dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuaidengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telahcukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengankesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban majelisuntuk mempertmbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telahdikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, faktor lingkungan (sosialekonomi), serta faktor edukatif dan agamis/religius

bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melhatlingkungan terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka jelaslah sudah seharusnya lingkungantersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri terdakwa ;Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif terdakwa dan juga denganmelihat terdakwa sebagai orang yang beragama yang seharusnya tahu dan mengerti bahwaperbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkandengan masyarakat dimana terdakwa tinggal yang religius

layaknya suami isteri selama 8 (delapan) bulan danselama itu pula baik Termohon/Pembanding maupun Pemohon/Terbandingtidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, hal yang demikian ituditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi keduanya;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek psykologis rumah tangga antaraTermohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding sudah sangatmengganggu perasaan batin keduanya dan menjadikan keduanya jauh darirasa tenteram;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek religius

tersebutdi atas adalah orangorang yang telah dewasa dan cakap hukum, mereka telahmenyampaikan keterangan di bawah sumpah menerangkan apa yang telahdiketahul sendiri seperti tersebut di atas, keterangan mana satu sama lainsaling bersesuaian, sehingga memenuhi ketentuan pasal 171 HIR dan olehkarenanya dapat dipkai bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengambil putusan dalamperkara ini, terlebin dahulu akan mempertimbangkan dari berbagai perspektif,meliputi perspektif sosiologis, religius

Bahwa seperti diterangkan di atas antara Pemohon dan Termohontelan diusahakan perdamaian, baik oleh Majelis Hakim maupunmediator, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka secara sosiologis sudah tidak akan mungkin kehidupan bersamaantara Pemohon dan Terugat terwujud;Menimbang dari perspektif religius;Putusan nomor 1637/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 9 dari 17 Hal,Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk memperolehsakinah, mawaddah dan rahmahMenimbang

saksi sepertiketentuan Pasal 145 HIR ,dan mereka telah memberikan keterangan di bawahsumpah, menerangkan apa yang diketahuinya sendiri, maka keterangannya dapatdipakai bukti dalam perkara ini, karena mememuhi Pasal 171 HIR;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang telah dipertimbangankantersebut di atas telah dapat dikonstatr bahwa para Pemohon telahmelangsungkan 2 (dua) kali perkawinan, perkawinan para Pemohon yangpertama tahun 2007 dilakukan tidak tercatat di KUA, sehingga baru memenuhisah secara religius

, hal mana sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 1 tahun 1974, dan perkawinan kedua tahun 2013 sah secara religius danperundangan yang berlaku; Penetapan No.0018 Pdt.P/2017/PA.Pas Halaman 12Menimbang, bahwa selain itu anak yang telah lahir dari perkawinan yangtidak tercatat tersebut telah diaukui oleh Pemohon I, maka hal itu selaras puladengan pendapat para ulama seperti yang telah dipertimbangkan di atas,pendapat mana diambil alih oleh majelis sebagai pendapat majelis;Menimbang, bahwa

tetangga Pemohon, keduanya orangorangyang telah dewasa dan cakap hukum, mereka telah menyampaikanketerangan di bawah sumpah menerangkan apa yang telah diketahui sendiriseperti tersebut di atas, keterangan mana satu sama lain saling bersesuaian,sehingga memenuhi ketentuan pasal 171 HIR dan oleh karenanya dapatdipkai bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mengambil putusan dalamperkara ini, terlebin dahulu akan mempertimbangkan dari berbagai aspekmeliputi perspektif sosiologis, religius

Bahwa seperti diterangkan di atas antara Pemohon dan Termohontelah diusahakan perdamaian, baik oleh Majelis Hakim maupunmediator, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas maka secara sosiologis sudah tidak akan mungkin kehidupanbersama antara Pemohon dan Termohon terwujud;Menimbang dari perspektif religius;Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk memperolehsakinah, mawaddah dan rahmahHim. 10 dari 16 hlm.

