ARYO BOMA (Pimp Cabang Mojosari) mencari calon pembellyang kemudian didapatkan calon pembeli (Sdr. NANANG) dengan hargamobil tersebut terjual Rp140 juta. Adapun pembayaran atas penjualan mobil tersebut dilakukan secarabertahap oleh Sdr. NANANG selaku pembeli dengan rincian sebagai berikut :a. Pada tanggal 23 April 2017, bertempat di PT BPRS Jabal Tsur diruangan Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI, pada saat itu Terdakwa 1.FATHONI menyerahkan dana tunai sebesar Rp.44.000.000, kepadaSdr.

ARYO BOMA (Pimp Cabang Mojosari) mencari calon pembellyang kemudian didapatkan calon pembeli (Sdr. NANANG) dengan hargamobil tersebut terjual Rp140 juta. Adapun pembayaran atas penjualan mobil tersebut dilakukan secarabertahap oleh Sdr. NANANG selaku pembeli dengan rincian sebagai berikut:Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 1457/PID/2020/PT SBYa) Pada tanggal 23 April 2017, bertempat di PT BPRS Jabal Tsur diruangan Terdakwa 2.

ARYO BOMA (Pimp Cabang Mojosari) mencari calon pembellyang kemudian didapatkan calon pembeli (Sdr. NANANG) dengan hargamobil tersebut terjual Rp140 juta. Adapun pembayaran atas penjualan mobil tersebut dilakukan secarabertahap oleh Sdr. NANANG selaku pembeli dengan rincian sebagai berikut:a) Pada tanggal 23 April 2017, bertempat di PT BPRS Jabal Tsur diruangan Terdakwa 2.

NoorAdenan Razak, SE. dan pada tanggal 28 Agustus 2003diangkat sebagai Anggota Komisi VIII DPRRI berdasarkanSurat Keputusan DPRRI Nomor: 02/DPRRI/I/2003 2004serta pada tanggal 10 September 2003 diangkat sebagaiAnggota Panitia Anggaran Komisi VIII DPRRI berdasarkanSurat Keputusan Pimpinan DPRRI Nomor 08/PIMP/I/20032004 ;Terdakwa pada tanggal 22 September 2004 di Hotel HiltonJakarta, membahas usulan ABT Lembaga Pemerintah NonDepartemen tahun 2004, yang di dalamnya termasukAnggaran Biaya Tambahan yang

NoorAdenan Razak, SE. dan pada tanggal 28 Agustus 2003diangkat sebagai Anggota Komisi VIII DPRRI berdasarkanSurat Keputusan DPRRI Nomor: 02/DPRRI/I/2003 2004serta pada tanggal 10 September 2003 diangkat sebagaiAnggota Panitia Anggaran Komisi VIII DPRRI berdasarkanSurat Keputusan Pimpinan DPRRI Nomor 08/PIMP/I/20032004 ; Terdakwa pada tanggal 22 September 2004 di Hotel HiltonJakarta, bersama para anggota DPR RI. membahas usulanAnggaran Biaya Tambahan (ABT) Lembaga Pemerintah NonDepartemen Tahun 2004

atas nama PI.Biraz Utamaperiode November 2004 sampai tanggal dengan Juni 2005Fotokopi Legalisir Surat Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/DPRRI/1/2003 2004 =tanggal 28 Agustus 2003 tentangPenetapan Susunan Keanggotaan Komisi sampai denganKomisi IX, Badan Urusan Rumah Tangga dan Badan KerjaSama antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia pada Tahun Sidang 2003 2004 ;Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor08/PIMP

Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor08/PIMP/I/2003 2004 tanggal 10 September 2003 tentangSusunan Keanggotaan Badan Musyawarah ; BadanLegislasi dan Panitia Anggaran RI tahun 20032004 ;Tetap terlampir dalam berkas dan barang bukti No.217 berupa uang sejumlah Rp.50.000.000, (lima puluhjuta rupiah) dirampas untuk negara ;6.

/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal April 2012,tentang Draft Jadwal Bulan April 2012, ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSi. (BB I78/BB II73);Copy 2 (dua) lembar Lampiran: Keputusan Pimpinan DPRD PropinsiRiau, Nomor 05/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 19 Maret 2012,tentang Revisi Jadwal bulan Maret 2012, ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, M.Si.

