peraturan perundangundangan.e Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPR yang dilakukan untukmenyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah dan kejadian dari luarbiasa yang terjadi di tanah air dan dunia internasional.e Hak Budget adalah hak DPR untuk mengesahkan RAPBN menjadi APBN.e Hak Bertanya adalah hak DPR untuk bertanya kepada pemerintah ataupresiden yang dilakukan secara tertulis.e Hak Imunitas adalah hak DPR yang tidak dapat diganggu gugat dipengadilan dari hasil keputusan yang dibuatnya.e Hak Petisi

SPS ketika presidenSBY dapat petisi dari 15.000 seluruh negara ada kasus kebakaran diRawa Tripa. Selain itu, disamping terbakar ada pembakaran orang hutanberjumlah 2.000 ekor sehingga diadakan rapat gabungan mewakilipresiden, kejaksaan dan bareskrim. Ahli dan Prof. Bambang Herodiminta hadir untuk membantu proses investigasi kebakaran.

SPS ahli sampaikan kepada EddySutjanyo Busiri ada permasalahan kebakaran yang harus diklarifikasisebagaimana petisi internasional. Sehingga pihak perusahaan dan ahlitidak terdampak masalah tersebut; > Bahwa ahli tidak mengelilingi semua lahan yang terbakar karena ahlihanya mengambil sample dan melihat kondisi faktual di lapangan.Menurut ahli luasan keseluruhan PT. SPS terbakar, yang mengetahuinya adalah Prof.

SPS ketika presiden SBY dapat petisi dariHalaman 190 dari 423 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.Mbo.15.000 orang seluruh negara mengenai kasus kebakaran di Rawa Tripa danissue adanya pembakaran 2.000 ekor orang utan membuktikan bahwakasus ini kental nuansa politis dan adanya tekanan/intervensi dari LSMasing dalam kasus ini. Dimana faktanya tidak ada orang utan yang terbakardalam peristiwa kebakaran yang terjadi di PT. SPS sebagaimana diakui sendiri oleh Dr. Basuki Wasis ;. Bahwa keterangan Dr.

SPS ketika presidenSBY dapat petisi dari 15.000 seluruh negara ada kasus kebakaran di Rawa Tripa.Selain itu, disamping terbakar ada pembakaran orang hutan berjumlah 2.000 ekorsehingga diadakan rapat gabungan mewakili presiden, kejaksaan dan bareskrim.Ahli dan Prof. Bambang Hero diminta hadir untuk membantu proses investigasikebakaran. Dimana pimpinan kampus menjawab surat permohonan ahli untukmembantuk proses investigasi kasus kebakaran di Rawa Tripa.

SPS ahli sampaikan kepada EddySutjanyo Busiri ada permasalahan kebakaran yang harus diklarifikasisebagaimana petisi internasional. Sehingga pihak perusahaan dan ahlitidak terdampak masalah tersebut; Bahwa sample ada 3 titik yaitu sample 3, 4, 5 yang tidak terbakar danterbakar di blok 19. Dalam kasus kebakaran harus lihat sifatsifattanahnya, waktu itu. disebutkan perusahaan. Dimana ahli bisaperlihatkan fotonya.

bicara saja, kemudian istri almarhum munirmengatakan apakah anda kurang puas dan telah menghancurkan keluargasaya.Halaman 88 dari 120 halaman Perkara No.22/G/2015/PTUNJKTBahwa Saksi mengatakan melakukan advokasi dimana pada saat saya ngajardi Universitas, mereka ingin mengungkapkan dengan tuntas siapa pembunuhMunir, di dunia internasional mempertanyakan masalah Munir harusdituntaskan.Bahwa Senat Kongres Amerika dan Uni Eropa meminta agar kasus ini agardiselesaikan.Bahwa mereka menulis pertanyaan dan petisi

dengan alasan efisiensi biayamerupakan bagian dari kepentingan untuk mendesak Pemerintah Indonesia;Mogok Kerja yang dilakukan merupakan pilinan dari anggota Serikat Pekerjakarena ditolaknya Perundingan oleh Tergugat Rekonpensi37.38.Bahwa akibat terjadinya ketidakpastian atas kebijakan Furlough yangmenyasari para pekerja incasu Para Penggugat Rekonpensi, PenggugatRekonpensi 1, 15, 16, 20, 24, 30, 43, 47, 51, 59, 72, 75, 81, 85, 87, 90, 93dan 98yang tergabung dalam Fungsionaris (Komisaris) membuat petisi

