Tri Dian Rejeki; Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

TRI DIAN REJEKI, yang tercantum dalam nomor urut :7; Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Derah Khusus Ibu KotaJakarta No. 1105/2012, tertanggal 21 Februari 2012, Tentang PencabutanIzin Operasi Angkutan Pariwisata dan Sewa, khususnya yang menyangkutperusahaan Penggugat yaitu : PT. TRI DIAN REJEKI, yang tercantum dalamnomor urut : 17 ; TENGGANG WAKTU :2.

KeputusanMenteri Perhubungan KM. 35 tahun 2003 Jo. Surat Edaran No.

Bukti P : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah KhususIbukota Jakarta No. 73/2012, tertanggal 20 Februari 2012,Tentang Pencabutan Izin Operasi Angkutan Taxi, berikutLampirannya, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; 2.

Dan, Keputusan30Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor:1105/2012, tanggal 21 Pebruari 2012, Tentang Pencabutan Izin Operasi AngkutanPariwisata Dan Sewa, khusus menyangkut Perusahaan Penggugat, yaitu: PT. TRI DIANREJEKI, yang tercantum dalam nomor urut: 17. Dan, untuk selanjutnya akandipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Pokok Sengketanya.

TRI DIAN REJEKI, yang tercantum dalam nomor urut: 7 (Bukti Surat P1= T 6);e Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta; 1105/2012, tanggal 21 Pebruari 2012, Tentang Pencabutan IzinOperasi Angkutan Pariwisata Dan Sewa, khusus menyangkut PerusahaanPenggugat, yaitu: PT. TRI DIAN REJEKI, nomor urut: 17 (Bukti Surat P2= T11).

HIDAYATULLAH dkk Melawan KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO UTARA

Jalan DarmaKarya Nomor 39 Kelurahan Tumpung Laung, Kecamatan Montallat, KabupatenBarito Utara, Kalimantan Tengah, PekerjaanSwasta ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;6 PITRIA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan AisyahNomor 2, Komplek Yasin RT. 018 RW. 003, Kelurahan Guntung Manggis,Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, PekerjaanSwasta;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;Selanjutnya Kesemuanya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;Melawan :KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Nomor : 07/G/2012/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Maret2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal15 Maret 2012 dalam register perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.PLK. yang telahdiperbaiki pada tanggal 18 April 2012, mengemukakan halhal sebagai berikut : Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini Surat Keputusan yang dikeluarkanoleh Tergugat / Kepala Dinas Perhubungan

Pembanding/Tergugat I : Pemerintah Provinsi Gorontalo Diwakili Oleh : Pemerintah Provinsi Gorontalo
Pembanding/Tergugat II : Kementerian Perhubungan Republik Indonesia cq Direktroat Jendral Perhubungan Udara Cq Perhubungan Udara Provinsi Gorontalo
Terbanding/Penggugat : Pang Moniaga
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

KEPALA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESI SELATAN VS MUKRIMIN,

PUTUSANNomor 1082 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESI SELATAN,beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kilometer 15, Makassar,Sulawesi Selatan;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II;LawanMUKRIMIN, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 147,Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;Termohon Kasasi

Nomor 1082 K/Pdt/2016Pemohon Kasasi: KEPALA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESI SELATAN tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi/Tergugat I ada di pihak yang kalah, makaPemohon Kasasi/Tergugat Il dihukum untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini;Memerhatikan PasalPasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana

yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentangMahkamah Agung serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA KANTORDINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESISELATAN tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan

ARTANE BEN MILIRENE ; KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

. & REKAN,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 16 Lt. 2 Kranji,Kotamadya Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal13 Agustus 2003;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;melawan:KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DAERAHKHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di JalanTaman Jatibaru No. 1, Jakarta Pusat;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu

Bahwa menurut surat perjanjian Penggugat ditunjuk dan berhakmelakukan pengelolaan kioskios awning tersebut sampai tanggal 01 Juni2004, akan tetapi tanoa ada musyawarah dengan Penggugat, TergugatKepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta secara sepihak telahmengeluarkan Surat Perintah Pembongkaran kesatu dan kedua terhadapkioskios awning yang telah ditempati oleh para pedagang kaki limasebagaimana suratnya :a. Tanggal 31 Juli 2003 No. 1574/1824.515 perihal PemberitahuanPembongkaran kios PT.