karena itu memenuhisyarat formil dan materiil, kerterangannya saling bersesuain dan karena itumemenuhi Pasal 171 HIR dan karenanya dapat dipakai bukti dalam perkaraini;Menimbang, bahwa keluarga Termohon SAKSI 3 yang dihadapkan dimuka sidang tidak bersumpah, memberikan keterangan sudah berusahamerukunkan Pemohon dan Termohon dengan berbagai cara;Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mengambil putusandalam perkara ini, terlebin dahulu akan mempertimbangkan dari berbagaiaspek meliputi aspek sosiologis,religius

berpisah tempat tinggalsejak Januari 2016;2.Bahwa seperti diterangkan oleh saksisaksi antara Pemohon danTermohon sudah pernah diusahakan perdamaian, begitu pula keluargaTermohon juga telah berusaha untuk mempersatukan Pemohon danTermohon, tetapi tidak berhasil; Putusan No.0197/Pdt.G/2016/PA.Pas Halaman 9 dari 17Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas maka secara sosiologis sudah tidak akan mungkinkehidupan bersama antara Pemohon dan Termohon terwujud;Menimbang dari aspek religius

Pas Halaman 12pertama tahun 2007 dilakukan tidak tercatat di KUA, sehingga baru memenuhisah secara religius, hal mana sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 1 tahun 1974, dan perkawinan kedua tahun 2015 sah secara religius danperundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa selain itu anak yang telah lahir dari perkawinan yangtidak tercatat tersebut telah diaukui oleh Pemohon I, maka hal itu selaras puladengan pendapat para ulama seperti yang telah dipertimbangkan di atas,pendapat mana diambil

sepupu Pemohon, keduanyaOrangorang yang telah dewasa dan cakap hukum, mereka telahmenyampaikan keterangan di bawah sumpah menerangkan apa yang telahdiketahui sendiri seperti tersebut di atas, keterangan mana satu sama lainsaling bersesuaian, sehingga memenuhi ketentuan pasal 171 HIR dan olehkarenanya dapat dipkai bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mengambil putusan dalamperkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari berbagai aspekmeliputi perspektif sosiologis, religius

Bahwa seperti diterangkan di atas antara Pemohon dan Termohontelah diusahakan perdamaian, baik oleh Majelis Hakim maupunmediator, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdi atas maka secara sosiologis sudah tidak akan mungkin kehidupanbersama antara Pemohon dan Termohon terwujud;Menimbang dari perspektif religius;Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk memperolehsakinah, mawaddah dan rahmahMenimbang, bahwa tujuan luhur perkawinan adalah seperti

pakraman,kecuali warga yang menempati tanah tersebut tidak melaksanakankewajiban dan memiliki kesalahan terhadap Desa pakraman atau wargatersebut tidak memiliki keturunan ( Bali disebut camput atau putung ),maka hak pakai atas tanah PKD tersebut akan dicabut oleh Desapakraman itu sendiri , bukan atas putusan pengadilan ;Bahwa tanah PKD/ AYDS yang akan dieksekusi oleh pengadilan ,merupakan rumah tua dari Pelawan, dan hak Pelawan untukmempertahankan rumah tua masih melekat karena masih mempunyaiikatan religius

kecuali warga yangmenempati tanah tersebut tidak melaksanakan kewajiban dan memilikikesalahan terhadap Desa pakraman atau warga tersebut tidak memilikiketurunan ( Bali disebut camput atau putung ), maka hak pakai atastanah PKD tersebut akan dicabut oleh Desa pakraman itu sendiri, bukanatas putusan pengadilan ;Bahwa benar tanah PKD/AYDS yang akan dieksekusi oleh pengadilan ,merupakan rumah tua dari Pelawan, dan hak Pelawan untukmempertahankan rumah tua masih melekat karena masih mempunyaiikatan religius

tanahitu;Bahwa dalam satu tanah Desa adat berdasarkan konsep masyarakatbersistim satu pon, satu angkulangkul terdiri dari sekian pon bisa sekali ;Bahwa apabila orangorang yang menempati tanah itu dan tidakmelakukan kewajibankewajiban sebagaimana yang ahli sebutkan tadiHalaman 38 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pat.Plw/2017/PN Bli.maka Sanksinya tanah tersebut ditarik oleh Desa dan menjadi milikkomunal daripada Desa itu sendiri ;Bahwa keberadaan tanah adat di Bali adalah mempunyai sosial religius

dimana seperti abhlikatakan tadi secara yuridis penguasannya diakui oleh Desa pakramantetapi peruntukannya diberikan kepada krama Desa yang sesuai denganhak dan kewajiban dan dalam konteks disebut dengan memeliharapelemahan, jelas sekali adalah tanah PKD ini merupakan bagianbagianyang digunakan untuk perumahan dalam konsep Tri Angga yaitu utamamandala madya mandala dan kanista mandala, dan ini perlu dipahami,didalam konteks seperti itu maka krama yang menempati tanah inimempunyai kewajiban sosial religius

