untukmemakai kesempatan itu;Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiapperbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat syarat yang ditentukan;Bahwa tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehinggaperbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturanperundang undangan atau hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kalimenjadi perdebatan dan polemik

pemilikannya,Sehingga Para penggugat menyatakan surat tersebut salah alamat dankeliru;Bahwa dengan mengetahui hal tersebut Para Penggugat langsungmemperotes surat pengosongan tanah yang diklaim oleh PemerintahKabupaten Lombok Barat /Sekretaris Daerah, sementara Kepala DinasPengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lombok Barat, sebagaipejabat terdepan dan lebih mengetahui tentang Asset Daerah danpemegang datadata yang akurat telah mengeluarkan 3 buah surat, gunauntuk klarifikasi dan membantah polemik

belumBahwa berdasarkan dalil tersebut pada angka 2.2. dan 2.4. maka tidakrelevan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukanperbuatan tercela dan membuktikan Termohon telah bertindak secaratidak prosedural dalam menangkap, menetapkan sebagai tersangka danmenahan Pemohon dengan melakukan pengingkaran hukum atas prosesyang telah dilakukan oleh Polda Sultra ;Bahwa Termohon membantah dalil Permohonan angka 2 dan sekali lagiTermohon hendak menegaskan bahwa Termohon tidak ingin terjebakdengan polemik

Bahwa, penyebab perselisinan dan pertengkaran antara Penggugat danTergugat tersebut adalah polemik seputar adanya pihak ketiga dalamrumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni masingmasing bersikukuhbahwa Penggugat atau Tergugat telah menjalin hubungan khususdengan pihak lain; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hinggasekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 10 (Sepuluh) bulan lamanya.Selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dengan Tergugattidak pernah saling menjenguk

/2012 TANGGAL 21 NOVEMBER 2012 Tentang PENJATUHANSANKSI BERUPA PEMBERHENTIAN TETAP SELAKU KETUA DANANGGOTA KPU KABUPATEN PUNCAK PROVINSI PAPUA ATAS NAMANAS LABENE, di Jakarta yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugattersebut, ditujukan kepada individual Penggugat dan telah mengabaikan keberadaanfakta dan bertentangan dengan kenyataan yang ada, sebab Penggugat adalah KetuaKPU Kabupaten Puncak yang sah; Akibat penerbitan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telahmenimbulkan polemik

rumahtangga mereka telah pecah;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugatdan Tergugat saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasehatdari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah ada upayadamai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugatuntuk tetap bercerai dengan Tergugat, terlebin pihak keluarga di persidangantelah menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugatdan Tergugat, hal itu mengindikasikan bahwa polemik

Rifail Hi Hasanat ;Bahwa tindakan dan perbuatan Tim Penyelesaian PerselisihanHasil Pemilinan Kepala Desa Serentak Kabupaten HalmaheraSelatan yang mendiskualifikasi Penggugat sebagai CalonKepala Desa terpilin adalah bentuk campur tangan dan praktekketidak adilan serta kesewenangwenangan yang sangatmerugikan Penggugat ;Bahwa terhadap permasalahan hasil Pemilinan Kepala DesaSilang tersebut telah menjadi polemik di masyarakat DesaSilang sehingga permasalahan tersebut di bawah ke Komisi DPRD Kabupaten

Halmahera Selatan ;Bahwa polemik berkepanjangan tentang hasil Pemilihan KepalaDesa Silang akibat diberlakukannya Surat Keputusan BupatiHalmahera Selatan Nomor 286 tentang Pembentukan TimPenyelesaian Perselisihnan Hasil Pemilihan Kepala DesaSerentak di Kabupaten Halmahera Selatan juga terjadi dibanyakDesa di Kabupaten Halmahera Selatan sehingga DPRDkabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan rekomendasiNomor 170/ 565/ 2016 Tentang Pembatalan Surat KeputusanBupati Halmahera Selatan Nomor 286 Tahun 2016

