Pinjamanini diperoleh oleh Wajib Pajak dalam rangka untuk modal kerja dan refurbish(Renovasi /peremajaan) kapal dimana syarat dan ketentuan refurbish diaturdalam kontrak antara PT Barikin Sakti dengan PT Total E&P Indonesiaterlampir).3 Pajak TerhutangMenurut kami perhitungan Pajak Terhutang setelah kami adalah sebagai berikut : Uraian Menurut Wajib Pajak Menurut Penelaah(Rp) (Rp)Penghasilan Netto (1.432.767.196) 5.456.195.744Kompensasi Kerugian Penghasilan Kena Pajak (1.432.767.196) 5.456.195.744PPh

Surat Kepala Kanreg Il BKN Surabaya tanggal 04 Maret 2019, Nomor68/KR.II.K/III/2019 perihal Pejabat Yang Berwenang dan Pejabat PembinaKepegawaian untuk Memproses dan Menetapkan Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat dan Peremajaan Data pada SAPK,ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah seJatim untuksegera menetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormatpada Pegawai Negeri Sipil yang terkena kasus Tindak Pidana Korupsi danyang telah inkracht; 222 nn nnn n nnn nnn nnn

KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor : F.2630/V 1718/99, tanggal28 November 2018, perihal : Pemberian Konsultasi/Advokasi danMendorong Pejabat yang Berwenang dan Pejabat PembinaKepegawaian Memproses dan Menetapkan Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat dan Peremajaan Data padaSAPK (fotokopi); 222222 n nnn nnn nnn nn enn: Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V.1001/99 tanggal 26 Desember 2018, perihal : Tindaklanjut KeputusanHalaman 29 dari 37 halaman, Putusan Perkara Nomor

dan ReformasiBirokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019,perihnal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPKTerhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (fotokopi);: Surat Kepala Kantor Regional Il Badan Kepegawaian NegaraNomor: 68/KR.II.K/III/2019, tanggal 04 Maret 2019, perihal : Pejabatyang Berwenang dan Pejabat Pembina Kepegawaian UntukMemproses dan Menetapkan Surat Keputusan Pemberhentian TidakDengan Hormat dan Peremajaan

SBY.Menetapkan Surat Keputusan PTDH dan Peremajaan Data pada SAPK serta suratNomor : K 2630/V.1001/99tertanggal 26 Desember 2018, perihal: Tindak LanjutKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN; Bahwa dasar hukum lain terkait pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang terkenaTindak Pidana Korupsi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawal NegeriBahwa Plt.

yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Kelompok Tani Makassar Bahagia, tanggal 11 Desember 2021

17. Print out rekening koran Rekening BNI Nomor: 0906365781 atas nama Kelompok Tani Makassar Bahagia, periode 31-01-2020 sampai dengan 02-12-2021

18. Tabel Realisasi/ Pencairan KT Makassar Bahagia

19. Daftar Rekening Pekebun dan Sumber Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat KT.

45. 1 (satu) bundel fotocopy RAB Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Provinsi Sulawesi Barat dan Revisi RAB Tahap I Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019.

Peremajaan Kelapa sawit Pekebun

49. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat keputusan direktur utama BPDPKS Nomor : KEP-51/ DPDPKS/2017 tentang Besaran Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang dibiayai BPDPKS tahun 2017

50. 1 (satu) bundel fotocopy surat Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat nomor: 3802/ 613.b/ XI/ 2019 tanggal 4 November 2019 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun KT.

60. Rencana Anggaran Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Luas Peremajaan 326.3750(Ha) Tanggal 21 Oktober 2019.

61. Dokumen Penagihan Cv.Asmar Mandiri untuk pembelian pisau / baket chipping dan bahan bakar (BBM) untuk pembayaran uang muka sebesar 30% dari total biaya Penumbangan Pokok Kelapa Sawit, Stacking dan Chippinng Total Tagihan Sebesar Rp.800.000.000,-(copy).

99. Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompk Tani Makassar Bahagia Kabupaten.Mamuju Tengah Nomor : 3802/613.b/XI/2019/Disbun tanggal04 November 2019(copy).

100. Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Makassar Bahagia Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1360/pi.400/E/11/2019 Tanggal 25 November 2019(copy).

Central Auto Comperindo (Bogor) sebanyak 43 (empatpuluh tiga) bus.Bahwa yang saksi ketahui tentang berapa kontrak untuk KonsultanPengawas Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum RegulerDan Kegiatan Pengadaan Armada Busway Pada DinasPerhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun anggaran2013 adalah :e Konsultan Pengawasan Bus Sedang Paket adalah PT.

PST.Bahwa tahun Anggaran 2013 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta apakah ada Program Peningkatan Pengelolaan Buswaykegiatan Pengadaan Armada Bus Busway dan ProgramPeningkatan Pelayanan Angkutan Umum dengan KegiatanPengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler, DPA(Dokumen Pelaksaan Anggaran)nya :a.

Armada Bus Busway dan ProgramPeningkatan Pelayanan Angkutan Umum dengan KegiatanPengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler :e Untuk perencanaan baik untuk Program PeningkatanPengelolaan Busway kegiatan Pengadaan Armada Bus Buswaydan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum denganKegiatan Pengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan UmumReguler tidak dilelang/tender, karena ada MOU antara BPPTdengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, yangditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi

UDAR PRISTONO, M.T. selaku Kepala Dinas PerhubunganProvinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada Direktur PusatTeknologi Indutri Dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian Dan PenerapanTeknologi (BPPT) untuk melaksanakan kegiatan Perencanaan Pengadaan BusBusway Articulated, Bus Busway Single, Bus untuk peremajaan angkutan umumregular;Bahwa saksi Dr.

UDAR PRISTONO, M.T. selaku Kepala Dinas PerhubunganProvinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada Direktur PusatTeknologi Indutri Dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian Dan PenerapanTeknologi (BPPT) untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan BusBusway Articulated, Bus Busway Single, bus untuk peremajaan angkutan umumregular;Bahwa saksi Dr.

Bahwa pada tahun anggaran 1987/1988 pemerintah dalam rangkaPelaksanaan Proyek Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan TanamanPutusan No. 24/G/2018/PTUN.MTR Halaman 28Ekspor (PRPTE) Kelapa/Kopi ada juga membuat program pendataanterhadap tanah adat yang tidak memungkinkan diterbitkan SertifikatHak Miliknya melalui konversi atau penegasan hak untuk selanjutnyabagi masyarakat yang ingin mendapatkan Sertifikat Hak Milik SK bisamengajukan Pemberian Hak dengan melengkapi administrasi berupa: Surat Keterangan

tahun 1980 sampai tahun 1988 adapengukuran di lokasi tanah Amaq Sedah atau di Dusun Jurang Sate; Bahwa pada saat saksi menjadi Kepala Dusun, saksi tidak mengetahulBPN meminta persetujuan penerbitan sertipikat; Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah atas nama AmaqSedah; Bahwa saksi pernah diperlihatkan Penggugat sertipikat atas nama Harun; Bahwa saksi mengetahui namanama orang yang tercantum di dalamputusan Pengadilan Negeri dari Penggugat; Bahwa saksi mengetahui ada proyek PRPTE (Peremajaan

obyek sengketa; Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembagian waris; Bahwa sepengetahuan saksi sekitar 3 atau 6 bulan yang lalu Penggugatyang menggarap tanah obyek sengketa; Bahwa saksi pernah melihat sertipikat hak milik atas nama Harun; Bahwa saksi pernah membaca sertipikat obyek sengketa terbit tahun 1988; Bahwa saksi mengetahui bahwa Amaq Sedah pernah menjadi KepalaDusun; Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1988 Amaq Sedah masih sebagaiKepala Dusun; Bahwa saksi tidak mengetahui proyek PRPTE (Peremajaan