Pasal 7 PKB/PHI 2017 2019penjelasan;Fotokopi dari fotokopi Pasal 53 PKB 2017 2019Uang Pesangon, Uang Penghargaan Dan UangPenggantian Hak;Fotokopi dari fotokopi lampiran XVI PKB /PHI 2017 2019 Surat Skorsing;Fotokopi dari fotokopi lampiran XVII PKB/PHI 2017 2019 Surat Undangan Perundingan Bipartit;Fotokopi dari fotokopi daftar istilan No. 26menjelaskan istilah tabungan hari tua (savings plan);Fotokopi dari fotokopi Prinsip prinsip Perilaku BisnisPT Freeport Indonesia;Fotokopi sesuai dengan aslinya petisi

Dongan Kreasi Indonesia,yakni Yunengsih ; (foto copy sesuai denganSII NYA) faaenee senna nena eneemenenienene14 : Foto copy Surat Tanda Terima dari Dinas TenagaKerja Kabupaten Bekasi terkait pemberian petisi penolakanpenangguhan upah oleh pekerja PT.

Yutu Leports Jaya kepadadari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi yang diajukantertanggal 26 Desember 2012 ; (foto copy sesuai denganASIINYA) $ nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nn15 : Foto copy Surat Tanda Terima dari Dinas TenagaKerja Kabupaten Bekasi terkait pemberian petisi penolakanpenangguhan upah oleh pekerja PT.

Dongan Kreasi Indonesiatidak ada order :Bahwa, saksi menyatakan saksi besertaSerikat Pekerja PTP Federasi Progresifselanjutnya membuat petisi untuk menolakpenundaan upah dan petisi tersebut telahdisampaikan kepada Disnakertrans, Bupatidan DPRD~ akan tetapi' tidak adatanggapan ;2. Saksi SITI KHODIJAH, menerangkan sebagai berikutBahwa, Saksi adalah Buruh PT.

DonganKreasi Indonesia ;e Bahwa, Saksi menyatakan di dalam PT.Dongan Kreasi Indonesia ada 2 (dua)organisasi buruh yaitu Serikat Pekerja PTPFederasi Progresif dan Serikat Pekerja PT.Dongan Kreasi Indonesia (SPDKI) dankeanggotannnya mayoritas adalah SerikatPekerja PTP Federasi Progresif ;e Bahwa, Saksi menyatakan tidakmenandatangani kesepakatan untukpenundaan upah, selanjutnya saksibeserta organisasi Serikat Pekerja PTPFederasi Progresif membuat petisi yangisinya adalah penolakan penangguhane Bahwa

Baik melalui pernyataan sikap dalam petisi,menyampaikan suratsurat dan audiensi ke berbagai intansi pemerintahdaerah kabupaten Sleman dan juga aksi menyampaikan pendapat di depanumum;Bahwa pada tanggal 26 Maret 2014 Bupati Sleman menerbitkan jinPemanfaatan Tanah untuk pembangunan Apartemen Uttara The Icon olehPT. Bukit Alam Permata;Bahwa pada tanggal 2 April 2014, PT.

menjadikan wargaHalaman 81 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dthnegara yang sedang membela hak mereka atas lingkungan sebagai target.Pring dan Canan tidak memberikan definisi yang tegas tentang apa yangmereka maksud dengan SLAPP, namun demikian mereka memberikankarakteristik utama untuk menilai apakah sebuah perkara dapat dikategorikansebagai SLAPP, yakni: apakah pihak yang ditarget terlibat dalam aktivitas yangdilindungi dan menjamin oleh kebebasan untuk berpendapat, berserikat danmengajukan petisi

