil

Hal inimengakibatkan ketidakseimbangan ekologi sehingga terjadi kematiandan kepunahan secara perlahanlahan atau massal dari organismepenghuni ekosistem terumbu karang, hal ini dapat berpengaruh padapada kekayaan biodiversitas;e Penghasil utama oksigen atau O2 bagi kehidupan di laut, danmembantu mengisap karbon dioksida atau COz yang diproduksi olehbumi;Penangkapan ikan dengan mengunakan bahan peledak (bom ikan)biasa dilakukan pada saat ikan bergerombolan sehingga ikan yang matimulai dari ukuran paling

yang rusak akan terancam karena mengalami abrasidan ketika terjadi gempa bumi dan atau tsunami maka wilayah tersebuttidak bisa terlindungi dari dampak kerusakan yang diakibatkan olehperistiwa dimaksud.Dampak terhadap ekonomi adalah :e Secara langsung dan tidak langsung akan berpengaruh terhadaptingkat perekonomian atau pendapatan masyarakat pantai ataunelayan karena berkurangnya populasi ikan, sehinggahasiltangkapan nelayan pun berkurang;Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Mmee Penghasil

Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan ekologi sehinggaterjadi Kematian dan kepunahan secara perlahanlahan atau massal dariorganisme penghuni ekosistem terumbu karang, hal ini dapatberpengaruh pada pada kekayaan biodiversitas;e Penghasil utama oksigen atau Oz bagi kehidupan di laut, dan membantumengisap karbon dioksida atau COz yang diproduksi oleh bumi;b.

yang rusak akanterancam karena mengalami abrasi dan ketika terjadi gempa bumi dan atautsunami maka wilayah tersebut tidak bisa terlindungi dari dampak kerusakanyang diakibatkan oleh peristiwa dimaksud;Dampak terhadap ekonomi adalah :e Secara langsung dan tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingkatperekonomian atau pendapatan masyarakat pantai atau nelayan karenaHalaman 28 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Mmeberkurangnya populasi ikan, sehingga hasil tangkapan nelayan punberkurang;e Penghasil

sehingga suatu bahan bisa dikategorikan limbah B3 bila ada kandunganzat sesuai list PP 101/2014 tanpa melihat besaran kandungannya ;bahwa untuk melihat suatu bahan masuk kategori limbah B3 hanya bisadilakukan melalui laboratorium ;bahwa tidak ada suatu lembaga khusus yang dapat menilai bahan yangmenghasilkan limbah B3 ;bahwa BLH untuk melihat atau mendeteksi pemakaian bahan penghasillimbah B3 oleh pelaku usaha hanya dengan melihat PPnya, sebagaimisal untuk industry tekstil pasti memakai bahanbahan penghasil

limbahB3;bahwa untuk PT Starlight berdasarkan list masuk kategori II penghasillimbah B3 ;bahwa kategori penghasil limbah baru ada pada PP no 101/2014 dansaat kejadian di PT Starlight belum disosialisasikan meskipun sudahberlaku sejak 30 Oktober 2015 ;bahwa dalam PP No. 101/2014 tersebut ada 2 kategori penghasil limbahyakni kategori dan kategori Il, dimana keduanya berbeda pada carapenanganan/ perlakuannya, untuk PT Starlight masuk kategori II yangpenanganannya seharusnya dikenai sanksi administratif

tersebut diawali dari permohonan ijin daripelaku usaha setelah itu dalam jangka waktu paling lama 14 hari adaverifikasi apakah sudah memenuhi syarat tehnis atau belum bila belummemenuhi syarat tehnis dikembalikan lagi untuk dipenuhi persyaratantehnisnya, setelah persyaratan tehnis dipenuhi dan ada rekomendasi dariverifikator diajukan lagi diproses dan bila dalam 45 hari setelahpengajuan meskipun ijin belum turun maka dianggap telah mempunyaiijin, Namun pengelolaannya harus sesuai aturan ;bahwa untuk penghasil

limbah B3 harus ada ijin menyimpan (Tempatpenyimpanan sementara), karena untuk penghasil limbah kewajibannyamengelola limbah B3 yang dihasilkannya atau timbulannya ;bahwa penghasil limbah tidak boleh menyimpan lebih dari 180 hari ;bahwa persyaratan tehnis bangunan TPS harus berbentuk bangunanpermanen, kuat, ada ventilasi, ada atap dan dikunci, selain itu adapenanggungjawab kunci ;bahwa barang bukti sampel tersebut adalah bottom ash dan fly ash yangtelah bercampurbahwa permohonan yang telah diajukan