Putusan No. 24/G/2018/PTUN.MTR Halaman 39 Bahwa saksi tidak mengetahui ada petugas turun ke lokasi pada saatpendaftaran tanah atas nama Harun; Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dikuasai Amaq Sedah tidakpernah dibagi waris; Bahwa saksi pernah diperlinatkan oleh Muslimin sertipikat tanah atas namaHarun sekitar 8 bulan lalu; Bahwa sepengetahuan saksi sertipikat yang diterbitkan oleh Instansipemerintah harus diukur tapi terhadap tanah obyek sengketa tidak diukur; Bahwa saksi mengetahui proyek PRPTE (Peremajaan

bersandingan dansetelah menjadi hak milik Harun kedua bidang tanah tersebut digabungmenjadi satu hamparan/bidang; Bahwa status awal terhadap tanah tersebut adalah tanah adat akantetapi oleh karena buktibukti haknya tidak lengkap maka tidakdimungkinkan untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik melalui konversi ataupenegasan hak, sehingga untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik harusmelalui pemberian hak dari Negara/pemerintah. ; Bahwa pada tahun anggaran 1987/1988 Pemerintah dalam rangkapelaksanaan Proyel Peremajaan

SURYA ARTHA DANA) adalah developer yang merencanakandan melaksanakan pembangunan terhadap peremajaan bangunan Villa Koyo I BukitInn untuk dibangun menjadi kondotel, sehingga hubungan hukum antara para tergugatdengan turut tergugat adalah hubungan kerja yaitu para tergugat sebagai Pemberi Kerjadan turut tergugat sebagai Penerima Kerja, sehingga dengan demikian sudahsepantasnyalah Turut Tergugat (PT. SURYA ARTHA DANA) dikeluarkan sebagaipihak dalam gugatan penggugat;6.

SURYA ARTHA DANA) adalah developer yang merencanakandan melaksanakan pembangunan terhadap peremajaan bangunan Villa Koyo I BukitInn untuk dibangun menjadi kondotel, sehingga hubungan hukum antara para Tergugatdengan turut Tergugat adalah hubungan kerja yaitu para Tergugat sebagai Pemberi10Kerja dan turut Tergugat sebagai Penerima Kerja, sehingga dengan demikian sudahsepantasnyalah Turut Tergugat (PT. SURYA ARTHA DANA) dikeluarkan sebagaipihak dalam gugatan penggugat;.

Untuk hari Minggu dan tanggal merah/hari raya, klinik tutup.Bahwa perawatan yang diberikan di "Clinic M adalah perawatan facialmassage yang terdiri dari pemutihan, pengencangan, dan peremajaan kullit,perawatan pelangsingan badan terdiri dari 2 (dua) metode yaitu dengan alatadipo dan obat, perawatan infus (untuk pencerahan kulit/ peremajaan kulit/meningkatkan daya tahan tubuh), kKemudian perawatan tanam benang(untuk mengencangkan wajah), kKemudian perawatan suntik jerawat, suntikbotox, dan suntik

pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

yangdisebutsebut oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi sebesarRp 615.000.000, (enam ratus lima belas juta rupiah) sebenarbenarnyabukanlah hutang para Pemohon Kasasi secara pribadi akan tetapi adalahhutang PT Presiden Taksi, yang penanggungjawabnya waktu itu adalahPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat selaku Komisaris Utama, danuang tersebut digunakan dalam rangka penyelamatan PT Presiden Taksiyang sangat memprihatinkan, di mana pada waktu itu PT Presiden Taksimempunyai banyak hutang dan tidak adanya peremajaan

IUPHHK hutan alam;IUPHHK hutan tanaman;Izin lain yang sah termasuk kontrak kerja sama supply bahan baku kayu;Hutan hak/hutan rakyat;Hasil pemanfaatan kayu peremajaan tanaman perkebunan;Kayu impor;1tePaFf w feKayu hasil lelang;Bahwa saksi Parlaungan Marpaung sebagai pekerja di sawmil PT. TenagaKampar menerima tugas dari Terdakwa I. Dr. Hendri untuk menerima setiapkayu yang masuk ke sawmil PT.