,M.Si dengan Dasar yang bersangkutan adalah PegawaiNegeri Sipil Aktif, Pada saat Demostrasi tersebut berlangsung Dramatis dimanaPara Senat STAI Baubau dan Beberapa Dosen yang sedang Mengajar Dipaksaharus Berhentikan Proses Perkuliahan dan Mahasiswa Menjadi Korban dan diPulangkan;10.Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 Malamnya Para Penggugat beserta BEMSTAI Baubau dan beberapa Mahasiswa dengan Jumlah + 25 orang mendatangiKediaman Ketua Yayasan (Tergugat I) guna Membicarakan Polemik Kampus Yangterjadi

sebesarRp. 29.450.000, (Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh RibuRupiah;Halaman 8dari 28Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN BauKerugian MateriilKerugian Materil dari Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000, (Lima MilyarRupiah);30.Bahwa oleh karena segala upaya damai dan kekeluargaan yang pernah ditempuh31.32.33.oleh Para Penggugat dengan mendatangi Para Tergugat guna mencari Solusi atasPermasalahan ini tidak membuahkan hasil, bahkhan Kopertais Wilayah VII yangdatang dan mencoba menengahi polemik

Tanggal 22 Agustus 2007 tersebut, maka MajelisHakim tersebut dengan sengaja telah menimbulkan kekacauanhukum dan polemik/persoalan hukum;19.Bahwa kekacauan hukum dan polemik/persoalan hukum yangdengan sengaja ditimbulkan oleh Majelis Hakim dalam Peradilanyang dimohonkan peninjauan kembali dalam perkara inimenimbulkan pertanyaan hukum, putusan peradilan manakah yangdiberlakukan, apakah putusan peradilan yang sebelumnya atauputusan peradilan yang belakangan ini?

;20.Bahwa kekacauan hukum dan polemik/persoalan hukum tersebutharuslah diakhiri, tidak dapat dibiarkan berlarutlarut lagi yakni,putusan peradilan yang belakangan yaitu, putusan MahkamahAgung Nomor 340 K/Pdt/2013 Jo putusan Pengadilan TinggiSamarinda Nomor 70/ Pdt/2012/PT. KT. Smda. dan putusanPengadilan Negeri Tarakan Nomor 13/ Pdt.G/2011/PN.

Tanggal 27September 2006 tersebut, maka Majelis Hakim tersebut dengansengaja telah menimbulkan kekacauan hukum danpolemik/persoalan hukum;13.Bahwa kekacauan hukum dan polemik/persoalan hukum yangdengan sengaja ditimbulkan oleh Majelis Hakim dalam peradilanyang dimohonkan Peninjauan Kembali dalam perkara inimenimbulkan pertanyaan hukum, putusan peradilan manakah yangdiberlakukan, apakah putusan peradilan yang sebelumnya atauputusan peradilan yang belakangan ini?

;14.Bahwa kekacauan hukum dan polemik/persoalan hukum tersebutharuslah diakhiri, tidak dapat dibiarkan berlarutlarut lagi yakni,putusan peradilan yang belakangan yaitu, putusan MahkamahAgung Nomor 340 K/Pdt/2013 jo putusan Pengadilan TinggiSamarinda Nomor 70/ Pdt/2012/PT. KT. Smda. dan putusanPengadilan Negeri Tarakan Nomor 13/ Pdt.G/2011/PN. Trk.haruslah dibatalkan oleh karena bertentangan dengan putusanHal. 58 dari 90 Hal.

tahapakhir pemeriksaan, tidak ada iktikad baik dari Penggugat untuk rukunkembali membina rumah tangga, hal ini semakin pemperkuat keyakinanMajelis Hakim, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benarbenar telah tejadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untukdirukunkan kembali;Menimbang, bahwa saksisaksi dari pihak Penggugat dan Tergugatdi depan sidang telah samasama menyatakan bahwa mereka sudahtidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sehinggajalan terakhir untuk mengakhiri polemik