/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal April2012, tentang Draft Jadwal Bulan April 2012, ditandatangani Drs.H.M.Johar Firdaus, M.Si (BB I78/BB II73);Copy 2 (dua) lembar Lampiran: Keputusan Pimpinan DPRDPropinsi Riau, Nomor 05/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 19Maret 2012, tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012,ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, M.Si.

/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal April 2012,tentang Draft Jadwal Bulan April 2012, ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, M.Si.(BB I78/BB II73);Hal. 494 dari 1005 hal. Put. No. 31 PK/Pid.Sus/2016432)433)434)435)436)437)438)Copy 2 (dua) lembar Lampiran: Keputusan Pimpinan DPRD PropinsiRiau, Nomor 05/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 19 Maret 2012,tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012, ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, M.Si.

/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal April2012, tentang Draft Jadwal Bulan April 2012, ditandatangani Drs.H. M. Johar Firdaus, M. Si (BB I78/BB II73);Copy 2 (dua) lembar Lampiran: Keputusan Pimpinan DPRDPropinsi Riau, Nomor 05/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 19Maret 2012, tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012,ditandatangani Drs. H. M. Johar Firdaus, M.Si.

Memerintahkan barang bukti berupa; - 1 (satu) potong celana pendek/Boxer warna hitam bertuliskan angri birds; - 1 (satu) potong kaos oblong hitam bertuliskan pimp your; - 1 (satu) potong BH warna crem; - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam; - 1 (satu) unit telepon genggam HP merek Nokia Type 2600 warna hitam, No.

SPPK No.61/ PIMP/UKKM-BLP/IX/2019, tanggal 27 September 2019 an. Y Roy Nirwan ;
41. Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 27 September 2019 ;
42. Proposal Kredit an.Y Roy Nirwan tanggal 02 Desember 2019 ;
43. Memo Droping kredit tanggal 02 Desember 2019 ;
44. MKK an.Y Roy Nirwan tanggal 02 Desember 2019 ;
45. SPPK No.74/ BM/UKKM-BLP/XII/2019, tanggal 02 Desember 2019 an. Y Roy Nirwan ;
46. Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 02 Desember 2019 ;
47.

Y Roy Nirwan tanggal 27 September 2019;40.SPPK No.61/ PIMP/UKKMBLP/IX/2019, tanggal 27 September 2019an. Y Roy Nirwan;41. Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 27 September 2019;42. Proposal Kredit an.Y Roy Nirwan tanggal 02 Desember 2019;43. Memo Droping kredit tanggal 02 Desember 2019;44.MKK an.Y Roy Nirwan tanggal 02 Desember 2019;45.SPPK No.74/ BM/UKKMBLP/XII/2019, tanggal 02 Desember 2019 an.Y Roy Nirwan;46. Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 02 Desember 2019 ;47.Salinan Surat Keputusan No.

Y Roy Nirwan tanggal 27 September 2019;SPPK No.61/ PIMP/UKKMBLP/IX/2019, tanggal 27 September 2019an. Y Roy Nirwan;Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 27 September 2019;Proposal Kredit an.Y Roy Nirwan tanggal 02 Desember 2019;Memo Droping kredit tanggal 02 Desember 2019;MKK an.Y Roy Nirwan tanggal 02 Desember 2019;SPPK No.74/ BM/UKKMBLP/XII/2019, tanggal 02 Desember 2019an. Y Roy Nirwan;Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 02 Desember 2019 ;Salinan Surat Keputusan No.

Y Roy Nirwan tanggal 27 September 2019 ;SPPK No.61/ PIMP/UKKMBLP/IX/2019, tanggal 27 September2019 an. Y Roy Nirwan ;Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 27 September 2019 ;Proposal Kredit an.Y Roy Nirwan tanggal 02 Desember 2019 ;Memo Droping kredit tanggal 02 Desember 2019 ;MKK an.Y Roy Nirwan tanggal 02 Desember 2019 ;SPPK No.74/ BM/UKKMBLP/XII/2019, tanggal 02 Desember 2019an.

Pimp. BPD Riau Cab Batam/Kepri : Yumadris, S.E.;f.