Nomor: 73/DJAI/ITU.6/NON PMAPMDNIIII/1993 tanggal19 Maret 1993 diberikan izin usaha industri penggergajian kayu, Mouldingdan Drykiln dengan memiliki rencana pemenuhan bahan baku industri darisumber bahan baku yang sah yaitu :IUPHHK hutan alam;IUPHHK hutan tanaman;Izin lain yang sah termasuk kontrak kerja sama supply bahan baku kayu;Hutan hak/hutan rakyat;Hasil pemanfaatan kayu peremajaan tanaman perkebunan;Kayu impor;uP oO f PP =Kayu hasil lelang;Bahwa saksi Parlaungan Marpaung sebagai pekerja di

lama ditinggalkan oleh Tergugat selanjutnyapada tahun 2005 setelah GAM dan Pemerintah RI terjadi kKesepakatan Damai,akhirnya Tergugat kembali membuka, menguasai lahan yang telah penuhHalaman 9 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 7/Pdt.G/2021/PN SkIsemak belukar dan bercocok tanam diatas lahan yang ditinggalkan dulu sampaldengan saat ini secara terusmenerus dan tidak ada pernah sengketa denganpihak manapun;Bahwa kemudian pada tahun 2019 Tergugat ikut masuk sebagaipeserta Program Pemerintah yaitu Peremajaan

Sawit Rakyat (PSR) danseluruh administrasi telah Tergugat penuhi semua baik legalitas PenguasaanFisik Tanah, surat administrasi dari pihak Kehutanan dan surat administrasi dariBadan Pertanahan (BPN) Perwakilan Kota Subulussalam, hingga pada tahun2021 lahan milik Tergugat diatas telah dilakukan Peremajaan Sawit, dan padasaat lahan Tergugat tersebut dikerjakan untutk peremajaan sawit tidak adasatupun orang yang merasa keberatan atau menegur Tergugat;Bahwa setelah menganalisa seluruh pokok gugatan

Nomor 051/S.pen/ AJ/XI/2007;27) 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n HADI SUTRISNO;28) 1 (satu) buah buku proposal atas nama KUD Marga Jaya Desa Petaling Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Nomor 9/MJ/VII/2007 tanggal 31 Agustus 2007 perihal Permohonan Peremajaan Karet, yang ditandatangani oleh SUROSO (Ketua KUD Marga Jaya) dan sdr.PRATIKNO (Sekretaris KUD Marga Jaya);29) 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor 518.2/374 Koperindag tertanggal 24 September 2007 perihal Rekomendasi proposal

Nomor : 051 /S.pen/ Ad / XI / 2007.26. 1 (satu ) lembar Foto copy KTP a.n HADI SUTRISNO.27. 1(satu ) buah buku proposal atas nama KUD Marga Jaya DesaPetaling Jaya kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambinomor : 9/ MJ/ VIl / 2007 tanggal 31 Agustus 2007 perihalpermohonan peremajaan karet yang ditandatangani oleh SUROSO (ketua KUD Marga Jaya ) dan sdr.PRATIKNO ( Sekretaris KUDMarga Jaya ).28. 1(satu ) lembar foto copy surat nomor : 518.2 / 374 Koperindagtertanggal 24 september 2007 perihal Rekomendasi

Surat Nomor 9 / MJ / VIll / 2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentangpengajuan permohonan peremajaan tanaman karet yang ditujukankepada Kepala Dinas Koperindag Kab Muaro Jambi;b. Proposal program bantuan perkuatan dana bergulir atas nama KUDMarga Jaya untuk melakukan perluasan dan peremajaan karet seluas195 Ha dengan estimasi kebutuhan bibit karet sejumlah 195 000 batangdengan total dana sejumlah Rp. 975 000 000, yang dilampiri daftar namaanggota kelompok tani Mergi Makmur sebanyak 195 anggotac.

Surat Nomor 9 / MJ / VIll / 2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentangpengajuan permohonan peremajaan tanaman karet yang ditujukan kepadaKepala Dinas Koperindag Kab Muaro Jambi;2.

Proposal program bantuan perkuatan dana bergulir atas nama KUDMarga Jaya untuk melakukan perluasan dan peremajaan karet seluas 195Ha dengan estimasi kebutuhan bibit karet sejumlah 195 O00 batangdengan total dana sejumlah Rp. 975.000.000, (sembilan ratus tujuh puluhlima juta rupiah) yang dilampiri daftar nama anggota kelompok tani MergiMakmur sebanyak 195 anggota3.

