Ditemukan 2243 data
51 — 6
; Menimbang, dari bukti yang diajukan oleh Pelawan I dan Pelawan II untukmembuktikan dalil gugatan yang menyatakan jual beli tanah SHM No. 01713/Ambarkerawang hanya formalitas/purapura dan peralihannya mengandung unsurpenipuan adalah bukti P1 berupa Surat Perjanjian yang dibuat oleh Pelawan I danTerlawan II tertanggal 3 Desember 2009, bukti P5 berupa Surat Tanda Bukti Lapor No.STBL/636/XI/2010/DIY/Ditreskrim tanggal 16 Nopember 2010 dan bukti P6 berupaSurat Tanda Bukti Lapor Kehilangan No.
merupakan bukti adanya penipuan padahal berdasarkan ketentuan pasal 1328KUHP Perdata agar penipuan ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk membatalkanperjanjian maka mengenai adanya penipuan ini tidak boleh hanya dipersangkakan tetapiharus dibuktikan sehingga dalil inipin tidak beralasan secara hukum juga harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan oleh Pelawan I denganpersetujuan Pelawan II kepada Terlawan IJ atas tanah SHM No. 01713/Ambarketawangbukan jual beli formalitas dan peralihannya
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hannasi Rp1.500.000,00 (satujuta lima ratus ribu Rupiah) dan setelah jual beli Rusman dan Terdakwa, datang keKepala Desa agar dibuatkan Akta Jual Beli;e Bahwa mengenai masalah tanah, semua data ada di Kantor Desa, siapa pemilik/yang berhak atas tanah dan peralihan hak atas tanah tercatat dalam buku yangdiperuntukkan untuk itu yang disimpan di Kantor Desa;e Bahwa menurut ketentuan/peraturan peralihan hak atas tanah harus disaksikan/diketahui oleh Pejabat Desa karena peralihannya akan dicatat dalam
44 — 14
Argumentasi hokum Pembanding sejalan dengan pandangan hukumMahkamah Agung RI No.305 K/ Sip / 1961, tanggal 03 Januari 1962yang menyatakanPermohonan pihak ketiga untuk menggabungkan diri (Voeging) dalamtidak. . .perkara tidak dapat diterima oleh karena menurut hukum pihak ketiga tersebuttidak berkepentingan (Belang habende) dalam arti bahwa ia tidak akanmenderita kerugian dengan Tergugat digugat dalam perkara tersebut Mengenai asal mula tanah dan peralihannya dari Pembanding dan II kepadaTurut Terbanding
Dortje Buang Karundeng
Tergugat:
Kepala Kantor ATR / Pertanahan Kabupaten Minahasa
Intervensi:
HARUN HAJADI,Dk
213 — 105
Pasal 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960,tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, yang berdasar padaPasal 18B ayat (2) Undang Undang Dasar 1945;4) Berdasarkan penjelasan dari Tergugat dalam Pemeriksaan Persiapan,dalam penerbitan Objek Gugatan yang merupakan alas hak utamanyaadalah tanah adat, yang kemudian dikonversi menjadi tanah hak milik,dan akhirnya diturunkan haknya menjadi Hak Guna Bangunan danterjadi proses pemisahan sampai pada peralihannya akhirnya pada ObjekGugatan, maka semestinya sangat
(kurang lebih lima ribu enam ratus delapanbelas meter persegi) dalam Objek Gugatan, telah terjadi tindakan tidakbenar atas konversi dari hakhak lama, yaitu tanah adat yang kemudiandikonversi menjadi tanah hak milik, dan akhirnya diturunkan haknyamenjadi Hak Guna Bangunan dan terjadi proses pemisahan sampaipada peralihannya akhirnya pada Objek Gugatan, khususnya sebahagianluasannya yaitu +5.618m?