Saras Perkasadan yang mengurus adalah notaris Yondri Darto, S.H. yang ditunjuk olehBank Pembangunan Daerah Riau dan telah dibuatkan Akta Pendirian PT.Saras Perkasa dengan Nomor akta 548, tanggal 28 Juni 2003 namun belumberbadan hukum, sambil menunggu persetujuan dari Depbkumham denganalamat di Tiban Lama RT.01/01 Kelurahan Tiban Lama, KecamatanSekupang, Batam Prov Riau (Kepri) ;Bahwa Pada tanggal 26 Mei 2003, Zulkifli Thalib selaku Direktur Utama BPDRiau meminta sdr.Yumadris selaku Pimp BPD Riau

Pimp. BPD Riau Cab Batam/Kepri : Yumadris, S.E.;f. Pemimpin Seksi Pemasaran cabang Batam : Miswanto ;g. staf BPD Riau Cabang Batam : Fery Nasution ;Bahwa pada mulanya Terdakwa ARYA WIJAYA pernah mengajukanpermohonan kredit ke Bank Riau Batam, namun semua administrasi kreditdibuat Bank Riau Pekan Baru oleh Tim Kredit Bank Riau Pusat di Pekanbaruyaitu Drs. Buchari A Rahim, M.M., untuk dokumen permohonan kredit jenisBina Prima atas nama PT.

Yumadrisselaku Pimp BPD Riau Cab Batam/Kepri datang ke kantor pusat (BPD RiauPekanbaru), kKemudian Yumadris datang bersama Ferry Nasution selaku stafBPD Riau Cabang Batam langsung bergabung di ruang kerja Zulkifli Thalibdi BPD Riau Pusat Pekanbaru dan di dalam ruang kerja tersebut sudah adaZulkifli Thalib, Drs. Buchari A Rahim, M.M. (Dir. Pemasaran), Sarjono Amnan(Dir.

Yumadris selaku Pimp BPD Riau Cab Batam/Kepri agar membantuproses kredit kepada Terdakwa ARYA WIJAYA (PT. Saras Perkasa) berupakredit Investasi Bina Prima cara take over 1 (satu) unit Mall dan 39 ruko ataupengalihan aset dari PT. Karyawira Wanatama kepada PT.

Jawaban temuan satuan pengawas intern (SPI) (fotocopy) ;10.Surat Perjanjian Kerja Nomor: 903/ 90/VI/2007tanggal 25 Juni 2007 (foto copy) ;11.Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 170/PIMP/ IX/2007 Hari Selasa Tanggal 18 September2007 (foto copy) ;12.Berita) Acara Pembayaran Nomor: 171/PIMP/IX/2007 Hari Selasa Tanggal 18 September 2007(foto copy) ;13. Rekapitulasi biaya bantuan kegiatan kerjasama LPPTVRI Stasiun dengan Dinas Infokom Prop.

Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 170/PIMP/ X/2007Hari Selasa Tanggal 18 September 2007 (foto copy) ;Hal. 43 dari 63 hal. Put. No. 2015 K/Pid.Sus/201335.Berita Acara Pembayaran Nomor: 171/PIMP/ 1X/2007 HariSelasa Tanggal 18 September 2007 (foto copy) ;36. Rekapitulasi biaya bantuan kegiatan kerjasama LPP TVRIStasiun dengan Dinas Infokom Prop.

Republik Indonesia Nomor : 49/PIMP/I/20092010 tentangPenetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan20092014 Tahun Sidang 20092010, beserta 1 (satu) lembarlampirannya.3 (tiga) lembar foto copy Legalisir Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia Nomor : 04/PIMP/IV/20092010 tentangPerubahan Atas Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 49/PIMP/I/20092010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RIMasa Keanggotaan 20092014 Tahun Sidang 20092010, beserta 1(satu) lembar lampirannya.2

dan Pengesahan SusunanKeanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun20092014 Tahun Sidang 20092010, beserta 3 (tiga) lembarlampirannya.2 (dua) lembar foto copy Legalisir Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia Nomor : 45/PIMP/I/20092010 tentangPenetapan Pimpinan Komisi sampai dengan Komisi X!