Surat Nomor 9 / MJ / VIll / 2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentangpengajuan permohonan peremajaan tanaman karet yang ditujukan kepadaKepala Dinas Koperindag Kab Muaro Jambi;b. Proposal program bantuan perkuatan dana bergulir atas nama KUD MargaJaya untuk melakukan perluasan dan peremajaan karet seluas 195 Hadengan estimasi kebutuhan bibit karet sejumlah 195 000 batang dengantotal dana sejumlah Rp. 975 000 000, yang dilampiri daftar nama anggotakelompok tani Mergi Makmur sebanyak 195 anggotac.

yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Kelompok Tani Makassar Bahagia, tanggal 11 Desember 2021

17. Print out rekening koran Rekening BNI Nomor: 0906365781 atas nama Kelompok Tani Makassar Bahagia, periode 31-01-2020 sampai dengan 02-12-2021

18. Tabel Realisasi/ Pencairan KT Makassar Bahagia

19. Daftar Rekening Pekebun dan Sumber Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat KT.

45. 1 (satu) bundel foto copy RAB Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Provinsi Sulawesi Barat dan Revisi RAB Tahap I Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019.

Peremajaan Kelapa sawit Pekebun

49. 3 (tiga) lembar foto copy Surat keputusan direktur utama BPDPKS Nomor : KEP-51/ DPDPKS/2017 tentang Besaran Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang dibiayai BPDPKS tahun 2017

50. 1 (satu) bundel foto copy surat Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 3802/ 613.b/ XI/ 2019 tanggal 4 November 2019 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun KT.

60. Rencana Anggaran Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Luas Peremajaan 326.3750 (Ha) Tanggal 21 Oktober 2019.

61. Dokumen Penagihan Cv.Asmar Mandiri untuk pembelian pisau / baket chipping dan bahan bakar (BBM) untuk pembayaran uang muka sebesar 30% dari total biaya Penumbangan Pokok Kelapa Sawit, Stacking dan Chippinng Total Tagihan Sebesar Rp.800.000.000,-(copy).

99. Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompk Tani Makassar Bahagia Kabupaten.Mamuju Tengah Nomor : 3802/613.b/XI/2019/Disbun tanggal04 November 2019 (copy).

100. Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Makassar Bahagia Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1360/pi.400/E/11/2019 Tanggal 25 November 2019 (copy).

Samad alias Beddu bersama istrinya in casu Penggugat IIbersama 8 orang anak, bersama dengan Penggugat dan Wida kembalitinggal di kebun tersebut (obyek sengketa) dan melanjutkan pengolahandengan menanam jagung sebagai bahan makanan dan kurang lebih 100pohon kelapa sebagai peremajaan pohon kelapa yang ditanam oleh alm.Babulah dan amlh. Cino;. Bahwa karena Abd. Samad alias Beddu sebagai anak mantu alm.Babulah dan almh.

Cino sebagai ipar dari Penggugat I, suami PenggugatIl sudah sakitsakitan, maka sekitar tahun 1990 dan Para Penggugatbersama anakanak menetap/tinggal di Desa Uekuli dan akhirnya Abd.Samad alias Beddu meninggal dunia sekitar tahun 2004 dan kurang lebih100 pohon kelapa yang ditanami sebagai tanaman peremajaan tersebut,yang hidup hanya 4 pohon, sehingga jumlah tanaman milik ParaPenggugat yang ada di dalam obyek sengketa yang luasnya kurang lebih2 Ha, dan tanamantanaman tersebut masih dikuasai, dinikmati

Permohonan yang diajukan Pemohon, ParaTermohon PKPU telah mengajukan Jawaban tertanggal 02 Juli 2018 yang diterimadipersidangan pada tanggal 02 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa, para Termohon PKPU adalah pengusaha yang bergerak dibidangtransportasi dan pengangkutan baik barang maupun orang yang berkantorpusat di Bandung;2.Bahwa, para Termohon PKPU mengelola banyak unit truk dan bis, dalammenjalankan kegiatan usahanya banyak sekali unit bis dan truk yangmengalami perubahan maupun peremajaan

sehingga terdapat unitunit trukatau bis yang dijual untuk dilakukan peremajaan;3.Bahwa, Pemohon PKPU adalah seseorang yang berminat untuk membeliunit truk dan bis yang dijual oleh Termohon PKPU untuk dilakukan peremajaanyang kemudian Pemohon PKPU menghubungi Termohon PKPU untukmelakukan pembelian beberapa unit truk dan bis tersebut ;4.