Artane BenMilirene dan Surat Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khususlbukota Jakarta No. 1853/1.824.515 tanggal 19 Agustus 2003 perihalPembongkaran Kios PT. Artane Ben Milirene yang ditujukan kepadaPT. Artane Ben Milirene dan para pedagang;Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khususlbukota Jakarta untuk mencabut Suratnya No. 1574/1824.515 tanggal 31Juli 2003 perihal Pembongkaran KiosKios PT.

ArtaneBen Milirene dan Surat Tergugat (Kepala Dinas Perhubungan PropinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta) No. 1853/1.824.515 tanggal 19Agustus 2003 perihal Pembongkaran Kios PT. Artane Ben Milirene;Memerintahkan Tergugat (Kepala Dinas Perhubungan PropinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta) untuk mencabut Surat TergugatNo. 1574/1.824.515 tanggal 30 Juli 2003 perihal PemberitahuanPembongkaran Kios PT.

Artane Ben Milirene;Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan pelaksanaan :Surat Tergugat (Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khususlbukota Jakarta) No. 1574/1.824.515 tanggal 30 Juli 2003 perihalPemberitahuan Pembongkaran Kios PT. Artane Ben Milirene danSurat Tergugat (Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khususlbukota Jakarta) No. 1853/1.824.515 tanggal 19 Agustus 2003 perihalPembongkaran Kios PT.

TRI DIAN REJEKI;KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;

Suprapto Nomor 160, BlokA8, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 27 September 2012, selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT/PEMBANDING; MELAWANKEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di Jalan TamanJatibaru, Nomor 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat,dalam sengketa ini memberi kuasa kepada: 1. Drs. KUSMANTO, M.M.; 222 22 enn n nnn nnn2. SYAFRIN LIPUTO, ATD.,M.1; 3. BAIHAQI, S.H.,MAP.; 2eoncececenenenenenenennnnnnnnnnene4. EDY SUFAAT, S.E.M.

Tiis~ann Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Pegawai Dinas Perhubungan ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta, alamat Jalan TamanJatibaru, Nomor 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni2012, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING , Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca.

MENTERIPERHUBUNGAN cq. DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT cq.KSOP (KEPALA KESYAHBANDARAAN DAN OTORITASPELABUHAN) TELUK BAYUR PADANG, PROVINSISUMATERA BARAT, DKK

DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT cq.KSOP (KEPALA KESYAHBANDARAAN DAN OTORITASPELABUHAN) TELUK BAYUR PADANG, PROVINSISUMATERA BARAT, berkedudukan di Jalan Tanjung PriokNomor 4, Teluk Bayur, Kota Padang;Capt. JONGGUNG SITORUS, M.M., Kepala KesyahbandaraanDan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur, Padang bertempat tinggaldi Jalan Tanjung Priok Nomor 4, Teluk Bayur, Kota Padang;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR KDHPROVINS SUMATERA BARAT, berkedudukan di JalanHalaman 1 dari 34 hal.Put.

melakukankegiatan bongkar muat dari dan ke kapal di pelaobuhan dilakukan olehKoperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) sehingga tidak adaketerlibatan FSPTI dalam hal pengerahan tenaga kerja bongkar muat.Disamping itu tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Il denganTergugat dan Tergugat II karena dalam konteks pengerahan tenaga kerjabongkar muat untuk melakukan pekerjaan bongkar muat dari dan ke kapal,Penggugat II tidak memiliki kepentingan dalam prosedur bongkar muat;Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor 1039 K/Pdt/2016(TKBM) yang dalam hal ini dilakukan oleh Koperbam sehingga Tergugat IVsama sekali tidak ada berhubungan langsung dengan FPTSI dalam pengerahanTKBM di pelabuhan dan Penggugat Il sama sekali tidak memiliki keterlibatandalam pelaksanaan bongkar muat di Pelabuhan;Sesuai dengan Peraturan menteri Perhubungan Nomor KM 35 tahun 2007tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barangdari dan ke kapal di Pelabuhan, Penggugat II hanya memiliki kepentingandalam hal perhitungan