lima ribu enam ratus delapanbelas meter persegi) dalam Objek Gugatan tersebut, dengan tidakdilakukannya pembebasan hak dan/atau pelepasan hak dan/atau jual belidan/atau pengalihan hak dari Penggugat kepada pihak manapun jugatermasuk pada pihak management Citraland, PT.Ciputra Internasional,maka semestinya sudah jelas terhadap peralihan tanah adat yangkemudian dikonversi menjadi tanah hak milik, sebelum dan akhirnyaditurunkan haknya menjadi Hak Guna Bangunan sampai denganproses pemisahan serta pada peralihannya
TentangPendaftaran Tanah, tertuang sebagai berikut:Y Pasal12 ayat (1) huruf (a), PeraturanPemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah:1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;7) Bahkan terhadap kegiatan pemetaan dan pengukuran jika didasarkanatas alas hak konversi dari tanah adat menjadi tanah hak milik, sebelumdan akhirnya diturunkan haknya menjadi Hak Guna Bangunan sampaidengan proses pemisahan serta pada peralihannya
Setelah itu, mengumpulkan data sepertidentitas KTP, ada kuasa mengurus juga disitu, dan lainlainBahwa, dalam proses peralihannya tidak ada keberatankeberatan daripihak lain terhadap proses akta jual beli tersebut;Bahwa, ketika melakukan pengecekan di Kantor Pertanahan, pihakKantor Pertanahan tidak pernah menyampaikan bahwa bidang tanahtersebut sedang ada sengketa;Halaman 92 dari 108 Halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN.MdoMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidangPemeriksaan
88 — 30
Yahya (ayah kandung M.Nafis) senilai Rp.25.0000 (duapuluh lima juta)> Rohani ( Paman M.Nafis) senilai Rp.25.000.000 (dua puluh limajuta rupiah)> Usman ( Paman M.Nafis ) senilai Rp.25.000.000 (dua puluhlima juta rupiah)> Alimin (Paman M.Nafis ) senilai Rp.25.000.000 (dua puluh limajuta).yang peralihannya di lakukan dihadapan Notaris dan PPAT (PejabatPembuat akta tanah) IDA ROSIDA, S.H.Mkn yang beralamat diJalan Tanjung Pramuka, Simbang Kulon, Buaran, Pekalongan ;Pada Tahun 2018 membeli tanah Pekarangan
KecamatanKedungwuni, Kabupaten Pekalongan, tepatnya di jalan SurobayanMadukaran Rt 02 Rw 02 Kelurahan Kedungwuni Barat, KecamatanKedungwuni, Kabupaten Pekalongan sesuai dengan SuratKeterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor : 81/2020 tanggal 18Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kabupaten Pekalongan Atas nama SHM : Muhammad Nafisdan Anak 1 yang dahulu kepemilikanya atas nama ABDUL BASITdan NUR HIDAYAH dan sekarang sudah beralih kepemilakannyamenjadi Muhammad Nafis dan Anak 1 yang peralihannya
221 m2 (dua ratus dua puluh satu meterpersegi) yang terletak dikelurahan kedungwuni timur, KecamatanKedungwuni, Kabupaten Pekalongan tepat nya di jalan rayaPodo, Perum RCS Garden, sesuai dengan surat keteranganpendaftaran tanah (SKPT) nomor 85/2020 tanggal 22 Juni 2020dengan nomor bidang : 11.31.13.08.02.02763 yang dikeluarkanoleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pekalonganatas nama SHM : MUHAMMAD NAFIS dan (Alm) ANAK 1 yangdahulu dibeli dari Pengembang Perumahan yang bernamaLukman yang peralihannya
Putusan Nomor 1340/Padt.G/2020/PA.KjnYang peralihannya dilakukan di hadapan Notaris dan PPAT(Pejabat Pembuatan Akta Tanah) Ida Rosida, SH., Mkn yangberalamat dijalan Tanjung Pramuka, Simbang Kulon, Buaran,Pekalongan;4) Pada tahunj 2018 membeli tanah pekarangan dengan sertifikatHak Milik No. 278 atas nama MUHAMMAD NAFIS dan (Alm)ANAK 1 dengan luas tanah + 235 m?