1 DPR RI MasaKeanggotaan 20092014 Tahun Sidang 20092010., beserta 2 (dua)lembar lampirannya.2 (dua) lembar foto copy Legalisir Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia Nomor : 49/PIMP/I/20092010 tentangPenetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan12131415.16Ad181920092014 Tahun Sidang 20092010, beserta 1 (satu) lembarlampirannya.3 (tiga) lembar foto copy Legalisir Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia Nomor : 04/PIMP/IV/20092010 tentangPerubahan Atas Keputusan

Pimpinan DPR RI Nomor : 49/PIMP/I/20092010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RIMasa Keanggotaan 20092014 Tahun Sidang 20092010, beserta 1(satu) lembar lampirannya.2 (dua) lembar foto copy Legalisir Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia Nomor : 06/PIMP/I/20102011 tentangPenetapan Pimpinan Komisi sampai dengan Komisi X1 DPR RI MasaKeanggotaan Tahun 20092014 Tahun Sidang 20102011, beserta 2(dua) lembar lampirannya.10 (sepuluh) lembar foto copy Legalisir Peraturan DPR RI No

Indonesia Nomor : 49/PIMP/I/20092010 tentangPenetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan20092014 Tahun Sidang 20092010, beserta 1 (satu) lembarlampirannya.3 (tiga) lembar foto copy Legalisir Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia Nomor : 04/PIMP/IV/20092010 tentangPerubahan Atas Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 49/PIMP/I/20092010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RIMasa Keanggotaan 20092014 Tahun Sidang 20092010, beserta 1(satu) lembar lampirannya.2 (dua) lembar

Selanjutnya para Terdakwa memanjat pohonkelapa sawit kemudian memotong buah kelapa sawit tersebut denganmenggunakan pisau kater hingga buah kelapa sawit jatuh ke tanah dimanaTerdakwa PIMP INAN FEBRIANTO MARPAUNG Als KURO berhasil mengambil2 (dua) tandan buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa Terdakwa DAVITPAKPAHAN Als DAVIT berhasil mengambil 1 (Satu) tandan buah kelapa sawitkemudian para Terdakwa menyembunyikan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawittersebut di semak semak dengan menutupinya menggunakan

BB 62: 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau nomor : 03/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 23 Februari 2012 tentang Draft Jadwal Bulan Maret 2012, ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI;63. BB 63: 2 (dua) lembar asli Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau nomor : 06/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 27 Maret 2012, tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Propinsi Riau Bulan April 2012, ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI;64.

BB 70: 2 (dua) lembar asli Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau nomor : 04/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 03 Maret 2012 tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012 yang ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI;71.

/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal April 2012 tentang Draft Jadwal Bulan April 2012 ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI;97. BB 97: 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau Nomor : 05/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012 ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI;98.

BB 98: 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau Nomor : 04/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 03 Maret 2012, tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012, ditanda tangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI;99. BB 99: 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau Nomor : ...../KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012 ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI;100.

BB 106:2 (dua) lembar asli Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau Nomor : 01/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Revisi Jadwal Bulan Januari 2012 yang ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI;107.

/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal April 2012tentang Draft Jadwal Bulan April 2012 ditandatangani Drs. H.M. JoharFirdaus, MSI;BB 97: 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRDPropinsi Riau Nomor : 05/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 19 Maret 2012tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012 ditandatangani Drs. H.M.

JoharFirdaus, MSI;BB 98: 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRDPropinsi Riau Nomor : 04/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 03 Maret 2012,tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012, ditanda tangani Drs. H.M.JoharFirdaus, MSI;BB 99: 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRDPropinsi Riau Nomor : ..... /KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 23 Februari152012 tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012 ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI;100.

/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal April 2012tentang Draft Jadwal Bulan April 2012 ditandatangani Drs. H.M. JoharFirdaus, MSI;43397. BB 97: 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRDPropinsi Riau Nomor : 05/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 19 Maret 2012tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012 ditandatangani Drs. H.M. JoharFirdaus, MSI;98.

BB 98: 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRDPropinsi Riau Nomor : 04/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 03 Maret 2012,tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012, ditanda tangani Drs. H.M.JoharFirdaus, MSI;99. BB 99: 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRDPropinsi Riau Nomor : ..... /KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 23 Februari2012 tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012 ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI;100.

/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal April 2012tentang Draft Jadwal Bulan April 2012 ditandatangani Drs. H.M. JoharFirdaus, MSI;53753897. BB 97: 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRDPropinsi Riau Nomor : 05/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 19 Maret 2012tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012 ditandatangani Drs. H.M. JoharFirdaus, MSI;98.