Para Penggugat hanyamenyebutkan dalam gugatannya in casu perkara a quo kegiatanbongkar muat sementara kegiatan bongkar muat barang tersebut terdiridari kegiatan receiving/delivery, cargodoring dan stevedoring, sebagaimanadinyatakan dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar MuatBarang Dari Dan Ke Kapal, Kegiatan bongkar muat barang dari dan kekapal adalah kegiatan yang meliputi stevedoring, cargodoring, danreceiving/delivery di

Artinya tugas Termohon Kasasi II hanyabersifat Umum dan Termohon Kasasi Il secara hukum tidak diberikewenangan untuk memberikan kebijakan tentang hal kegiatan BongkarMuat di Pelabuhan, apa lagi kebijakan yang bertentangan dengan suratKeputusan Bersamadua Menteri, karena semuanya telah diatur dalamKeputusan Bersama Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen PembinaanPengawasan Ketenaga Kerjaan Dan Deputi Bidang Kelembagaan KoperasiDan UKM No.UM.008/41/2/DJPL 11 No.93/DJPPK/XII/2011 Nomor 96/SKB/DEP 1/XII/2011

Perdata- TJIE JET JIN (Pembanding)- Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta, Cq Dirjen Perhubungan Udara di jakarta, Cq Dirjen Perhubungan Udara UPBU (Unit Pengelola Bandara Udara) Kelas I Mutiara Sis Al-jufrie Palu, DK

Bangau Putin No. 14 Palu Sulawesi Tengah,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli2016, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPalu tanggal 21 September 2016, selanjutnyadisebut sebagai PEMBANDING/ PENGGUGAT;MELAWAN:Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq KementerianPerhubungan Republik Indonesia di Jakarta, CqDirjen Perhubungan Udara di jakarta, Cq DirjenPerhubungan Udara UPBU (Unit PengelolaBandara Udara) Kelas Mutiara Sis Aljufrie Palu,JI.

,Rasud Mohamad, SH., danIskandar, SH., masingmasing Pejabat/PNS diLingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan UdaraKementrian Perhubungan Republik Indonesa alamatJalan Mardeka Barat No.8 Jakarta Pusat dan KantorUnit Penyelenggara Bandar Udara Kelas MutiaraSis AlJufri Palu, alamat Jalan Abdul Rahman SalehPalu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : KP.014/4.25.X/UPBU Mutiara 2016tanggal 25 Oktober 2016, didaftarkan di KepanitraanPengadilan Negeri Palu tanggal 25 Oktober 2016,selanjutnya

Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta, Cq Dirjen Perhubungan Udara di jakarta, Cq Dirjen Perhubungan Udara UPBU (Unit Pengelola Bandara Udara) Kelas I Mutiara Sis Al-jufrie Palu (Terbanding)

Palu Selatan, dalam hal ini diwakil kuasa hukumnyaHartawan Supu, SH, Advokat/Pengacara, berkantor di Jl.Bangau Putih No. 14 PALU, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertangal 18 Juli 206, telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Palu pada tanggal 21 September 2017,untuk selanjutnya disebut ; PEMBANDING semulaPENGGUGAT;MelawanPemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq KementerianPerhubungan Republik Indonesia di Jakarta, Cq Dirjen PerhubunganUdara di jakarta, Cq Dirjen Perhubungan Udara UPBU

,Rasud Mohamad, SH., dan Iskandar, SH., masingmasing Pejabat/PNS di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan UdaraKementrian Perhubungan Republik Indonesa alamat Jalan Mardeka BaratNo.8 Jakarta Pusat dan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas Mutiara Sis AlJufri Palu, alamat Jalan Abdul Rahman Saleh Palu, SulawesiTengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KP.014/5.25.X/UPBUMutiara 2016 tanggal 17 Oktober 2016, didaftarkan di KepanitraanPengadilan Negeri Palu tanggal 25 Oktober 2016, selanjutnya

Kementrian Perhubungan waktu pendaftaran dan penerbitannyaadalah pada tahun 1991 tumpang tindih (overlapping).