yang namanyasatu pura, pura ini yang namanya pura kawitan menjadi ikatan dari padakeluarga yang menjadi keturunannya itu berarti dia punya hak masih ,yang kedua biasanya ada rumah tua yang disebut dengan bale gede,bale gede ini merupakan tempat kegiatan untuk melakukan upacaraketika keluarganya ini beserta keturunannya ini melakukan upacarasecara bersama tentunya disini dia boleh melakukan ditempat asalnyanah oleh karena itu jadi masih ada ikatan hak disana dan batin jadibersifat secara komunal religius

Bahwa adapun alasan penggunaan dan atau penambahan namaMUHAMMAD dan MISBACH pada bagian depan dan belakang namaPemohon sebelumnya, yang apabila di maknai atau diartikan satu demi satudari setiap nama/kata tersebut, maka akan lebih bermakna religius, dimananama MUHAMMAD~ adalah merupakan Seorang Nabi dalamajaran/keyakinan Agama yang diyakini oleh Pemohon yaitu Agama Islam,lalu kemudian JAMIL artinya adalah Indah, dan MISBACH yang berartiPelita/Cahaya.

Jamil Misbach sudah digunakan Pemohon dalambeberapa surat atau dokumen, dan nama tersebut sudah lama digunakanpemohon serta alasan lain sebagaimana telah diuraikan pemohon dalam suratpermohonannya bahwa penggunaan dan atau penambahan namaMUHAMMAD dan MISBACH pada bagian depan dan belakang namaPemohon akan lebih bermakna religius, sehingga makna dari namaMUHAMMAD JAMIL MISBACH yang digunakan Pemohon tersebut biladiartikan adalah Nabi Muhammad adalah Cahaya yang Indah dan telahternyata pula bahwa nama

di atas adalahorangorang yang telah dewasa dan cakap hukum, mereka telahmenyampaikan keterangan di bawah sumpah menerangkan apa yang telahdiketahui sendiri seperti tersebut di atas, keterangan mana satu sama lainsaling bersesuaian, sehingga memenuhi ketentuan pasal 171 HIR dan olehkarenanya dapat dipkai bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengambil putusan dalamperkara ini, terlebin dahulu akan mempertimbangkan dari berbagai perspektif,meliputi perspektif sosiologis, religius

Bahwa seperti diterangkan di atas antara Pemohon dan Termohontelah diusahakan perdamaian, baik oleh Majelis Hakim maupunmediator, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka secara sosiologis sudah tidak akan mungkin kehidupan bersamaantara Pemohon dan Terugat terwujud;Menimbang dari perspektif religius;Putusan Nomor.1359/Padt.G/2021/PA.Tbn Hal. 9 dari 16 Hal.Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk memperolehsakinah, mawaddah dan rahmahMenimbang

Hal tersebut berkorelasidengan bukti P4 berupa pernyataan Termohon bersedia dipoligami makaHalaman 10 dari 16 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2019/PA Sgm.majelis hakim mengganggap bahwa alasan Pemohon untuk mengajukanizin poligami telah memenuhi salah satu syarat alternatif sebagaimanadiatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (c) tersebut di muka.Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Pengadilanberpendapat bahwa secara sosiologis religius, Pemohon dan MasrawatyMakno binti Imran Makno selayaknya menikah

Hal tersebutberkorelasi dengan bukti P4 berupa pernyataan Termohon bersediadipoligami maka majelis hakim mengganggap bahwa alasan Pemohonuntuk mengajukan izin poligami telah memenuhi salah satu syaratalternatif dalam hukum perkawinan.Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Pengadilanberpendapat bahwa secara sosiologis religius, Pemohon dan MasrawatyMakno binti Imran Makno selayaknya menikah untuk menghindari fitnahdan tidak terjerumus dalam perbuatanperbuatan yang dilarang dalamhukum agama

Tetamian meliputi :(a) Tetamian yang tidak dapat dibagi, ialah harta yang mempunyainilaimagis religius, seperti tempatpersembahyangan keluargasanggah/merajan), dan lainlain.(b) Tetamian yang dapat dibagi, yaitu harta warisan yang tidakmempunyai nilai religius, seperti Sawah, ladang, dan lainlain.2) Tetatadan, yaitu harta yang dibawa dah masingmasing suami dan ister!