Kabupaten Pekalongan, tepatnya dijalan Surobayan Madukaran RT O02 RW 02 KelurahanKedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, KabupatenPekalongan sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah(SKPT) nomor: 81/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang dikeluarkanoleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pekalonganatas nama SHM MUHAMMAD NAFIS dan (Alm) ANAK 1 yangdahulu kepemilikannya atas nama ABDUL BASIT dan NURHIDAYAH dan sekarang sudah beralih kepemilikannya menjadiMUHAMMAD NAFIS dan (Alm) ANAK 1 yang peralihannya
81 — 24
No.12/Pdt/2016/PT.Sultrakepada saksi tanah yang akan dijual adalah tanah Hamina namun saksi tidakpernah melihat orang yang namanya Hamina .Menimbang, bahwa dari saksisaksi Terbanding semula Tergugat tersebut diatas ternyata bahwa tidak satupun saksi yang mengetahui benarmengenai asal usul tanah sengketa ataupun peralihannya selain daripadamendengar informasi atau diberitahu baik oleh Terbanding semula Tergugat ataupun oleh Jumardin dan keterangan saksi yang demikian (de auditu) tidakmempunyai nilai
133 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harco Indah, sedangkan Termohon PK daiam peralihannya tidak mendapatkan ijin dari pemiiik dan oleh karena penempatantermohon PK atas kios/toko/ruangan dapat dikwalifikasikan adalah tanpa hak ;2.
1.UCU SYAMSUL HUDA
2.DIRAYAH BINTI UMAR HASAN
3.NUNUNG
4.SALAHUDIN UMAR HASAN
5.DURORUL BAHIYAH
6.MULHAH
7.AGUS MUKTI UMAR
8.M. CHUMAEDI
Tergugat:
1.PT. MAJU SUKSES SENTOSA
2.HO HARIATY
3.H. A. KADIR USMAN, SH
4.NOVITAWATI YUDHIANINGSIH, SH
Turut Tergugat:
1.DZATIL HIKMAH, SH., MKn
2.MUHAMMAD RAWI
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL AGRARIA DAN TATA RUANG BPN ATR KABUPATEN BEKASI
218 — 256
HARIATY selaku pemilik sebidang tanahyang terletak di kelurahan Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya,Kabupaten Bekasi dengan dasar Sertipikat Hak Milik Nomor 138/DesaSegara Makmur luas 15.125 M2 atas nama ASMAWI DJAJA, berdasarkanHalaman 45 dari 91Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PN CkrAkta Perjanjian Jual Beli tanggal 24042001 No. 13 dan Akta KuasaUntuk Menjual tanggal 24042001 No. 14 yang dibuat dihadapan HajiAbdul Kadir Usman, Notaris di jakarta, namun Peralihannya belumterdaftar.Bahwa Sertipikat Hak
Abdul Kadir Usman, SH,(Tergugat III) Notaris di Jakarta namun peralihannya belum terdaftar dantanah SHM No.145 atas nama Asmawi Djaja telah dibeli Tergugat IlKonvensi/Penggugat II Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Jual Beli No.6tanggal 22 Februari 2001 antara Asmawi Djaja dengan Ho Hariaty, yangkemudian ditindak lanjuti dengan pembuatan Akta Surat Kuasa UntukMenjual No.7 tanggal 22 Februari 2001, dibuat oleh dan dihadapan Notaris H.Abdul Kadir Usman, SH, (Tergugat III) Notaris di Jakarta, berdasarkan
Apakah perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi danTergugat Il Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yang telah mengakulobyek sengketa dengan cara perolehan tanah melalui perjanjian jual belidari sertifikat atas nama Asmawi Djaja namun peralihannya belumterdaftar dapat dikualifikasikan suatu perbuatan melawan hukum ?
Muhamad Rawi), saksi hanya tahu dari sertifkat tapi dikantordesa tidak ada tercantum peralihannya, setahu saksi sertifikat yang dilihatbentuknya garuda, saksi tidak tahu siapa yang garap tanah tersebut saksitahunya pada tahun 2015 datang H.