Menimbang, bahwa berdasarkan waktu yaitu tahun pendaftaran danpenerbitan dua Sertifikat yang berada diatas obyek sengketa, MajelisHakim berpendapat bahwa sebelum didaftarkan dan terbit dua sertifikatHak Milik atas nama Tjie Jet Jin (Penggugat) diatas obyek sengketa,Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Perhubungan telah terbit diatas obyek sengketa sebagaialas hak Bandar Udara Mutiara Sis AlJufri Palu (Tergugat ) menguasaidan mengelola serta memanfaatkan kedua

Sebaliknya Terbanding VTergugat menyatakanberpedoman pada Sertifikat Hak Pakai Nomor 61/Desa Birobuli, tanggal 26Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 46/PDT/2017/PT PALNopember 1991 atas nama departemen Perhubungan (vide Bukti T.I6),sedangkan Terbanding I/Tergugat menyatakan kedua bidang tanah obyeksengketa (vide bukti P1 dan P3) merupakan bagian dari Sertifikat HakPakai nomor 61/Desa Birobuli tanggal 26 Nopember 1991 (Vide bukti T.I6)atas nama Departemen Perhubungan dan telah dikuasai oleh Pemerintahdaerah

Penggugat:
1.Lie Lie Mei
2.Lucky Reynaldi
Tergugat:
DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
Turut Tergugat:
KEPALA PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta >< PT Ifani Dewi,Cs

Setiyo Tuhu, SE, MMTr selaku Ketua PanitiaPengadaan Barang/Jasa Bidang Kontruksi Dinas Perhubungan ProvinsiDKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dalam Kegiatan Pengadaan BuswayArticulated, Pengadaan Bus Single dan Pengadaan Bus Sedang padaDinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013.Halaman 5 dari 68 halaman Putusan No.269/PDT.G.ARB/2015/PN.Jkt.Pst.c.

Setiyo Tuhu, SE, MMTr selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/JasaBidang Konstruksi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta TahunAnggaran 2013 dalam kegiatan Pengadaan Busway Articulated, PengadaanBus Single dan Pengadaan Bus Sedang pada Dinas Perhubungan ProvinsiDkI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dan Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomorHalaman 15 dari 68 halaman Putusan No.269/PDT.G.ARB 2015/PN.Jkt.Pst13.14.15.16.17.101/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal

Drajad Adhyaksa, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Dinas Perhubungan Provinsi DkKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dalamkegiatan Pengadaan Busway Articulated, Pengadaan Bus Single danPengadaan Bus Sedang pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI JakartaTahun Anggaran 2013Bahwa dalildalil ini sangatlahn mengadaada, sekedar melemparkankesalahan dan tidak berdasar sama sekali;Bahwa sebagaimana diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Pelawan dalamPerlawanannya angka 1 halaman 2, yang secara tegas menyatakan

Bus Single danPengadaan Bus Sedang pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI JakartaTahun Anggaran 2013, seluruhnya adalah bagian dari Pelawan.

Setiyo Tuhu, SE, MM selaku Ketua Panitia PengadaanBarang/Jasa Bidang Konstruksi Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta Tahun Anggaran 2013 dalam kegiatan pengadaan buswayarticulated, pengadaan bus single dan pengadaan bus sedang padaDinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 danPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat No. 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tertanggal 6 Maret2015 dengan terdakwa Sdr. R.

DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA,Cs

DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA,beralamat di Jalan Taman Jati Baru No.1, gambir, KotaJakarta Pusat, daerah Khusus loukota Jakarta 10150,selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;2. KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq.

berwenang harus bertanggung jawab atas kelengkapan dankeutuhan kendaraan beserta muatannya;Kepada pengemudi/pemilik/oenanggung jawab kendaraan bermotorsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi ;a. menarik/menderek kendaraan bermotor;b. penggunaan tempat penyimpanan kendaraan bermotor;Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b,ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri;Setelah dilakukan penderekan segera dilakukan pemberitahuan kepadapemilik kendaraan oleh Dinas Perhubungan

KEPALA DINAS, PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK, vs H.MOCHAMMAD ADENAN/Hj. NURUL,

NURUL) adalah selaku pelaksana dalampekerjaan pemungutan Retribusi parkir di Tepi Jalan Umum yang sudah berjalanbeberapa tahun dan setidaktidaknya atas dasar perjanjian Kerjasama yangdilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dengan PenggugatHal. 1 dari 5 hal. Put. No. ...