ribu dua ratusdelapan puluh satu rupiah) sudah berjalan dari tanggal 11112012 sampaidengan tanggal 11102014 yang dibebankan kepada Tergugat sehinggatotal keseluruhan yang telah dibayar Tergugat sebesar Rp. 28.560.686,(dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu enam ratus delapanpuluh enam rupiah) belum lagi Tergugat membayar biaya perawatankebun karet tersebut selama ditinggal Penggugat sebesar Rp.15.000.000,(lima belas juta rupiah) yang didapat dari pinjaman anak menantuTergugat, dan biaya peremajaan

bulan (tigapuluh bulan) yang telah dibayar penggugat rekopensi dengan total seluruhnyasebesar Rp. 28.560.686,(dua puluh delapan juta lima ratus enam puluhenam ribu delapan pulu enam rupiah), belum lagi perawatan kebun karetpenggugat rekopensi, terhitung Tergugat rekopensi bercerai dari Peggugatrekopensi yang di taksir sebesar Rp. 15.000.000,(lima belas Juta rupiah),uang sebesar Rp. 15.000.000,(lima belas Juta rupiah) tersebut dapatpinjaman dari menantu Penggugat rekopensi.Bahwa termasuk juga biaya peremajaan

Bahwa dalam jawaban Tergugat menyebutkan biaya peremajaan tanamankaret belum menghasilkan diatas tanah disebutkan pada poin IV butir ke 2upah pekerja penanaman sebesar Rp. 50.000.000.dima puluh juta rupiah)dengan rincian 2000 batang di kali 25.000 upah perbatang adalah tidakbenar dan Penggugat menolak sepenuhnya, karena sebenarnya adalahsebagai berikut :1. Diatas tanah seluas 1,5 hektar tersebut di tanami karet saat ini masihremaja dengan sumber bibit di beli dari tokoh pertanian seharga350.000.

Putusan Nomor 51/PDT/2016/PT TJK10.dks12.13.14.15.Bahwa semasa hidupnya kakak kandung Penggugat bernama Reza S.Loetfi bin Lu Tje Kang/Selamet Loetfi (almarhum), selaku penerus dagangdari orang tua Penggugat tersebut, pada tanggal 14 Nopember 1972, telahmembuat dan menandatangani surat perjanjian sewamenyewa denganLie Nji Hien (pemilik objek perkara) dengan objek sewa adalah Toko ObatSelamat yang sekarang menjadi objek perkara;Bahwa oleh karena terhadap objek sewa tersebut, ada perintah untukdilakukan peremajaan

Loetfi bin Lu Tje Kang/Selamet Loetfi (almarhum) dengan Lie Nji Hien telah membuatkesepakatan, tepatnya pada tanggal 14 Nopember 1972 (angka II padaSurat perjanjian);Bahwa didalam perjanjian tersebut disepakati, biaya peremajaan ruko milikLie Nji Hien/ruko, segala biaya yang harus disetor kepada PemerintahDaerah Kodya Tanjungkarang, Bandar Lampung, yang antar > (diperbaikimenjadi) antara lain: Biaya gambar direksikosten, dan restribusi serta biaya lainlain berikutbiaya yang tak terduga, sepenuhnya

meneruskecanduan berhutang dan tidak jelas pekerjaannya kemudian tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Tergugatdengan Klien;Bahwa keseharian selama beberapa tahun ini Penggugat membukawarung nasi yang modalnya di dapat dari sanak Saudara Penggugat,kemudian Tergugat telah lama pula tidak kembali bekerja sebagaisupir dan sebagainya;Bahwa selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat tinggal dirurnah Tergugat, dalam kesehariannya pun dalam perawatan selamaberpuluh tahun perbaikan dan atau peremajaan