Mutiah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat IIIdimana bahwa peralihannya telah didaftarkan dalam sertipikat, maka petitumpoint ke3 gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensiinipun beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum point ke4 yangMenyatakan Sertipikat Hak Milik No.: 138 Desa Segaramakmur, Surat UkurTgl. 11012010 No. 00005/Segaramakmur/2010 (Kutipan dari GS No.Halaman 86 dari 91Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PN Ckr399/1972 Segaramakmur), luas 15.125m2
Pembanding/Tergugat : Djosleni Meri Diwakili Oleh : FAN HAMEL SIANTURI, SH
Terbanding/Penggugat : Chaidir ST Palimo
Turut Terbanding/Tergugat : Yanti
Turut Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi sumatera batrat Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Agam
67 — 36
halaman 23, sehingga memori banding padahalaman 24 pada pokoknya harus dibatalakan putusan Hakim TingkatPertama ;Menimbang, bahwa selanjutnya Kontra Memori Banding tanggal 9September 2014 dari Penggugat / Terbanding (kuasanya) pada pokoknyaalasan banding para pembanding tidak beralasan dikesampingkan saja yangberarti menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama ;Menimbang, bahwa yang paling utama dipertimbangkan terlebin dahulusebagaimana keberatan pembanding bahwa objek sengketa telah beberapakali peralihannya
95 — 28
Sekarang tanah tersebut atas nama siapa, asal usulnya bagaimana,proses peralihannya bagaimana, saksi tidak tahu. Saksi hanya sebatastahu dari SPPT atas nama KAKEK PENGGUGATI AYAH PENGGUGAT Ldengan batasbatas :Sebelah utara : kantor Pos ;Sebelah selatan : kantor camat wongsorejo ;Sebalah timur 5Sebelah barat : jalan rayaTanah tersebut diatas sekarang dikuasai oleh para Tergugat.
Bahwa selain itu ada bangunan rumah seluas 6 x 9 M diatas tanahtersebut , yang membangun siapa, biaya darimana, asal usul/prosespenguasaan dan peralihannya saksi tidak tahu, tetapi sekarang yangmenguasai rumah tersebut adalah TERGUGAT I dan TERGUGAT II ; Bahwa berdasarkan SPPT yang membayar pajak tanah dan rumahadalah TERGUGAT I .dan sekaramng data tanah sudah dipecahmenjadi atas nama 3 orang, berdasarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB ), saksi tidak tahu alasannya apa ada perubahan tersebut ; Bahwa
56 — 28
., JADI SUDAH MENJADIBARANG SENGKETA sejak tahun 2000 dan seterusnya (dijual pada 18 Januari2006) ;Bahwa menurut Undangundang Pokok Agraria pasal 23 ayat (1) Hak milik,demikian pula setiap peralihannya, hapusnya dan pembebanannya dengan hakhaklain, HARUS (wajib) didaftarkan menurut ketentuanketentuan yang dimaksuddalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 ;G.
Pasal 37 nya menjelaskan : setiap peralihannya harus dengan akta PPAT, terkecualibagi daerahdaerah terpencil yang belum ada PPAT/ataupun PPAT sementara ;N.
53 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selainitu juga dengan terbitnya Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 83/Kel.Mangkura Kecamatan Ujung Pandang dan berikut peralihannya tanpapersetujuan dan atau sepengetahuan Penggugat, maka Sertipikat Hak MilikNomor : 83/Kel.
Mangkura Kecamatan UjungPandang dan atau berikut peralihannya tanpa persetujuan dari atausepengetahuan Penggugat, maka hak kepemilikan Penggugat terhadapobyek sengketa sudah tidak mempunyai kepastian hukum dan hal iniHalaman 6 dari 20 halaman.