Nomor 1214 K/PDT/20135 Bahwa sedangkan penentuan tarif parkir sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 6tahun 2011 tanggal 24 Juni 2011 tentang Retribusi Pelayanan tempat khusus Parkir,adalah sebagai berikut:e untuk jenis Truck Rp3.000,00.e untuk jenis Sedan, jeep, minibus dan sejenisnya Rp1.500,00.e untuk jenis sepeda motor Rp1.000,00.6 Bahwa Tergugat (Kepala Dinas Perhubungan) telah memanggil Penggugat secaramendadak pada tanggal 11 Juli 2011 di Kantor Dinas Perhubungan yang pada saatitu Penggugat dalam

, akan tetapi pihak Tergugat (Kepala Dinas Perhubungan)tidak berkenan dan tidak mau untuk tandatangan dengan alasan tidak berani karenaBerita Acara tersebut hanya ditandatangani oleh Kepala Bidang;10 Bahwa kemudian Penggugat membuat dan berkirim surat kepada Bupati Gresik Cq.11.Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik tertanggal 7 November 2011 tentangkeberatan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama sebagaimana Surat PerjanjianNomor 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 dan 63 tahun 2011 tanggal,Kerjasama Dalam

Nomor 1214 K/PDT/2013Sehingga total dibayar Rp1.000.000.000,12 Bahwa pada tanggal 6 Desember 2011 Penggugat mendapat dan menerima Suratdari Dinas Perhubungan bernomor 550/600/437.55/2011 tanggal 6 Desember2011 perihal Peringatan untuk menyelesaikan kekurangan setoran pemungutanretribusi parkir, yang perhitungannya sesuai Surat Perjanjian awal;13 Bahwa dengan adanya peringatan tagihan sebagaimana surat Nomor 550/600/437.55/2011 tanggal 6 Desember 2011, disini membuktikan bahwa Tergugattelah lalai

untuk memenuhi/merevisi dan atau melakukan perbaikan terhadapSurat Perjanjian sebagaimana Surat Perjanjian Nomor 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62dan 63 tahun 2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Kerjasama Dalam PemungutanRetribusi Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan Berita Acara tentangKesanggupan Pembayaran Retribusi Parkir tertanggal 18 Agustus 2011 yangtelah diketahui oleh Pejabat Dinas Perhubungan yang diwakili oleh Kabid Lalulintas Jalan;14 Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini dan

.;KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA

. & Associates, beralamat di JalanRaden Intan Il No. 2, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440.Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2015,selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT / PARAPEMBANDING ; MELAWANKEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA,berkedudukkan di Jalan Jati Baru No. 1 Jakarta Pusat ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Solafide Sihite, S.H., M.H ; 2. Momon Mulyana, S.H., M.Si ; 3. Taufiq Marhendra, S.H., M.Si ; 4. Alam Syah, S.H., M.H ; 0202005.

KADIR AZIZ
Tergugat:
Dinas Perhubungan Kab. Sambas

Sambas, sebagai PenggugatLawan:Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas, bertempat tinggal diJalan Pembangunan Sambas, dalam hal ini diwakili olehKepala Dinas Perhubungan Drs. H.

Rumimpunu, SH Pengelola Nelayan Sea Food yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Minahasa;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Nomor: 800/DISHUBKOMINFO/13.a/II/2011, tanggal 18 Februari 2011, perihal pencabutan surat izin sewa tanah dan penggunaan perairan Nomor: 800/DPT/16/IX/2007 tanggal 3 September 2007 atas nama Desmon T.

Rumimpunu, SH Pengelola Nelayan Sea Food yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Minahasa;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.601.000,- (Dua juta enam ratus satu ribu rupiah);

RUMIMPUNUTergugat: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA

Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan, Nomor:800/DPT/16/1X/2007, tanggal 03 September 2007, yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan danTelekomunikasi Kabupaten Minahasa, dengan izin berlakudari 3 September 2007 s/d 3 September 2022;b. Ijin Usaha Pariwisata Nomor: 18/PAR/RM.41/1/2005,tanggal 18 Januari 2005, jenis usaha: Restoran, yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan BudayaKabupaten Minahasa;c.