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilinan Umum Kota Pontianak Nomor71/PP.05.1Kpt/6171/KPUKot/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentangPenetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok PenyelenggaraPemungutan Suara di Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur diKota Pontianak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti P21);Fotokopi Penetapan RT dan RW oleh Lurah Saigon KecamatanPontianak Timur, Kota Pontianak tanggal 10 Mei 2019 (Bukti P22);Fotokopi Keputusan Lurah Saigon Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 4Januari 2017 tentang Peremajaan

Pengurus Posyandu Balita NusaIndah PerumnasIlV Jalan Sungai Sambas Barat 2/7 RT 01/RW 08Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak, Kota Pontianak (Bukti P23);Fotokopi Keputusan Lurah Saigon Nomor 13 Tahun 2017 tanggal 2Oktober 2017 tentang Peremajaan Pengurus Posyandu Balita SakuraPerumnasIV Jalan Sambas Barat 15 Jalur 4 RT 04/RW 08, KelurahanSaigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak (Bukti P24);Fotokopi Keputusan Lurah Saigon Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 2Januari 2018 tentang Peremajaan Pengurus

Posyandu LansiaSALIMAH (PerumnaslIV Jalan Sambas Timur 9 Blok 12 RT 03/RW 07),Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak (BuktiP25);Fotokopi Keputusan Lurah Saigon Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 2Januari 2018 tentang Peremajaan Pengurus Posyandu Balita MelatiPerumnasIV Jalan Mendalam PerumnasIV RT 02/RW 10 KelurahanSaigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak (Bukti P26);Halaman 23 dari 62 halaman.

Fotokopi Keputusan Lurah Saigon Nomor 05 Tahun 2018 tanggal 2Januari 2018 tentang Peremajaan Pengurus Posyandu Lansia MitraSehati? PerumnasIlV Blok 15 Nomor 156 RT 04/RW 08, KelurahanSaigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak (Bukti P27);28. Fotokopi Keputusan Lurah Saigon Nomor 04 Tahun 2019 tanggal 20 Juli2019 tentang Pembentukan Pengurus Posyandu Remaja PadmaGayatri PerumnaslV, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur,Kota Pontianak (Bukti P28);29.

Bahwa setelah berakhirnya batas waktu hak pemakaian tempat usaha diPasar Cikini tersebut, Turut Tergugat telah memperpanjang masa hakpemakaian tempat usaha dengan menerbitkan Keputusan Direksi PD PasarJaya Nomor 70/2013 Tanggal 3 Mei 2013 tentang Penetapan Masa HakPemakaian Tempat Usaha Hasil Pembangunan /Peremajaan Pasar CikiniAmpiun Area Pusat yang menetapkan masa hak pemakaian tempat usahaselama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal 8 Februari 2013 danberakhir tanggal 7 Februari 2033;10

Bahwa oleh karena akan berakhirnya masa hak pemakaian tempat usaha diPasar Cikini aguo sebagaimana Keputusan Direksi PD Pasar Jaya Nomor4268 Tahun 1993 dan dibutuhkannya peremajaan bangunan Pasar Cikini,maka Turut Tergugat selaku Pihak Pertama melakukan kerjasama denganHal. 24 dari 37 hal Put.No.275/Pdt/2018/PT.DKI.11.12.13.Tergugat selaku Pihak Kedua sebagaimana Perjanjian Kerja SamaPembangunan dan Pengembangan Pasar Cikini Wilayah Jakarta Pusat yangtertuang dalam Akta Nomor 24 tertanggal 19 Desember

2007 yang dibuatdihnadapan Anne Djoenardi, SH, MBA, Notaris di Jakarta, dan karenapembangunan /peremajaan terdapat kendala tidak dapat dibongkarnyabangunan pasar saat itu akibat keberatan pedagang yang tidak maudipindahkan ke tempat penampungan sementara, maka perjanjian aquotelah diperbaharui dengan Akta Perjanjian Pembaharuan Atas PerjanjianKerjasama Pembangunan Pasar Cikini Wilayah Jakarta Pusat Akta Nomor01 Tanggal 5 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Ny.