SAMPURNO
Tergugat:
1.SARPI UTAMI
2.KARTI
3.YULFI
Turut Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN KABUPATEN LAMONGAN
2.KEPALA DUSUN DESA BATURONO
78 — 9
Maka terhadap proses peralinan hak dan balik nama, mohonkepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan untuk memerintahkan kepadaTurut Tergugat I, guna proses peralihannya untuk menjadi hak milik atas namaSAMPURNO, selaku Penggugat.Bahwa dengan demikian Tergugat , Il, dan Ill atau Para Tergugat atau siapasaja yang mendapat hak dari padanya di atas tanah sengketa untuk segerakeluar dan mengosongkan dari obyek tanah sengketa lalu menyerahkankepada Penggugat tanpa syarat apapun untuk dipergunakan secara bebassesuai
GABRIEL MANOE
107 — 33
Sp menyelesaikan kewajibannya untukmembantu menyelesaikan proses balik nama tanah yang menjadi objek jual bellitersebut, selain itu untuk dapat menyatakan sebuah status hak atas tanah jugamemang harus melalui proses pemeriksaan contentiosa atau secara gugatankarena harus diperiksa keabsahan jual beli, proses asal usul tanah dan jugaproses peralihannya, sehingga setelah itu barulah dapat ditentukan status haktanah tersebut, terlebin lagi dalam Petitum angka 3 (tiga) yang diajukan olehPemohon, Pemohon
137 — 79
menggerakanorang kemudian tertarik melakukan suatu hubungan keperdataankatakanlah seperti itu.Menimbang, bahwa terdakwa juga mengajukan saksi yangmeringankan (a de charge) sebagai berikut:1Saksi RAHLING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi tinggal di kelurahan bulu minung sejak lahir;Bahwa saksi tahu lahan tambang yang ada di Kelurahan bulu miningKecamatan Penajam;Bahwa yang mempunyai lahan tambang awalnya PT BMS kemudiandijual/beralih ke PT ESE;Bahwa jual beli atau peralihannya
tahun 2012;Bahwa setahu saksi peralihannya lahan tambang, jalan danpelabuhan;Bahwa setahu saksi itu dari BMS dia bebaskan ke masyarakatkemudian di takeover ke PT.ESE;Bahwa semuanya bersamaan peralihannya;Bahwa sampai sekarang punya PT ESE (Ena Sarana Energi);Bahwa dulu keluarga saksi yang menjual lahan ke PT BMS;Bahwa kalau sepengetahuan saksi karena lahan itu tidak pernah dibelike masyarakat andai kata ada HGU, kami belum pernah merasakantetap kami punya. jadi tidak ada tumpang tindih;Bahwa saksi
Saksi SUMARNO HARIS' H dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi sebagai Humas di PT ESE (Ena Sarana Energi) mulaitahun 2012 setelah peralihan dari PT BMS ke PT ESE (Ena SaranaEnergi);Bahwa saksi tahu peralihannya cuma untuk proses yang detailnyasaya kurang tahu, suam sebagian suratnya saksi ikut juga terlibatdisitu;Bahwa peralihannya setahu saksi lahan tambang, jalan danpelabuhan;Bahwa setahu saksi itu dari BMS dia bebaskan ke masyarakatkemudian di takeover ke PT.ESE;Bahwa
semuanya bersamaan peralihannya;Bahwa sampai sekarang punya PT ESE (Ena Sarana Energi);Bahwa tidak tuntuan atau gugatan dari warga atau pihak pihak lainyang mengklaim bahwa itu adalah milik pihak lain selain milik PTEESE (Ena Sarana Energi);Bahwa setelah ada peralihan lahan tambang, jalan dil dari PT.BMSke PT.Ena Sarana Energi ada perbaikan Infrastruktur yaitu mulai darijalan, waktu kita ambil dari BMS itu jalan tanah, banyak yang putus.selama BMS tidak eksis waktu itu kan rusak oleh air dll., sehinggatidak
53 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kamile (Tergugat Xl)menjual tanah obyek sengketa yang dikuasainya tersebut di atas seluas 0,03 Hakepada Nahari (Tergugat VIll), sisanya seluas 0,03 Ha berada dibawahpenguasaan terdahulu, yaitu La Selling (almarhum) sekarang dikuasai olehNurhania (Tergugat VII), dimana di atas tanah tersebut telah berdiri rumahpanggung tanpa diketahui dasar dan proses peralihannya ; Bahwa, pada tahun 1995, Djodding (Tergugat X) ikut pula menjual tanah obyeksengketa kepada Anwar (Tergugat V) seluas 0,01 Ha tanpa diketahui
dasarkepemilikan dan peralihannya ; Bahwa, oknum Kepala Dusun Dusung bernama H.