Karawang pernahdikumpulkan oleh direktur utama yaitu Terdakwa Yogie terkait adanyapermasalahan di Telukjambe yaitu adanya petisi dan demo pelanggan ,tetapi saksi lupa apa saja tepatnya yang dibicarakan pada pertemuantersebut.Bahwa sepengetahuan saksi Sumber dananya dari anggaran perubahantahun 2015 namun saksi tidak tahu apakah anggaran perubahan kegiatanatau pekerjaan uprating atau peningkatan kapasitas tersebut tidak disetujulatau tidak oleh Bupati.Bahwa sepengetahuan saksi anggaran belum disahkan

Karawang pernahdikumpulkan oleh direktur utama yaitu Terdakwa Yogie terkait adanyapermasalahan di telukjambe yaitu adanya petisi dan demo pelanggan terkaitvolume air yang kecil kualitas air yang buruk.Saksi melaksanakan hal tersebut karena atas perintah dari direktur utamayang bernama Yogie dengan memberikan lembar disposisi untukditindaklanjuti dan lakukan pengadaan sesuai prosedur tanggal 7 september2015.Bahwa saksi menduga waktu pelaksanaanya tidak sesuai dengan peraturanpresiden nomor 4 tahun

pada tahun 2015 adalahpertambahan penduduk Telukjambe yang pesat.Bahwa benar kemudian warga mengeluhkan air PDAM di Teluk Jambeyang tidak keluar/kecil, kalaupun keluar airnya keruh bahkan tak jarangkeluar beserta lumpur.Bahwa benar dikarenakan saksi sebelumnya pernah bekerja di PDAMsebagai sekuriti sehingga dikarenakan dianggap tahu kemudian saksiditunjuk oleh warga Blok T sebagai perwakilan kelompok untukmengajukan complain.Bahwa benar saksi beserta warga pelanggan yang tidak puasmenandatangani petisi

Bahwa terbitnya Objek Sengketa tersebut berawal dari adanyapengaduan dari beberapa orang dosen kepada Tergugat terkait turut sertaPenggugat dalam mengumpulkan petisi tandatangan sebanyak 124 dosenPegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 orang tenaga pendidikan non PNS UINSyarif Hidayatullah Jakarta yang tergabung dalam gerakan UIN Bersih 2.0,dalam pengaduan dan permohonan klarifikasi kepada Senat Universitas UINSyarif Hidayatullah Jakarta.

Penggugat juga mendapat banyak dukungandari petisi online karena dedikasinya dalam menjalankan tugas.5.

Namun saksi sebagai ASN sangatmemegang teguh untuk hormat kepada pimpinan, sehingga saksi tidak ikutmenandatangani petisi tersebut;Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa penggugat melanggar salah satu dariisi statuta, yang saksi tahu bahwa menuliskan perbuatan tercela sangat tidakpantas jadi diganti dengan tidak dapat bekerja samaBahwa pada Persidangan secara elektronik melalui Sistem InformasiPengadilan tanggal 7 September 2021, Penggugat telah mengajukan Kesimpulansecara tertulis tanggal 7 September

FreeportIndonesia, yang diberi tanda bukti TIl,Ill,IV 63;Fotokopi dari fotokopi salinan petisi penolakan furlough, yang diberitanda bukti TII,III,IV64;Fotokopi dari fotokopi salinan angket opsi penyelesaian permasalahanhubungan industrial, yang diberi tanda bukti TIl,III,IV65;Fotokopi dari fotokopi salinan Interoffice Memorandum PITFIManagement tertanggal 12 Juli 2018 perihal: kesepakatan Dasardengan Pemerintah RI, yang diberi tanda bukti TIl,III,IV 67;Halaman 80 dari 102 Halaman Putusan No. 19/Pdt.SusPHI

dari jalan danplang dipasang menghadap ke jalan ;e Warga datang kelokasi dan menanyakan kepada saksi tentang perizinanpembangunan tower pada sore harinya setelah plang (papan) IMB terpasang;e Saksi mendengar warga tidak setuju pembangunan tower/menaratelekomunikasi sejak mulai pengerjaan pembangunan tower ;Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Januari 2013 beberapa warga RT.04/RW.02Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun (termasukPara Penggugat) menyampaikan surat atau petisi