NADTahun 2007 (foto copy).Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NAD Nomor: 09A/ kpts/TV/4. 1/2007tertanggal 31 Juli 2007 (fotocopy).Jawaban temuan satuan pengawas intern (SPI) (foto copy).Surat Perjanjian Kerja Nomor: 903/ 90/VI/2007 tanggal 25 Juni 2007 (fotocopy).Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 170/PIMP/ IX/2007 HariSelasa Tanggal 18 September 2007 (foto copy).Berita Acara Pembayaran Nomor: 171/PIMP/ IX/2007 Hari Selasa Tanggal18 September 2007 (foto copy).Hal. 75 dari 133 Hal.

NAD Tahun 2007 (foto copy).8 Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NAD Nomor:O9A/ kpts/IV/4.1/2007 tertanggal 31 Juli 2007(fotocopy).9 Jawaban temuan satuan pengawas intern (SPI) (fotocopy).10 Surat Perjanjian Kerja Nomor: 903/ 90/VI/2007tanggal 25 Juni 2007 (foto copy).11 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 170/PIMP/IX/2007 Hari Selasa Tanggal 18 September 2007 (fotocopy).12 Berita Acara Pembayaran Nomor: 171/PIMP/ IX/2007Hari Selasa Tanggal 18 September 2007 (foto copy).13 Rekapitulasi biaya bantuan

.293031323334353637383940Rekapitulasi Realisasi Anggaran kegiatan kerjasama LPP TVRiStasiun NAD dengan Dinas Infokom NAD 2007 (foto copy).Realisasi dana kerjasama Dinas Informasi dan Komunikasi Prop.NAD Tahun 2007 (foto copy).Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NAD Nomor: O09A/ kpts/IV/4.1/ 2007 tertanggal 31 Juli 2007 (fotocopy).Jawaban temuan satuan pengawas intern (SPI) (foto copy).Surat Perjanjian Kerja Nomor: 903/ 90/VI/2007 tanggal 25 Juni2007 (foto copy).Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 170/PIMP

/ IX/2007Hari Selasa Tanggal 18 September 2007 (foto copy).Berita Acara Pembayaran Nomor: 171/PIMP/ IX/2007 Hari SelasaTanggal 18 September 2007 (foto copy).Rekapitulasi biaya bantuan kegiatan kerjasama LPP TVRI Stasiundengan Dinas Infokom Prop.

Surat BCA Cabang Pembantu Kapuk Muara Nomor 02/CSOKMR/PIMP/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 Perihal PemberitahuanPemblokiran Rekening, yang ditujukan kepada Robert NyotoGunawan. Surat pemblokiran ini terlampir dalam berkasperkara. Surat tersebut menjelaskan Penyidik Polda Jawa Timurjuga meminta agar Rekening BCA Cabang Pembantu KapukMuara Nomor 4083997888 atas nama Robert Nyoto Gunawandiblokir.

belas) lembar Cek BCA tersebut,menjadi bukti bahwa Kodriyanto Muljoko sudah mengetahuibahwa pada tanggal 5 Mei 2011 tersebut Terdakwa/PemohonKasasi tidak mempunyai sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuhmiliar rupiah) dalam rekeningnya dan Pelapor/KorbanKodriyanto Muljoko sudah dapat mengetahui bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak ada maksud untuk melakukan tipumuslihat dalam penyerahan 15 (lima belas) lembar Cek BCAtersebut pada tanggal 5 Mei 2011;Surat BCA Cabang Pembantu Kapuk Muara Nomor 02/CSOKMR/PIMP

Diskusi antara Managementperusahaan dengan SPSI dan warga Siduampan tertanggal 16Agustus 2019, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda P 2;Foto copy dari scan Surat PT.BTN perihal Penerimaan TBS pihakketiga (TBS LUAR) di PT.BTN tertanggal 30 Juli 2020, yang telahdiberi materai secukupnya diberi tanda P 3 ;Foto copy dari scan Surat Pernyataan dari Dafrizal Lubis tertanggal 3Agustus 2020, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda P 4;Foto copy sesuai dengan asli Surat PT BTN No.39/Pimp

rugi an.Bakri, tertanggal20 Februari 2019, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda T 32:Foto copy sesuai dengan asli Kwitansi ganti rugi an.Ahmad Kholis,tertanggal 20 Februari 2019, yang telah diberi materai secukupnya,diberi tanda T 33:Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara pertemuan antaraManajemen PT.BTN dengan SPSI Air Runding terkait bongkar muatdi PT.BTN tertanggal 04 Juni 2020, yang telah diberi materaisecukupnya diberi tanda T 34;Foto copy sesuai dengan asli Surat PT.BTN No.39/Pimp

dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanNegeri Poso pada pokoknya atas dalildalil:l KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT SEBAGAIPENGAWAS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATENMOROWALI PERIODE 20072012:Bahwa Penggugat adalah Panitia Pengawas (Panwas) PemilihanBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali periode 20072012 yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Morowali Nomor: 7/PIMP

ditingkatkan kesejahteraannya, sehinggaperbuatan demikian merupakan perbuatan tercela karena tidak sesuaidengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalammasyarakat ;Bahwa sebagai tindak lanjut dianggarkannya Uang Penghargaan bagianggota DPRD Kota Yogyakarta periode 19992004 oleh TerdakwaTerdakwa bersamasama dengan saksi Mayor Sus Catur Sudarmadi sertaanggota Panitia Anggaran DPRD Kota Yogyakarta lainnya maka PimpinanDPRD Kota Yogyakarta menerbitkan Keputusan Pimpinan Nomor : 19 / K /Pimp

ditingkatkan kesejahteraannya, sehinggaperbuatan demikian merupakan perbuatan tercela karena tidak sesuaidengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalammasyarakat ;Bahwa sebagai tindak lanjut dianggarkannya Uang Penghargaan bagianggota DPRD Kota Yogyakarta periode 19992004 oleh mereka Terdakwabersamasama dengan saksi Mayor Sus Catur Sudarmadi dan saksianggota Panitia Anggaran lainnya maka Pimpinan DPRD Kota Yogyakartamenerbitkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 19 / K/Pimp

tanggal25 Oktober 2002 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan AnggotaKomisi D DPRD Kota Yogyakarta ;Keputusan DPRD Kota Yogyakarta No. 30 / K / DPRD / 2008 tanggal30 Desember 2003 tentang Anggaran Belanja DPRD Kota Yogyakartadan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta TA. 2004 ;Keputusan DPRD Kota Yogyakarta No. 31 / K / DPRD / 2003 tanggal30 Desember 2003 tentang Persetujuan DPRD Kota Yogyakartaterhadap Penetapan Perda Kota Yogyakarta ;Keputusan Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta No. 19 / K / PIMP

tanggal25 Oktober 2002 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan AnggotaKomisi D DPRD Kota Yogyakarta ;Keputusan DPRD Kota Yogyakarta No. 30 / K/ DPRD / 2003 tanggal30 Desember 2003 tentang Anggaran Belanja DPRD KotaYogyakarta dan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD KotaYogyakarta TA. 2004 ;Keputusan DPRD Kota Yogyakarta No. 31 /K / DPRD / 2003 tanggal30 Desember 2003 tentang Persetujuan DPRD Kota Yogyakartaterhadap Penetapan Perda Kota Yogyakarta ;Keputusan Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta No. 19 / K / PIMP

Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 42/PIMP/I/20152016.

Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 42/PIMP/I/20152016.,tanggal 2 September 2015 ; 22 > Bahwa sebelum bertugas di komisi V, Terdakwa pernah bertugas di Komisi Il,Komisi VII.

Keuangan Anggota DPR RI Periode Tahun 20142019 atasnama Damayanti Wisnu Putranti, NA 184, Nomor Rekening 1220006674488Tahun 20142016.;1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia Nomor : 9/DPR RI/I/20152016 tentang Penetapan SusunanKeanggotaan Komisi Sampai Dengan Komisi X Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 20142019 TahunSidang 20152016.;1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia Nomor : 42/PIMP

Hasil Rapat Pimpinan DPD RItersebut dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPD RI Nomor12/PIMP./III/20162017 tentang Tindak Lanjut PutusanMahkamah Agung RI Nomor 38P/HUM/2016 dan Nomor 20 P/HUM/2017, yang pada pokoknya melaksanakan PutusanMahkamah Agung, bahwa masa jabatan Pimpinan DPD RIadalah 5 tahun yang ditandatangani olehPimpinan DPD RI atasnama Muhammad Saleh sebagai Ketua, G.K.R.

Putusan Nomor 32 P/HUM/20177.10.Bahwa sejatinya Tatib DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 sudahdicabut dengan Putusan Mahkamah Agung, KeputusanPimpinan Nomor 12/PIMP.