Surat Keputusan Dinas Perhubungan Dan Energi KabupatenMinahasa Nomor: 05 Tahun 2004, tanggal 26 Agustus2004, tentang Pemberian Izin Pengeboran Air BawahTanah (SIP) untuk keperluan Usaha Rumah Makan di DesaKalasey Satu Kecamatan Pineleng kepada Rumah MakanNelayan;2.

Pemerintah Daerah dalamhal ini Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi memutuskankontrak karena lahan/atau perairan yang digunakan = akandimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa. Hal yangsama ditegaskan kembali oleh pemegang ijin berdasarkanSurat Pernyataannya kepada Tergugat tertanggal 3 September2007;.

Rumimpunu, SHPengelola Nelayan Sea Food yang diterbitkan oleh KepalaDinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika KabupatenMinahasa;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusanNomor: 800/DISHUBKOMINFO/13.a/11/2011, tanggal 18Februari 2011, perihal pencabutan surat izin sewa tanahdan penggunaan perairan Nomor: 800/DPT/16/1X/2007tanggal 3 September 2007 atas nama Desmon T.

Rumimpunu,SH Pengelola Nelayan Sea Food yang diterbitkan olehKepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan InformatikaKabupaten Minahasa;4.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN UDARA REPUBLIK INDONESIA, cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, cq KEPALA DINAS PERHUBUNGAN UDARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA, cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA BANDAR UDARA KLAS I KHUSUS JUWATA TARAKAN, 2. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA, cq PEMERINTAH KOTA TARAKAN

., dankawankawan, Para Advokat, berkantor di Jalan JenderalSudirman, Markoni Atas, RT 46 Nomor 30, Balikpapan,Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 12 Januari 2015;Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu ParaPemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding;Lawan:KEMENTERIAN PERHUBUNGAN UDARA REPUBLIKINDONESIA, cq DIREKTORAT JENDERALPERHUBUNGAN UDARA, cq KEPALA DINASPERHUBUNGAN UDARA PROVINSI KALIMANTANTIMUR DI SAMARINDA, cq DIREKTORAT JENDERALPERHUBUNGAN UDARA BANDAR UDARA KLAS KHUSUS

Nomor 129 PK/Pdt/2016pertemuan maupun diruang kerja Kepala Bandara Udara Klas 1 JuwataTarakan (bapak Husni Djau) yang pada intinya pihak Tergugat Ilmenyatakan tidak bertanggung jawab terhadap lahan Para Penggugatyang diambil alih oleh Tergugat , semuanya menjadi tanggung jawabTergugat dan bukan Tergugat II;Bahwa kemudian berdasarkan informasi yang Para Penggugat peroleh dariDirektorat Jenderal Perhubungan Udara di Jakarta ketika Para Penggugatmengajukan usulan ganti rugi lahan Para Penggugat yang

telah diambil aliholeh pihak Tergugat I, dan pada saat itu kami didampingi oleh KepalaBandara Klas Khusus Juwata Tarakan (bapak Husni Djau), pihakDirektorat Perhubungan Udara (Tergugat ) mengatakan bahwa lahanlahanyang telah diambil alih oleh pihak Bandara Klas Khusus Juwata Tarakanmerupakan lahan yang telah dibebaskan atau diganti rugikan kepadaseluruh masyarakat yang mempunyai lahan di sekitar Bandara Udara Klas Khusus Juwata Tarakan melalui Tergugat II (Pemkot Tarakan) dengan nilaiganti rugi

Untuk itu, kami berpendapat gugatan yang diajukan Penggugat tidakdapat diterima karena telah da/uwarsa pengajuannya;Eksepsi Tergugat II:Perihal kompetensi pengadilan/kewenangan mengadili;deBahwa pemegang hak atas tanah dalam perkara a quo berdasar SertifikatNomor 174 dan 175 tanggal 5121994 yang dibuat dan dikeluarkan olehBadan Pertanahan Nasional adalah Departemen Perhubungan RI, yangpenguasaannya diserahkan kepada Bandar Udara Klas Khusus JuwataTarakan.