49 — 4
No. 278Selokaton serta proses administrasi peralihannya adalah tidaksah secara hukum dan memulihkannya kedalam status dankondisi sebagaimana sejak semula;7. Membatalkan SHM. No. 278 Selokaton yang dibuat oleh dandihadapan Notaris dan PPAT ;8. Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugiankepada Penggugat sebagaimana tersebut pada dalil posita angka6 gugatan ini yang berjumlah total sebesar Rp. .310.000.000,( tiga ratus sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;9.
NOo.278Selokaton serta proses administrasi peralihannya adalah tidak sahsecara hukum dan memulihkannya kedalam status dan kondisisebagaimana sejak semula;7. Membatalkan SHM. No. 278 Selokaton yang dibuat oleh dandihadapan Notaris dan PPAT ;8. Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugiankepada Penggugat sebagaimana tersebut pada dalil posita angka 6gugatan ini yang berjumlah total sebesar Rp. .310.000.000, ( tigaratus sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;9.
1.SUPRAPTI
2.MAHANANI NURSIASIH
3.ACHMAD TAUFAN
Tergugat:
KEPALA BADAN PENDAPATAN KAB. KEDIRI
155 — 87
. : 67/G/2020/PTUN.SBYBahwa pada saat itu yang saksi lihat dan saksi ketahui datanya dari DesaPersil 65, lalu para pihak yang hadir di Kecamatan seperti yang saksiterangkan tadi ;Bahwa saksi tidak ingat Petok No. 977 ;Bahwa peralihannya belum dicatat di buku C Desa karena masih menungguarsip dikembalikan ke Desa, dan sampai saksi pensiun menjadi KepalaDesa Kebunsari arsip belum dikembalikan ;Bahwa saksi tahu dengan Pak Yahya ;Bahwa saksi tidak tahu dengan ahli warisnya Yahya ;Bahwa sebelum tanah
nama H.Dhofir ;Bahwa saksi tahu Pak Dhofir orang tuanya Pak Yahya ;Bahwa saksi tidak tahu peralinannya, dari dulu sudah tercatat atas nama H.Dhofir ;Bahwa saksi pernah melihat lokasinya, dahulu tanah itu dibuat selepan padi;Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan di buku C tertulis atas nama Yahya ;Bahwa kalau nomor kohirnya saksi tahu Nomor 299 ;Bahwa saksi tahu kalau di buku ini Persilnya No. 65, lalu diperlinatkan olehsaksi kepada Majelis Hakim buku C Desa tertulis luasnya 04648 ;Bahwa ada catatan peralihannya
;Bahwa saksi punya sertipikat ;Bahwa catatan dari Persil 24 kohir 977, kalau di buku ini peralihannya tidakada, mungkin di buku yang satunya ;Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini Ema, dkk.;Kalau di PBB tercatat atas nama Ema, dkk.;Bahwa tidak ada hubungan antara Ema dengan Yahya;Halaman 38 dari 58, Put.
Saksi juga menerangkanbahwa ada catatan peralihannya dari Hibah H. Dhofir kepada Yahya luas tanahseluruhnya 12.036 ha, dan yang menguasai tanah tersebut saat ini Ema, dkk.
53 — 56
Dan selanjutnya tergugat 2 WALAISE memberikan kepadaTergugat 3, ABDUL HAMID alias AMIRUDDIN untuk membangun diatasObjek Sengketa.Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan mutasimutasi hakKeperdataan atas objek sengketa dan Tergugat Pertama kepada TergugatKedua dengan alasan jual beli dan dari Tergugat 2 kepada Tergugat 3 tidakHal 3 dari 11 hal No.86/PDT/2016jelas alasan peralihannya, hal mana tanpa sepengetahuan dan seizinkepada para ahli waris HJ.LAMBU, adalah suatu perbuatan hukum yangilegal
49 — 40
Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah sangat tidak tepat,karena apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukangugatannya adalah suatu hal yang tidak memiliki hubungan hukum danmengadaada, oleh karena objek sengketa tersebut peralihannya telahsangat jelas tercatat dari SALMA dan ADEWARDY ke atas namaSUDIAMAN LIWANG berdasarkan Akta Jual Beli No. 12/2012 tanggal2 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris TAUFIQ ARIFIN, SHselaku PPAT sehingga alasan Penggugat tersebut harus ditolak;