Tetamian meliputi :(a) Tetamian yang tidak dapat dibagi, ialah harta yang mempunyainilai magis religius, seperti tempat persembahyangan keluargasanggah/merajan), dan lainlain;(b) Tetamian yang dapat dibagi, yaitu harta warisan yang tidakmempunyai nilai religius, seperti Sawah, ladang, dan lainlain.2) Tetatadan, yaitu harta yang dibawa dah masingmasing suami dan isterke dalam perkawinan, baik yang diperoreh atas usahanya sendiri(sekaya), ataupun pemberian/hibah (jiwadana);3) Pegunkaya (gunakaya),

Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada MajelisHakim agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjaraselama satu tahun delapan bulan penjara, namun dengan memperhatikan faktayang terungkap dalam persidangan Terdakwa mohon kiranya Majelis HakimTinggi akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridisyang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan Terdakwa dan kulturmasyarakat Indonesia pada umumnya, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa,aspek agamis/religius

perspektif hukum dan perspektif apa yang merupakan asumsi dari kulturmasyarakat Indonesia pada umumnya;Bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwaternyata dengan diadili dandijadikan Terdakwa dalam perkara ini maka dapat dikatakan sebagai sebuahsejarah perjalanan kelam bagi kehidupan Terdakwa sebagaimanateori"bularasa" dari John Locke dan sekaligus pula akan menimbulkan stigma bagikehidupan Terdakwa dalam masyarakat apalagi dihubungkan dengan usiaTerdakwa yang masih muda ;Bahwa dari aspek agamis/religius

di mana Terdakwatinggal dan dibesarkanyang bersifat taat beragama dengan lingkungan agamis/religius, maka denganlingkungan yang bersifat agamis/religius tersebut tentu harus membentukpribadi, mental, dan moral Terdakwa tidak melakukan tingkah laku sertaperbuatan negatif dan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku dimasyarakat Indonesia;Bahwa dengan bertitik tolak aspek yuridis, aspek keadilan Terdakwa dan kulturmasyarakat pada umumnya, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspekagamis/religius

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Evana Boru hutabarat) dan Tergugat (Religius) pada tanggal 31 Agustus 2008 di Gereja Setiabudi Bandung kemudian pernikahan tersebut didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 12 Maret

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanpernikahan pada tanggal 25 Juni 2006 dihadapan dan dicatat olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Office Of Religius AffairsHal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.53/Pdt.G/2021/PA.PbmPrabumulin Provinsi Sumatera Selatan, sesuai Duplikat/Kutipan AktaNikah Nomor: 350/45/V1/2006 tertanggal Prabumulih, 20 Juni 20062. Bahwa, setelan pernikahan tersebut, Penggugat denganTermohon tinggal bersama di JI.

bahwahakikatPembangunan Nasional adalah Pembangunan Manusia Indonesiaseutuhnya, maka landasan pelaksanaan Pembangunan Nasional adalahPancasila dan UndangUndang Dasar 1945;Bahwa dalam konsideran menimbang Peraturan Daerah Kota CirebonNomor 4 Tahun 2013 tentang Pelarangan Peredaran dan PenjualanMinuman Beralkohol di Kota Cirebon disebutkan, "Minuman beralkohol,merupakan produk yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan moralbangsa serta bertentangan dengan visi terwujudnya Kota Cirebon yangRAMAH (Religius

Bahwa visi Kota Cirebon adalah Terwujudnya Kota Cirebon sebagai Kotayang Religius, Aman, Maju, Aspiratif dan Hijau (RAMAH) pada Tahun 2018;Visi tersebut kKemudian dijabarkan dalam 6 (enam) misi yaitu:Misi ke1 : Mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat KotaCirebon yang religius;Misi ke2 : Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur sertamerevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tatapemerintahan yang baik, amanah, bersih, dan bebas dariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme

obyek, atau arah pengaturanrancangan undangundang;Bahwa penetapan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2013tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di KotaCirebon merupakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di KotaCirebon dalam menjaga ketertiban dan ketentraman, upaya melindungi danmeningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara terpadu denganmemperhatikan nilainilai Keagamaan, adat budaya dan nilainilai kearifanlokal serta kultur masyarakat Kota Cirebon yang religius