Terdakwa dan barang buktitersebut jelas telah berada pada ambang batas minimal dalam SEMANo 04 Tahun 2010;Bahwa berdasarkan faktafakta yang telah terungkap dalampersidangan, menurut keterangan saksi Eddi Hermanto, Saksi AhmatJohn Febri, Saksi Yohannes Eka Prabowo yang telah melakukanpenangkapan Terhadap Terdakwa telah menyampaikan bahwaNarkotika Jenis Shabushabu (Methafetamina) yang telah di hadirkandalam persidangan akan dikonsumsi dengan Saksi Bambang MurtiUsada dengan Saksi Wahyu Tri Asmara;Bahwa Polemik

panutan danmenjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai icon keluarga terbaikdari keluargakeluarga yang lain di perumahan tempat Penggugat dan Tergugattinggal, maka masalahmasalah yang seringkali muncul menimpa Penggugat,selalu ditutupi guna menjaga keharmonisan pandangan di sekitar lingkunganPenggugat tinggal.Bahwa Orang tua dan kakakkakak Penggugat sudah berkalikali mencobamendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat guna meluruskan masalahyang sedang terjadi dalam keluarga agar polemik

menghindari tindakan termohon yang kadangkadangterbilang nekat dan brutal menyerang ketenangan pemohon bekerja serta mengancamkeselamatan jiwa dan harga diri pemohon, maka tidak ada jalan keluar bagi pemohonkecuali keluar melalui pintu darurat perceraian;Bahwa atas ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dengan termohon sudahberlangsung cukup lama dan telah berusaha memperbaiki dengan cara menasehati,namun semuanya siasia sehingga dengan demikian pemohon telah berketatapan hatiuntuk keluar dari polemik

dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab MadzaHurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan majelishakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan Islam memilih lembaga thalak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidakbermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanparuh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atausuami dalam rumah tangga yang terlibat dalam konflik dn polemik

dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab MadzaHurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alin menjadi pertimbangan majelishakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan Islam memilih lembaga thalak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidakbermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanparuh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atausuami dalam rumah tangga yang terlibat dalam konflik dn polemik

Bahwa pada bulan November 2018, keluarga Penggugat dan Tergugatberupaya kembali untuk mendamaikan, Tergugat dan orang tua Tergugatdatang ke rumah Penggugat dan bertemu dengan keluarga Penggugat.Penggugat saat itu senang dan berharap polemik keluarga antaraPenggugat dan Tergugat segera berakhir, apalagi sebelumnya Tergugatmenyampaikan hal tersebut di hadapan keluarga. Keluarga Penggugat punmempersiapkan segala sesuatunya dengan mengundang keluarga terdekatPenggugat.

No. 24/Pdt.G/2012/MSSnb16satu bulan yang lalu dan sejak saat itu Sudah tidak ada nafkah lahir dan batindari Tergugat kepada Penggugat dan dipersidangan saksi menyatakan sudahtidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sehingga jalanterakhir untuk mengakhiri polemik rumah tangga mereka adalah denganperceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa telah terbukti adanyaperselisinan dan percekcokan dalam rumah tangga

unsur ini, Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiapperbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat syarat yang ditentukan;Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Nga.Bahwa tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehinggaperbuatan yang bersngkutan menjadi bertentangan dengan peraturanperundang undangan atau hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kalimenjadi perdebatan dan polemik

Bahwa akibat dari putusan Hakim Tingkat Banding tersebut akanmenimbulkan polemik baru di dalam masyarakat dan instansi TNIkhususnya, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebutmenunjukkan jika kejahatan Narkotika bukan merupakan kejahatan luarbiasa (Extraordinary Crime) dan tidak berbeda dengan kejahatan kejahatan yang lainnya sehingga akan terlihat siasia saja segala usahadan upaya yang dilakukan Negara maupun Instansi TNI dalammemberantas kejahatan Narkotika di lingkungan Prajurit TNI.d

rumahtangga mereka telah pecah;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugatdan Tergugat saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasehatdari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah ada upayadamai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugatuntuk tetap bercerai dengan Tergugat, terlebin pihak keluarga di persidangantelah menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugatdan Tergugat, hal itu mengindikasikan bahwa polemik