Jember masih satker, belum BHMN dan BMU,untuk anggaran masih melalui menteri, jadi tidak ada masalah soalpertanggungjawaban keuangan ; Bahwa saksi ditugaskan untuk hadir dalam rapat harmonisasi, memangdalam pembahasan ketika diundang prosesnya diawali adanya petisi diUniv. Jember, menyusulkan profesor di senat Univ.

SILENT MAJORITY) yaitu gabungan dariPenguasa dan Pemilik Modal; Bahwa seorang pejabat publik yang ingin menciptakan keadilan,tidak bisa serta merta ketika ada orang yang datang demo apalagisangat agresif itu langsung diterima, yang bersangkutan atau pejabatHalaman 165Putusan Perkara Nomor: 4/G/2018/PTUNBJMTUN itu harus melakukan verifikasi kebenaran daripada apa yangdisampaikan oleh masyarakatnya; Bahwa demo itu bisa sebenarnya dilakukan dengan berbagai caragenuine, seperti kita bisa saja mengirim petisi

Kepentingan Umum TerlayaniBahwa kepentingan umum terlayani dibuktikan denganpernyataan dan informasi, sebagai berikut(1) Pemerintah mengakui bahwa kepentingan umumterlayani terobukti dengan adanya penghargaan atasjasajasa Pemohon PK dalam meningkatkan penetrasilayanan internet di tanah air dan mengharumkan namabangsa di Forum Internasional (Ad Informandum 6) ;(2) Dukungan petisi online yang digagas oleh Guru InternetIndonesia, Onno W.

Bahwa dalam perkembangannya semakin meluas kritik dan tuntutanmasyarakat baik secara online maupun offline agar Tergugat dan DPR untukmenghentikan pembahasan RUU Cilaka maupun RUU bermasalah lainnyaterlebih di tengah situasi krisis Kesehatan akibat pademi Covid 19 dan memintaPemerintah dan DPR fokus dalam penanganan penyebaran pandemi Covid 19.Change.org mencatat ribuan orang memberikan dukungan terhadap setidaknya6 petisi yang menyuarakan penolakan dan tuntutan penghentian prosespembahasan RUU Cilaka

Saksi tidak menanyakan pada waktu pemeriksaan,apakah tersangka tersebut telah mendapat Sprin penahananatau tidak, yang pasti pada saat diperiksa AM Fatwa sedangdalam tahanankejaksaan;Bahwa AM Fatwa disidangkan di Pengadilan Negeri JakartaPusat dengan dakwaan melakukan Tindak Pidana Subversi,yaitu memberikan ceramahceramah keras dan bertentangandengan pemerintah, membuat konsep Lembaran Putih kasusTanjung Priok, ikut dalam Petisi 50 yang dsusun dirumah AMFatwa.

tanggal 3 Mei 2016;

keterangan yang berimbang tidak memihakBahwa saksi terlibat di quatity surveyor pada akhir 2013 sampai akhir 2017Bahwa yang menjadi tugas dan kewenangan saksi adalah menyiapkandokumen yang dimaksud untuk kuantiti, menyiapkan analisis biaya,memberikan rekomendasi atau saran mengenai pengadaan, membuatsertifikat pembayaran kepada suplier atau sub kontraktorBahwa Pada saat pihak JO mengajukan permohonan arbitrase di BANI,Bahwa saksi terlibat dalam menyiapkan permohonan karena saksi ikutmenyiapkan petisi