tempat hiburan malamyang dalam kenyataannya justru bersinggungan langsung dengan materiyang dimuat dalam objek hak uji materiil ini; Bahwa berdasarkan dalildalil permohonan tersebut, Pemohon memintakepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan dan menyatakanagar objek hak uji materiil direvisi Keseluruhan ataupun sebagian;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohontelah mengajukan dalil sangkalannya sebagai berikut: Bahwa objek hak uji materiil telah sejalan dengan nilainilai religius

surat pernyataan untuk siap menanggung resiko, iniberarti Pemohon melepaskan diri dari kata wajib, dan bersediamenanggung resiko.Bahwa judex facti Pengadilan Agama Makassar dalam pertimbanganhukumnya, sudah tepat dan tidak keliru, karena telah mempertimbangkansecara runtut dan sistimatis, beralasan yuridis mengabulkan permohonanTerbanding dan semua alat bukti surat dan semua saksisaksi baik dariTerbanding dan Pembanding, berdasar dan rasional yang patutdipertanggung jawabkan secara yuridis dan religius

penilaian alat bukti surat dansaksisaksi yang diajukan oleh pihak Terbanding.Bahwa judex facti Pengadilan Agama Makassar dalam pertimbanganhukumnya sudah tepat dan benar serta tidak keliru, karena telahmempertimbangkan secara runtut dan sistimatis, semua alat bukti surat dansaksi baik dari Terbanding/Pemohon Konvensi Tergugat Rekonvensi danPembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat dipertanggungHal 13 dari24 Hal Pts Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA Mksjawabkan secara yuridis, sosiologis dan religius

Konvensi/PenggugatRekonvensi/Pembanding berat sebelah sehingga pertimbangan Hakimobyektif sangat dalam perkara a quo;Bahwa judex facti Pengadilan Agama Makassar a quo putusan dalampertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar serta tidak keliru, karenatelah mempertimbangkan secara runtut dan sistimatis, semua alat bukti suratdan saksi baik dari Terbanding /Pemohon Konvensi Tergugat Rekonvensi danPembanding /Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, sosiologis dan religius

pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya,apakah permintaan PENUNTUT UMUM dan terdakwa tersebut telah CUKUPMEMADAI ataukah dipandang terlalu BERAT, ataukah masih KURANGSEPADAN dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebutdi sini merupakan kewajiban MAJELIS HAKIM untuk mempertimbangkan segalasesuatunya selain dari aspek YURIDIS yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspekkeadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatifdan aspek agamis/religius

kejiwaan/psikologis terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatanMajelis terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatikatau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal terdakwamenjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek phisik ternyata terdakwatidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis terdakwa dapatdipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;Menimbang, bahwa dari aspek edukatif dan aspek agamis/religius

sesuai dengan TEORI RETRIBUTIF melainkan sebagai usahaPREMATIF, PREVENSI dan REPRESIF atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkanbukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat EDUKATIF,KONSTRUKTIF dan MOTIVATIF agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagisesuai TEORI/FILSAFAT INTEGRATIF dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak aspek yuridis, aspek keadilankorban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif danaspek agamis/religius

dimensi LEGAL JUSTICE,MORAL JUSTICE dan SOCIAL JUSTICE atau lebih tegasnya lagi putusan danpertimbangan majelis telah mempertimbangkan dimensi TEORETIS, NORMATIFdan PRAKTIK antara das sollen dengan das sein ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas makaMajelis berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan sudah tepat dan adil;Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan korban danmasyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius

tersebut telah dewasa,mereka menerangkan di bawah sumpah mengetahui apa yang diterangkan,dengan demikian kesaksiannya memenuhi Pasal 171 HIR dan karenanya dapatditerima dan dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah diberi kKesempatan untukmengajukan bukti, Tergugat tidak mengajukan sama sekali;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengambil putusan dalamperkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari berbagai perspektif,meliputi perspektif sosiologis, religius

Bahwa seperti diterangkan di atas antara Penggugat dan Tergugattelah diusahakan perdamaian, baik oleh Majelis Hakim maupunMediator, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka secara sosiologis sudah tidak akan mungkin kehidupan bersamaantara Penggugat dan Terugat terwujud;Menimbang dari perspektif religius;Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk memperolehsakinah, mawaddah dan rahmahMenimbang, bahwa tujuan luhur perkawinan adalah seperti