Putusan Nomor 32 P/HUM/201716.17.18.Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Pimpinan DPD RI No.12/PIMP/III/20162017 tentang Tindak Lanjut PutusanMahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2016 dan PutusanMahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017 maka terhadapsegala proses dan/atau mekanisme pengambilan usul dan/atauperubahan Tatib berlaku dan diatur berdasarkan PERTATIB No.1/2014.

, sebagaimana dakwaan Alternatife kedua ;

46Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selakupegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu selaku Anggota DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) Periode 20092014berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15September 2009 dan Anggota Komisi Vil DPRRI berdasarkan KeputusanPimpinan DPRRI Nomor : 31B/PIMP

No. 214 PK/Pid.Sus/2014tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPRRI MasaKeanggotaan Tahun 20092014 Tahun Sidang 20102011 dari Fraksi PartaiAmanat Nasional (FPAN) DPRRI, serta Anggota Badan Anggaran DPRRIsebagaimana Keputusan Pimpinan DPRRI Nomor : 25/PIMP/I/20102011tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPRRI Nomor: 48/DPRRI/I/20092010 tanggal 21 September 2010 Tentang Pembentukan danPengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRRI MasaKeanggotaan Tahun 20092014 Tahun Sidang

tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selakupegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu selaku Anggota DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRIl) Periode 20092014berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15September 2009 dan sebagai Anggota Komisi VII DPR RI berdasarkanKeputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 31B/PIMP

No. 214 PK/Pid.Sus/2014September 2010 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada KomisiDPR RI Masa Keanggotaan Tahun 20092014 Tahun Sidang 20102011 dariFraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPR RI, serta sebagai Anggota BadanAnggaran DPR RI sebagaimana Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor :25/PIMP/I/20102011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR RINomor : 48/DPR RI/I/20092010 tanggal 21 September 2010 TentangPembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRRI Masa Keanggotaan

/I/20102011 tanggal 21 September 2010tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPRRI MasaKeanggotaan Tahun 20092014 Tahun Sidang 20102011 dari Fraksi PartaiAmanat Nasional (FPAN) DPRRI, serta Anggota Badan Anggaran DPRRIsebagaimana Keputusan Pimpinan DPRRI Nomor : 25/PIMP/I/20102011tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPRRI Nomor: 48/DPRRI/I/20092010 tanggal 21 September 2010 Tentang Pembentukan danPengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRRI MasaKeanggotaan Tahun 20092014

Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) periode 20092014berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 70/P Tahun 2009 tanggal 15September 2009 dan Anggota Komisi VII DPRRI berdasarkan KeputusanPimpinan DPRRI Nomor : 31B/PIMP

/I/20102011 tanggal 21 September 2010tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPRRI MasaKeanggotaan Tahun 20092014 Tahun Sidang 20102011 dari Fraksi PartaiAmanat Nasional (FPAN) DPRRI, serta Anggota Badan Anggaran DPRRIsebagaimana Keputusan Pimpinan DPRRI Nomor : 25/PIMP/I/20102011tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPRRI Nomor : 48/DPRRI/I/20092010 tanggal 21 September 2010 tentang Pembentukan dan PengesahanSusunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRRI Masa Keanggotaan Tahun20092014

tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yaitu selaku AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) periode 20092014berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 70/P Tahun 2009 tanggal 15September 2009 dan sebagai Anggota Komisi VIl DPR RI berdasarkanKeputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 31B/PIMP

/I/20102011 tanggal 21September 2010 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada KomisiDPR RI Masa Keanggotaan Tahun 20092014 Tahun Sidang 20102011 dariFraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPR RI, serta sebagai Anggota BadanAnggaran DPR RI sebagaimana Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 25/PIMP/I/20102011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR RlNomor : 48/DPR RI/I/20092010 tanggal 21 September 2010 tentangPembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRRI Masa Keanggotaan

/I/20102011 tanggal 21September 2010 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada KomisiDPR RI Masa Keanggotaan Tahun 20092014 Tahun Sidang 20102011 dariFraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPR RI, serta sebagai Anggota BadanAnggaran DPR RI sebagaimana Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 25/PIMP//20102011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR RI Nomor :48/DPR RI/I/20092010 tanggal 21 September 2010 tentang Pembentukan danPengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI MasaKeanggotaan