Hal ini menunjukkan suatu kekeliruanyang dapat dikategorikan sebagai kesengajaan untuk maksud dantujuan tertentu yang melawan kelaziman suatu arti dan nilai suatupembuktian dalam pemeriksaan hukum perkara perdata;Kecurigaan yang logis dapat juga dikemukakan bahwa dalamperkara perdata antara masyarakat pemilik lahan garapan denganbandara dalam hal ini Dinas Perhubungan yaitu Perkara Nomor11/Pdt.G/1995/PN Trk tanggal 17 Juli 1995, nyatanyata dalamperkara a quo, Dinas Perhubungan nyata kalah dalam perkaradimana

CQ.MENTERI PERHUBUNGAN RI.CQ. DIRJEND.PERHUBUNGAN LAUT RI.; HI. MOH. THAHIR HI. MOH. THAHA

SAHAT, SH.MH, Kepala Sub Bagian Bantuan HukumSekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ;2. M. ISRAYADI, SH.MH, Pelaksana Bagian Hukum SekretariatDirektorat Jenderal Perhubungan Laut ;keduanya berkantor di Jalan Merdeka Barat No. 8 JakartaPusat;3. ABD. FAISAL AB. PONTOH, SE, Kepala Kantor PelabuhanOgoamas ;berkantor di Jalan Pelabuhan No. 7 Ogoamas KabupatenDonggala, Sulawesi Tenggara ;4.

NURDIANSYAH, SH, Pelaksana Bagian Hukum SekretariatDirektorat Jenderal Perhubungan Laut ;Berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 JakartaPusat;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II / Pembanding ;melawan:Hi. MOH. THAHIR Hi. MOH. THAHA, bertempat tinggal di JalanLenju RT. 01, Kecamatan Sojol, Desa Lenju ;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding ;dan:1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA / PRESIDENREPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR SULAWESITENGAH CQ.

Thaha ;Bahwa pada akhir tahun 1994 sebagian tanah tersebut yaitu seluaskurang lebih 65 x 53 M2 = 3.445 M2 telah dikuasai dan dijadikan lokasipelabuhan (operasional pelabuhan Ogoamas) oleh Direktur JenderalPerhubungan RI (Tergugat Il) melalui Kantor Wilayah Perhubungan PropinsiSulawesi Tengah pada waktu itu dengan batasbatas sebagaimana teruraidalam surat gugatan ;Bahwa penguasaan Tergugat Il atas tanah milik Penggugattersebut yangkini pengelolaannya telah diserahkan kepada Tergugat adalah merupakanperbuatan

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA CQ.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT REPUBLIKINDONESIA tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 48 Tahun 2009 danUndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang No 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

Ondo Ebenezer H.P
Tergugat:
Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Menerima permohonan banding dari Pemohon KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI DKI JAKARTA tersebut;

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI DKI JAKARTA VS 1. PT IFANI DEWI, DK

PUTUSANNomor 266 B/Pdt.SusArbt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus arbitrase dalam tingkat banding telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASIPROVINS DKI JAKARTA, yang diwakili Kepala DinasPerhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus lbukotaJakarta Dr. Ir.

Setiyo Tuhu, SE, MMTr selaku Ketua PanitiaPengadaan Barang/Jasa Bidang Kontruksi Dinas Perhubungan ProvinsiDKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dalam Kegiatan Pengadaan BuswayArticulated, Pengadaan Bus Medium dan Pengadaan Bus Sedang padaDinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;c. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 101/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret2015 dengan Terdakwa Sdr. R.

Efani Dewi in casu Terbanding sebagal Tersangkadengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Armada BusBusway dan Pengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum Regulerpada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;b. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret2015 dengan Terdakwa Sdr. Setiyo Tuhu, S.E.

Drajad Adhyaksa, MT., selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Provinsi DKI JakartaTahun Anggaran 2013 dalam Kegiatan Pengadaan Busway Articulated,Pengadaan Bus Single dan Pengadaan Bus Sedang pada DinasPerhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 266 B/Padt.SusArbt/20164.

Drajad Adhyaksa, MI selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pengadaan Bus Busway Paket V(Articulated Bus) Tahun Anggaran 2013 Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta, yang menandatangani perjanjian/kontrak Pengadaan ArticulatedHalaman 18 dari 23 hal. Put.